Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan melihat pengaruh pemberian kredit usaha kepada rumah tangga terhadap keputusan anak bekerja dan sekolah di provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan data Susenas 2012. Selain itu penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh aset yang diukur dengan indeks aset terhadap terjadinya keputusan anak bekerja dan sekolah. Tesis ini menggunaan model keputusan sequential probit dimana keputusan anak bekerja dan sekolah di asumsikan terjadi dengan mengoptimalkan keputusan yang paling ideal berupa anak sekolah dan tidak bekerja berurutan ke keputusan yang kurang ideal yaitu anak sekolah dan bekerja, anak bekerja dan tidak sekolah dan keputusan paling tidak ideal untuk anak yaitu anak tidak sekolah dan tidak bekerja. Indeks aset pada tesis ini dihitung dengan mengikuti metode yang diperkenalkan oleh Filmer dan Pritchet (2001) yaitu metode Principal Component Analysis (PCA). Tesis ini menemukan bahwa kredit usaha yang diterima rumah tangga tidak selalu berhubungan negatif dengan pekerja anak. Anak - anak yang berada dalam rumah tangga penerima kredit usaha memiliki peluang lebih besar menjadi pekerja anak dibandingkan anak anak dari rumah tangga yang tidak menerima kredit usaha. Tesis ini juga menemukan bahwa keberadaan aset dalam rumah tangga mampu mengurangi kemungkinan rumah tangga memutuskan anak untuk bekerja dan lebih memilih anak untuk tetap bersekolah. Implikasi kebijakan yang diperoleh dari tesis ini adalah kemudahan akses kredit usaha bagi rumah tangga untuk mendorong usaha dalam rumah tangga berpotensi meningkatkan pekerja anak, sehingga diperlukan desain pemberian kredit usaha yang menggabungkan antara pemberian kredit usaha dengan kehadiran anak di sekolah.

---

This thesis examines the influence of giving business credit to households in the decision of sending children to work and school in the province of South Kalimantan using Susenas 2012. In addition, this study also tried to see the effect of the assets as measured by asset index against the decision of sending children to work and school. This thesis uses a probit model of sequential decision-making where the decision of sending children to work and school is assumed happened by optimizing the decision from ideal to less ideal: the children are sent to school; the children are sent to work and school; the children are sent to work but not school; and the least ideal decision: the children are sent only to work. The asset index to this thesis is calculated by following the method introduced by Filmer and Pritchet (2001) the method of Principal Component Analysis (PCA).

This thesis found that business credits received by households are not always negatively related to child labor. The children who are member of the family that received business credits have a greater chance of becoming child laborers than those from one that do not receive it. This thesis also found that the existence of assets within the household are able to reduce the possibility of sending children to work and prefers to send them to school. The policy implications derived from this thesis is that the ease of access to business credits which encourage households to ventured is potentially increasing child labor, thus the necessity of designing a business credit that combines the administration of credit with the children school attendance."

"Penelitian ini mengevaluasi dampak program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kinerja Industri Mikro dan Kecil (IMK) selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Program KUR dirancang untuk memberikan akses permodalan dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah, guna mendukung pertumbuhan sektor IMK yang mengalami kendala permodalan selama pandemi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan membandingkan kinerja IMK yang mengakses dan tidak mengakses KUR. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pooled OLS regression. Variabel independen utama adalah akses terhadap KUR, sementara variabel dependen adalah profit IMK. Variabel kontrol yang dimasukkan dalam analisis termasuk jumlah tenaga kerja, usia pengusaha, tingkat pendidikan pengusaha, lama usaha, rata-rata jam kerja, kemitraan, koperasi, dan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2021, pengusaha IMK yang mengakses KUR memiliki rata-rata keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan IMK yang tidak mengakses KUR. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa seluruh variabel kontrol yang digunakan berperan dalam peningkatan rata-rata laba yang didapatkan IMK, kecuali variabel usia pengusaha dan lama usaha. Lalu, di masa pandemi Covid-19, ditemukan bahwa peran penggunaan KUR terhadap rata-rata keuntungan yang didapatkan IMK menurun dibandingkan periode sebelum Covid-19, meskipun tetap positif. Jumlah pengakses KUR di di masa pandemi Covid-19 juga mengalami penurunan sebanyak 51,01%. Hal ini menandakan distrbusi KUR yang masih kurang efektif, di tengah krisis ekonomi.Kemudian, penelitian ini juga menyajikan bukti empiris tentang sektor usaha mana yang terpengaruh positif dan signifikan oleh program KUR. Hal ini dapat membantu pemangku kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi ekonomi pasca-pandemi, serta meningkatkan akses permodalan bagi pelaku IMK.

---

This study evaluates the impact of the People's Business Credit (KUR) program on the performance of Micro and Small Enterprises (MSEs) during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The KUR program is designed to provide capital access with low-interest rates and easier requirements to support the growth of the MSE sector that experienced capital constraints during the pandemic. The data used in this study comes from the 2020 and 2021 Micro and Small Industry Survey (VIMK) conducted by the Central Bureau of Statistics (BPS), comparing the performance of MSEs that accessed KUR and those that did not. The research method used in this study is Pooled OLS regression. The main independent variable is access to KUR, while the dependent variable is MSE profit. Control variables included in the analysis are the number of workers, entrepreneur age, entrepreneur education level, business duration, average working hours, partnerships, cooperatives, and training. The study results indicate that from 2018 to 2021, MSE entrepreneurs who accessed KUR had higher average profits compared to MSEs that did not access KUR. Additionally, the study found that all control variables used played a role in increasing the average profits obtained by MSEs, except for entrepreneur age and business duration variables. During the Covid-19 pandemic, the role of KUR usage on the average profits obtained by MSEs decreased compared to the pre-Covid-19 period, although it remained positive. The number of KUR users during the Covid-19 pandemic also decreased by 51.01%. This indicates that the distribution of KUR is still ineffective amidst the economic crisis. Furthermore, this study provides empirical evidence on which business sectors are positively and significantly affected by the KUR program. This can help policymakers design more inclusive and responsive policies to the post-pandemic economic conditions and improve capital access for MSE actors."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan makroprudensial terkait rasio pembiayaan sektor UMKM terhadap pertumbuhan kredit dan NPL UMKM pada setiap bank. Penelitian ini menggunakan analisis panel data dengan model generalized least square kepada data keuangan 40 bank konvensional terbuka sebagai observasi selama periode 2012 hingga 2021 dengan pertumbuhan kredit dan NPL UMKM adalah sebagai variabel dependen serta kebijakan, karakteristik bank dan faktor-faktor makroekonomi adalah sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berdampak positif kepada pertumbuhan kredit dan NPL UMKM. Temuan-temuan dalam penelitian ini menyarankan kepada OJK dan BI untuk melakukan evaluasi kembali syarat target pemenuhan rasio pembiayaan UMKM.

---

The aim of this research is to identify the impact of macroprudential policy related to the financing ratio for MSME to each bank’s MSME credit growth and NPL. This research used a panel data analysis using the generalized least square model conducted on the financial data of 40 public conventional banks for the observation during the period from 2012 to 2021 with MSME’s credit growth and NPL as the dependent variables and the policy, bank’s characteristics, and macroeconomic factors as independent variables. The results reveals that the policy positively affects MSME’s credit growth and NPL. The findings of this research inquire regulator to re-evaluate the requirement target to achieve minimum financing MSME ratio."

"Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan mikro (UKM) memiliki peranan yang sangat strategis dan penting, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga verja, memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan PDB.Untuk lebih menjamin tersedianya pendanaan bagi usaha kecil, pada tahun 1990, Bank Indonesia menetapkan bahwa "Bank wajib memberikan Kredit Usaha Kecil (KUK) sekurang kurangnya sebesar 20% dari portfoiio kredit yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing pada setiap tahun takwim".Sejak adanya kewajiban KUK, KUK yang disalurkan kepada UKM terus menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 14,06 triliun pada Desember 1989 menjadi Rp 56,62 triliun pada Desember 2000. Berdasarkan penelitian evaluasi KUK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2000, ditemukan bahwa sebagian bank merasa berkeberatan dengan adanya kewajiban KUK, khususnya bagi bank yang bisnis utamanya adalah membiayai kredit kepada nasabah besar/korporasi, dimana SDM dan sistem serta infrastruktur seperti jaringan kantor cabang tidak dipersiapkan untuk membiayai UKM.Oleh karena itu, pada tahun 2001, Bank Indonesia mencabut kebijakan kewajiban KUK menjadi hanya bersifat anjuran. Perubahan kebijakan ini diduga akan berpengaruh pada struktur dan kinerja industri perbankan Indonesia.Hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kebijakan KUK akan terjadi perubahan pada struktur industri perbankan Indonesia yang tercermin pada turunnya total asset, kredit non KUK, KUK dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tidak terbukti. Setelah kebijakan KUK dicabut, total asset, kredit non KUK, KUK dan DPK tetap menunjukkan peningkatan.Hasil regresi untuk kinerja perbankan Indonesia menunjukkan bahwa hipotesis yang menduga dengan dicabutnya kewajiban KUK akan menurunkan ROA industri perbankan Indonesia tidak sepenuhnya terbukti, karena hubungan antara RDA dengan hampir semua variabel bebas menunjukkan hubungan yang positif, kecuali dengan kredit non KUK dan variabel krisis."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor spesifik bank dan makroekonomi terhadap kualitas kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, baik pada perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Faktor spesifik yang digunakan di studi ini adalah Non-Performing Financing (NPF), Non-Performing Loan (NPL), Financing to Deposit Ratio (FDR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan proporsi kredit UMKM. Sedangkan faktor ekonomi makro yang digunakan adalah BI 7 Days Reverse Repo Rate, inflasi, nilai tukar Rupiah, dan Indeks Produksi Industri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kredit UMKM bank Syariah dan bank konvensional memiliki respon yang berbeda terhadap perubahan faktor spesifik bank dan makroekonomi. Pada model Bank Syariah, nilai tukar Rupiah mempunyai pengaruh yang besar terhadap NPF UMKM. Sedangkan pada model Bank Konvensional, variable yang memiliki pengaruh paling besar terhadap NPL UMKM adalah proporsi pembiayaan UMKM. Hasil analisis Impulse Response Function (IRF) menunjukkan bahwa hampir seluruh variabel memiliki pola hubungan negatif terhadap NPF UMKM di Bank Syariah, kecuali variabel FDR dan suku bunga. Sedangkan di Bank Konvensional, variabel yang memiliki pola hubungan positif terhadap NPL UMKM adalah inflasi dan IPI. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat NPL UMKM di Bank Konvensional lebih cepat stabil dibandingkan NPF UMKM Bank Syariah atas guncangan yang terjadi baik dari faktor spesifik bank maupun makroekonomi.

---

This study aims to analyze the effect of bank-specific and macroeconomic factors on the credit quality of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, both in Islamic banking and conventional banking. Specific factors used in this study are NPF (Non Performing Financing), NPL (Non Performing Loan), FDR (Financing to Deposit Ratio), LDR (Loan to Deposit Ratio) Non-Performing Financing (NPF), Non-Performing Loan (NPL), Financing to Deposit Ratio (FDR), Loan to Deposit Ratio (LDR), and the proportion of MSME loans. While the macroeconomic factors used are the BI 7 Days Reverse Repo Rate, inflation, the Rupiah exchange rate, and the Industrial Production Index. This study concludes that MSME loans from Islamic banks and conventional banks have different responses to shocks to bank-specific and macroeconomic factors. In the Islamic Bank model, the Rupiah exchange rate has a great influence on the NPF of MSMEs. While in the Conventional Bank model, the variable that has the greatest influence on the NPL of MSMEs is the proportion of MSME financing. The results of the Impulse Response Function (IRF) analysis show that almost all variables have a negative relationship pattern to the NPF of MSMEs in Islamic Banks, except for the FDR variable and interest rates. While in conventional banks, the variables that have a positive relationship pattern to the NPL of MSMEs are inflation and IPI. In addition, this study also shows that the NPL level of MSMEs in conventional banks is more stable than the NPF of MSMEs in Islamic banks due to shocks that occur both from bank-specific and macroeconomic factors. "

"Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional mengarahkan pemerintah untuk memberi perhatian khusus terhadap UMKM, yang salah satunya dilakukan dengan menyediakan fasilitas kredit UMKM melalui bank. Bank sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penyalur kredit, diwajibkan untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebagaimana diatur melalui Peraturan Bank Indonesia 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 yang mewajibkan bank untuk menyalurkan rasio kredit terhadap UMKM sebesar 20%. Selain itu, penyaluran kredit UMKM merupakan amanat yang dituangkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Seiring dengan kebijakan tersebut, PT Bank X menyediakan program kredit UMKM yang ditujukan untuk mendukung pengembangan UMKM dan sekaligus sebagai sarana penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Penulis mengadakan penelitian terkait pemberian kredit UMKM oleh PT Bank X yang dilakukan secara yuridis normatif. Data yang dikumpulkan bersumber dari hasil wawancara dan tinjauan kepustakaan. Skripsi ini diterdiri atas 4 Bab, yang terdiri dari Bab pertama berupa pendahuluan, Bab kedua yang berisi peninjauan perkreditan secara umum, Bab ketiga berisi tinjauan pemberian kredit UMKM pada PT Bank X, dan Bab keempat yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam memberikan kredit UMKM, PT Bank X dihadapi oleh berbagai risiko pemberian kredit. Oleh karenanya, terdapat pedoman dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Penyelamatan kredit UMKM yang bermasalah dilakukan oleh PT Bank X melalui restrukturisasi dan sosialisasi mengenai penggunaan kredit UMKM.

---

The significant role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on the national economy directs the government to pay special attention to MSMEs, one of which is to provide MSME credit facilities through banks. Banks as intermediary institutions that function as credit channelers, are required to channel credit ratios to MSMEs as regulated through Bank Indonesia Regulation 14/22/PBI/2012 concerning the Provision of Credit or Financing by Commercial Banks and Technical Assistance in the Context of Micro, Small, and Business Development Intermediate as amended by PBI Number 17/12 /PBI/2015 which requires banks to channel credit ratios to MSMEs by 20%. In addition, MSME lending is a mandate set forth in Article 12 of the Banking Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law No. 10 of 1998. Along with this policy, PT Bank X provides MSME credit programs aimed at supporting the development of MSMEs and at the same time as a means of providing employment in Indonesia. The author conducts research related to the provision of MSME loans by PT Bank X which is done in a normative juridical manner. The data collected is sourced from the results of interviews and literature review.

This thesis consists of 4 chapters, which consist of the first chapter in the form of an introduction, the second chapter which contains a review of credit in general, the third chapter contains a review of MSME lending to PT Bank X, and the fourth chapter which contains conclusions and suggestions. In providing MSME loans, PT Bank X is faced with various risks of lending. Therefore, there are guidelines and conditions that must be met by prospective debtors. Rescue of troubled MSME loans was carried out by PT Bank X through restructuring and socialization regarding the use of MSME loans."

"Pinjam meminjam merupakan sebuah kegiatan yang sudah lama ada dan kerap dilakukan oleh pelbagai entitas, mulai dari individu hingga korporasi besar. Dalam skala yang cukup besar, kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh perbankan. Pemerintah sebagai regulator juga memastikan bahwa rakyat kelas menengah ke bawah mendapatkan akses pinjaman yang sama, yakni melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kendati demikian, terdapat perubahan besar kebijakan KUR di tahun 2023 melalui Permenko 1 tahun 2023 di mana terdapat tiga perbedaan besar, yakni tingkat bunga efektif yang lebih variatif, siklus pinjaman maksimal, dan ketentuan e`ligibilitas lainnya yang menimbulkan tanda tanya apakah KUR masih sesuai dengan mandatnya dengan menggunakan teori Capability Approach milik Amartya Sen. Tujuan penelitian ini adalah melakukan identifikasi kemampuan masyarakat hingga optimalisasi rekomendasi. Penelitian ini menggunakan metode Penjelasan Alternatif dari Charles Sanders Peirce. Hasil penelitian ini adalah kendati telah adanya beberapa perubahan, akan tetapi KUR masih sesuai dengan mandatnya dikarenakan penyesuaian penyesuaian tersebut harus dilakukan dikarenakan pada tahun 2023, keadaan perekonomian sudah dianggap kembali normal dari pandemi COVID-19.

---

Lending and borrowing is a long-standing activity often conducted by various entities, ranging from individuals to large corporations. On a significant scale, this activity is carried out by the banking sector. The government, as a regulator, ensures that the middle to lower-class citizens have equal loan access, namely through the Kredit Usaha Rakyat (KUR). However, there were major policy changes to the KUR in 2023 via Permenko 1 of 2023, where three significant differences are noted: a more varied effective interest rate, a maximum loan cycle, and other eligibility requirements that raise questions about whether KUR still aligns with its mandate through the Capability Approach of Amartya Sen. The aim of this research is to identify the community's capabilities up to the optimization of recommendations. This research uses the Alternative Explanation of Charles Sander Peirce’s method. The results of this study indicate that, despite some changes, KUR remains in line with its mandate. This is because these adjustments had to be made considering that, in 2023, the economic situation is deemed to have returned to normal following the COVID-19 pandemic."

"ABSTRAKKarya akhir ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk mengukur keberbasilan pencapaiantujuan Yayasan Pengembangan Wiraswasta Indonesia (YPWI) pada penyelenggaraan programmikro kredit bagi petani lele yang berlokasi di Desa Cihowe, Kecamatan Ciseeng, KabupatenBogor. Visi YPWI adalah mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat indonesia. Misi yangdiemban oleh ¥PWI untuk mencapai visi tersebut adalah meningkatkan kemandirian masyarakatberpenghasilan rendah melaiui pengembangan usaha sekaligus menyediakan sarana-saranapendukungnya dalam bentuk pemberian pinjaman, pendidikan, pelatihan serta pembinaan.Pemberian pinjaman yang diberikan oleh YPWI memiliki kriteria yang unik, berbecla dengankredit yang biasa diberikan oleh lembaga keuangan baik oleh bank maupun lembaga Iainnya.Pelatihan dan penanaman jiwa wiraswasta menjadi tujuan utama, sementara bantuan berupamodal kerja hanya sebagai alat untuk mencapai misi tersebut. Hill dan Jones, tahun 2001 mengemukakan bahwa evaluasì terhadap hasil danpengambilan langkah perbaikan adalah salah satu dan empat langkah penting dalam sistimpengendalian strategis. Langkah-langkah dalam sistim pengendalian itu sendiri meliputipenetapan standar dan target, penciptaan sistim perhitungan dan monitoring, pembandinganactual performance dengan target serta langkah terakhir yaitu evaluasi dan pengambilan langkahperbaikan. Karya akhir ini merupakan case study terhadap skema kredit yang diberikan oleh YPWIpada program pendampingan usaha kecil. Pertanyaan yang menjadi pokok bahasan penuliskarya akhir ini adalah apakah transformasi yang diharapkan oLeh YPWI dapat berjaIan sehinggadapat menjamin keberlangsungan usaha para petani lele, apakah skema tersebut mampumembawa petani keluar dan garis kemiskinan dan atau apakah mampu memberikan nilai tambahterhadap penghasilan mereka sehingga petani Iebih dapat mandiri. Analisa yang dilakukan oleh penulis didasarkan pada pengukuran margin on sales, returnon equity, dan sustainable growth rate serta simulasi perhitungan optimasi kredit denganpendekatan sensitivity analysis. Pengukuran fakta hasil panen periode pertama dan kedua, sertakondisi target yang dilengkapi dengan simulasi 3 alternatif kondisi tertinggi, terendah, danmenengah yang diharapkan pada panen berikutnya dipergunakan sebagai dasar perhitunganproyeksi akhir program setelah periode pemeliharaan ¡kan yang ke-10. Hasil penelitian karya akhir ini rnenunjukkan bahwa kondisi target yang direncanakanoleh YPWI dalam skema kreditnya ideal untuk membentuk modal kerja petani sehingga dapatmenjamin keberlangsungan usaha petani, memiliki kemampuan untuk mengentaskan kemiskinanatau memberikan nilai tambah kepacla penghasilan petani. Namun pada skema yang dirancangapabila menghadapi satu kali gagal panen maka setelah periode 10, petani hanya mendapatkansimpanan modal keija sehingga diperlukan upaya yang maksiinal untuk dapat selalu menghìndaririsiko kegagalan panen. Realisasi kinerja petani pada panen periode pertama menunjukkan bahwa seluruh petanimemiliki performance dibawah target, 4 diantaranya merugi. Hasil yang diperoleh petani padapanen kedua bahkan lebih buruk. Dan 10 petani hanya 2 orang saja yang dapat menghasilkankeuntungan. Penyimpangan target produksi dan penjualan melatarbelakangi ketidaksuksesanpetani. Dengan kondisi tersebut maka berdasar pada ketentuan skema kredit dan asumsi bahwapada panen berikutnya petani znampu menghasilkan keuntungan maksimal sesuai target makadiprediksi seluruh petani marnpu menghimpun modal kerja, tidak satupun diantara mereka dapatmerniliki penghasilan di atas garis kemiskinan namun terdapat 3 petani yang mendapatkan nilaitambah atas penghasilan mereka. Selain upaya maksirnal untuk dapat mencapai target YPWImelalui pembinaan di bidang teknik perikanan dan upaya perluasan jaringan pemasaran untukseluruh petani maka bagi para petani yang merugi diperlukan satu kebijakan dalam skema kreditmereka karena ketentuan tingkat bagi hasil yang berbeda membuat mereka tidak dapatmenghimpun dana sehingga memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sebatas gariskemiskinan atau memberikan nilai tambah terhadap penghasilan mereka. Temuan ini memberikan beberapa implikasi. Bagi YPWI sebagai penyelenggara program,memberikan gambaran bahwa terdapat faktor teknis perikanan dan pemasaran yang perluditangani untuk mendukung keberhasilan petani. Disaxnping itu dalarn ketentuan skema kreditterbukti bahwa semakin besar pro sentase bagi hasil yang diberikan kepada petani maka semakintinggi kemungkinan petani untuk bisa lebih mandiri, Bagi peneliti adalah tantangan untukmengetahui lebih dalarn akar permasalahan lain yang muncul dalam program pengentasankemiskinan, dan berbagai sisi disiplin ilmu, balk yang diselenggarakaii oleh pemerintah maupunoleh Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat. Sedangkan bagi para akademisi, khususnyaMagister Manajemen Universitas Indonesia yang bekeija sama dalam program pendampinganusaha kecil, semakin menguatkan bahwa program tersebut menciptakan kasus-kasus yangmenarik, membenikan wawasan yang lebih luas dan mendekatkan para akademisi kepada realitashidup rakyat miskin Indonesia yang memerlukan penanganan dan para ahli."