Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Risiko dan ketidakpastian pasti ada dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis keputusan untuk mengatasi hal tersebut. Banyak sekali metode analisis keputusan, seperti Metode Expected Monetary Value (EMV), Teori Pilihan, Teori Portfolio, dan lain-lain. Namun, tidak semua dapat diaplikasikan dalam kondisi kehidupan nyata. Dalam hal risiko, industri minyak dan gas bumi (migas) adalah industri yang memiliki tingkat risiko yang tinggi, terutama dalam hal investasi. Oleh karena itu, perusahaan migas memerlukan suatu metode analisis keputusan untuk menghadapi risiko tersebut. Hanya saja, teknik analisis keputusan yang digunakan tiap perusahaan belum tentu sama. Penelitian ini akan mencari teknik analisis keputusan yang cocok untuk digunakan di perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia. Teknik analisis keputusan tersebut akan dikaji performanya dengan cara menganalisis nilai ekonomis sebuah proyek dan nanti hasilnya akan dibandingkan dengan nilai ekonomis proyek yang menggunakan teknik analisis keputusan konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknik analisis keputusan XYZ-PDEP yang digunakan oleh K3S XYZ terbukti menghasilkan nilai keekonomian proyek yang lebih baik daripada teknik analisis keputusan konvensional. Nilai keekonomian tinggi yang dicapai dengan penggunaan teknik analisis keputusan XYZ-PDEP dibandingkan dengan menggunakan teknik analisis keputusan konvensional menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara penggunaan teknik pengambilan keputusan yang berbeda dengan performa yang dihasilkan.

---

Risk and uncertainty will always exist in every decision making. Therefore, decision analysis is needed in order to overcome those problems. There are numerous decision analysis methods, such as Expected Monetary Value (EMV), Option Theory, Portfolio Theory, etc. Unfortunately, not all of them are applicable in real life conditions. Concerning risks, the oil and gas industry is the one industry that has high risks, especially in investment. Therefore, oil and gas companies need a decision analysis method to face those risks. Nonetheless, decision analysis techniques differ from one company to others.

This research will find which decision analysis technique is the most suitable one for oil and gas companies in Indonesia. The decision analysis technique?s performance will be evaluated through one of its project?s economic value and the results are then compared with the same project being evaluated by conventional decision analysis technique.

The results of this research shows that XYZ-PDEP decision analysis technique that is used by K3S XYZ proved to produce a better project economic value rather than conventional decision analysis technique. The high economic value that was produced by XYZ-PDEP decision analysis technique compared to conventional decision analysis technique concludes that there is a relation between the utilization of different decision analysis technique with each of its performance outcome."

"Pada tahun 2020 Pemerintah kembali memberlakukan skema PSC Cost Recovery, dengan tujuan untuk memberikan pilihan penggunaan skema PSC selain menggunakan skema PSC Gross Split yang ternyata kurang attraktif bagi kontraktor migas. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk menganalisis proporsi pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor Migas melalui skema PSC Cost Recovery dan skema PSC Gross Split. Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan analisis mengenai tantangan, faktor pendukung, dan faktor penghambat pada skema PSC Gross Split. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang mendalam atas fenomena proporsi pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor Migas melalui skema PSC Cost Recovery dan skema PSC Gross Split. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi literatur dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada stakeholder terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada skema PSC Gross Split kontraktor mendapatkan bagi hasil yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan skema PSC Cost Recovery, hal ini disebabkan karena pada skema PSC Gross Split tidak terdapat pengembalian biaya operasi sebagaimana yang terdapat dalam skema PSC Cost Recovery.

---

Since 2020 the Government reverted to the Cost Recovery PSC scheme to give oil and gas contractors a choice of using the PSC scheme, with the aim of providing a choice of using the PSC scheme other than using the Gross Split PSC scheme which turned out to be less attractive for oil and gas contractors. Therefore, this thesis aims to analyze the proportion of oil and gas production sharing between the Government and Oil and Gas Contractors through the Cost Recovery PSC scheme and the Gross Split PSC scheme. In addition, this study also conducted an analysis of the challenges, supporting factors, and inhibiting factors in the Gross Split PSC scheme. This study is a qualitative study to get an in-depth picture of the phenomenon of the proportion of share of oil and gas production between the Government and the Oil and Gas Contractor through Cost Recovery PSC scheme and Gross Split PSC scheme. The data is collected through literature studies and field studies by conducting interviews with relevant stakeholders. The result of this study indicates that in the Gross Split PSC scheme the contractor gets a smaller profit share when compared to the Cost Recovery PSC scheme as in the Gross Split PSC scheme there is no return of operating costs as contained in the Cost Recovery PSC scheme. "

"Investasi langsung sangat diharapkan untuk menjadi sumber pembiayaan bagi defisit Neraca Transaksi Berjalan pada Neraca Pembayaran Indonesia. Salah satu penyumbang defisit Neraca Transaksi Berjalan adalah neraca perdagangan migas. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada kegiatan investasi langsung di sektor hulu migas. Penelitian akan melihat pola hubungan antara faktor regulasi terkait pembatasan biaya yang dapat ditagihkan kepada pemerintah dan faktor ekonomi yang mencakup harga dan biaya per unit terhadap investasi hulu migas. Penelitian dilakukan terhadap data mikro dari 33 perusahaan migas di Indonesia, periode data 2005-2018. Hasil empiris menunjukkan bahwa penerapan regulasi serta harga berpengaruh positif terhadap investasi hulu migas. Sementara biaya per unit berpengaruh negatif setelah implementasi dari regulasi tersebut.

---

Direct investment is expected to be a source of financing for the current account deficit in Indonesia's Balance of Payments. One of the contributors to the current account deficit is the oil and gas trade balance. Therefore, this study will focus on direct investment in the upstream oil and gas sector. This study will examine the impact of implementing regulations related to restrictions on costs that can be claimed to the government and economic factors that include prices and costs per unit of oil and gas on the upstream oil and gas investment. The study was conducted using micro data from 33 oil and gas companies in Indonesia, with a data period 2005-2018. Empirical results show that the implementation of regulation as well as price have a positive correlation to upstream oil and gas investment. While cost per unit after the implementation of the regulation has a negative correlation."

"Pendahuluan Industri hulu minyak dan gas bumi adalah industri yang esensial dimana proses aktivitas di industri ini tidak dapat berhenti. Langkah-langkah pengaturan tanpa mengurangi target produksi dan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 di tempat kerja sudah dilakukan, namun kasus Covid-19 pada pekerja terus bertambah. Objektif Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Covid-19 bergejala pada pekerja industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.Metode Studi cross sectional dengan pengumpulan data sekunder dari hasil pencatatan di tempat kerja. Data dari responden yang berhasil menyelesaikan prosedur penelitian dengan mengisi kuesioner secara lengkap sejumlah 616 termasuk didalamnya adalah data demografi pekerja, area kerja, paparan Covid-19, jenis pemeriksaan dan upaya pencegahan. Uji statistik yang digunakan dalam analisis univariat dan multivariat adalah uji regresi logistik. Uji statistik yang digunakan dalam korelasi antar variabel adalah dengan menggunakan chi-square. Hasil total data responden yang didapat sebanyak 616 pekerja. 65.3 % pekerja tidak mengalami gejala dan 34.7% pekerja mengalami gejala ringan sampai berat. Didapatkan bahwa sumber penularan di tempat kerja berhubungan signifikan dengan kejadian infeksi COVID-19 yang bergejala pada pekerja KKKS (p<0,001) dengan risiko bergejala 3,4 kali lebih tinggi, sedangkan antara usia dan karakteristik infeksi bergejala (p=0,019), dimana pekerja dengan usia diatas 39 tahun memiliki 1.5 kali risiko lebih besar untuk mengalami infeksi yang bergejala dibandingkan dengan pekerja usia ≤39 tahun dan pada pekerja laki-laki didapatkan 2 kali lebih tidak beresiko untuk bergejala jika terinfeksi COVID-19 (p=0,027) dibanding perempuan. Kesimpulan faktor- faktor yang dapat meningkatkan risiko Covid-19 bergejala pada pekerja KKKS adalah sumber penularan di tempat kerja, usia pekerja yang lebih tua dan pekerja dengan jenis kelamin perempuan. Didapatkan risiko penularan tertinggi di tempat kerja adalah pada saat melakukan pekerjaan bersama, menggunakan fasilitas umum bersama dan makan bersama.

---

BACKGROUND. The upstream oil and gas industry was essential to operating continuously during the covid-19 pandemic. Preventive and management guidelines had been implemented, but cases were increasing.

OBJECTIVES. To find the factors affecting symptomatic Covid-19 in Special Task Force for Upstream Oil and Gas Industry - KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) workers in Indonesia.

METHODS A cross-sectional study was done using secondary data about covid-19 infection in SKK MIGAS and KKKS environment. Six hundred sixteen respondents were included in this study. Data about demographic characteristics, working area, covid-19 status and exposure, and examination and management before were also recorded. Univariate analysis and Multivariate analysis were done using a logistic regression test. Correlation between variables was found using chi-square.RESULTS From 616 eligible respondents 65.3% were asymptomatic, and 34.7% were symptomatic infections ranging from mild to severe symptoms. Working sites possessed a higher transmission risk as workers did the activity together. We found a correlation between a working site as a source of infection with symptomatic covid-19 (p<0.001) with a risk 3.4 times higher, age and symptomatic covid-19 (p=0.019) and female workers with symptomatic covid-19 disease (p=0.027).

CONCLUSION Some factors that increased the risk of covid-19 in KKKS workers were working site transmission, older age, and female workers. Other factors found influenced symptomatic covid-19 infection were doing the activity together, public facility usage, and eating together."

"Industri hulu minyak dan gas bumi diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui peran serta perbankan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) yang digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). Permasalahan dalam Tesis ini mengenai implementasi peraturan Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) di industri hulu minyak dan gas bumi, menganalisis Trustee and Paying Agent Agreement dan meninjau pertanggungjawaban Bank sebagai trustee atas pengelolaan aset pada kegiatan trust. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif yang mana semua data yang diperoleh dikelompokkan dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan trust ini bermanfaat bagi industri hulu minyak dan gas bumi dan disarankan agar kegiatan trust ini dapat dipergunakan terus baik di industri hulu minyak dan gas bumi serta di sektor industri lainnya.

---

Oil and gas upstream industry is expected to contribute national economy enhancement, through the participation of national banks. To achieve the national economy enhancement, Bank of Indonesia issued Bank of Indonesia Regulation Number 14/25/PBI/2012 regarding Revenue of Export Foreign Exchange Outcome, then followed by Bank Indonesia Regulation Number 14/17/PBI/2012 regarding Bank?s Trust Activity which replaced by Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 27/POJK.03/2015 regarding Bank?s Trust Activity.

The research on this thesis emphasizes on the implementation of prevailing trust activity?s regulation in oil and gas upstream industry, analyze the Trustee and Paying Agent Agreement and review the liability of the bank as the Trustee relating to asset management in trust activity. The research is normative research, with normative juridicial approach which emphasizes on the data consists of primary and secondary legal materials. The gathered data were analyzed by using qualitative data analysis, where all data are derrived and arranged logically and sistematically followed by making conclusion by using an inductive method.

The result of the research showed that the trust activity has beneficial impact for oil and gas upstream industry and it is suggested that this trust activity can be used continuously in both the upstream oil and gas industry as well as in other industrial sectors."

"Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis penerapan pemeriksaan bersama(joint audit) oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama pada industri hulu minyakdan gas bumi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.03/2018 (PMK34/2018). Joint audit merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintahuntuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kepastian hukum bagi Kontraktordimana sebelumnya pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Satuan Kerja KhususPelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secaraterpisah pada suatu tahun buku yang sama dengan pendekatan dan dasarpemeriksaan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan sengketa danketidakpastian hukum. Penelitian berupa studi kasus yang dilakukan denganmetode kualitatif deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis penerapan joint auditdengan batasan metode, pembentukan tim Satgas Pemeriksaan Bersama, konsepdan fokus area audit.

---

The study aims to analyze the application of joint audits by Satuan Tugas

Pemeriksaan Bersama in the upstream oil and gas industry in accordance with the

Minister of Finance Regulation No. 34/PMK.03/2018 (PMK 34/2018). A joint audit

is an innovation carried out by the Government to increase efficiency and provide

legal certainty for Contractors where previously audits were carried out by Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) and Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi (SKK Migas) separately in the same financial year with a different approach

and basis for audit, thus potentially causing a dispute and legal uncertainty. The

research was case study conducted using descriptive qualitative methods. This

research analyzes the implementation of the joint audit with the limitations of the

method, the formation of the Satgas Pemeriksaan Bersama, the concept and focus

of the audit area"

"Laporan magang ini membahas mengenai gambaran proses bisnis dan produksi industri minyak dan gas, perlakuan akuntansi yang di dalamnya termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas akun aset tetap (oil and gas properties) dalam rangka memahami risiko audit yang mungkin terjadi, studi kasus pada tahap pelaksanaan audit atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT Hulu yang akan dibandingkan dengan PSAK 16, PSAK 48, PSAK 57, dan PSAK 64, UU No. 22 Tahun 2001 serta PTK No. 040/PTK/XI/2010. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas akun aset tetap (oil and gas properties) telah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Serta tahap pelaksanaan audit yang dijalankan oleh tim audit KAP PwC atas akun aset tetap (oil and gas properties) telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

The focus of this study explained about the oil and gas industry as a whole, accounting treatment of oil and gas properties, which consists of recognition, measurement, presentation, and disclosure, to understand audit risks, case study of audit implementation of financial statement 2014 in hulu migas company. This study focused on descriptive study that compared between PSAK 16, PSAK 48, PSAK 57, PSAK 64, Government Regulation in UU No. 22 Year 2001 and Guideline of SKK Migas No. 040/PTK/XI/2010. Based on the result of this study, accounting treatment of oil and gas properties have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS). In addition, audit implementation by the public accountant firm, have complied with the theory and standards which prevail. "

"Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada saat berhentinya produksi yaitu saat dilakukannya tahap penutupan tambang (decommissioning) akan meninggalkan fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga berpotensi menjadi kendala atau membahayakan kegiatan lain di wilayahnya. Merupakan tanggung jawab Kontraktor Kerja Sama (KKS), pemerintah dan semua pihak untuk melakukan Abandonment and Site Restoration (ASR), abandonment terhadap Fasilitas Produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan, dan site restoration terhadap wilayah kegiatan usaha pada saat berhentinya produksi. Pelaksanaan kegiatan ASR merupakan hal yang penting, karena tidak hanya menyangkut pengembalian fungsi lingkungan hidup, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban dan pembiayaannya, tidak adanya pengaturan yang secara tegas mengatur akan kewajiban pelaksanaan ASR menyebabkan terjadinya penolakan pembayaran dana ASR oleh Kontraktor KKS, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di masa mendatang terutama ketika kegiatan operasi telah selesai dan ketika perusahaan minyak dan gas bumi terkait telah meninggalkan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas pelaksanaan dari Kegiatan ASR sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik di dunia internasional maupun di Indonesia serta hambatan yang dilalui dalam melaksanakan kegiatan ASR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang – undangan, dan buku.

---

The post operation of upstream oil and gas business activities is in the stage of decommissioning, will abandoned the production facilities and other supporting facilities that have been used for the operation activities, which might potentially be the obstacles or risking another activities in those area. Therefore, it is the responsibility of the Production Sharing Contract’ Contractor, the Government, and any interested party to conduct the Abandonment and Site Restoration (ASR). The implementation of ASR is sacrosanct, it is not only concerning on returning the environment to its pre-lease condition, but also concerning about the responsibility and the financing itself, the lack of regulation that expressly regulates about ASR causing the Contractor resistance to made the ASR’s fund, this thing might grave any problems that might occur in the future when the operation have been completed and when the company itself has left Indonesia. This research is a legal research that writes about the implementation of the abandonment and site restoration regarding its compliance to regulations related and the obstacles that might occur."

"Tesis ini membahas implementasi pengembalian (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.218/PMK.02/2014 (PMK 218/2014) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PMK 218/2014 yang ditujukan untuk lebih memberikan kepastian hukum ternyata dalam implementasinya menambah beban administratif baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan usulan-usulan dalam rangka melakukan amandemen terhadap PMK 218/2014 sehingga ke depan proses pengembalian (reimbursement) PPN ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak baik dari sisi Pemerintah maupun dari sisi Kontraktor.

---

This thesis analyzes the implementation of Value Added Tax reimbursement on the upstream oil and gas industry which regulated in Minister of Finance Regulation Number 218/PMK.02/2014 (MoF 218/2014) that was previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 64/PMK.02/2005. This research is a qualitative research with descriptive design. The research concludes that the MoF 218/2014 intended to give greater legal certainty, however in its implementation turned out to add new administrative burdens and legal uncertainty. Therefore it is necessary to amend the MoF 218/2014 so that the Value Added Tax reimbursement process can run properly in accordance with the expectations of all parties both from the Government and from the Contractor."

"Laporan ini membahas mengenai gambaran proses bisnis dan produksi industri minyak, prosedur dalam mengakui pendapatan, perhitungan dasar nilai pendapatan yang dihasilkan dari produksi tersebut, cara penyajian dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk pendapatan, proses sistem pengendalian internal pendapatan dan isu kritis di industri perminyakan Indonesia. Pada dasarnya, studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT. ABC yang akan dibandingkan dengan teori dasar dari pendapatan itu sendiri berdasarkan PSAK 23 (Revisi 2010), PSAK 29 (Revisi 1990), PSAK 64 (ED 2011), UU.No. 22 Tahun 2001 serta PP. No. 42 Tahun 2002 mengenai sektor perminyakan hulu di Indonesia dan teori lainnya.

---

The focus of this study explained about the oil industry processes as a whole, basic procedures and concept about revenue recognition, how to calculate the revenue measurement, presentation and disclosure revenue in Financial Statement, implementation of internal control and also explained about critical issues in oil industry Indonesia. Basically, this study focused on descriptive study that compared between in theory and in the field work (Practically) which the theory consists of PSAK 23 (Revised in 2010), PSAK 29 (Revised in 1990), PSAK 64 (ED 2011), Government Regulation in UU. No. 22 Year 2001 and PP. No. 42 Year 2002 about the sector upstream in oil industry Indonesia."