Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa persepsi orang terhadap kelas sosialnya di masyarakat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kognisi sosial. Dalam penelitian ini, kami menguji hipotesis bahwa persepsi orang terhadap kelas sosialnya mempengaruhi penilaian atas keadilan prosedural di mana orang yang berada pada tingkat kelas sosial atas lebih peka penilaian keadilan proseduralnya berkenaan dengan prosedur pengambilan keputusan baik adil maupun tidak adil; dan orang yang berada pada tingkat kelas sosial bawah lebih peka penilaian keadilan proseduralnya saat orang lain mendapat prosedur pengambilan keputusan yang tidak adil. Kami melakukan dua studi dengan memanipulasi kelas sosial subjektif relatif partisipan dan meminta mereka membayangkan berada dalam kondisi adil atau tidak adil baik untuk diri sendiri (studi 1) maupun orang lain (studi 2).Hasilnya menunjukkan bahwa manipulasi kelas sosial subjektif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian keadilan prosedural. Dibandingkan dengan partisipan yang berada dalam kondisi kelas sosial bawah, partisipan yang berada dalam kondisi kelas sosial atas tidak menunjukkan kepekaan yang lebih besar dalam penilaian keadilan prosedural baik saat berada pada prosedur voice maupun no-voice (Studi 1). Dibandingkan dengan partisipan yang berada dalam kondisi kelas sosial atas, partisipan yang berada dalam kondisi kelas sosial bawah tidak menunjukkan kepekaan yang lebih besar saat berada pada prosedur tidak akurat (Studi 2).

---

Recent studies sugest that individual perceptions of his own social class in society influence many aspect in life, including social cognition. In the present study, we tested the hypotheses that perceptions of social class influence procedural justice judgment where upper-class rank individuals would be more sensitive to procedural justice judgment in the matter of decision making procedur either fair or unfair; and lower-class individuals would be more sensitive to procedural justice judgment when others get unfair of decision making procedure. We conducted two studies by manipulating participant?s relative social class and asked them to imagine being in fair or unfair condition either for themselves (study 1) or others (study 2).Results revealed that manipulated subjective social class did not significantly influence procedural justice judgment. Compared with participants in lower class condition, participants in upper class condition did not reveal more sensitive to procedural justice judgment either in voice or no-voice procedure (Studi 1). Compared with participants in upper class condition, participants in lower class condition did not reveal more sensitive to procedural justice judgment when they were in unaccurate procedure (Studi 2)."

"ABSTRAKTujuan KUHAP adalah untuk memberikan kepastian hukum sehingga terdapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum, demi tercapainya keadilan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut sering terjadi pertarungan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif terutama dalam putusan majelis hakim. Ganti kerugian adalah perlindungan hak serta konsekuensi adanya pelanggaran hak asasi tersangka, terdakwa atau terpidana. Namun pengaturan mengenai ganti kerugian pasca putusan bebas masih mengandung banyak perdebatan. Salah satu contohnya adalah mengenai perbedaan penafsiran jangka waktu pengajuan ganti kerugian. Keadilan substantif dengan keadilan prosedural bertarung mengakibatkan pengajuan ganti kerugian tersebut ditolak karena dianggap telah kadaluarsa. Padahal ganti kerugian itu sendiri telah menjadi hak asasi yang diatur dalam konvensi internasional apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dengan ditolaknya pengajuan tuntutan ganti kerugian maka diperlukan upaya hukum lanjutan atas hal tersebut. Oleh karena itu, dalam Skripsi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pengaturan tuntutan ganti kerugian pasca putusan bebas serta pertentangan antara keadilan prosedural dengan Keadilan Substansial dalam tuntutan ganti kerugian pasca putusan bebas. Skripsi ini menggunakan Bentuk penelitian yuridis normatif, sehingga metode yang digunakan adalah studi kepustakaan

---

ABSTRACT

The purpose of the Criminal Procedure law is to provide legal certainty so that there is a protection from arbitrary acts of law enforcement. In order to achieve this goal, it is often that struggle occurred between procedural justice and substantive justice, especially in the decisions of the judges. Compensation is the protection of rights and the consequences of violations of the rights of suspects, defendants or convicted persons. However, the regulation regarding compensation after the verdict, still contains much debate. One example is the difference in interpretation of the period for submitting compensation. Substantive justice fights with procedural justice resulted in the submission of compensation being rejected because it is considered to be expired. Even though compensation itself has become a human right which is regulated in international conventions in the event of human rights violations. With the rejection of the claim for compensation, further legal remedies are needed for this matter. Therefore, in this paper will be discussed further about the regulation of compensation claims after the verdict and the conflict between procedural justice and Substantial Justice in the claims for compensation after the verdict. This article will also deeply discuss a comparative analysis with Australia and Singapore by revisited the similar judicial decisions on the issue of compensation after acquittal verdicts."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh keadilan prosedural terhadap turnover intention intensi keluar melalui mediasi kepuasan kerja dan organizational citizenship behavior perilaku kewarganegaraan organisasional di PT XYZ. Pengambilan data dilakukan secara kuantitatif menggunakan kuesioner secara fisik dan tautan kepada 209 karyawan di PT XYZ dengan metode simple random sampling. Pengujian hasil data dilakukan menggunakan SEM melalui Lisrel 8.51. Penelitian ini menemukan bahwa keadilan prosedural memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi keluar, kepuasan kerja, dan perilaku kewarganegaraan organisasional. Kemudian, pengaruh mediasi juga ditemukan pada kepuasan kerja sebagai mediasi parsial di antara keadilan prosedural dan intensi keluar. Dari penelitian ini didapatkan implikasi manajerial bahwa keadilan prosedural merupakan hal yang penting untuk dijalankan di perusahaan yang memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepuasan kerja dan perilaku kewarganegaraan organisasional yang kemudian dapat menurunkan intensi keluar. Hal ini juga tidak lepas dari peran atasan sebagai pihak yang umumnya melakukan pengambilan keputusan. Contoh penerapan keadilan prosedural antara lain, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan membangun komunikasi yang jelas dan terbuka antara atasan dan karyawannya.

---

ABSTRACT

This study aims to find out the influence of procedural justice on turnover intention through mediation of job satisfaction and organizational citizenship behavior in PT XYZ. Data were collected using quantitative method via questionnaire survey that was filled by 209 employees in PT XYZ using simple random sampling method. Data result was being analyzed using Structural Equation Modelling SEM via Lisrel 8.51. This study found that procedural justice has a significant influence on turnover intention, job satisfaction, and organizational citizenship behavior. Then, the mediation effect was also found in job satisfaction partially between procedural justice and turnover intention. From this research, the managerial implication suggests that procedural fairness is important to be implemented in companies which can influence to improve job satisfaction and organizational citizenship behavior which in result can reduce turnover intention. Also, this practice can not be separated from the role of supervisor whom generally always make decisions in the company. The practical implementations of procedural justice are, such as, involving employees in the decision making process and establishing clear and open communication between supervisors and their subordinates. "

"Kamala Harris merupakan wanita kulit hitam pertama yang menempati posisi tertinggi kedua di pemerintahan Amerika Serikat. Terpilih sebagai Wakil Presiden menjadikan Harris sebagai bentuk dari harapan perempuan dan kulit berwarna di Amerika, meskipun masih terdapat beberapa kasus ketidakadilan berdasarkan ras dan gender. Maka dari itu, Kamala Harris sepanjang karirnya selalu menyoroti isu-isu keadilan sosial dalam pidato-pidato yang disampaikannya. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan strategi Kamala Harris yang berbeda dari para pendahulunya dalam mengangkat isu keadilan sosial berdasarkan latar belakang identitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik analisis data yang mengevaluasi kerangka pemikiran dan konteks teori dengan hasil penelitian terhadap isu-isu keadilan sosial yang terdapat dalam kelima pidato Kamala Harris. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa ada beberapa gagasan ide pokok Kamala Harris yang dipengaruhi dan berkembang dari warisan Gerakan Hak-hak Sipil.

---

Kamala Harris made history as the first woman of color to hold the second highest position in the Unites States of America. Elected as vice president, making Harris as a form of hope for women and people of color in America, although there are still several cases of injustice based on race and gender. Therefore, Kamala Harris always addresses issues of social justice in her speeches. This study aims to reveal Kamala Harris strategy that is different from her former in raising social justice issues based on her identity background. This study uses qualitative research methods, with data analysis techniques that evaluate the framework and theoretical context with the results of research on social justice issues contained in Kamala Harris' five speeches. The results obtained show that there are several main ideas of Kamala Harris which are influenced and developed from the legacies of the Civil Rights Movement."

"Makalah Non-Seminar ini mengeksplorasi peluang ekspansi untuk Ultra Violette, sebuah merek perawatan matahari asal Australia yang inovatif, ke pasar Tiongkok atau Amerika Serikat. Dengan menggunakan pendekatan hypothesis-driven, makalah ini menyimpulkan bahwa pasar Tiongkok menawarkan peluang pertumbuhan yang lebih menjanjikan bagi Ultra Violette.Ultra Violette, atau "Vi" singkatannya, muncul pada tahun 2018 dengan misi untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya penggunaan sunscreen setiap hari. Keberhasilan merek ini di Australia dan ekspansinya ke berbagai negara telah menyiapkan panggung bagi kemungkinan masuk ke pasar Tiongkok atau Amerika Serikat.Dilakukan analisis SWOT yang komprehensif untuk mengevaluasi strengths, weaknesses, opportunities, and threats Ultra Violette. Strengths meliputi penawaran produk inovatif, Brand Image yang kuat, dan Online Presence yang kuat. Weakness melibatkan relatifnya keberadaan baru di pasar dan perlunya upaya tambahan dalam menyampaikan misi dan nilai-nilai merek. Opportunities terletak dalam ekspansi global lebih lanjut, mengingat kehadiran online yang sudah mapan. Threats mencakup tantangan terkait perbedaan budaya dan hambatan regulasi di pasar baru.Makalah ini menggunakan metodologi the Hypothesis-Driven Path untuk menilai keberlanjutan ekspansi Ultra Violette ke Tiongkok atau Amerika Serikat. Hipotesis utama menyarankan bahwa Tiongkok menawarkan prospek pertumbuhan yang lebih menguntungkan. Hipotesis kedua menganalisa daya tarik pasar dan peluang lingkungan eksternal.Secara ringkas, pertumbuhan cepat Ultra Violette dan kesesuaiannya dengan kondisi pasar Tiongkok menjadikan Tiongkok sebagai tujuan ekspansi yang menguntungkan. Produk inovatif merek ini memenuhi permintaan Tiongkok untuk produk perawatan kulit premium, hingga menjadikannya berpotensis sukses. Dengan menjalankan strategi yang disesuaikan, Ultra Violette dapat membangun keunggulan kompetitif di industri perawatan kulit Tiongkok.

---

This academic paper explores the expansion opportunities for Ultra Violette, an innovative Australian suncare brand, into either the Chinese or United States market. Employing a structured hypothesis-driven approach, the essay concludes that the Chinese market offers more promising growth opportunities for the brand.

Ultra Violette, or "Vi" for short, emerged in 2018 with a mission to educate younger generations about the importance of daily sunscreen use. The brand's success in Australia and expansion to multiple countries has set the stage for its potential entry into either the Chinese or United States markets.

A comprehensive SWOT analysis is conducted to evaluate Ultra Violette's strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Strengths include its innovative product offerings, strong brand image, and robust online presence. Weaknesses encompass its relative newness to the market and the need for additional effort in communicating its mission and values. Opportunities lie in further global expansion, given its established online presence. Threats include challenges related to cultural differences and regulatory constraints in new markets.

The paper employs the Hypothesis-Driven Path methodology to assess the viability of Ultra Violette's expansion into China or the United States. The leading hypothesis suggests that China presents more favorable growth prospects. Sub-hypotheses are formulated and analyzed, focusing on market attractiveness and external environmental opportunities.

In summary, Ultra Violette's rapid growth and alignment with Chinese market conditions make China a favorable expansion destination. The brand's innovative products cater to the Chinese demand for premium skincare, positioning it for success. By executing tailored strategies, Ultra Violette can establish a competitive advantage in the Chinese skincare industry. This analysis provides valuable insights for Vi's strategic decision-making process."

"Dilema etis merupakan hal yang dialami setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Saat menghadapinya, pengambilan keputusan yang tidak etis dapat merugikan berbagai pihak. Salah satu hal yang berperan dalam proses pengambilan keputusan etis adalah persepsi mengenai etika yang dimiliki oleh seorang individu. Di sisi lain, nilai yang dipegang seseorang juga diduga dapat memperkuat persepsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang dimiliki social consensus dan moral judgment, serta pengaruh moderasi conformity pada hubungan tersebut. Hasil analisis terhadap 86 karyawan umum menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan pada hubungan antara social consensus dan moral judgment. Namun, hasil analisis untuk moderasi menunjukan conformity tidak memoderasi hubungan tersebut. Hasil penelitian ini memiliki implikasi saran pada perusahaan untuk membangun budaya etis sehingga dapat meningkatkan perilaku etis. Penelitian ini juga menambah pengetahuan mengenai hubungan social consensus dan moral judgment, serta pengaruh conformity dalam pengambilan keputusan etis pada karyawan secara umum.

---

People deal with ethical dilemma in everyday life. In dealing with ethical dilemma, unethical decision making could damage various parties. One of the leading role in ethical decision making process is the perception regarding ethic within a person. Moreover, personal value is also expected to strengthen ethical perception. This study intended to discover the relationship between social consensus and individuals moral judgment, and the moderation effect of conformity.

86 employees participated in the study and showed a positive and significant relationship between social consensus and individuals moral judgment. However, the moderation analysis result did not show that conformity could serve as a moderator in the relationship. The result had suggestion implication for companies to build a culture of ethic to increase ethical decision making. Furthermore, it also added up the knowledge about relationship between social consensus and individuals moral judgment, and the influence of conformity in ethical decision making on employees."