Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadilan Pajak selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman atas sengketa pajak terus menerus memproses sengketa pajak terkait pembuktian materi atau angka akuntansi padahal proses peradilan pajak telah dimulai sejak proses keberatan di Direktorat Jenderal Pajak. Proses persidangan atas pembuktian materi angka tersebut biasa dilakukan dalam persidangan dalam suatu wadah yang disebut proses uji bukti. Pada praktiknya, proses uji bukti ini tidak jauh berbeda dengan proses keberatan di Direktorat Jenderal Pajak, namun mengapa hasil putusan Majelis Hakim bisa berbeda dengan Keputusan Keberatan oleh Direktur Jenderal Pajak? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak menerapkan sistem pembuktian yang lebih komprehensif dan menyeluruh jika dibandingkan dengan Direktur Jenderal Pajak dalam proses penelaahan keberatan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui dasar hukum serta fungsi dan tujuan proses uji bukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak, serta kegunaannya sebagai alat bukti bagi hakim dalam membuat putusan. Selain itu penulis juga menganalisa alasan mengapa sampai perlu dilakukan uji bukti yang praktiknya tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan dan keberatan di Direktorat Jenderal Pajak. Data-data berupa data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder berupa dokumendokumen dalam bentuk data, teks dan data statistik.Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa dasar hukum dari proses uji bukti belum kuat, fungsi uji bukti untuk memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk memberikan sebanyak mungkin bukti yang relevan dengan sengketa, sedangkan kegunaanya adalah memberi kemudahan bagi Majelis Hakim untuk memilah serta menilai bukti-bukti yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam proses banding di Pengadilan Pajak. Sedangkan alasan dari masih perlu dilakukannya uji bukti yang pada praktiknya tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan dan keberatan adalah karena kontradiksi-kontradiksi di dalam peraturan terkait sistem peradilan pajak di Indonesia.

---

The tax court as the judicial power over tax disputes in Indonesia is continuously process the tax dispute related to evidentiary materials or the accounting record while we know that the tax litigation had been started since the process of objection at the Directorate General of Taxes. In the court room of the Tax Court there?s an activity that been used to process this kind of dispute that called the Test of Evidence. In practice, the process of this Test of Evidence is not much different from the process of objection at the Directorate General of Taxes, but the question is why the result of the Tribunal Judges can be different with the decision by the Director General of Taxes?

The results of this study show that the Tribunal Judges of Indonesia Tax Court applies a more comprehensive verification system compared to the common practice used by the Director General of Taxes in the process of Tax Objection.

This study uses qualitative methods and aims to know the legal basis as well as the functions and purpose of the Test of Evidence in the trial in the tax court, as well as its use as a means of evidence for the judge in making the ruling. In addition the author also analyzes the reasons why that the test of evidence is still needed when the practice is not much different with the audit process and objection process at the Directorate General of Taxes. The primary data obtained from interviews and secondary data is in the form of documents, text and statistical data.

Research results get the conclusion that the legal basis of the process is not powerful enough, the function of test of evidence is to give an opportunity for taxpayers to give relevant evidences as many as possible, while the other purpose is to give ease to the Tribunal judges to sort out and evaluate the evidences given by the Taxpayer in the process of an appeal in the tax court. While the important reason that this test of evidence is needed when in practical there?s not much different with the objection process is because of contradictions in the rules relating to the judicial system in Indonesia."

"Penelitian ini dibuka oleh fenomena kian bertambahnya sengketa yang masuk yang ada di Pengadilan Pajak, dengan penelitian yang dikhususkan lewat studi kasus PT. XYZ akan melihat lebih spesifik efektifitas proses penanganan sengketa pajak di Pengadilan Pajak yang kemudian dikaitkan dengan salah satu bagian dari misi Pengadilan Pajak yaitu Asas Cepat, Murah dan Sederhana. Menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan hasil wawancara mendalam, ukuran efektifitas proses penanganan sengketa pajak di Pengadilan Pajak ini, diukur lewat tujuan dan sasaran yang dicapai. Pada faktor cepat dan sederhana proses penanganan sengketa pajak PT. XYZ belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif, hal ini terlihat dari masih banyaknya kekurangan pada proses penanganan sengketa tersebut, namun untuk faktor murah pada penelitian studi kasus PT. XYZ ini telah dapat dikatakan efektif. Efektifitas proses penanganan sengketa pajak ini juga ditentukan lewat entitas-entitas yang saling membentuk secara melingkar dan berhubungan satu dengan yang lain, pada penelitian ini entitas yang didasarkan hanya pada teori nyatanya berbeda dengan entitas-entitas yang ditemukan di lapangan penelitian kespesifikan ini timbul lewat wawancara mendalam yang peneliti lakukan terhadap informan-informan yang ada.

---

This research was opened by the increasingly growing phenomenon that makes the existing disputes in the Tax Court, which is devoted to research through case studies of PT. XYZ will look more specifically the effectiveness of the process of handling tax disputes in which the Tax Court then associated with one part of the mission of the Tax Court of the principle of Fast, Cheap and Simple. Using qualitative research methods are based on in-depth interviews, measure the effectiveness of a tax dispute handling process in the Tax Court, as measured by the goals and objectives are achieved. In the process quick and simple factor handling tax disputes PT. XYZ can be said to be not fully effective, it can be seen from the number of deficiencies in the handling of the dispute, but for the cheap factor at PT case study research. XYZ has to be effective. Effectiveness of the tax dispute handling process is also determined by the entities forming a circle each other and relate to one another, in this study is based only on the entity theory in fact different entities found in the field study this specificity arises through in depth interviews the researchers did the informants there."

"Laporan magang ini bertujuan untuk menjelaskan dasar koreksi pemeriksaan PPh Badan PT ABCD Tahun 2011 yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Secara lebih rinci, laporan magang ini membahas mengenai analisis koreksi pajak, pengajuan keberatan, pengajuan banding, serta peraturan pajak terkait. Metode yang digunakan ialah dengan menggunakan peraturan perpajakan sebagai acuan dilakukannya koreksi. Berdasarkan proses yang telah dilalui PT ABCD koreksi pajak atas PPh Badan merupakan permasalahan pembuktian dokumen, lemahnya dasar peraturan yang digunakan, serta permasalahan klasifikasi biaya. Untuk memenangkan banding, PT ABCD harus mempersiapkan dokumen pendukung.

---

This report is aimed to explain the basis of tax audit of Corporate Income Tax of PT ABCD for the fiscal year 2011 by tax auditor. Furthermore, this report discusses analysis of tax adjustment, tax dispute, tax appeal, and related tax regulations. The method used is by using tax regulation as reference for adjustment. According to the processes that have been passed by PT ABCD, tax adjustment of the Corporate Income Tax are problems of evidentiary documents, lack of legal basis used, and cost classification problem. To win in the tax court, PT ABCD has to prepare supporting documents."

"Laporan ini memaparkan studi kasus Banding mengenai Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pasal 26 PT B. PT B merupakan klien dari PT Q. Pembahasan mengenai studi kasus Banding ini dimulai dari kronologis terjadinya sengketa banding dalam PT B tersebut, dimana yang menjadi fokus utama adalah adanya koreksi fiskal terhadap PPh 26 PT B. Penjelasan dari terjadinya pemeriksaan, keberatan dan banding pun dipaparkan. Dijelaskan pula bagaimana alur prosedur banding pajak dari dikeluarkannya surat banding hingga jalannya persidangan. Perbandingan alasan terjadinya koreksi yang memperlihatkan bahwa terdapat beberapa pajak lain yang terkait selain PPh 26 oleh Terbanding maupun tanggapan dari pihak PT B dipaparkan dan didukung pula oleh analisis akhir yang memperlihatkan kekurangan dan kelebihan tanggapan dari masing-masing pihak. Hasil penelitian memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan alasan dari pihak Terbanding terkait koreksi fiskal yang dikenakan terhadap PPh 26 tersebut.

---

This report describes the case study of Fiscal Correction Income Tax Article 26 of PT B. PT B is a client of PT Q. The explanation of this Tax Appeal case study is started from the chronology of the beginning of the tax appeal process in PT B, the main focus of this case is the appearance of the fiscal correction. The explanation from the arising of the tax audit, tax objection and the tax appeal is presented. This report also presents how the flow of the tax appeal procedure from the issuance of the appeal letter until the series of the appeal defense in tax court. The comparison of the reason for the fiscal correction from both Taxpayer and Directorate General of Tax is also explained with the addition of the explanation of other taxes related and the final analysis which shown the good and bad point of the analysis from each parties. The results from this report show that there is an inconsistency in the reasons explained by the Directorate General of Tax according to the fiscal correction."

"Judul tesis ini Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. Mengingat besarnya peranan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN), Negara/Pemerintah perlu memperhatikan agar pemungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan rakyat maka di pandang perlu suatu upaya pemaksaan yang sah dan bersifat legal. Di Indonesia, dasar pemungutan pajak di atur dalam konstitusi Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah di ubah dengan Pasal 23A Amandemen Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang“. Oleh karena itu, setiap sengketa pajak harus diselesaikan secara adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, sederhana serta memberikan kepastian hukum (legal certainty). Eksistensi Pengadilan Pajak sebagai lembaga penyelesaian sengketa pajak untuk menegakkan hukum dan keadilan di bidang perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia?; 2). Bagaimanakah penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. sumber data penelitian yaitu data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai penunjang. Data yang terkumpul di analisis berdasarkan metode kualitatif. Hasil penelitian pertama, kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Ketidakjelasan kedudukan dari Pengadilan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menimbulkan persepsi bahwa eksistensinya itu berdiri sendiri di luar lingkungan peradilan yang diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak di atur dalam hukum acara khusus pada Bab IV Undang-Undang Pengadilan Pajak dan berbeda jika dibandingkan dengan sistem peradilan yang berlaku pada umumnya. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak tidak mengenal adanya Pengadilan Tingkat I, Pengadilan Tingkat II dan kasasi namun hanya di kenal upaya hukum banding dan gugatan. Sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara, putusan banding atau putusan gugatan Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan Pasal 91 huruf a sampai dengan e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002.

---

The title of this thesis is the Legal Position of Tax Court within the Judicial System as the Tax Dispute Settlement Institution in Indonesia. Considering the contribution of tax revenue dominating the State Budget and Expenditure Budgeting (APBN), the State/Government should to pay attention that tax collection procedure does not injure the sense of justice it is necessary an attempt to impose a legitimate and legal coercion. In Indonesia, legality basis of the tax collection stated in Article 23 Paragraph (2) of the 1945 Constitution as amended by the Third Amendment by Article 23A of the 1945 Constitution: "Tax and other levies coercive for the purposes of state governed by law". Therefore, for any tax disputes needs to be resolved equitably with fast, inexpensive and simple processes, and provide a legal certainty. The existence of the Tax Court as a tax dispute settlement institution to enforce the law and justice in the field of taxation as set out in Article 24 of the Third Amendment 1945 Constitution.

The basic problems include: 1). How is the legal position of the Tax Court in the judicial system in Indonesia?; 2). How is the settlement of disputes in the Tax Court?. The method used is normative legal research. Source of legal research data is secondary data in the form of primary, secondary legal materials and tertiary legal material as a supporting. The collected data was analyzed by qualitative methods.

Results of this thesis research: 1). The legal position of the Tax Court in the judicial system in Indonesia is as Special Court in the administrative courts exercising judicial power to the taxpayer to seek justice against tax dispute. Obscurity position (legal) of the Tax Court in Law Number 14 Year 2002 regarding Tax Court creates a perception that it is an independent existence outside the Courts were governed by the Judicial Authority Law. 2). settlement of tax disputes in the Tax Court are set in the special procedural law in Chapter IV of the Tax Court Law which is different when compared to the existing judicial system in generally. Settlement of disputes in the Tax Court does not recognize by the Level I Court, Level II Court and cassation, but only known an appeal and lawsuit. As the Special Court in the administrative courts, appeal and lawsuit verdicts of the Tax Court only be filed by extraordinary legal remedy to the Supreme Court by the reasons of Article 91 letter a through e of Tax Court Law Number 14 Year 2002."

"ABSTRACTPenelitian ini menganalisis Putusan Majelis Hakim atas sengketa Peredaran Usaha PT XYZ terkait dengan koreksi transfer pricing berdasarkan faktor analisis kesebandingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa secara umum telah mempertimbangkan faktor analisis kesebandingan yaitu faktor karakteristik barang atau jasa, analisis fungsional, ketentuan kontrak, keadaan ekonomi, dan strategi bisnis. Namun demikian, dikarenakan tidak adanya permasalahan dalam faktor strategi bisnis yang diangkat secara spesifik oleh PT XYZ, maka Majelis Hakim dalam memutus sengketanya tidak mempertimbangkan faktor strategi bisnis dalam putusannya. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan hakim kurang mempertimbangkan faktor karakteristik barang atau jasa di mana terdapat perusahaan pembanding yang seharusnya dikeluarkan dari data pembanding karena memiliki perbedaan jenis usaha. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah dalam melakukan analisis kesebandingan seharusnya disertakan bukti yang kuat sehingga mendukung argumen yang dipakai. Kemudian, dalam melakukan analisis kesebandingan apabila terjadi keadaan khusus yang mempengaruhi kondisi ekonomi pihak yang diuji sebaiknya dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan perbedaan kondisi dengan perusahaan pembanding.style

---

ABSTRACTThis study analyzes the Judges Court Decisions on PT XYZ Business Circulation disputes related to transfer pricing corrections based on comparative analysis factors. This research is a qualitative research with descriptive design. In this study, it was found that the Panel of Judges in deciding disputes in general had considered comparative analysis factors namely the characteristics of goods or services, functional analysis, contractual conditions, economic conditions, and business strategies. However, due to the absence of problems in the business strategy factors specifically raised by PT XYZ, the Panel of Judges in deciding the dispute did not consider the business strategy factors in the decision. In addition, in this study, judges found that they did not consider the characteristics of goods or services in which there was a comparison company that should have been excluded from the comparison data because they had different types of businesses. The advice that can be given from this research is that in conducting a comparative analysis strong evidence should be included so as to support the arguments used. Then, in conducting a comparative analysis in the event of special circumstances that affect the economic conditions of the party being tested it should be adjusted to eliminate differences in conditions with the comparison company."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keputusan Majelis Hakim dalam menyelesaikan dua putusan banding dengan satu pokok sengketa yaitu sale and lease back transaction. Didalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan kajian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa tersebut. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menganalisis 2 kasus banding antara tahun 2008 dan 2009. Setelah melakukan analisis terhadap dua kasus dalam putusan banding tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa factor penyebab perbedaan putusan Majelis Hakim dalam menyelesaikan banding, yaitu dengan kurang nya bukti yang konkrit dari pemohon banding didalam proses penyelidikan dalam pengadilan pajak, kemudian terdapat juga kesalahan yang dilakukan pemohon banding dimana tidak sesuai dengan peraturan UU pengadilan pajak, namun, terdapat pula kesalahan oleh DGT sebagai terbanding yaitu tidak mengutip secara lengkap penjelasan yang telah di atur oleh Undang-undang. Keputusan yang diambil oleh Majelis hakim dalam menangani kasus PT. XYZ yaitu menerima putusan banding dikarenakan bukti yang dilampirkan oleh perusahaan ini konkrit dan dapat di pertahankan, sedangkan dalam kasus PT.ABC Majelis Hakim menolak permohonan banding dikarenakan, bukti yang di berikan didalam persidangan tidak bersifat konkrit dan terbukti melanggar ketentuan yang telah diatur oleh peraturan per Undang-Undangan pengadilan pajak. Adanya dua putusan pengadilan pajak yang berbeda walaupun kasus yang diadili memiliki kesamaan transaksi memberikan peringatan kepada regulator agar membentuk suatu peraturan yang jelas terkait transaksi leasing khususnya transaksi sale and lease back.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to determine how the Assembly in resolving two appeals in tax dispute with one primary case that is sale and leaseback transaction, as it parts of finance lease this cases happened in Indonesia tax court. In this study, the authors describe a study conducted by Assembly opinion to solve these disputes. Study approach is descriptive qualitative, which analyze 2 appeal cases between 2008 and 2009. After made an analysis, the author found there are some factors that related to assembly decision in solve these cases. Such as, lack of supporting evidences and documents during research process in tax court, there is a mistake that done by appellant which is not accordance with tax regulations, nevertheless it is found a mistake made by appellee DGT which is not similar as stated in tax law. Assembly decision for PT. XYZ is accept the appeal, because it has strong evidences while in the court, however for PT. ABC it is rejected because lack of evidences and the mistake is similar with the tax regulation. The existence of two different Tax Court Decisions that is claimed has similarities case Transaction. it gives warning addressed to the regulators in order to establish a clear Ruling Subscribe for Leasing transactions, especially transactions sale and leaseback that occur in Indonesia. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa banding tarif beamasuk di pengadilan pajak pada studi kasus PT. 3I di Pengadilan Pajak. Pokokpermasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam satu sub pokok permasalahan, yaituBagaimana pelaksanaan banding dalam penyelesaian sengketa tarif bea masuk padaPT.3I di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif denganpendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya PemohonBanding mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luarbiasa ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak atas kelebihan pembayaranBea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor yang telah dibayarkan, serta kinerja dankemampuan pengetahuan hukum dari para hakim yang harus ditingkatkan. Hal iniagar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat tercapai rasa keadilan dankepastian hukum bagi masyarakat dan citra yang lebih baik bagi Pengadilan Pajaksebagai tempat mencari keadilan.

---

ABSTRACTThe concentration of the research is relating to the implementation of Import duty

dispute appeal in tax court on case studies of PT. 3I in Tax Court. The main issue in

this study is detailed in one main sub-problem, namely how to appeal in a dispute

import duty tariffs on PT.3I in Tax Court. This study is qualitative research using

descriptive approach method. The results suggest that the applicant should appeal to

apply for judicial review as an extraordinary remedy to the Supreme Court of Tax

Court Decision on the excess payment of import duty and taxes on the import that has

been paid, as well as the performance and capabilities of the legal knowledge of

judges should be improved. In order for all parties interest are met so as to achieve a

sense of justice and legal certainty for the community and a better image for the Tax

Court as a place to seek justice."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi bukti Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam rangka Persiapan Sidang Banding di Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Pembahasan dilakukan atas kronolgis terjadinya sengketa banding atas Pajak Penghasilan Pasal 23 sehingga dapat diketaui dokumen apa yang diperlukan dalam sidang banding. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa banding muncul karena permasalahan bukti dokumen pada saat proses pemeriksaan yang kurang lengkap. Untuk itu proses persiapan dokumen banding dilakukan dengan mengumpulkan dan menambahkan bukti-bukti pendukung atas Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga diharapkan dengan bukti tersebut dilengkapi banding dapat dimenangkan oleh Wajib Pajak. Dokumen pendukung yang perlu dilengkapi yaitu invoice atas bukti transaksi sesuai dengan jenis objek pajaknya, data rekning bank dan buku kas, serta data kredit pajak PPh Pasal 23.

---

This report to evaluation of Income Tax Article 23 Evidence for Tax Appeal Preparation in Tax Court based on tax regulation. The discussion is conducted towards chronology of the occurrence of an appeal dispute over Income Tax Article 23 so that the documents needed in the appeal hearing can be required. The evaluation results show that the appeal arose because of the problem of documentary evidence during the incomplete examination process. For this reason, the process of preparing an appeal document is carried out by collecting and adding supporting evidences on Income Tax Article 23, so it is expected that with the evidence completed with an appeal the Taxpayer can win. Supporting documents that need to be completed are invoices for evidence of transaction according to the type of tax object, bank account data and cash book, and tax credit data Income Tax Article 23"

"Sengketa transfer pricing terhadap pembayaran royalti atas pemanfaatan harta tidak berwujud dan know-how tidak hanya berfokus pada penentuan harga transfer atas royalti. Sebelum menguji kewajaran dan kelaziman pembayaran royalti, terlebih dahulu harus dibuktikan eksistensi dan kepemilikan harta tidak berwujud dan manfaat ekonomis atas pembayaran royalti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa pajak berdasarkan koreksi Otoritas Pajak (DJP) dan argumentasi Wajib Pajak yang didasarkan pada 5 (lima) putusan pengadilan pajak, serta memperoleh lesson learned berupa faktor-faktor substansial dalam transaksi pembayaran royalti kepada pihak yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa didasari oleh pembuktian atas eksistensi dan kepemilikan, manfaat ekonomis, dan kewajaran harga royalti dari masing-masing pihak yang bersengketa dalam mempertahankan argumentasinya serta kesesuaian bukti dengan regulasi yang berlaku. Tax planning, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang baik dan benar, kolaborasi dalam perumusan regulasi, dan standarisasi pemeriksaan menjadi solusi untuk meminimalisir jumlah sengketa transfer pricing atas pembayaran royalti.

---

Transfer pricing disputes concerning royalty payments for the use of intangible assets and know-how do not solely focus on determining the transfer price of royalties. Before assessing the fairness and reasonableness of royalty payments, the existence and ownership of the intangible assets and the economic benefits of the royalty payments must first be proven. This research aims to analyze the judges' considerations in resolving tax disputes based on corrections by the Tax Authority (DJP) and the taxpayer's arguments, as reflected in five tax court rulings. Additionally, the research seeks to derive lessons learned regarding the substantial factors in royalty payment transactions involving related parties. The research method used is a qualitative approach, involving literature review and field studies. The findings indicate that the judges' considerations in resolving disputes are based on the proof of existence and ownership, economic benefits, and the fairness of royalty prices from each disputing party in defending their arguments, as well as the conformity of evidence with applicable regulations. Tax planning, the application of proper and accurate arm's length principles, collaboration in regulatory formulation, and standardized audits are proposed as solutions to minimize the number of transfer pricing disputes over royalty payments."