Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan hukum terhadap usaha kecil merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 amandemen keempat khususnya pada ayat ke-empat, dimana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ritel merupakan sektor yang memiliki peranan besar dalam perekonomian nasional. Perlindungan hukum pada sektor ritel dilakukan melalui beberapa produk regulasi yang memberikan proteksi kepada pelaku usaha kecil dan bersifat memberikan batasan berupa aturan yang limitatif bahkan menjadi entry barrier terhadap peritel modern. Pada tesis ini membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia, juga membahas adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil pada sektor ritel di wilayah DKI Jakarta pada khususnya menurut perspektif hukum persaingan usaha. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu fasilitatif dan protektif. Untuk pengeculaian terhadap usaha kecil dari penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap usaha kecil sebagai salah satu pilar pilar ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sesuai dengan amanat Tap MPR-RI Nomor 16/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Sedangkan terkait penerapan perlindungan hukum, permasalahan persaingan usaha pada sektor ritel di DKI Jakarta adalah terkait dengan penegakan hukum terhadap regulasi pada sektor ritel khususnya pengaturan zonasi terkait pendirian ritel modern dan jam operasional ritel modern. Masih maraknya pelanggaran terhadap regulasi yang ada berimplikasi terhadap persaingan antara ritel modern dan ritel tradisional di wilayah DKI Jakarta. Selain hal tersebut masih terdapat celah dalam pengaturan perpasaran swasta di wilayah DKI Jakarta dimana belum up date terkait munculnya jenis Toko Modern dengan format yang baru.

---

Legal protection for small business was commanded by UUD 1945 Article. 33, 4th amendment which sentence that The national economy is provided based on on economic democracy with the principles of community, efficiency with the fairness, sustainability, environmental view, reliant also keep the balances of national progress and national economic unity.Retail take a big portion on national economics. Legal protection for the sector held by regulation which give protection to the small business and limitate modern retail. The other side this kind of regulation not proper with the principle of fair competition which promote efficiency and open maket. This thesis resume how the legal protection was deployed to the small business in Indonesia. The exemption of Law No.5/1999 for small business also analyze in the thesis. Last this thesis take a review about the deployment of legal protection for small business on retail sector in Jakarta from the competition law framework. The methods of the research using yuridis normative with the statute and conceptual approach. The result says that legal protection for small business can be categorized into facilitative and protective form. About the exemption, it was kind of the state alignments for the small businesses as one of the national economics pillars which should have priority, support, and development as mandate by Tap MPR-RI Nomor 16/MPR/1998 about politics of economy for economics democracy. There?s still vioation on the application of the protection especially about zoning and time operating of modern market which has implications to the competition between traditional retail and modern retail."

"Usulan Penelitian ini diawali karena adanya liberalisasi pasar ritel melalui Keppres No. 99 tahun 1998 dan SK Menteri Investasi No. 29/SK/1998 serta Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dimana melalui kedua Undang-Undang ini peritel asing bukan saja boleh membuka gerainya diseluruh wilayah Indonesia, bahkan secara agresif investor asing mulai menggeser peritel-peritel lokal. Hal ini semakin mengkhawatirkan ketika ditetapkannya perjanjian pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai efektif pada tahun 2015. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia UMKM dianggap sektor yang memiliki peran penting. Sebagaian besar jumlah penduduk Indonesia tidaklah memiliki pendidikan tinggi, sehingga kegiatan usaha yang dapat dilakukan merupakan usaha kecil baik sektor tradisional maupun modern. Melihat kondisi ini diperlukan peran pemerintah melalui hukum yang dibuatnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM khususnya sektor ritel. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi UMKM sektor ritel dan langkah preventif dalam menghadapi MEA serta bagaimana peran Komisi Ppengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi kegiatan usaha disektor ritel. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan berfokus pada sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menyarankan bagi pemerintah untuk membuat peraturan setingkat Undang-Undang di sektor ritel agar pemberian sanksi bisa lebih optimal dan menyarankan pemerintah untuk meningkatkan peran KPPU agar dapat maksimal dalam melakukan pengawasan.

---

This research proposal begins by liberalization of the retail market through Presidential Decree No. 99 of 1998 and Minister of Investment decree No.29/SK/1998 and Investment Act No.25 of 2007 and Limited Company Act No. 40 of 2007 in which through those Act, not only allowed foreign retailers opened outlets across Indonesia but also even aggressive investors began to shift local retailers. It is increacsingly worry while the ASEAN Economic Comunity had been agreed which became effective in 2015. In the economic development of Indonesia SMEs sector is considered to have an important role. Most of the Indonesian population is poorly educated, so that business activities can be done is a good small business sector, traditional and modern. Seeing this condition necessary the role of government through laws which is made to provide legal protection to SMEs especially in retail sector. The problem formulated in this study are how abaout government policy to make protection for SME?s in retail sector in facing AEC and how the role of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in conducting surveillance in retail sector. This research is a normative method by focusing on secondary data sources are divided into primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The result of this thesis is suggest for the government to make the regulation as equal as act in retail sector so that sanction can be optimized and suggest the government to improve the role of KPPU to be more levarage in controlling competition in retail sector."

"Tesis ini membahas mengenai keberadaan asosiasi dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dilihat dari bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilakukan dalam dunia persaingan. Perjanjian dan kegiatan yang dilakukan asosiasi dalam dunia usaha dapat memberikan dampak terhadap persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini adalah Penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian akan memaparkan mengenai konsep definisi asosiasi sebagai pelaku usaha serta batasan dan kriteria bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang dilakukan asosiasi ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This Thesis discusses about the existence of the trade association as Business Actor under Competition Law in Indonesia views of the characteristic of the agreements and activities in business competition. Agreements and activities performed by trade association could give impact to business competition in Indonesia. This research is a normative judicial studies with descriptive designs. Research result will be presented the definition concept of trade association as business actor and limitation of the characteristic of agreements and activities which was prohibited perform by trade association."

"Dalam perekonomian pasar yang terjadi saat ini, hukum persaingan usaha memiliki peran besar untuk melindungi usaha mikro dan usaha kecil karena hukum persaingan usaha berfungsi untuk menjaga iklim persaingan dengan mencegah monopoli dan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang mematikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Usaha mikro dan usaha kecil sendiri selain telah diberikan pemberdayaan, mereka diberikan pula pengecualian dari hukum persaingan usaha untuk memberikan mereka perlakuan khusus mengingat sistem ekonomi kita yang menganut demokrasi ekonomi dengan pertimbangan bahwa mereka tidak memiliki level of playing field yang sama untuk bersaing dengan usaha menengah dan usaha besar. Tujuan dari hukum persaingan di Indonesia adalah untuk mencapai kesejahteraan umum, bukan sekedar kompetisi dalam arti sempit, efisiensi, atau bahkan perlindungan konsumen belaka. Untuk mencapai hal tersebut, hukum persaingan usaha perlu memberikan perlakuan khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil sehingga kesejahteraan umum dapat tercapai.

---

In the current status quo where market economy system happened, competition law has a really big function to keep the competition atmosphere being conducive while in the same time giving the protection to micro and small scales enterpreneurs because competition law prevent monopoly or unfair competition which usually did by big scales enterpreneurs and driving out micro and small scales enterpreneurs off from the market. Beside given empowerment, micro and small scales enterprenuers also given exemption in the competition law in order to give them special favour which adopted in our economic demoracy system, in the awareness that they have different level of playing field to compete with medium and big scale enterpreneurs. The competiton law purpose in Indonesia is to achieve general welfare, not only to achieve narrow competition minded, efficiency, or even only about consumer protection. To achieve that purpose, the compeititon law needs to give special favour to micro and small scales enterpreneurs in order to fulfil Indonesia’s goal which is actualizing the general welfare."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai usaha infrastruktur jalan tol dimana pada awalnya dimonopoli oleh Negara. Seiring berjalannya waktu hal tersebut dirasa tidak menguntungkan, maka sektor usaha ini kemudian dibuka juga kepada badan-badan usaha baik milik daerah ataupun swasta, bukan hanya BUMN (yang dapat memegang kendali sebagai regulator). Di sisi lain dengan masuknya pihak swasta maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan tol tetap terlindungi, karena pada dasarnya pihak swasta akan berusaha untuk meraih untung dalam menjalankan usahanya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about highway infrastructure business which was originally monopolized by the state. Over time it is deemed not profitable, the business sector is then opened as well as to enterprises owned by municipal or private property not only by state-owned enterprise (which was hold the control as a regulator). On the other side with the entrance of private sector then the question is whether the public interests as the toll roads users still can be protected, because basically the private corporations will always seek to get high profit in running the business."

"Di awal tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian BUMN akhirnya merealisasikan pembentukan holding company di sektor farmasi. Pembentukan holding company tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2019 yang mengamanatkan penambahan penyertaan modal negara pada PT Bio Farma sehingga menjadikannya sebagai perusahaan induk. Penyertaan modal negara tersebut diperoleh dari pengalihan saham milik negara pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Lebih lanjut, pembentukan holding company di sektor farmasi sebagai kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan tentunya bersinggungan pada aspek hukum persaingan usaha yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan disusun secara deskriptif-analitis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembentukan holding company BUMN di sektor farmasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum persaingan usaha. Perusahaan tetap melakukan pemberitahuan secara tertulis atau notifikasi meskipun terdapat ketentuan pengecualian terhadap perbuatan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan holding company BUMN farmasi tidak dapat dikatakan melanggar hukum persaingan usaha sepanjang tidak ada indikasi dan pembuktian dilakukannya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, holding BUMN farmasi tidak dikecualikan dan tetap tunduk terhadap seluruh ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya.

---

In the early 2020, the government through the Ministry of State-Owned Enterprises finally executed the establishment of state-owned pharmaceutical holding company. The establishment of the holding company was legitimated by the issuance of Government Regulation (PP) Number 76 of 2019, which mandates addition of state capital participation into PT Bio Farma (Persero), making it the parent of the state-owned pharmaceutical holding. The state capital participation was obtained from the transferred shares of PT Kimia Farma Tbk and PT Indofarma Tbk. The establishment of state-owned pharmaceutical holding was aimed to increase the effectiveness and efficiency of the company. In the other hand, the establishment certainly relates with legal aspects of business competition as stated in Law No. 5 of 1999 and its derivate laws and regulations. In this research, the author uses juridical-normative law method with descriptive-analytic through a qualitative approach. This research finds that the establishment of the state-owned pharmaceutical holding has been done in accordance with the provisions in the competition law. The company has sent notification to KPPU even though it is not obligated to regarding to the exemption of regulated practices. Furthermore, the establishment of state-owned pharmaceutical company did not violate Law No. 5 of 1999 insofar as there is no indication or evidence of monopolistic practices and unfair business competition. In carrying out its business activities, state-owned pharmaceutical holding is not exempted and remain subject to all provisions in Law no. 5 of 1999 and its derivative laws and regulations."

"Dalam perkembangannya dewasa ini, Ritel telah menjadi salah satu bidang usaha yang diminati oleh investor, baik lokal maupun asing. Persaingan ketat antara peritel lokal dan peritel asing, termasuk waralaba lokal dan asing, memaksa peritel lokal dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membenahi diri agar dapat bersaing dan sejajar dalam usaha pasar ritel. Kondisi ini tentunya merupakan hal yang positif bagi masyarakat luas sebagai konsumen yang diuntungkan dari persaingan tersebut dan sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional secara makro serta mendukung usaha Pemerintah terkait dengan penciptaan lapangan dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah sebagai Regulator dan penentu kebijakan memiliki peran yang sangat penting demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap UMKM. Oleh karena itu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum, iklim persaingan usaha yang sehat dalam rangka menarik modal investor, baik dalam maupun luar negeri, serta perlindungan bagi pelaku usaha nasional.

---

In its recent development, Retail has become one of the most sought after line of business by local and foreign investors. Fierce competition between local and foreign retailer, including local and foreign franchise, has forced local retailer as well as Micro, Small and Medium Enterprise (UMKM) to make business improvement and reform in order to compete and align themselves in the Retail market competition. This condition is certainly a positive thing for the public as consumers who profited by such competition and sufficiently contributes for the national economy as well as element of support for the Government in its effort to create job opportunities and fight against unemployment. The Government is one of the crucial key player in this equation as the State Regulatory and policy-maker, to ensure healthy business competition and the protection of UMKM in Retail market. Therefore, the prevailing laws and regulations must provide certainty of law, promote healthy business competition atmosphere in order to attract both local and foreign investors, as well as the protection of national businesses."

"ABSTRAKSkripsi ini mengadopsi dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti di Malaysia. Tujuan utama skripsi ini adalah mengetahui faktor kompetensi wirausaha yang dapat berpengaruh terhadap kesuksesan wirausaha. Faktor kompetensi wirausaha antara lain adalah kompetensi strategis, kompetensi konseptual, kompetensi peluang, kompetensi hubungan, kompetensi belajar, kompetensi pribadi, kompetensi etis, dan kompetensi familiisme. Semakin banyak kompetensi yang dimiliki wirausaha, semakin besar kesuksesan wirausaha tersebut secara finansial dan non finansial. Penelitian ini juga melihat seberapa besar pengaruh lingkungan bisnis terhadap hubungan tersebut.

---

ABSTRACTThis research adopted studies that conducted by researches in Malaysia. This research aim to determine the entrepreneurial competency factors can be impact for entrepreneurial success. The factor is strategic competency, conceptual competency, opportunity competency, relationship competency, learning competency, personal competency, ethical competency, and familism competency. Competency of entrepreneur can increase the entrepreneurial success (financial and non-financial). This study also observe at how much business environment influence that relationship."

"Kebanyakan mengenai pelaku UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset usahanya, bahkan hingga harus menghentikan operasional usahanya dikarenakan masa pandemi. Namun, China menyerbu pasar-pasar dunia, bahkan dalam beberapa kasus China dengan berani melakukan bargaining (tawar-menawar) dengan perusahaan-perusahaan barat. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris, menggunakan penelitian perbandingan dan peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian tesis ini adalah terdapat beberapa pengaturan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kebijakan yang berpihak dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usah menengah (UMKM). Kemudian Small Medium Enterprise (SME) mengembangkan orientasi kewirausahaan di dalam perusahaan mereka dan meramalkan kinerja Small Medium Enterprise (SME) yang memiliki orientasi kewirausahaan yang lebih baik daripada Small Medium Enterprise (SME) yang tidak berada dalam lingkungan yang tidak pasti. Saran dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah lah yang menjadi Lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran perusahaan. Dimana pendaftaran tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang ada serta sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

---

Most of the MSME players in Indonesia have experienced a decrease in business turnover, even to the point of having to stop their business operations due to the pandemic. However, China invaded world markets, even in some cases China boldly bargained with western companies. The type of research in this thesis uses empirical legal research, using comparative research and legislation, sources of primary and secondary legal materials, with literature collection methods and then analyzed qualitatively. The result of this thesis research is that there are several arrangements aimed at providing convenience and policies in favor of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Then Small Medium Enterprises (SMEs) develop an entrepreneurial orientation within their companies and predict the performance of Small Medium Enterprises (SMEs) that have a better entrepreneurial orientation than Small Medium Enterprises (SMEs) that are not in an uncertain environment. The suggestion in this thesis is that the government is the agency responsible for company registration. Where the registration must be in accordance with existing requirements and in accordance with existing legal procedures."

"Kebijakan liberalisasi ritel yang membuka bisnis ritel terhadap investasi asing, mendorong pesatnya pertumbuhan industri ritel Indonesia, mengakibatkan menjamurnya ritel-ritel modern. Hal ini selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif kepada pelaku usaha dalam negeri, khususnya para pelaku usaha kecil. Ritel modern umumnya adalah pelaku usaha dengan modal besar serta jaringan yang luas, yang secara otomatis dapat mendominasi pasar. Dominasi pasar tersebut tidak hanya akan berdampak pada pelaku usaha lain dalam hubungan horizontal, melainkan juga pada pelaku usaha lain dalam hubungan vertikal, yaitu pemasok. Tesis ini memberikan penjelasan bahwa dominasi ritel modern dapat menciptakan ketidaksebandingan posisi tawar antara ritel modern dan pemasok yang dapat mengarah kepada penyalahgunaan posisi tawar yang dominan (abuse of dominant bargaining position) oleh ritel modern yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, hampir semua negara melarang tegas aktivitas tersebut, tidak terkecuali Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Tesis ini, penulis mengambil studi kasus penyalahgunaan posisi tawar yang dominan oleh Carrefour Indonesia yang dilakukan dengan menerapkan persyaratan perdagangan (trading terms) yang memberatkan pemasok, yang dilakukan dengan menganalisa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2005 dan 2009. Selain itu Tesis ini juga memberikan gambarang tentang bagaimana larangan atas penyalahgunaan posisi dominan di dalam hukum persaingan Amerika Serikat dan Jepang.

---

The retail liberalization policy which opened the retail sector towards foreign investments, encouraging the rapid growth of the retail industry in Indonesia. Beside causing a positif impact, the situation also causing negative impact towards local businesses. Generally, modern retail come with high capital and extensive networks, which automatically could dominate the market. The market domination not only have impact to other businesses in horizontal relation, but have impact to other businesses in vertical relation, which is the supplier. This thesis giving explanation that the modern retail domination may cause unequality bargaining position between modern retail and the supplier which may leads to abuse of dominant bargaining position by the modern retail that leads to unfair competition. Therefore, almost every countries stricly prohibited the said activity, Indonesia, America and Japan are no exception. The thesis is made with judicial normative research methods which refers to Law Number 5 of 1999 on Prohibition on Monopoly and Unfair Practices. In this thesis, the researcher take a case study of abuse of dominant bargaining position by Carrefour Indonesia by implementing the trading terms, by analyzing the decision of Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) of 2005 and 2009."