Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini memaparkan hasil internalisasi biaya eksternal industri tahu skala kecil. Internalisasi biaya eksternal dilakukan dengan estimasi besaran kesediaan membayar iuran pengelolaan IPAL oleh Industri Tahu Skala Kecil dan perhitungan besaran subsidi oleh pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang didasarkan survei menggunakan format Stated Preference dengan pendekatan metode Contingent Valuation di dua kelurahan di Kota Bandung. Metode elisitasi yang digunakan adalah closed-ended dichotomous choice melalui teknik Double Bounded (DB) dengan pengumpulan data melalui survei langsung ke Industri Tahu Skala Kecil. Dari 150 responden, 141 di antaranya (94%) bersedia membayar iuran pengelolaan IPAL. Analisis model DB dengan menggunakan semua data responden menunjukkan bahwa pendidikan, lama usaha, status kepemilikan lahan dan jumlah konsumsi gas elpiji berhubungan positif dengan nilai WTP dan menjadi variabel yang signifikan pada level 0.05. Dari hasil estimasi yang dilakukan, nilai WTP sebesar Rp. 36.000,- perbulan. Sehingga internalisasi biaya eksternal dari industri tahu sebesar Rp. 18.144.000,- pertahun dan nilai subsisi dari pemerintah sebesar Rp. 23.202.000,- pertahun.

---

This thesis presents the results of the internalization of external costs of smallscale tofu industries. Internalization of external costs is done with estimated amount of willingness to pay dues wastewater management by Smallscale Industries and calculated the amount of subsidy by the government. This research is quantitative based surveys using Stated Preference format under the Contingent Valuation approach, in two villages of Bandung City. Elicitation method employed was closed-ended dichotomous choice of Double-Bounded (DB) technique by collecting data through direct interviews to respondens.

Calculated from the total of 150 respondents, 141 (94%) were willing to pay a management dues IPAL. DB model analysis using all the data of the respondents indicate that education, longterm business, land ownership status and amount of LPG consumption positively related to WTP value and be a significant variable in the level of 0,05. From the results of the estimates, the value of WTP is Rp. 36.000,- permonth. So the internalisation of external costs from industries is Rp. 18.144.000,- peryear and from the government subsidy is Rp. 23.202.000,- peryear."

"Upaya untuk memperkecil resiko negatif dalam suatu proyek menjadi tugas berat bagi jajaran manajer. Biaya kontinjensi sebagai cadangan keuangan dalam menghadapi resiko perlu diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu sedikit yang berakibat pada kerugian finansial dan juga tidak terlalu tinggi berakibat pada mahal dan tidak atraktifnya harga proposal. Bersamaan dengan upaya menurunkan biaya kontinjensi, terdapat pula kenaikan biaya penanganan resiko. Dihadapkan pada hubungan berbanding terbalik tersebut, jajaran manajer diharuskan melakukan pengaturan kontinjensi dan biaya penanganan resiko sehingga dengan anggaran yang terbatas dapat dicapai kombinasi yang optimal, terlebih untuk mengelola jumlah resiko yang tidak sedikit. Melalui studi ini, sebuah model matematika dikembangakan dengan memadukan fungsi matriks resiko dan algoritma Particle Swarm Optimization PSO. Hasilnya menunjukkan bahwa PSO dapat menyelesaikan problema minimisasi anggaran tanpa melanggar batasan yang ditetapkan. Selain itu, model yang diajukan pun dapat menjadi rekomendasi untuk pemilihan strategi penanganan resiko.

---

Reducing negative risk and the associated contingency cost in a project becomes a challenging task for managers. Inadequate and excessive contingency can lead to budget overrun and bidding loss, respectively. In the other hand, lowering the contingency also needs risk handling cost which will, in turn, be added to project budget. Within limited budget, managers should make an optimum adjustment between reduction of contingency and the increase of risk handling cost from multiple risk items with different levels. This study proposes a mathematical model in combination with risk matrix function and performed the computation using Particle Swarm Optimization PSO algorithm. The computation result demonstrated that PSO could solve the adjustment problem without any violation to the model rsquo s constraints. Besides minimizing risk contingency while keeping total budget at lowest amount, the proposed model could also provide recommendations for appropriate risk response strategy either acceptance, mitigation, transference or avoidance."

"Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tujuan Indonesia yang tetap mengirimkan pasukan tempurnya sebagai Kontingen Garuda dalam misi United Nation Emergency Forces II (UNEF II) meskipun pada saat itu Indonesia sedang menghadapi gejolak dalam negeri di Timor Portugis pada tahun 1975-1977. Dalam artikel ini, penulis menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Kalevi Jaakko Holsti (1970) sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan motivasi dan peran Indonesia dalam mengirimkan pasukan perdamaian ke luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis triangulasi. Hasil akhir dari artikel ini menunjukkan bahwa Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda dalam misi UNEF II sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Indonesia berupaya untuk memperkuat posisi diplomasi dan mendapatkan legitimasi dari negara-negara internasional. Meskipun sedang menghadapi konflik di Timor Portugis, Indonesia tetap konsisten dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai negara yang menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi dan peran yang ingin diambil oleh Indonesia salah satunya melalui misi pemeliharaan perdamaian dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas regional dan dunia.

---

This article aims to analyze the purposes of Indonesia still sending its combat troops as a Garuda contingent in the United Nations Emergency Forces II (UNEF II) mission in 1974-1979, even though at that time Indonesia was facing internal unrest in Portuguese Timor. In this article, the author uses the role theory presented by Kalevi Jaakko Holsti (1970) as an analysis framework to explain the motivation and role of Indonesia in sending peacekeepers abroad. This research uses a qualitative approach with triangulation analysis techniques. The final results of this article indicate that Indonesia has sent Garuda contingents to UNEF II as part of Indonesia's commitment to world peace and supporting the principles of the United Nations. In addition, Indonesia is striving to strengthen its diplomatic position and gain legitimacy from international states. Despite the conflict in Portuguese Timor, Indonesia remains consistent in fulfilling its role and responsibilities as a state of international peace and security. This research provides a better understanding of the motivation and role that Indonesia wants to take on one of its peacekeeping missions and its contribution to regional and global stability."

"Klausul MAGA sebagai penjaminan terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia belum mampu untuk memberikan perlindungan kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam perjanjian konsesi KPBU atas risiko politik dikarenakan tidak adanya regulasi yang jelas tentang MAGA sebagai dasar hukum penjaminan pembangunan infrastruktur. Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang menghambat eksekusi MAGA ketika terjadi peristiwa politik dan apakah klausul MAGA dalam perjanjian konsesi Multi-Lane Free Flow telah mampu melindungi BUP jika dibandingkan dengan klausul serupa di Albania dan Filipina. Penelitian ini adalah penelitian doktriner dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan Negara Albania dan Filipina. Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama,  dalam eksekusi MAGA sebagai penjaminan infrastruktur atas risiko politik memiliki beberapa faktor penghambat yaitu ketidakpastian regulasi dan birokrasi, kurangnya sumber daya kemampuan negara, dan instabilitas situasi politik. Faktor-faktor penghambat tersebut memiliki relevansi dengan risiko politik yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur yaitu, ketidakpastian sistem hukum, korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk, pencabutan konsesi, dan ekspropriasi. Kedua, klausul MAGA dalam perjanjian konsesi yang saat ini diterapkan oleh Indonesia belum mampu memberikan perlindungan kepada BUP. Hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur ruang lingkup MAGA dan kewajiban kontinjensi karena sifat dari risiko politik yang berbeda dari risiko infrastruktur lainnya. Maka, dalam penelitian ini direkomendasikan regulasi pengaturan untuk  membuat regulasi yang mengandung ketentuan klausul MAGA dan mengubah aturan mengenai kewajiban finansial untuk memasukkan  norma kewajiban kontinjensi.

---

The MAGA clause as a guarantee for infrastructure development in Indonesia has not been able to provide protection to Special Purpose Vehicle (SPV) in PPP concession agreements against political risks due to the absence of clear regulations regarding MAGA as a legal basis for guaranteeing infrastructure development. This thesis discusses what factors hinder the execution of MAGA when political events occur and whether the MAGA clause in the Multi-Lane Free Flow concession agreement has been able to protect the SPV when compared with similar clauses in Albania and the Philippines. This research is doctrinal research with a legislative and comparative approach to Albania and the Philippines. The results of this research show; First, the implementation of MAGA as an infrastructure guarantee against political risks has several inhibiting factors, namely regulatory and bureaucratic uncertainty, lack of state resources, and instability of the political situation. These inhibiting factors are relevant to political risks that have a direct impact on infrastructure development, namely, uncertainty in the legal system, corruption and poor governance, revocation of concessions and expropriation. Second, the MAGA clause in the concession agreement currently implemented by Indonesia has not been able to provide protection to SPV. This is because there are no regulations governing the scope of MAGA and contingent liabilities because the nature of political risk is different from other infrastructure risks. Thus, in this research it is recommended that regulatory regulations be made that contain the provisions of the MAGA clause and change the rules regarding financial obligations to include contingent liability norms."

"Penelitian ini berfokus untuk mengetahui hubungan contingent reward behavior terhadap hubungan atasan bawahan pada karyawan tenaga penjual FMCG. Instrumen pada penelitian ini menggunakan kuesioner leader-member exchange 2008 , dan kuesioner contingent reward behavior yang diisi oleh tenaga penjual. Hasil uji yang dilakukan kepada 37 responden menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara contingent reward behavior dengan leader-member exchange. Berdasarkan hasil tersebut peneliti memfokuskan penelitian pada satu divisi di departemen penjualan yang memiliki leader-member exchange yang rendah dengan memberikan intervensi dalam bentuk coaching pada atasan. Hasil uji signifikansi perbedaan pre dan post test, menggunakan Wilcoxon signed Ranks Test menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan berhasil meningkatkan contingent reward behavior dan berhasil menaikkan leader-member exchange.

---

This study focused on understanding the relationship between contingent rewardbehavior and subordinate employees rsquo work practices in a fast moving consumergoods company. The study used the leader ndash member exchange questionnaire 2008 and the contingent reward behavior questionnaire 1984 . The results of the tests,which were conducted on 37 salespeople, showed a significant relationship betweencontingent reward behavior and leader ndash member exchange. Based on these results,researchers focused on one division in a sales department that had low leader ndash member exchange, providing intervention in the form of coaching for thesupervisor. Using the Wilcoxon signed ranks test, the difference in results betweenthe pre ndash post test indicated that the intervention provided improved contingentreward behavior and increased leader ndash member exchange."

"Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, terutamanya Jaminan Kesehatan Nasional, berpeluang menimbulkan risiko fiskal yang mampu menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kesinambungan fiskal. Risiko fiskal tersebut lahir dari adanya kewajiban kontingensi pemerintah untuk menjamin kesehatan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Adapun risiko yang mampu mengancam kesehatan aset tersebut mulai dari risiko operasional, risiko likuiditas, risiko liabilitas, risiko ekonomi, risiko investasi, risiko bencana, dan risiko politik. Oleh karena itu, penelitian ini meninjau: (1) risiko fiskal yang timbul dari penyelenggaaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, terutamanya Jaminan Kesehatan Nasional; dan (2) dampak kewajiban kontingensi Pemerintah dalam menjaga kesehatan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan terhadap pengelolaan risiko fiskal. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat eksplanatoris dan preskriptif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) risiko fiskal yang timbul dari penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional berasal dari kewajiban kontingensi Pemerintah untuk menjamin kesehatan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan guna kesinambungan program jaminan sosial. Risiko tersebut lahir dari kewenangan diskresioner Pemerintah berdasarkan undang-undang dan diungkapkan dalam Nota Keuangan. Adapun risiko tersebut bersumber dari minimnya penerimaan iuran, tingginya belanja manfaat, dan risiko investasi. Di sisi lain, ketidakjelasan status hukum keuangan Aset DJS Kesehatan juga mampu menghambat pengelolaan risiko fiskal dan pengelolaan dana amanat; dan (2) penyehatan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan memberikan tekanan fiskal terhadap APBN, namun hal tersebut harus dilakukan untuk mencegah timbulnya risiko sistemik kegagalan sistem kesehatan nasional yang mampu melahirkan risiko fiskal lainnya sekaligus untuk mencapai tujuan bernegara.

---

The administration of the National Social Security System, particularly the National Health Insurance, has the potential to generate fiscal risks that could strain the State Budget and fiscal sustainability. These fiscal risks arise from the government's contingent liability to ensure the financial health of the Health Social Security Fund. The threats to this fund's financial health include operational risks, liquidity risks, liability risks, economic risks, investment risks, disaster risks, and political risks. Consequently, this study examines: (1) the fiscal risks arising from the administration of the National Social Security System, particularly the National Health Insurance; and (2) the impact of the Government's contingent liabilities to maintain the financial health of the Health Social Security Fund on fiscal risk management. This research employs a doctrinal method that is both explanatory and prescriptive. The study reveals that (1) the fiscal risks stemming from the administration of the National Social Security System are derived from the Government's contingent liability to ensure the financial health of the Health Social Security Fund for the sustainability of the social security program. These risks originate from the Government's discretionary authority under the law and are disclosed in the Financial Note. The risks include insufficient premium income, high benefit expenditures, and investment risks. Additionally, the unclear legal status of the financial assets of the Health Social Security Fund can impede fiscal risk management and the management of trust funds; and (2) ensuring the financial health of the Health Social Security Fund exerts fiscal pressure on the State Budget. However, this is necessary to prevent the systemic risk of failure in the national health system, which could lead to other fiscal risks, and to achieve national objectives."

"Tesis ini membahas strategi pengelolaan yang dilakukan oleh grup Silih Wangi dalam menghadapi perubahan social dan budaya dalam arena tembang Sunda kacapi suling di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sehingga dapat bertahan sampai saat ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Grup Silih Wangi melakukan pengelolaan yang meliputi sistem kepengurusan dan kewenangan, kepemimpinan, evaluasi kerja, pengelolaan keuangan, sistem pewarisan dan perekrutan, strategi pertunjukan, promosi dan pemasaran dengan efektif. Dengan strategi tersebut, grup Silih Wangi dapat dikatakan mempunyai habitus lebih tangguh dan memiliki beragam modal untuk menunjang keberhasilan pengelolaannya sehingga dapat menduduki posisi lebih tinggi daripada grup yang lain.

---

This thesis discusses management strategy carried by Silih Wangi group in facing social and cultural change in tembang Sunda kacapi suling arena in Ciparay District, Bandung Regency, West Java, so they can exist until now. This research is descriptive qualitative. Silih Wangi group can apply effective management strategy. Those are, organizational and responsibility system, leadership, work evaluation, financial management, inheritance and recruitment system, performance strategy, and promotion and marketing. By applying those strategies, Silih Wangi group achieves more persistent habitus and gain various capitals to assist its management successfulness. Hence, Silih Wangi group could get better position than other groups."

"Perhitungan anuitas kontingensi merupakan salah satu komponen penting yang digunakan dalam perhitungan premi di dunia asuransi. Dalam menghitung anuitas, tingkat bunga seringkali diasumsikan konstan. Sedangkan, pada kenyataannya, tingkat bunga cenderung berubah-ubah dalam waktu yang tidak menentu dalam kontrak asuransi jiwa yang umumnya memiliki periode cukup panjang. Oleh karena itu, diperlukan model tingkat bunga stokastik yang dapat menjelaskan randomness atau perilaku keacakan dari perubahan tingkat bunga. Hal ini bertujuan agar perhitungan anuitas kontingensi dapat digambarkan dengan lebih realistis yaitu sesuai dengan perilaku tingkat bunga dalam kehidupan nyata yang fluktuatif. Pada penelitian ini, akan dibangun kelas model tingkat bunga stokastik baru dengan memodelkan force of interest berdasarkan proses compound Poisson secara langsung. Proses compound Poisson yang digunakan dapat menjelaskan random jumps yang terjadi pada tingkat bunga stokastik. Pada penelitian ini ditelaah pembentukan force of interest berdasarkan proses compound Poisson, menelaah bentuk perumusan nilai sekarang, menganalisis fungsi akumulasi force of interest tingkat bunga stokastik, dan menelaah bentuk perumusan Actuarial Present Value (APV) dari anuitas kontingensi yang bersifat diskrit maupun kontinu. Seletah itu, dilakukan ilustrasi perhitungan anuitas kontingensi berdasarkan model tingkat bunga stokastik yang telah dibentuk.

---

The calculation of contingency annuities is one of the important components used in calculating premiums in the insurance world. In calculating annuities, the interest rate is often assumed to be constant. Meanwhile, in reality, interest rates tend to fluctuate in an uncertain time in life insurance contracts which generally have a fairly long period. Therefore, we need a stochastic interest rate model that can explain the randomness or random behavior of interest rate changes. It is intended that the calculation of the contingency annuity can be described more realistically, namely in accordance with the fluctuating behavior of interest rates in real life. In this research, a new stochastic interest rate model class be built by modeling the force of interest based on the direct compound Poisson process. The compound Poisson process used can explain the random jumps that occur at the stochastic interest rate. This research examines the formation of force of interest based on the compound Poisson process, examines the form of the present value formulation, analyzes the function of the accumulation of force of interest stochastic interest rates, and examines the form of the formulation of Actuarial Present Value (APV) of discrete or continuous contingency annuities. After that, an illustration of the contingency annuity calculation is carried out based on the stochastic interest rate model that has been formed."

"Penelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli dan surat di Bawah tangan berupa pinjam pakai sertipikat tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, dengan Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG). Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama, yaitu mengenai bagaimana keabsahan akta jual beli dan surat di bawah tangan yaitu berupa pinjam pakai sertipikat dan apa dampak dari tidak pahamnya akibat hukum dari penandatanganan akta jual beli tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan agar supaya kita jangan terlalu gampang meminjamkan sertipikat kepada orang lain sebagai alas untuk meminta kredit dan agar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih cermat dan teliti dalam memastikan apakah obyek jual beli tersebut telah sesuai dengan Asas Terang, Tunai dan Riil atau Nyata. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif, mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan hasil penelitian bersifat analitis kualitatif, karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala- gejala tertentu dalam suatu tindakan hukum. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kesalahan yang berupa persetujuan dalam akta jual beli terhadap tanah dan bangunan dapat mengakibatkan hak milik atas tanah dan bangunan jadi berpindah ke orang lain.

---

This study analyzes the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate in transfer of property rights certificate number: 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, with case studies: Resolution of Distric Court of Bandung Numb:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG. This research is done by formulating 2 (two) main issues. First, in relation to the validity of the deed of sale and purchase, also the letter of lease certificate, and second, is the impact of the ignorance in signing such deed. The purpose of this research is we shall not easily in lending certificate to anyone else as the legal base in accepting credit's request, in the other hand, the Pejabat Pembuat Akta Tanah shall be more careful in ensuring whether the object of such sale and purchase has appropriate enough with Indonesia's legal foundation in sale and purchase transaction, namely clear, cash and real. This reasearch is legal reasearch with juridicial normative approach, which uses secondary data which is got from library study, and the result of reasearch are qualitative analyzed, because it has purpose in providing the clearest legal data, in regarding to any legal relationship, legal matters or legal phenomenon in certain legal action. This reasearch generates conclusion that the fault in form of agreement in the deed of sale and purchase of land and building will impact the transfer of ownership right of land and building."