Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu permasalahan di Negara yang sedang berkembang adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk di kota besar yang menyebabkan kebutuhan rumah tinggal meningkat. Pada sisi lain, terkendala lahan yang tersedia terbatas jumlahnya. Rusunawa adalah kebijakan pemerintah untuk dapat mengakomodasi kebutuhan rumah tinggal bagi MBR. Keterbatasan anggaran yang dihadapi pengelola menyebabkan pengelolaan rusunawa tidak optimal dan kualitas bangunan menurun. Salah satu cara menyelesaikannya adalah dengan penyesuaian tarif sewa yang merupakan sumber penerimaan rusunawa. Dalam menetapkan tarif sewa, pengelola harus tetap memperhatikan kemampuan bayar (ability to pay/ATP) dan kemauan bayar (willingness to pay/WTP) penghuni yang merupakan golongan MBR. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui nilai ATP dan WTP penghuni di Rusunawa Bekasi Jaya serta faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ATP rata-rata adalah Rp331.000 dan WTP rata-rata adalah Rp273.000. Faktor yang secara signifikan mempengaruhi WTP adalah jenis pekerjaan kepala keluarga dan persepsi terhadap rusunawa. Kenaikan tarif optimal adalah sebesar Rp40.000 dengan peningkatan kualitas layanan pengelola yang mempengaruhi persepsi penghuni, yaitu peningkatan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan rusunawa.

---

One of the problems in developing countries is the high rate of population growth in large cities resulting increase in demand for housing. On the other hand, constrained by limited amount of available land. Multistorey public house is government policy to accommodate the needs of low-income homes. Budget constraints faced by government caused poor management and building quality decreased. Rental rate adjusment is consider as solution to increase the acceptance of multistorey public house. In pescribing rate, government must consider ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of low-income residents.

This study aimed to determine the value of the ATP and WTP occupants in Bekasi Jaya Multistorey Public House and the factors that influence it. The results showed that ATP is Rp331.000 and WTP is Rp273.000. Factors that significantly influence the WTP is the type of work and the perception of public house. Optimal rate increase amounted to Rp40,000 with improvement for quality of service such as safety, cleanliness, and comfort of public house."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi determinan dan kesediaan membayar willingness to pay penghuni rumah susun Penjaringan Jakarta Utara melalui Metode Penilaian Kontijensi CVM terhadap kondisi hipotetis peningkatan luas hunian dan lingkungan kondisi yang ditawarkan dengan menggunakan metode kuesioner indepth interview terhadap 205 responden dari total 1.514 penghuni rumah susun Penjaringan. Dari hasil olah data primer dan sekunder, faktor-faktor yang mempengaruhi WTP dapat dijelaskan dalam model berikut: Kesediaan membayar WTP penghuni rusun Penjaringan Jakarta dipengaruhi diantaranya oleh status pekerjaan, tingkat pendapatan, kesediaan membayar dan kondisi bangunan eksisting, serta tingkat pengetahuan akan program serupa. Adapun berdasarkan nilai WTP terungkap, dengan kondisi hipotetis yang ditawarkan para penghuni rusun Penjaringan secara rata-rata bersedia untuk membayar sebesar Rp. 200.300,8,-.

---

ABSTRACTThis Thesis examines the factors that affect determinants and willingness to pay of the residents of Penjaringan Flat in North Jakarta through Contingency Valuation Method CVM towards the hypothesis condition of environment and residential area increase. The condition offered uses in depth interview method with 205 respondents of the total 1,514 residents of Penjaringan Flat. Based on primary and secondary data processing, factors that affect WTP can be described by the following model Willingness to Pay WTP of the Penjaringan Flat resident is affected among others by job status, income level, existing willingness to pay and building condition, as well as knowledge level of similar programs. Moreover, based on the WTP value, it can be concluded that with the hypothesis condition, the Penjaringan Flat residents on average are willing to pay the amount of Rp200.300,8"

"Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengembangkan berbagai solusi dan alternatif untuk menjawab permasalahan transportasi, diantaranya melalui penyediaan transportasi publik berupa Bus Trans Anggrek Circle Line. Pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menghapus subsidi sehingga tarif bus yang awalnya gratis menjadi tidak gratis lagi. Tesis ini bertujuan untuk menduga Willingness to Pay (WTP) dan faktor-faktor yang mempengaruhi WTP pengguna Bus Trans Anggrek Circle Line di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan Contigent Valuation Method (CVM). Data primer diperoleh dengan wawancara terhadap responden melalui daftar pertanyaan kuesioner sedangkan data sekunder bersumber dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan dokumen kebijakan pemerintah serta sumber lain maupun literatur pendukung lainnya. Teknik analisa regresi bertingkat digunakan dalam menganalisa WTP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 16 (enam belas) variabel yang diteliti terdapat 4 (empat) variabel yang signifikan secara bersama berpengaruh terhadap kesediaan membayar pengguna Bus Trans Anggrek Circle Line di Kota Tangerang Selatan yaitu alokasi biaya transportasi, dummy pendidikan perguruan tinggi, jumlah anggota keluarga dan keselamatan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu mempertimbangkan kesediaan membayar pengguna sebagai salah satu bahan pertimbangan penetapan tarif Bus Trans Anggrek Circle Line di Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2016, disamping itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu meningkatkan fasilitas Bus Trans Anggrek Circle Line.

---

South Tangerang City Government to develop a variety of solutions and alternatives to address the problems of transport, including through the provision of public transport such as Bus Trans Anggrek Circle Line. In the Year 2016, South Tangerang City Government will remove the subsidies so the bus fare that were initially free becomes not free.

The objective of this study is to analyze Willingness to Pay (WTP) users of Bus Trans Anggrek Circle Line in South Tangerang City and factors which influence that. The study located in South Tangerang City, and uses Contigent Valuation Method (CVM). Primary data were collected by interviews with respondents through a questionnaire. While secondary data obtained from South Tangerang City Government and government policy documents and other sources as well as other supporting literature. Ordered regression technique is used to analyze the WTP.

The results show that of 16 (sixteen) variables only 4 (four) variables are having collectively significant effect on users? willingness to pay in Bus Trans Anggrek Circle Line. They are allocation of cost transportation, level of education (dummy university), family size and safety.

According to this study recommends that the Government of South Tangerang City needs to consider willingness to pay and those variables that significantly affect users'WTP as one of the basis in determining the services tariffs of Bus Trans Anggrek Circle Line. Furthermore South Tangerang City Government needs to improve the facilities of Bus Trans Anggrek Circle Line."

"Pertumbuhan penjualan pasar barang mewah Indonesia saat ini mencapai 6,6% per tahun. Di Indonesia, terjadi perubahan kelompok usia pembeli barang mewah ke yang lebih muda, dari Generasi X dan Y ke Generasi Z. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, pertumbuhan penjualan barang mewah pun semakin pesat. Hal ini bertentangan dengan nilai Islam yang diajarkan dalam hidup untuk tidak materialistis. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi willingness to pay a premium Generasi X, Y dan Z untuk membeli barang fashion mewah. Metodologi purposive sampling yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan 490 responden yang pernah membeli barang mewah di level masstige selama tiga tahun terakhir. Dengan model Theory of Reasoned Action dan pendekatan kuantitatif melalui metode Partial Least Square, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa attitude towards behavior, subjective norms memiliki pengaruh positif signifikan terhadap purchase intention, sementara pengaruh religiosity ditemukan tidak signifikan. Religiosity memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap attitude towards behavior, subjective norms, dan willingness to pay a premium. Brand value dan purchase intention memiliki pengaruh positif signifikan terhadap willingness to pay a premium.

---

Indonesia's luxury goods market sales growth currently reaches 6.6% per year. In Indonesia, there has been a change in the age group of buyers of luxury goods to younger ones, from Generations X and Y to Generation Z. Considering that Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, sales of luxury goods are growing rapidly. This is contrary to Islamic values which are taught in life not to be materialistic. Therefore, the purpose of this research is to analyze the factors that influence the willingness to pay a premium of Generations X, Y and Z to buy luxury fashion goods. The purposive sampling methodology used in this study involved 490 respondents who had purchased luxury goods at the masstige level in the last three years. With the Theory of Reasoned Action model and a quantitative approach through the Partial Least Square method, the results of this study indicate that attitude towards behavior, subjective norms have a significant positive effect on purchase intention, while the effect of religiosity is found to be insignificant. Religiosity has a significant negative effect on attitude towards behavior, subjective norms, and willingness to pay a premium. Brand value and purchase intention have a significant positive effect on willingness to pay a premium."

"Studi kasus ini menunjukkan trangkain survei penilaian yang dapat diselenggarakan di kota-kota di negara-negara berkembang terhadap layanan-layanan publik seperti air minuet, dan informasi yang layak dipercaya tersebut dapat diperoleh melalui beberapa tuntutan rumah tangga terhadap teknologi-teknologi air rninum yang berbeda. Mengingat air bersih merupakan barang Iingkungan yang merupakan kebutuhan hidup yang pokok untuk masyarakat, maka penilaian ekonomi Atas kuantitas dan kualitas pasokan air bersih dari PDAM oleh pelanggan yang akan menjadi konsurnen menjadi panting. Indikator penilaianlprobabilitas willingness to pay (WTP) pelanggan tersebut. Dengan melihat kenyataan dimana proses penentuan tarif oleh PDAM masih bias dalam menaksir kemampuan pelanggan, maka upaya mengestimasi WTP pelanggan ini menjadi panting dilakukan. Tujuan dari penelitian ini antara lain ingin mengestunasi besarnya nilai WTP pelanggan rumah tangga berikut dengan probabilitasnya di kota Bandar Lampung, sebagai respon alas pelayanan pasokan air bersih yang berasal dari PDAM Bandar Lampung, Berta menganalisis faktor-faktor atau variabel-variabel yang secara signifikan mempengaruhinya. Penelilian ini juga mencoba menganalisis apakah trdapat perbedaan yang signifikan dari pengaruh pelanggan yang memiliki sumur dengan pelanggan yang tidak memiliki sumur terhadap besarnya WTP pelanggan dan probabilitasnya, juga melihat implikasi kebijakan pemerintah daerah terutama PDAM dalam menentukan besarnya tarif/harga air yang dikenakan pada pelanggan rumah tangga. Penelitian ini mengaplikasikan survei Contingent Valuation (CV) dengan mengambil sampel 200 rumah tangga dari target population sebanyak 400 di seluruh wilayah kecamatan di kola Bandar Lampung. Teknik sampling yang clipakai adalah kombinasi antara area sampling dan proportionate random sampling, sedangkan slat analisisnya digunakan ekonometrika dengan model probit bertingkat (ordered probit models).Hasil analisa menunjukkan bahwa probabilitas pelanggan rumah tangga akan mempunyai keinginan untuk membayar (WTP) maksimum per bulan berturut-turut, dibawah Rp 15.000,00 adalah 24%; antara lip 15.000,00 hingga kurang dari Rp 20.000,00 adalah 58,6%; antara Rp 20.000,00 hingga kurang dari Rp 25.000,00 adalah 11,2%; antara Rp 25.000,00 hingga kurang dari Rp 30.000,00 adalah slam 4,5% dan di atas Rp 30.000,00 adalah 1,7%. Terdapat delapan variabel yang secara signifikan mempengaruhi nilai dart probabilitas WTP, yakni lama tinggal, tingkat pendidikan formal, jumlah anggota keluarga, total pendapatan keluarga per bulan, sesuai tidaknya biaya pemasangan akan dibayar, cara pembayaran yang akan dilakukan, tahu tidaknya pelanggan tentang informasi air PDAM, serta jarak rumah dengan sambungan instalasi terdekat. Hasil ird dapat membantu PDAM dalam menemukan keseimbangan tarif air bersih."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan membayar/ ability to pay (ATP) dan kemauan membayar/ willingness to pay (WTP) penduduk Kepulauan Seribu untuk layanan transportasi laut mereka, sebagai dasar untuk menentukan subsidi yang tepat. Skema subsidi ditawarkan dalam rangka menyematkan kesetaraan perlakuan antara penyelenggaraan transportasi di Jakarta daratan dengan Kepulauan Seribu dan juga dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu. Nested Logit Binomial yang disederhanakan digunakan untuk menurunkan fungsi utilitas menggunakan respon dari kuesioner stated preference. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar (Rp63.484) dari penduduk berada di bawah kesediaan mereka untuk membayar (Rp102.500 pada probabilitas 0,5), oleh karena itu subsidi cukup diperlukan untuk meningkatkan mobilitas penduduk Kepulauan Seribu. Penyaluran subsidi tarif angkutan oleh pemerintah dapat dilakukan langsung kepada masyarakat melalui subsidi tarif angkutan yaitu dengan mengisi celah antara tarif kapal tradisional eksisting dengan kemampuan membayar masyarakat. Cara berikutnya adalah melalui subsidi operator kapal tradisional dengan skema buy the service di mana pemerintah membayar besaran Rp/mil kepada operator sesuai dengan layanan yang diproduksi.

---

The purpose of this study is to analyze the ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) of the inhabitants of the Kepulauan Seribu for their maritime transportation services, as a basis for determining appropriate subsidies. The subsidy scheme is offered to ensure equality of treatment between transportation services on the mainland of Jakarta and the Kepulauan Seribu, as well as to support the mobility of the Kepulauan Seribu community. A simplified Nested Logit Binomial is used to derive utility functions using responses from a stated preference questionnaire. This study indicates that the ability to pay (Rp63,484) of the inhabitants is below their willingness to pay (Rp102,500 at a probability of 0.5); therefore, subsidies are needed to enhance the mobility of the inhabitants. The distribution of transportation fare subsidies by the Government can be directly provided to the public through transportation fare subsidies, by bridging the gap between existing traditional boat fares and the community's ability to pay. The next method is through subsidies to traditional boat operators with a "buy the service" scheme, where the Government pays a certain amount per mile to the operator in accordance with the service provided."

"Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hunian di perkotaan, rumah susun menjadi salah satu solusi penyediaan perumahan di perkotaan. Dengan terbatasnya anggaran pemerintah untuk menyediakan rumah susun tersebut, skema KPBU diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan di sektor perumahan, mengurangi ketergantungan pada APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi critical success factors dan critical failure factors serta mengetahui tingkat pengaruh faktor tersebut dalam penyediaan rumah susun sewa menggunakan skema KPBU. Penelitian dilakukan dengan survey kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan rumah susun menggunakan skema KPBU baik dari pihak pemerintah maupun swasta dan dilanjutkan dengan analisis secara statistik. Lima critical success factors yang paling mempengaruhi pelaksanaan KPBU penyediaan rumah susun yaitu: dukungan pemerintah; kondisi ekonomi yang menguntungkan; ketersediaan personel yang kompeten; komitmen pemangku kepentingan dengan; dan pemeriksaan yang cermat terhadap proposal proyek KPBU. Lima critical failure factors yang paling mempengaruhi pelaksanaan KPBU penyediaan rumah susun yaitu: krisis ekonomi; korupsi dan suap diantara pihak-pihak yang mengadakan kontrak; perubahan di pemerintahan; berisiko tinggi; komunikasi yang buruk antara mitra swasta. Seluruh faktor tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dan mendapat perhatian lebih bagi para pihak terkait demi keberhasilan penyediaan rumah susun sewa menggunakan skema KPBU di Indonesia.

---

Along with the increasing demand for housing in urban areas, low-cost apartments are one of the solutions for providing housing in urban areas. With the limited government budget to provide these low-cost apartments, the PPP scheme is expected to be an alternative financing in the housing sector. This study aims to identify critical success factors and critical failure factors and to determine the level of influence of these factors in the provision of low-cost apartments using the PPP scheme. The research was conducted by surveying the parties involved in the provision of low-cost apartments using the PPP scheme from both the government and the private sector and continued with statistical analysis. Five critical success factors that most influence the implementation of PPP in the provision of low-cost apartments are: government support; favorable economic conditions; availability of competent personnel; stakeholder commitment to; and careful scrutiny of PPP project proposal. Five critical failure factors that most influence the implementation of PPP in the provision of low-cost apartments are: economic crisis; corruption and bribery between contracting parties; changes in government; high risk; poor communication between private partners. All of these factors are expected to be input and get more attention from the related parties for the success of providing low-cost apartments using the PPP scheme in Indonesia."

"Permintaan air di daerah perkotaan meningkat sebagai dampak peningkatan konsumsi air manusia dan industri. Di sektor industri, pasokan air merupakan kebutuhan penting untuk menjamin kelangsungan aktivitas industri. Air daur ulang telah menjadi solusi alternatif yang telah diterapkan di beberapa negara. Dalam perencanaan implementasi air daur ulang, perlu adanya kajian sosial ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan air daur ulang, mengestimasi Willingness to Pay WTP beserta faktor yang memengaruhinya, dan mengestimasi penghematan air di sektor industri di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi. Penelitian ini akan menggunakan Metode Choice Modelling CM untuk mengelisitasi WTP sektor industri yang bersedia membayar air daur ulang sebagai sumber alternatif dan skala likert 1-5 poin akan digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan. Berdasarkan hasil analisis model logit, diperoleh model WTP industri untuk pemanfaatan air daur ulang adalah Udu-Ueks=3,322087-1,171408?X1 - 0.60417?X2. dimana ?X1 adalah selisih atribut kualitas, dan ?X2 adalah selisih atribut tarif yang ditawarkan. WTP dari sembilan sektor industri terhadap air daur ulang adalah maksimal sebesar Rp. 5.500,-. Variabel kualitas bernilai negatif disebabkan variabel yang digunakan adalah konsentrasi BOD pada air daur ulang, yang artinya jika konsentrasi BOD menurun maka kualitas air daur ulang meningkat dan akan meningkatkan pula WTP air daur ulang. Delapan perusahaan menerima air daur ulang untuk bilas toilet sedangkan satu perusahaan dari plastik tidak menerima air daur ulang. Perusahaan dari sektor kimia memiliki penghematan air tertinggi mencapai 93%.

---

Water demand is increasing due to excalated water consumption both by domestic and industries. In several countries, water recycling has become an alternative solution in industrial sector to ensure the sustainability of its activity. Prior to water reuse implementation, it is needed to conduct socioeconomic and environmental studies. Therefore, this study aims to measure recycled water acceptability, estimate the Willingness to Pay WTP and its factors, and assess water savings by industries in Jababeka Industrial Estate, Indonesia. Choice Modeling CM method is applied to elicite industry rsquo s willing to pay for recycled water as an alternative source and Likert scale 1 5 points is used to measure acceptance levels. Based on logit analysis, utility model of industrial WTP is Urec Upiped 3,322087 1,171408 X1 0,60417 X2. where X1 is the difference of the quality, and X2 is the difference of the tariff. WTP of nine industry types of recycled water is when the maximum diffrence of price between recycled water and actual clean water price is Rp. 5.500. The negative sign in quality variable is caused due to the utilization of BOD concentration in the recycled water, which means if the BOD concentration decreases then the recycled water quality increases and the WTP will also increase. Eight companies accept recycled water for toilet flushing while one company from plastic manufacturing sector does not accept recycled water. Company in chemical sector has the highest water saving which reach up to 93%."

"Salah satu poin penting dari penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yakni peningkatan peran aktif masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya kewajiban pengelola kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, dan kawasan permukiman elite untuk mengelola sampahnya secara mandiri dan/atau dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.Melalui survey terhadap 95 responden, penelitian ini mencoba mengkaji faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang di Pasar Induk Kramat Jati untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, mengestimasi nilai WTP pedagang terhadap tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Induk Kramat Jati; serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digunakan metode analisis regresi probit, untuk mengestimasi nilai WTP digunakan metode Contingent Valuation Method (CVM), sementara untuk mengetahui faktor yang memengaruhi nilai WTP, digunakan metode analisis regresi linier berganda.Berdasarkan data responden dan hasil perhitungan, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, tingkat kepuasan, besaran tarif retribusi, serta usia. Nilai rata-rata WTP sebesar Rp 38.000/m2 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, dan tingkat kepuasan terhadap layanan persampahan.

---

One of the important points of the publication of the Regional Regulation (Perda) Jakarta Provincial No. 3 of 2013 on Waste Management the improvement of society and the active role of the professional community in waste management, including the management obligations of industrial areas, commercial areas, special areas, and residential areas elite to manage its waste independently and / or in cooperation with business entities in the field of hygiene.

Through a survey of 95 respondents, the study sought to examine the factors that affect the willingness of traders in Kramat Jati Market to pay the levy rates waste services / cleanliness, estimating the value of WTP traders to levy waste services / cleanliness in Kramat Jati Central Market; and examine the factors that affect the amount of the value of WTP. To determine the factors that affect the willingness of traders to pay the levy rates waste services / cleanliness used probit regression analysis method, to estimate the value of WTP used method of Contingent Valuation Method (CVM), while to determine the factors that affect the value of WTP used multiple linear regression analysis method.

Based on respondent data and calculations, factors which affect the willingness of traders are income, selling period, spacious stall, satisfaction levels, the amount of levy, as well as age. The average value of WTP Rp 38,000 / m2 per month. By using multiple regression analysis, obtained the factors that affect the amount of the revenue value of WTP traders, selling period, spacious stall, and the level of satisfaction with the services of waste."

"Salah satu poin penting dari penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yakni peningkatan peran aktif masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya kewajiban pengelola kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, dan kawasan permukiman elite untuk mengelola sampahnya secara mandiri dan/atau dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.Melalui survey terhadap 95 responden, penelitian ini mencoba mengkaji faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang di Pasar Induk Kramat Jati untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, mengestimasi nilai WTP pedagang terhadap tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Induk Kramat Jati; serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digunakan metode analisis regresi probit, untuk mengestimasi nilai WTP digunakan metode Contingent Valuation Method (CVM), sementara untuk mengetahui faktor yang memengaruhi nilai WTP, digunakan metode analisis regresi linier berganda.Berdasarkan data responden dan hasil perhitungan, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, tingkat kepuasan, besaran tarif retribusi, serta usia. Nilai rata-rata WTP sebesar Rp 38.000/m2 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, dan tingkat kepuasan terhadap layanan persampahan."