Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKami mempelajari ekonomi korupsi melalui eksperimen berupa survey. Hubungan antara kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku korupsi dan beberapa karakteristik diantaranya adalah jenis kelamin, usia, kebangsaan dan “pengalaman internasional” kemudian diteliti melaui kuesioner. Penelitian ini menggunakan mahasiswa program master tahun 2013-2014 di ISS.Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, perilaku korup tidak hanya digerakkan oleh jumlah uang yang ada dalam “kegiatan” korupsi tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh seberapa besar kemungkinan tertangkap. Kedua, meskipun beberapa peneliti percaya bahwa perilaku korupsi adalah fenomena yang umum, namun demikian, tidak ada hubungan pasti antara kecederungan untuk terlibat korupsi dan jenis kelamin, usia, kebangsaan, ataupun “pengalaman internasional”. Ketiga, persepsi korupsi mungkin tidak mewakili seluruh fenomena realitas korupsi di Negara tertentu. Keempat, institusi-institusi memiliki pengaruh tertentu dalam membentuk pandangan hidup masyarakat.

---

ABSTRACTWe study the economics of corruption through survey experiment. The relationship between the likelihood to engage in corrupt behavior and several characteristics such as sex, age, nationality and international exposure is then examined through questionnaire. This study uses ISS students MA batch 2013-2014 as the respondents.This research finds that, firstly, corrupt behavior is not only driven by the amount of money involved in the corrupt activities, but also affected by the probability of being caught. Secondly, even though some scholars believe that corruption is a widespread phenomenon, there is no exact relationship between the propensity to engage in corruption and gender, age, nationality or international exposure. Thirdly, corruption perception may not represent the whole phenomena of corruption reality in a specific country. Fourthly, institutions have certain influences in shaping people’s way of life."

"In traditional phase of carrying out govrenment activities from centralization to decentralization paradigm, it is needed a new way to look and new frame of thinking from government appartus. Professionalism and the will to change is the principal key. In order to realize that thing, a series of action need to be done systematically as internalization of bureaucracy values and cultural behavior behavior of anti corruption, so that it can create a clean, transparent and authorized bureaucracy."

"Upaya-upaya dilakukan oleh berbagai pihak untuk memberantas korupsi, namun Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi yang telah mengakar di Indonesia ini menunjukan minimnya nilai, moral, dan agama dalam pembentukan perilaku yang antikorupsi. Sejumlah hasil kajian literatur menunjukan bahwa perilaku antikorupsi seseorang dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain sosialisasi, religiositas, dan civic knowledge. Peneliti berargumen bahwa semakin tinggi religiositas seseorang, maka semakin positif perilaku antikorupsinya. Unit analisa penelitian ini adalah individu yaitu mahasiswa Universitas Indonesia. Data dalam tulisan ini didapat dari survei menggunakan kuesioner terhadap 160 responden. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa religiositas signifikan dalam memengaruhi perilaku antikorupsi dengan kekuatan hubungan yang lemah yaitu d=0,292. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang memengaruhi perilaku antikorupsi yaitu normas sosial dan norma hukum.

---

The efforts has made by variuos parties to eradicate corruption, but Indonesia is still listed as one of the most corrupt countries in The World. Corruption which has been rooted in Indonesia implicated lack of value, morality, and religion in the development of anti-corruption behavior. A number of literary studies show that somebody's anti-corruption behavior can be influenced by some factors, such as socialization, religiousity, and civic knowledge. Researchers argue that the higher somebody?s religiosity, the more positive his anti-corruption behavior. Analysis unit of this research is the individual Universitas Indonesia's students. The data of this script obtained from the survey questionnaire to 160 respondents. As for the results this research shown that religiosity is significant in influencing anti corruption behavior with low correlation?s strength d=0,292. The result of this study also show that there are some other factor that influence anticorruption behavior which are social norm and law norm."

"Gerakan antikorupsi telah mendominasi wacana publik di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Berbagai program telah dilakukan oleh garda depan dalam memberantas korupsi di negeri ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, perjalanan itu tidak bebas dari turbulensi dan ambiguitas, baik di ranah hukum maupun di ranah sosial.Menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, makalah ini mencoba mengidentifikasi wacana dominan dan wacana alternatif(anti)korupsi di Indonesia dan bagaimana mereka diposisikan satu sama lain. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa ada penekanan kuat pada moralitas universal dalam wacana dominan tentang (anti)korupsi. Dengan menggunakan ilustrasi yang diambil dari tiga studi beorientasi antropologi, saya menunjukkan bahwa korupsi perlu dipahami lewat konsep moralitas dalam konteks. Ini juga menunjukkana danya kesenjangan serius antara wacana dominan (anti) korupsi yang dominan dan terpinggirkan di Indonesia."

"Praktik politik uang akan menciptakan korupsi dan merugikan masyarakat. Penelitian ini membahas pendidikan politik dalam mencegah praktik politik uang, dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini, pertama, pendidikan politik dengan konsep per-emtif dimana masyarakat desa mendeklarasikan desa anti-politik uang di 34 desa di daerah istimewa yogyakarta."

"

 

Kajian ini membahas konsep peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang belum dilaksanakan, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi yang berfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara. Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia belum dapat menanggulangi tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal mengembalikan kerugian negara secara signifikan. Walaupun sudah banyak sekali ketentuan penegakan hukum dan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan korupsi, namun pada kenyataannya penanganan  tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini juga mengkaji dapatkah Sistem Peradilan Pidana Indonesia mengakomodir konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara serta bagaimana model yang tepat pada tindak pidana korupsi di Indonesia. Juga, memprediksi implikasinya (keuntungan dan kerugian) jika diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan mengkaji secara sistematis mengenai aturan hukum, prinsip, konsep, teori, doktrin, putusan kasus, institusi hukum, masalah hukum, isu atau pertanyaan atau sebuah kombinasi diantara semuanya. Hasil kajian menemukan bahwa saat ini  pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi dilakukan dengan mekanisme perampasan aset dengan putusan pidana terlebih dahulu kepada terdakwa dan diikuti penyitaan aset hasil korupsinya atau dikenal sebagai conviction based asset forfeiture. Selain mekanisme tersebut sudah berlaku pula perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata yang hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus tertentu saja misalnya ketika tersangka/terdakwa meninggal dunia. Temuan dari disertasi ini Plea Bargaining dan Deferred  Prosecution Agreement merupakan bentuk kongkrit dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan dapat  diterima dan diterapkan dengan sejumlah penyesuaian untuk Indonesia khususnya pada tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara. Model ini juga sudah diterapkan di negara Civil Law lainnya, sebagai implikasi adanya konvergensi sistem hukum. Dari sisi tujuan pemidanaan, model yang diusulkan ini lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan rehabilitasi bagi pelakunya dan restorasi untuk pemulihan kerugian negara.

 

---

 

This research explores the concept of simple, fast, and low-cost justice in Indonesian criminal justice system that has not been implemented especially in handling corruption that focuses on recover state financial losses. The handling of corruption offence in Indonesia has not yet been able to overcome the loss from corruption, specifically in terms of restoring a significant state loss. Notwithstanding with a long list of established law enforcement and government policies relating to the matter, management of corruption has not gone simple, speedy and light expenses. This research also reviews as to whether the Indonesian criminal justice system can accommodate the Plea Bargaining and Deferred Prosecution Agreement (DPA) for the corruption offences which orientated to restore the state loss and  what is the best and compatible model for Indonesia. This study also predicts their implication if applied (advantages and disadvantages). This research use a qualitative methode which systematically explores the laws, principles, concepts, theories, doctrines, judgments, law institutions, legal problems, legal issues, questions or any of its combinations. This study finds that the restoration of state loss from corruption currently being done through assets seizure mechanism post criminal judgment, which also recognised as a “conviction based asset forfeiture”. The matter becomes more complicated when the corruption actors fly abroad and has no intention to cooperate to solve the relevant corruption case. Another method regulated under UNCAC and StAR Initiative is the non-conviction based asset forfeiture (NCB) which has no legal basis in Indonesia to date. The findings of this dissertation on plea bargaining and deferred prosecution agreements are concrete forms of simple, fast and low cost principles and can be accepted and applied with a number of adjustments for Indonesia, particularly in the case of corruption that is oriented to the return of state financial losses. This model has also been applied in other Civil Law countries, as an implication of the convergence of the legal system. In terms of the purpose of punishment, the proposed model is more in line with the philosophy of rehabilitation for perpetrators and restoration of state losses.

 

"

"Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan hares diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Kerusakan hutan di Indonesia terjadi karena berbagai sebab, salah satunya adalah kerusakan hutan akibat perambahan oleh manusia secara tidak benar sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ataupun banjir. Kasus perambahan hutan di Indonesia masih kerap terjadi walaupun telah ada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kasus-kasus ini masih terjadi karena penegakkan hukum yang belum berlangsung secara maksimal. Pada tahun 2005, Kejaksaan Agung R.I. menyidik suatu kasus perambahan hutan yang dilakukan oleh Darianus Lungguk Sitorus di Kawasan Hutan Register 40 di Sumatera Utara. Kasus ini sudah lama akan tetapi belum berhasil dibawa ke Pengadilan oleh aparat yang berwenang. Kejaksaan Agung R.I., dalam hal ini JAMPIDSUS, milakukan penyidikan atas kasus ini dengan menyangkakan ketentuanketentuan dalam tindak pidana korupsi terhadap kasus tersebut. Penyidikan dan penuntutan atas perkara ini didasarkan pada fakta bahwa tindakan yang dilakukan oleh Darianus Lungguk Sitorus adalah merambah kawasan hutan yang merupakan milik negara dan menimbulkan kerugian negara sehingga terhadap Darianus Lungguk Sitorus didakwa dengan ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi dan tindak pidana kehutanan. Akan tetapi dalam putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi, tindak pidana yang terbukti adalah tindak pidana kehutanan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan yaitu mengenai asas lex specialis derogat legi generasi dan definisi kerugian negara itu sendiri. Dengan demikian penerapan ketentuan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan khususnya kasus Darianus Lungguk Sitorus belum dapat digunakan.

---

Forest is one of the national development potential which have real benefit to Indonesia, such as ecological benefit, social cultural and economic. Therefore forest should be taking care of and organized, protected, and continuation usable to Indonesian welfare. The damage of forest in Indonesia happened because a lot of reasons, one of them is the cleared away by human that cause environmental pollution and flood. Such clear away forest cases in Indonesia still happened even though there are Law No. 41, 1999. These cases still happened because the law enforcement is not maximized. In 2005, Attorney General Office investigated a clear away forest by Darianus Lungguk Sitorus in Area 40 in North Sumatera. Its been years, yet it still can not be brought to the court. Attorney General Office investigated the case based on the accusation of anti corruption. The investigation and prosecution on this case based on facts that Darianus Lungguk Sitorus act to cleared away the forest which belong to Indonesia government impact on the lost of capital, hence it convicted with anti corruption. On the first verdict and cessation, the crime that proved is the Forest Law and not Anti Corruption. These happened because several problems faced by the Attorney General such as lex specialis derogate legi generali and the difference definitions of state lost capital. Therefore the implementation of anti corruption can not be use in the clear away forest cases especially case of Darianus Lungguk Sitorus."

"Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Salah satu bentuk penangkapan yang kita kenal adalah tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan unsur yang harus diperhatikan adalah “dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan” dan mengenai apakah penangkapan dalam hal tertangkap tangan tersebut merupakan penangkapan yang direncanakan atau tidak. Undang-undang tidak menentukan waktu tertentu dalam mengartikan unsur tersebut. Sedangkan mengenai penangkapan dalam hal tertangkap tangan bukanlah suatu penangkapan yang direncanakan terlebih dahulu, hal tersebut adalah poin yang membuat tertangkap tangan menjadi kondisi yang istimewa.

---

The authority given to investigators in such a way extent. Covering given authority over these laws, investigators are entitled to reduce freedom and human rights person, the origin of it is still based on a foundation of law. One form of arrest, which we know is in flagrante delicto. Problems in catching in flagrante delicto in the elements that must be considered is "immediately after some of the criminal action was" and whether the arrest in the case caught the catching hand is planned or not. The law does not specify a certain time in interpret these elements. Meanwhile, the arrest caught in flagrante delicto of a catching a premeditated, it is the points that caught hands of a special condition"