Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem seleksi terbuka merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur di tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu lurah hasil sistem seleksi tersebut adalah Lurah Susan Jasmine Zulkiflie sebagai lurah di Kelurahan Lenteng Agung. Namun, pada awal kepemimpinannya Lurah Susan mendapatkan penolakan dari sekelompok warga di Lenteng Agung karena perbedaan agama. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana gaya kepemimpinan Lurah Susan di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori gaya kepemimpinan perilaku dari Ralph White dan Ronald Lippitt yaitu autocratic leadership, democratic leadership, dan laizzes faire leadership. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Lurah Susan cenderung menggunakan gaya kepemimpinan democratic yang dikombinasi dengan gaya kepemimpinan autocratic dalam beberapa perilaku kepemimpinan tertentu.

---

Open selection system is one of DKI Jakarta Province Government`s program as an effort to improve and enhance quality of human resources at subdistrict level which aim to enhance the quality of public service. One of the open selection system result is Subdistrict Head Susan Jasmine Zulkifli at Lenteng Agung Subdistrict. However, at the begining of her leadership Susan gets rejjection from the group of people in Lenteng Agung because of religious differences. Therefore, this paper will discuss how is Subdistrict Head Susan`s leadership style at Lenteng Agung Subdistrict, South Jakarta. This study is conducted through post positivist approach by qualitative data analysis. In the analysis, researcher used behavioral leadership style theory of Ralph White and Ronald Lippitt about autocratic leadership, democratic leadership, and laizzes-faire leadership. The research found that Subdistrict Head Susan tend to use democratic leadership style which combined with autocratic leadership style in several leadership behaviors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh knowledge sharing dan komitmen terhadap kinerja individu di organisasi sektor publik. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data primer diperoleh melalui kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 225 responden yang merupakan pegawai di Direktorat Teknis Kepabeanan (76 responden), Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (35 responden), dan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai (114 responden). Hipotesis penelitian dirumuskan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan diuji menggunakan structural equation model (SEM). Hasil penelitian ini menegaskan kembali bahwa komitmen organisasi dan knowledge sharing behavior memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja individu, namun knowledge sharing tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja individu di organisasi sektor publik.

---

This study analyze the effect of knowledge sharing and commitment on individual performance in public sector organizations. This research was conducted at the Head Office of the Directorate General of Customs and Excise. Primary data was obtained through a questionnaire with 225 respondents which is employees in the Directorate of Customs (76 respondents), Directorate of Customs and Excise Facilities (35 respondents), and Directorate of Customs and Excise Audit (114 respondents). The research hypothesis was formulated from previous studies and tested using a structural equation model (SEM). The results of this study reaffirm that organizational commitment and knowledge sharing behavior have a significant effect on individual performance, but knowledge sharing does not have a significant effect on individual performance in public sector organizations."

"Permintaan masyarakat akan pelayanan publik yang memadai semakin meningkat seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai upaya mengintegrasikan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga berdasarkan penilaian penguna untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan teori Service Quality (SERVQUAL) dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dengan lima dimensi mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empathy untuk mengukur kualitas pelayanan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan gap analysis untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna dilanjutkan dengan penyajian diagram kartesius untuk mengetahui pencapaian dari setiap indikator sekaligus sebagai tolak ukur untuk melakukan perbaikan maupun pengembangan mutu pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei kepada 100 responden, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga adalah baik, meskipun masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima pengguna sehingga diperlukan upaya perbaikan dan pengembangan pada beberapa indikator khususnya yang berkaitan dengan sosialisasi dan daya tanggap petugas layanan.

---

The public's demand for adequate public services is increasing along with the many needs that must be met. Public Service Mall (MPP) exists as an effort to integrate services in the context of providing better public services. This research examines the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency based on user assessments to determine the gap between expectations and the reality of services received by service users. This study uses the theory of Service Quality (SERVQUAL) from Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) with five dimensions including tangible, responsiveness, reliability, assurance, and empathy to measure service quality. In addition, this study also uses gap analysis to find out the gap between expectations and the reality of services received by service users, followed the presentation of a Cartesian diagram to determine the achievements of each indicator as well as a benchmark for making improvements and developing services quality. This research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys to 100 respondents, in- depth interviews, observation, and documentation. The results showed that the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency was in the good category, although there was still a gap between expectations and the reality of the service received by users, so efforts to improve and develop the implementation of Public Service Malls in Purbalingga Regency were needed on several indicators, especially those related to socialization and responsiveness of service officers."

"MPP DKI Jakarta diinisiasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terpadu kepada masyarakat. Namun, MPP DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam integrasi organisasi, hukum, dan data. Penelitian ini menganalisis integrasi pelayanan publik di MPP DKI Jakarta dengan pendekatan Interoperability Framework dari European Commission. Metode yang digunakan adalah post-positivisme dengan wawancara mendalam 11 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPP DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam Interoperability Governance seperti kurangnya dukungan politik dan kepemimpinan. Legal Interoperability menghadapi masalah integrasi peraturan antar organisasi dan internalisasi peraturan. Organizational Interoperability kekurangan integrasi proses bisnis dan kelembagaan yang jelas. Technical Interoperability menghadapi kendala pertukaran, keamanan, dan sistem satu data. Integrated Public Service Governance juga terkendala dalam aksesibilitas layanan digital dan tidak terintegrasi. Dapat disimpulkan bahwa MPP DKI Jakarta belum mencapai interoperabilitas dalam integrasi pelayanan publik.

---

The MPP DKI Jakarta was initiated to provide fast, easy, and integrated services to the public. However, the MPP DKI Jakarta faces challenges in organizational, legal, and data integration. This study analyzes the integration of public services at the MPP DKI Jakarta using the European Commission's Interoperability Framework approach. The methodology used is post-positivism, with in-depth interviews of 11 informants and literature studies. The findings indicate that MPP DKI Jakarta encounters challenges in Interoperability Governance, such as a lack of political support and leadership. Legal Interoperability faces issues with the integration of regulations between organizations and insufficient internalization of regulations. Organizational Interoperability lacks business process integration and clear institutional structures. Technical Interoperability deals with challenges in data exchange, security, and single data systems. Integrated Public Service Governance also struggles with digital service accessibility and lack of integration. It can be concluded that MPP DKI Jakarta has not yet achieved interoperability in public service integration."

"Skripsi ini membahas kapasitas Kantor Pertanahan Kota Tangerang dalam melakukan inovasi weekend service, hambatan yang dihadapi, serta perubahan setelah diterapkannya weekend service. Layanan weekend service merupakan inovasi yang dilakukan sebagai jawaban atas pentingnya sertifikasi tanah yang dimiliki masyarakat sehingga tren sertifikasi tanah setiap tahunnya terus meningkat di Kota Tangerang. Namun ditemui kendala bahwa masyarakat memiliki keterbatasan waktu dalam mengakses pelayanan pertanahan di hari kerja. Teori yang digunakan antara lain teori pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, serta inovasi sektor publik. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tujuan deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang memiliki kapasitas dari segi ketersediaan pegawai, anggaran dan pembiayaan, serta dalam hal koordinasi antar unit kerja. Hambatan yang dihadapi antara lain adanya gangguan sinyal internet pada saat layanan serta tidak tersedianya nomor antrian bagi masyarakat. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya tambahan layanan di hari Minggu sehingga mempengaruhi perbedaan banyaknya pengguna layanan di hari Sabtu dan Minggu. Tetapi pada dasarnya inovasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah di hari Sabtu dan Minggu.

---

This thesis discusses the capacity of Kantor Pertanahan Kota Tangerang for implementing weekend service innovation, the obstacles encountered, and the results after weekend service innovation was implemented. Weekend service innovation held as a response how important people to administer their land certification so the trend of land certification has increasing every year in Tangerang City. But people have limited time to access land services on weekdays. This research is done in qualitative with a descriptive approach using theories of public service, public service quality, and public service innovation.

The results of this research indicate that Kantor Pertanahan Kota Tangerang has a capacity in terms of availability of employees, budgeting, and coordination between units. The barriers in weekend service innovation are internet signal interference, the unavailability of queue number for the people, lack of socialization for public about the additional service on Sunday causing the different users on Saturday and Sunday. But, basically this innovation has been able to improve service quality with providing convenience for public to administer their land certification on Saturday and Sunday."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pengaruh public service motivation PSM dan job satisfaction terhadap organizational citizenship behaviour OCB di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan pada 108 responden dari total populasi 131 pegawai. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 22.0. Hasil penelitian menunjukkan public service motivation berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja berpengaruh secara langsung terhadap organizational citizenship behaviour dan public service motivation berpengaruh secara langsung terhadap organizational citizenship behaviour

---

ABSTRACTThis research discuss about The Effect of Public Service Motivation PSM and Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviour OCB in Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. The research conduct 108 respondent among 131 total population of employees. Data analysis is conducted using SPSS version 22.0 software. The results of this research shows that public service motivation have direct influence on job satisfaction, job satisfaction have direct influence on organizational citizenship behaviour and public service motivation have direct influence on organizational citizenship behaviour."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali kebijakan penentuan tarif retribusi sampah, dampak pengenaan tarif terhadap aspek kecukupan dan memberikan alternatif penentuan tarif retribusi sampah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi terutama penentuan tarif untuk komoditas jasa publik.Untuk penentuan tarif alternatif retribusi tersebut digunakan rumuasan sebagai berikut:Ps = TDs = (BOPs +1 + BPMs +1 + BKOs + n): JKOsDari Hasil analisis kebijakan penentuan tarif retribusi jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Bengkulu saat ini masih menggunakan Perda no:18 Tabun 1993, yang tarif retribusi tersebut terdiri dari 18 (delapan belas) jenis yaitu berkisar dari Rp.500,- sampai dengan Rp. 150.000,-. Penerimaan retribusi sampah belum bisa menutupi jasa pelayanan persampahan/kebersihan terlihat pada tahun 2000 sampai dengan 2003 rata-rata penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan hanya bisa menutupi sebesar 50,37°I° dari biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.Hasil perhitungan menggunakan rumus tarif alternatif tersebut diatas maka pada tahun 2004 sampai dengan 2008 penerimaan retribusi sampah meningkat rata-rata sebesar 5,623% per tahun. Sehingga kalau di rata-rata penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan/ kebersihan tersebut pada tahun 2004 sampai dengan 2008 bisa menutupi biaya jasa pelayanan persampahan/ kebersihan sebesar 111,4%.Dengan perhitungan tarif alternatif yang baru maka total penerimaan akan dapat menutupi total biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan di pemerintah Kota Bengkulu khususnya Dinas Kebersihan Kota Bengkulu."

"Sikap masyarakat terhadap iklan layanan masyarakat (ILM) salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah penggunaaan message appeal. Tesis ini membahas perbandingan antara sikap masyarakat selaku konsumen yang diwakili dengan variabel cognitive, affective dan behavior intention pada ILM dengan menggunakan message appeal humor dan rational pada target iklan pribadi dan publik. Pada enelitian kuantitatif ini data dianalisa secara deskriptif dan uji statistik. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada ILM dengan target iklan individu secara umum variabel sikap akan lebih positif jika menggunakan humor appeal, sedangkan pada target iklan publik variabel sikap lebih positif dengan penggunaan rational appeal. Adapun pada penggunaan rational appeal variabel behavior intention pada ILM dengan target individu dan publik tidak memiliki perbedaan, sedangkan pada humor appeal target iklan individu lebih kuat dibandingkan publik.

---

Message appeals can influence attitude consumers of public service ads (PSA). This focus of this study is comparing cognitive, affective and behavior intention variable between PSA with humor appeal and rational appeal in individual and public ad target. Descriptive and statistical analysis are the design of this quantitative study. Attitude with humor appeal more positive than rational appeal in individual ad target. Whereas rational appeal more positive than humor appeal in public ad target. Behavior intention variable with rational appeal has no differences in individual and public ad target, whereas humor appeal individual ad target stronger than public ad target in behavior intention variable."

"Herman Willem Daendels, French Governor General who controlled the Netherlands colony of East Indie between 1808 and 1811, planned to integrate the highway from the west corner of Java to the east corner. This plan was finished only for one year. He decided to realize his plan on May 5th, 1808, and was planned to be finished one year later. During this construction, he decided to function this highway as a post service. Therefore, he workedout a modern post system administratively. To obtain this goal, he regulated a modern post system in Java, for the sake of public and administrative functions. Under VOC, there was no regular post communication, or the post was regulated badly. Daendels considered post service as an important way for fast communication matter. Therefore, he prepared to avail all crucial infrastructures for post correspondence necessities. Some facilities that he realized were post official corps, horses, carriages, the exact schedule for sending of package, lodging for postmen, etc. This system progressed under the British control. Thomas Stamford Raffles, British Lieutenant Governor of Java, developed the system and facilities of the post service that Daendels had prepared, as an institution for communication, This condition continued to the turning of century as the post serfice was controlled by the public railway company."