Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat. Peneliti menggunakan konsep-konsep mengenai organisasi birokrasi, dan kinerja. Kemudian menggunakan faktor sumber daya manusia, struktur organiasi, dan kepemimpinan dalam mengkaji kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan pengamatan lapangan.Dari penelitian ini, diketahui bahwa Bagian Pengaduan Masyarakat memiliki permasalahan dalam hal kuantitas dan kualitas SDM di bagian analis. Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum mampu mengelola pengaduan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum bertindak tegas dalam melaksanakan aturan yang ada. Hal inilah yang selanjutnya membuat kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat belum maksimal. Selain itu, Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum diberdayakan dengan baik oleh anggota DPR. Penelitian ini merekomendasikan agar Setjen DPR RI memperhatikan pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM di Bagian Pengaduan Masyarakat. Kemudian perlu dibuat aturan yang detil mengenai kewenangan dan koordinasi masing-masing bagian. Selanjutnya, penelitian ini juga menyarankan agar para pihak yang terlibat, terutama Bagian Pengaduan Masyarakat harus mendorong pengelolaan aspirasi dan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat dan melakukan terobosan, seperti kemungkinan akses bagi anggota DPR terhadap sistem TI pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Anggota DPR diharapkan memiliki kemauan untuk memberdayakan kehadiran bagian Pengaduan Masyarakat.

---

This study discusses about the performance of the Public Complaints Section, Secretariat General of the House of Representatives in managing the delivery process of public aspirations and complaints. To deepen the analysis, this research incorporates the concepts of organization, bureaucracy, and performance. Furthermore, human resources factor, the structure of an organization, and leadership will also be employed in order to assess the performance of Public Complaints Section. This study applies a qualitative approach with descriptive type of writing. This study collects data through literature studies, interviews, and field observations.This study reveals that the Public Complaints Section has problems in terms of quantity and quality of human resource analysts. Public Complaints Section is neither effectively nor efficiently able to manage complaints and aspirations of the community. Moreover, management of Public Complaints Section has not acted decisively to implement the rules. This makes the performance of Public Complaints Section underperformed. In addition, the Public Complaints Section has not empowered by the strong role of member of the House of Representatives. Finally, this study recommends that the General Secretariat of Parliament has to optimize the quantity and quality of human resources in the Public Complaints Section. Then, the rules of the authority and coordination of each section must be clearly defined. Furthermore, this study suggests that the parties involved, especially the Public Complaints Section should implement the ready-made management manual to handle public aspirations and complaints. Members of the House of Representatives are expected to involve in empowering the section."

"Karya akhir ini membahas tentang kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani pengaduan masyarakat. Komisi Kejaksaan hadir atas tumbuh ketidakpuasan dan banyaknya laporan dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan kejaksaan. Namun di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Kejaksaan mengalami banyak hambatan yang minimbulkan pertanyaan terkait kemampuan Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan Jaksa di Indonesia hingga saat ini. Peneliti menilai kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengunakan perspektif kriminologi yakni Routine Activity Theory. Melalui teori tersebut, peneliti mendapatkan hasil analisa yang menunjukan bahwa Komisi Kejaksaan Republik Indonesia belum mampu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas ekternal Kejaksaan Republik Indonesia.

---

This thesis discusses the performance of Komisi Kejaksaan Republik Indonesia in dealing with public complaints. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia comes on growing dissatisfaction and wide spread reports of public response in law enforcement conducted by the prosecutor's judiciary. But in the execution of their duties an authorities, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia faced many obstacles which raises questioning about the ability of Komisi Kejaksaan Republik Indonesia to conduct supervision in Indonesia until now.

Researcher assessed at the performance of Komisi Kejaksaan Republik Indoneisa using criminological perspective with Routine Activity Theory. Through this theory, the analysis showed that Komisi Kejaksaan until now incapable in carrying out their duties as an external guardian of Kejaksaan Agung Republik Indonesia."

"Penelitian ini membahas efektivitas aplikasi LAPOR! sebagai manajemen keluhan atas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas peran LAPOR!, dimulai dari kesiapan kerangka penanganan keluhan organisasi, perencanaan dan perancangan organisasi, operasi proses penanganan keluhan, dan pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak ndash;pihak yang terlibat kemudian diolah menggunakan pendekatan positivis. LAPOR! merupakan salah satu bentuk penerapan E-Government yang menjadi media penyampaian aspirasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengaduan keluhan terkait program pembangunan nasional. Dari penelitian ini dapat dilihat hasil dari upaya peningkatan efektivitas aplikasi LAPOR! sebagai media penanganan keluhan pelanggan bagi masyarakat, di antaranya pada aspek/dimensi 1 kerangka penanganan keluhan menurut indikator komitmen, kebijakan, dan tanggung jawab dan kewenangan dan dimensi 2 perencanaan dan perancangan menurut indikator sasaran dan sumber daya organisasi telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan pada aspek/dimensi 3 operasionalisasi proses penanganan keluhan menurut indikator tata kerja atau mekanisme proses penanganan keluhan pelanggan dan 4 pemeliharaan dan peningkatan menurut indikator pemantauan dan peningkatan berkelanjutan organisasi, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh aspek pengelola LAPOR!.

---

This research discusses effectiveness of LAPOR application as a management complaint over public services. The purpose of this study is to analyze whether the role of LAPOR has been effective, starting from the readiness of organizational complaints handling framework, organizational planning and design, complaint handling process operation, as well as maintenance and continuous improvements. The data in this study was obtained by conducting in depth interviews with the parties involved, then processed using a positivist approach. LAPOR Is one form of E Government which aims to be a medium of delivering aspirations between the community and the Government in complaints complaints related to national development programs.

From this research can be seen the results of efforts to improve the effectiveness of applications LAPOR as an instrument for handling customer complaints for the community, such as on the aspect dimension of the 1 complaints handling framework based on indicators of commitment, policy, and responsibility and authority and 2 planning and design based on indicators of objectives and organizational resources, are in accordance with applicable rules, while on aspects dimensions 3 operationalization of the complaint handling Process based on governance indicators or mechanisms of customer complaint handling process and 4 Maintenance and Improvement in indicators of continuous monitoring and improvement of the organization, have not been fully implemented by all aspects of the management of LAPOR ."

"Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Setjen DPR-RI dalam memberikan dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi DPR-RI Periode Tahun 2004-2009, apakah struktur dan sistem Setjen DPR-RI mendukung fungsi legisasi DPR-RI periode tahun 2004-2009 dan apakah kendala yang dihadapi oleh Setjen DPR dalam memberikan dukungan keahlian dalam bidang legislasi pada keanggotaan Dewan periode tahun 2004-2009. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai peran Setjen DPR dalam memberikan dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi DPR periode tahun 2004-2009 Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas dari Setjen DPR adalah menyelenggarakan dukungan keahlian, administratif dan teknis kepada DPR. Dukungan Setjen DPR RI di bidang Legislasi, yang merupakan salah satu fungsi utama Dewan belum dapat menghasilkan produk secara optimal. Hal ini tergambar dalam pelaksanaan tugas DPR RI periode 2004-2009 dari 122 RUU yang telah diselesaikan belum didukung sepenuhnya oleh Naskah Akademik maupun pendampingan dalam pembahasan RUU melalui rapat-rapat di Komisi/Pansus. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya sumber daya pendukung keahlian bidang legislasi. Struktur kelembagaan dan pengorganisasian Sekjen DPR masih menjiplak sistem kesekretariatan di departemen-departemen di lembaga eksekutif dan diatur dalam Peraturan Presiden, pengaturan fungsi legislasi dalam Tata Tertib DPR belum rinci dan sistematis terutama pengaturan mengenai pemberian dukungan Setjen DPR. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach).

---

Problems in this study is how the role of Secretary General of Parliament in providing expertise to support the strengthening of legislative function of Parliament 2004-2009 period, whether the structure and system of the Parliament Secretariat General support functions legislation Parliament in 2004-2009 period and whether the constraints faced by the Secretariat General of Parliament in support of expertise in the field of legislation on the membership of the period of 2004-2009.

The expected outcome of this research is to obtain a thorough picture of the role of the Parliament Secretariat General in providing support expertise for strengthening the function of legislation the House the period of 2004-2009 as the research results can be concluded that the duty of the Secretary General of the House is organizing support expertise, administrative and technical support to the House. Support Secretary General House of Representatives in the field of legislation, which is one of the main functions of the Council have not been able to produce optimally. This is reflected in the implementation of the tasks the Parliament the 2004-2009 period from 122 bill that has been resolved yet fully supported by the Academic Paper and facilitation of the discussion of the bill through meetings at the Commission / committee. One reason is the limited resources of expertise supporting the field of legislation.

Institutional structure and organization of the Secretary General of the DPR still plagiarizing secretarial system in the departments in the executive and regulated in Presidential Regulation, setting the legislative function in the Discipline of the House has not been particularly detailed and systematic arrangements for providing support to the Parliament Secretariat General. Writing this thesis using the method of juridical normative research is research done by examining secondary data or library materials and approach used is the approach to legislation (statue approach)."

"Penilaian kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai. Apabila pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan dengan benar, maka dapat memberikan manfaat yang berkaitan dengan tindakan di bidang manajemen sumber daya manusia, seperti proses pengembangan karir. Proses pengembangan karir perlu dilakukan melalui hasil penilaian kinerja agar penentuannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pegawai yang pada gilirannya berpengaruh pada pelaksanaan kinerjanya. Namun demikian, pelaksanaan pengembangan karir di Sekretariat Jenderal DPR masih tersentuh oleh politik sehingga belum berdasarkan pada sistem merit. Hal ini terjadi karena kedudukan Sekretariat Jenderal DPR di lembaga politik dan sebagai unsur pendukung DPR sehingga terdapat keterlibatan pimpinan dewan dalam pengembangan karir PNS. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan hasil penilaian kinerja untuk pengembangan karir PNS. Penelitian ini menggunakan teori dari Hasibuan yang menggambarkan terdapat empat bentuk pengembangan karir yang menggunakan hasil penilaian kinerja meliputi pendidikan, pelatihan, promosi, dan mutasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penilaian kinerja telah digunakan untuk pengembangan karir PNS berupa promosi dan mutasi. Sedangkan pemanfaatan hasil penilaian kinerja untuk pengembangan karir PNS berupa pendidikan dan pelatihan belum digunakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. 

---

Performance appraisal is a tool used to evaluate employee performance. If the performance appraisal is carried out correctly, it can provide benefits related to actions in the field of human resource management, such as the career development process. The career development process needs to be carried out through the results of performance appraisals so that the determination is in accordance with the needs and abilities of employees which in turn affects the implementation of their performance. However, the implementation of career development at the Secretariat General of the DPR is still influenced by politics so it is not based on a merit system. This happens because of the position of the Secretariat General of the DPR in political institutions and as a supporting element of the DPR so that there is involvement of the council in the career development of civil servants. Therefore, this study aims to describe the use of performance appraisal results for the career development of civil servants. This study uses Hasibuan's theory which describes four forms of career development that use the results of performance appraisals including education, training, promotion, and transfer. The approach that used in this research is post-positivist with descriptive intention through deep interview and literature studies as data collection technique. The results of this study indicate that the use of the performance appraisal had been used for the career development of civil servants in the form of promotions and transfers. Meanwhile, the use of the performance appraisal for civil servant career development in the form of education and training has not been used by the Secretariat General of the DPR RI."

"Penggunaan TI di lingkungan Setjen DPR RI memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sehingga perlu untuk dikelola dengan baik agar menjadi pemungkin enabler bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi proses tata kelola TI di lingkungan Setjen DPR RI menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mendapatkan tingkat kapabilitas yang dicapai organisasi dan rekomendasi perbaikan proses untuk mencapai target kapabilitas yang diharapkan Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui FGD dan penyebaran kuesioner Data sekunder didapatkan dari studi dokumen organisasi dan studi literatur terkait dengan penelitian yang relevan Rata rata hasil pencapaian kapabilitas proses tata kelola TI di Setjen DPR RI saat ini adalah 1 1 performed yang berarti telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuan prosesnya Rekomendasi perbaikan proses dilaksanakan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan tingkat kepentingan kriteria dukungan stakeholder SDM TI dan waktu pencapaian target Tiga proses yang menjadi prioritas yakni APO13 BAI01 dan EDM01 yang dianggap sangat diperlukan dalam penyelenggaraan layanan TI di Setjen DPR RI untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

---

The use of Information Technology IT within Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has important role to support the Member of Parliament rsquo s MPs duty and function needs to be well managed to become enabler to achieve the business goals This research aims to evaluate the process of IT governance at Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia using COBIT 5 framework to obtain the current capabilities level and recommendations Primary data used in this research were collected through FGD and questionnaire Secondary data were obtained from organizational documents and related relevant research The average value capabilities achieved of IT governance process of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia was 1 1 performed means that IT processes have been implemented and achieved those purpose Process improvement recommendations conducted based on priorities of criteria that have stakeholder rsquo s support IT human resources and the achievement target time Three processes that become priorities namely APO13 BAI01 and EDM01 are very needed in organizing IT services of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia to support the MPs duties and functions"

"Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan suatu layanan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat atau lebih dikenal dengan LARAS Online (Layanan Resmi Aspirasi). Namun dalam penerapannya masih ditemukan kekurangan dan tidak memenuhi syarat-syarat penanganan pengaduan yang baik dan benar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan positivis dengan analisis penelitian berdasarkan teori pada Commonwealth Ombudsman, serta menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan atau berkaitan langsung pada layanan LARAS Online. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan pengaduan melalui Layanan LARAS Online masih tidak baik dan terdapat beberapa kekurangan dalam hal: belum terlaksana dengan baik dari segi responsibilitas manajemen, resources, responsiveness, efisiensi, feedback, assess, planning and investigate, respond, dan follow up.

---

The Bogor Regency Government has provided a service to distribute public aspirations or known as LARAS Online (Official Aspiration Online Service). However, in this application, were found deficiencies and did not fulfilled the requirements for handling complaints properly. This

study uses a positivist approach to the analysis of research based on theories of Commonwealth Ombudsman, and well as using interviews with informants who are related to the LARAS Online service. The results of this study prove that the application of complaints through the LARAS

Online service is still not appropriate and there are some shortcomings of: not yet well implemented in terms of management responsibility, resources, responsiveness, efficiency, feedback, assessments, planning and investigating, responding, and following up."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi hal-hal yang mempengaruhi masyarakat desa dalam melakukan pengaduan atas pelanggaran pada pengelolaan keuangan desa, menganalisis dan mengevaluasi intensi dan aksi masyarakat desa dalam melakukan pengaduan, serta menentukan model pengaduan yang tepat guna melaporkan pelanggaran tersebut. Penelitian ini dilakukan karena adanya korupsi dana desa yang dilakukan oleh Pjs. Kepala Desa Meranti serta adanya dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Pandan. Penelitian ini berusaha mengisi research gap tentang public whistleblowing dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis faktor individual, faktor situasional atau kultural, dan faktor institusional yang mempengaruhi niat dan aksi pengaduan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan qualitative case study dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Content analysis dan thematic analysis digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menemukan bahwa ketiga faktor mempengaruhi intensi dan aksi pengaduan masyarakat, namun faktor individual dan faktor situasional lebih berpengaruh dominan. Masyarakat memiliki intensi pengaduan tetapi tidak melakukan aksi karena dipengaruhi beberapa hal yaitu toleransi yang tinggi atas pelanggaran (faktor individual) serta kondisi budaya, ekonomi dan situasi politik di desa tersebut (faktor situasional atau kultural). Implikasi dari penelitian ini adalah dalam jangka pendek, masyarakat dapat menggunakan struktur pengaduan yang saat ini tersedia untuk melaporkan pelanggaran pada pengelolaan keuangan desa. Namun, terlebih dahulu perlu dibangun kesadaran dan tanggung jawab masyarakat desa dalam memelihara hasil pembangunan dan melakukan pengaduan

---

This study aims to analyze and to evaluate the things that affect the village community to report wrongdoings in village financial management, the village community's intentions and actions in making complaints, and to determine the appropriate whistleblowing models to report it. This research was conducted because of the corruption of village funds by the Acting. Head of Meranti Village as well as allegations of village funds by the Village Head of Pandan. This study seeks to fill the research gaps on public whistleblowing by analyzing and evaluating individual factors, situational or cultural factors, and institutional factors that influence the village community's intention and action to report wrongdoings. This study used a qualitative case studies approach. Data collection techniques were carried out through questionnaires, interviews, and documentation. The analysis techniques use content analysis and thematic analysis. The study found that individual factors, situational or cultural factors, and institutional factors affect the village community to blow the whistle. Still, individual factors and situational factors are more dominant. The community intends to complain but does not take action because of several things, namely high tolerance of wrongdoings (individual factors) and cultural, economic and political conditions in the village (situational or cultural factors). This research implies that the community can use the existing complaints structure to report village financial management's wrongdoings. However, it is first necessary to build community awareness and responsibility to maintain development outcomes and to make a complaint"

"Tesis ini membahas penguatan kapasitas yang perlu dilakukan dalam penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden RI. Pengaduan kepada Presiden RI yang dibuka sejak tahun 2005 melalui Kementerian Sekretariat Negara menunjukan tren kenaikan tiap tahunnya dan tingkat antusiasme tertinggi terjadi pada masa Pemerintahan Joko Widodo. Seiring dengan kenaikan jumlah tersebut, tuntutan penyelesaian pengaduan kepada Presiden RI pun semakin tinggi sedangkan sejumlah aspek pendukung penyelenggaraan penanganan pengaduan masih terkendala sehingga proses penanganan belum optimal dan sejumlah pengaduan masih tertunda penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma Post Positivis dengan teknik pengumpulan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya penguatan kapasitas pada aspek kapasitas sumber daya dan manajemen. Ditinjau dari sumber daya, 1) peningkatan kapasitas pengetahuan pegawai dan unit kerja melalui program-program pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, dsb dan melakukan knowledge sharing, 2) peningkatan kapasitas fungsi sistem teknologi yang mendukung seluruh proses bisnis penanganan pengaduan. Ditinjau dari aspek manajemen, penguatan organisasi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan, meliputi cara kerja, pola, dan alur proses bisnis penanganan pengaduan, penyusunan pedoman spesifik dan bersifat substantif, pembuatan kerangka hukum khusus penanganan pengaduan kepada Presiden RI, dukungan dan komitmen pemimpin, dan tata kelola jejaring baik di dalam lingkungan lembaga kepresidenan dan Kementerian/Lembaga serta Daerah.

---

This thesis discusses about capacity strengthening of a presidential complaint handling system in Indonesia. The number of complaints lodged to the system, which was initially opened in 2005, has increased substantially every year, especially in the era of President Joko Widodo. The rising number of public complaints requires the Ministry of State Secretariat to deal with grievances promptly, but some complaints remain unresolved due to some problems. By employing Post Positivits Paradigm and qualitative data collection method, the results show the strengthening of resources capacity and management capacity are required. From the perspective of resources, employess human capital and working unit could be improved by providing education and training programs, workshop, internship and knowledge sharing programs. Additionally, the enhancement of information technology and system capacity which support complaint handlings business process is lso required. From the perspective of management, organizational capacity strengthening could be improved by conducting comprehensive evaluation of public complaint handling process in some areas including work procedures, a complaint handling business process, the making of specific guidance, a special legal framework, leadership commitment and supports, and the inter and extra organizational governance."

"Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai Lembaga Legislatif yang tergolong baru tetapi memegang peranan penting dalam pembuatan undang-undang yang akan menentukan kehidupan masyarakat di masa mendatang perlu terus berupaya untuk memperkenalkan diri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui track record yang dikelola melalui manajemen ketahanan lembaga dan kualitas produk legistlasi yang dihasilkannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai Unit Supporting System DPD RI untuk mewujudkan ketahanan lembaga DPD RI dari dalam adalah dengan turut berpartisipasi dalam program Reformasi Birokrasi yang sedang gencar dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu hal mendasar dalam pengelolaan organisasi suatu lembaga adalah pengelolaan sumberdaya manusianya. Penelitian ini menggambarkan teknis pengelolaan sumberdaya manusia di lingkungan pegawai negeri sipil sebagai organisasi pemerintah dan dampaknya terhadap ketahanan lembaga yang didukungnya. Perbaikan manajemen pegawai negeri sipil ini memerlukan waktu yang tidak sedikit dan hanya dapat diwujudkan melalui konsistensi dari seluruh jajaran aparatur pemerintah yang terkait.

---

Indonesian Regional Representatives Council (DPD RI) as a Legislative Board are new but has important role in the making of laws that will determine the life of the community in the future. In order to keep survive DPD RI need to introduce theirselves and increase the community trust through a track record run through Institutional Resilience Management and produces quality legistlation products. One of the efforts made by the Secretariat General of DPD RI as a Supporting Unit System DPD RI to create the strong internal institutional resilience of DPD RI is also by participating in the Bureaucratic Reform program that is being intensively doing by the government through the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform. One of the fundamental aspect of the organization management is the human resources. This study describes the technical management of human resources in the civil service within a government organization and its impact to the Institutional Resilience. Management improvement of the civil service consumes a lot of time and can only be created through the consistency of the whole range of government related apparatus."