Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Media Massa dapat membuat publik memperhatikan isu isu melalui pemberitaannya. Hal ini merupakan kekuatan media dalam membuat suatu isu menjadi penting bagi publiknya dan mampu membentuk opini publik. Opini publik terbentuk berdasarkan informasi yang disediakan media dalam pemberitaannya yang kemudian menyebabkan munculnya pendapat mengenai hal tersebut. Opini publik ini dalam bidang public relations adalah sesuatu hal yang patut untuk di kontrol karena sebuah opini dapat mengarahkan pandangan seseorang pada sebuah isu dan organisasi jika isu tersebut berkaitan dengan organisasi.Penulisan kali ini bertujuan untuk menganalisis pemberitaan media massa terhadap Lembaga DPR RI dan menganalisis pemberitaan tersebut dalam perspektif public relation. Dalam tulisan ini dibahas mengenai pemberitaan mengenai konflik DPR RI dan juga sorotan media akan isu ini mengarahkan perhatian publik pada Lembaga DPR RI yang dapat mengarahkan publik untuk beropini tentang hal tersebut. Dalam public relations sorotan publik terhadap organisasi dan opini publik adalah sesuatu yang penting untuk dianalisa karena dapat menyebabkan hal positif jika pemberitaannya dinilai positif tetapi juga bisa sebaliknya Pemberitaan media mengenai konflik DPR RI dapat mengacu pada opini publik terhadap isu tersebut kemudian ini menjadi penting bagi public relations karena persepsi publik tentang institusi dapat terpengaruh.

---

Massa media can make public concern about some issue through news. This is the power of media which can make some issue more important for public and as public opinion maker. Public opinion formed based on the information which provide by media through their coverage and lead to an opinion Public opinion in public relations field is something that should be controlled because an opinion leads to someone perspective about an issue and organization if the issue is relate to the organization.This paper's objectives are to analyze mass media coverage about Indonesian Parliament and the perspective of public relations relate to that. This paper discussed the news concerning conflict in Indonesian Parliament. Media attention about this issue can lead public attention to this institution that can direct the public to give their opinion about this issue. In public relation public attention and opinion against organization which cause by media coverage is something important to analyzed because it can be positive if the news rated positively but also on the contrary. Media coverage about conflict in Indonesia Parliament can lead to public opinion regarding the issue Then this becomes important in public relation because public perception about the institution can be affected."

"Penelitian ini mengkaji strategi Public Relations (PR) dalam membangun citra Lembaga Legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dilatarbelakangi rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai survei opini publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Humas dalam membangun citra positif DPR RI serta media komunikasi yang digunakan. Teori yang digunakan meliputi Public Relations, Excellence Theory, dan konsep citra. Dengan paradigma post-positivisme, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif studi kasus tunggal tertanam. Subjek penelitian meliputi kepala biro humas, kepala biro pemberitaan, dan wartawan eksternal. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, didukung dengan data sekunder dari jurnal, artikel, dan buku yang kemudian diverifikasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Public Relations DPR RI lebih berfokus pada pengelolaan informasi kelembagaan daripada membangun citra publik secara menyeluruh. Meski Demikiran, DPR RI memiliki beberapa strategi komunikasi untuk memperbaiki citra lembaganya, seperti program parlemen remaja, parlemen kampus, dan pemanfaatan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Namun, penerapan Excellence Theory dalam praktik kehumasan DPR RI menghadapi tantangan seperti keterbatasan partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis dan kurangnya keselarasan harapan dengan pimpinan puncak. Upaya membangun citra positif DPR RI juga dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan kontrol atas narasi media, rendahnya keselarasan harapan dengan pimpinan puncak.

---

This study analyzes the Public Relations (PR) strategies employed in building the image of the Indonesian House of Representatives (DPR RI), given the low public trust in the institution according to opinion surveys. The research focuses on the strategies and media used by the DPR RI Public Relations Office. Using a post-positivism paradigm, the study employs a qualitative single embedded case study approach. Research subjects include the head of the PR office, head of the press bureau, and external journalists. Primary data were collected through interviews and observations, complemented by secondary data from journals, articles, and books. The findings reveal that DPR RI's PR function is more oriented towards managing organisational information rather than enhancing the overall public image. Nevertheless, DPR RI employs several communication strategies to improve its institutional image, such as youth parliament programs, campus parliament initiatives, and the use of social media platforms like Twitter, Facebook, and Instagram. However, the application of the Excellence Theory in DPR RI's PR practices faces challenges such as limited participation in strategic decision-making and a lack of alignment in expectations with top leadership."

"Open Parliament (Keterbukaan Parlemen) adalah inisiatif global yang mengintegrasikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam lembaga parlemen. Beberapa penelitian sebelumnya terkait Open Parliament, belum ada yang meneliti ketiga prinsip tersebut dalam sebuah penelitian. Lebih lanjut, jika mengaitkan nilai-nilai keterbukaan pemerintah terhadap kepercayaan publik jumlahnya masih sangat terbatas. Sehingga, dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis penerapan nilai-nilai Open Parliament oleh DPR RI untuk membangun kepercayaan publik. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan metode kualitatif, menggunakan data primer dari wawancara mendalam dengan berbagai unsur terkait, termasuk anggota DPR RI, Sekretariat OPI, pejabat dan pelaksana di Setjen DPR RI, serta masyarakat seperti kelompok sipil, wartawan, mahasiswa, dan peneliti. Data sekunder diperoleh dari laporan kinerja DPR RI, kajian kelompok masyarakat sipil, berita media massa, laporan PPID, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengadopsi konsep Open Parliament di Indonesia dengan dimensi transparansi (Schnackenberg dan Tomlinson, 2016), partisipasi (Sakapurnama, 2012), dan akuntabilitas (Lalolo, 2003), serta kepercayaan publik (Grimmelikhuijsen, 2012). Hasilnya menunjukkan bahwa praktik tata kelola Open Parliament oleh DPR RI belum optimal, terutama karena kurangnya kemauan politik dari pimpinan dan anggota DPR RI, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI.

---

Open Parliament is a global initiative to internalize the values of transparency, participation, and accountability within parliamentary institutions. Previous studies on Open Parliament have not examined these three principles comprehensively. Furthermore, research linking government openness to public trust remains limited. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Open Parliament values by the Indonesian House of Representatives (DPR RI) to build public trust. The approach used is post-positivist with qualitative methods, using primary data from in-depth interviews with various related elements, including members of DPR RI, OPI Secretariat, officials and staff at the DPR RI Secretariat General, and the public such as civil society groups, journalists, students, and researchers. Secondary data is obtained from DPR RI performance reports, studies conducted by civil society groups, media reports, PPID reports, and applicable laws and regulations. This study adopts the Open Parliament concept in Indonesia with dimensions of transparency (Schnackenberg and Tomlinson, 2016), participation (Sakapurnama, 2012), and accountability (Lalolo, 2003), as well as public trust (Grimmelikhuijsen, 2012). The results show that the governance practices of Open Parliament by DPR RI are not optimal, mainly due to the lack of political will from the leaders and members of DPR RI, which affects the low public trust in DPR RI."

"ABSTRAKSetiap perusahaan dalam bidang usaha apapun senantiasa berusaha untuk mempertahankan keberlangsungan operasi usahanya guna meraih keuntungan bisnis. Hal ini sangat bergantung pada penerimaan, pemahaman, dan dukungan dari publik-publik yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pandangan berbagai publik tentang perusahaan inilah yang dipahami sebagai citra yang berlaku tentang perusahaan. Hal ini berlaku pula pada PT Mazda Motor Indonesia (MMI), sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri otomotif.Lalu sebenarnya, bagaimana citra MMI berdasarkan pemberitaan di media cetak pada paruh pertama tahun 2012? Berdasarkan permasalahan dan rumusan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang citra MMI berdasarkan pemberitaan media cetak pada periode Januari-June 2012.Penelitian ini melandaskan metodologinya pada paradigma positivis dengan pendekatan yang kuantitatif yang bersifat deskriptif, dan teknik analisis data jenis univariat. Selain itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi berupa kliping berita MMI di Bisnis Indonesia yang dikumpulkan selama periode Januari-June 2012. Adapun populasi dari penelitian ini adalah semua berita selama periode Januari-Juni 2012, yang kemudian ditarik sampel penelitian dengan menggunakan teknik penarikan khusus metode analisis isi yakni multi-stage sampling menjadi semua berita tentang MMI pada setiap edisi surat kabar harian Bisnis Indonesia selama tahun 2012.

---

ABSTRACTEvery company in every line of business always tries to maintain the continuity of its operation in order to gain profitable business. This thing depends mostly on the acceptance, the comprehension, and the supportive action from the public related to the company. The public views of the company are believed to reflect the image of the company. This is also applied to PT Mazda Motor Indonesia, as a company in the automotive industry. So how is the image of MMI actually based on the mass media coverage in the period of January-June 2012? Based on the matters formulating the question for the research, the purpose of this research is to obtain some views on MMI image through the period of January-June 2012 based on the mass media coverage. The methodology of this research is based on the positive paradigm with quantitative approach on descriptiveness and univariate data analysis technique. The data collecting method used in this research is the content analysis method so the technique used for collecting the data is a documentation study on the news clippings of MMI in Bisnis Indonesia during the period of January-June 2012. The population of this research consists of all the news from the month of January through June 2012, from where the samples are taken using a specific sampling technique of content analysis method which is the multi-stage sampling of all the news about MMI in every edition of Bisnis Indonesia daily newspaper through the period of January-June 2012."

"Tesis ini meneliti bagaimana liputan media tentang krisis imigran di Italia dan Spanyol memengaruhi proses decision-making kebijakan penanganan imigran kedua negara tersebut. Tesis ini memiliki dua tujuan penelitian: (1) menjelaskan bagaimana media Italia dan Spanyol melakukan representasi diskursif aktor-aktor politik dalam krisis imigran di negara mereka dan (2) menelaah hubungan antara representasi aktor-aktor politik tersebut dan proses pengambilan keputusan (decision-making) kebijakan penanganan imigran di negaranya masing-masing. Menerapkan teori analisis wacana kritis sosiosemantik Theo van Leeuwen dan pendekatan konstruktivisme Alexander Wendt, publikasi daring dua surat kabar terbesar Italia (Corriere della Sera, La Repubblica) dan Spanyol (El País, El Mundo) antara tahun 2014 dan 2016 dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa representasi diskursif aktor-aktor politik dalam masing-masing surat kabar mencerminkan kecenderungan ideologis mereka, di mana pemberitaan cenderung menekankan perbedaan antara “kita” (Uni Eropa dan pemerintah) dan “mereka” (para pencari suaka) serta meniadakan kemanusiaan para pencari suaka. Kecenderungan ideologis dari representasi aktor-aktor politik keempat surat kabar itu sendiri merupakan cerminan bagaimana Italia dan Spanyol memandang krisis imigran Eropa sebagai ancaman terhadap identitas nasional mereka. Dengan bantuan media massa, Italia dan Spanyol melakukan sekuritisasi terhadap krisis imigran Eropa untuk “membujuk publik agar setuju” mengambil tindakan-tindakan yang tegas, ekstrem, dan terkadang melanggar hukum dalam menghadapi ketidakstabilan dan ketidakpastian krisis. Selain itu, dalam konteks integrasi Eropa, konflik “kita” versus “mereka” menjadi sebuah bukti akan kurangnya solidaritas di antara negara-negara anggota dan naiknya kepopuleran populisme serta nasionalisme individu, sehingga hal ini mengundang pertanyaan mengenai rapuhnya Uni Eropa sebagai proyek integrasi.

---

This thesis investigates how media coverage of the European refugee crisis in Italy and Spain influences policymakers’ decisions on how to deal with asylum seekers and refugees in both countries. Two research objectives are outlined as the foundation of the thesis: (1) to explain how political actors in the refugee crisis are represented in the Italian and Spanish press, and (2) to investigate the relationship between the political actors’ discursive representations and their countries’ immigration policy decision-making process. Online publications about the European refugee crisis from two mainstream news agencies in Italy (Corriere della Sera, La Repubblica) and Spain (El País, El Mundo) between 2014 and 2016 are analyzed using Theo van Leeuwen’s sociosemantic approach of critical discourse analysis and Alexander Wendt’s constructivist approach. The findings of the thesis reveal that each newspaper’s discursive representations of political actors are in accordance to their ideological tendencies, with the news emphasizing the divide between “us” (the European Union and the government) and “them” (asylum seekers) and erasing asylum seekers’ humanity. The ideological tendencies in the four newspapers’ representation of political actors reveal how Italy and Spain perceive the European refugee crisis as a danger to their national identity. With the help of mass media, Italy and Spain securitize the European refugee crisis in order to “persuade the public to consent” to take bold, radical, and sometimes law-breaking measures in dealing with the crisis’ instability and uncertainty. In addition, the “us” against “them” conflict in the context of European integration reflects a lack of cooperation among member states, as well as the rising appeal of populism and individual nationalism, creating concerns about the European Union’s viability as an integration project."

"Tesis ini membahas bagaimana brand Partai Politik (yang diadaptasi dari brand korporasi) ditampilkan di 2 (dua) media massa, yaitu portal berita daring medcom.id dan liputan6.com pada Periode Kampanye Pemilu Serentak 2019. Analisis framing juga dilakukan untuk melihat bagaimana masing-masing portal berita membingkai pemberitaan mengenai Partai NasDem. Secara deskriptif brand Partai NasDem yang muncul pada medcom.id adalah sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) yang didominasi oleh pemberitaan dengan tone positif dan tidak ada satupun pemberitaan dengan tone negatif (no negative news). Lebih lanjut, melalui penelitian ini terlihat medcom.id menjalankan peran layaknya corong kehumasan (PR Stories) bagi brand Partai NasDem. Di sisi lain, secara deskriptif brand Partai NasDem yang muncul pada liputan6.com ternyata juga didominasi oleh pemberitaan dengan tone positif namun masih memiliki 1 (satu) pemberitaan dengan tone negatif (some negative news). Liputan6.com dalam memberitakan brand Partai NasDem cenderung mengabarkan berdasarkan peristiwa (event-based) yang terjadi. Sementara terkait tokoh sebagai sub-brand yang dijadikan kutipan sumber dalam berita, baik medcom.id maupun liputan6.com menempatkan tokoh yang sama pada posisi 3 (tiga) teratas, yaitu Surya Paloh, Johnny Plate, dan Willy Aditya. Analisis framing model Pan & Kosicki yang dilakukan menunjukkan bahwa pada Artikel 1 mengenai laporan Rizal Ramli terhadap Surya Paloh, perbedaan framing sangat mencolok (salient) mengingat isu tersebut mengancam reputasi Partai NasDem. Medcom.id membingkai artikelnya dengan sangat kental menggunakan perspektif Partai NasDem, sementara liputan6.com cenderung hanya sekadar mengabarkan fakta/peristiwa. Selanjutnya, pada Artikel 2 mengenai pertemuan pejabat KPK dengan pengurus Partai NasDem, perbedaan framing juga cukup mencolok (salient) bagaimana medcom.id seolah-olah ingin menyampaikan bahwa kedatangan KPK adalah khusus untuk menjaga kualitas pemimpin dari Partai NasDem, sementara liputan6.com secara umum menyampaikan kedatangan KPK adalah untuk membahas agenda pemberantasan korupsi. Terakhir, pada Artikel 3 mengenai pujian Ketua DPR, Bambang Soesatyo, dalam acara Konsolidasi dan Perayaan HUT Ke-4 Fraksi NasDem, tidak ada perbedaan yang signifikan antara medcom.id dan liputan6.com dalam membingkai (framing) artikel berita tersebut.

---

This thesis discusses how Brand of Political Party (which adapted from corporate brand) is displayed in 2 (two) mass media, namely the online news portal medcom.id and liputan6.com during the 2019 Simultaneous Election Campaign Period. Framing analysis is also carried out to see how each news portal framed the news coverage about Partai NasDem. Descriptively, the brand of Partai NasDem that appeared on medcom.id was 238 (two hundred and thirty-eight) dominated by news with a positive tone and no news with a negative tone. Furthermore, through this research, it is seen that medcom.id plays a role more like to tell PR Stories for the Partai NasDem’s brand. On the other hand, Partai NasDem’s brand that appeared on liputan6.com was 81 (eighty one) news coverage and also dominated by news with a positive tone but still had 1 (one) news with a negative tone (some negative news). Liputan6.com in reporting the Partai NasDem’s brand tends to report based on events (event-based). Meanwhile, regarding the political figure as a sub-brand that is used as a source quote in the news coverage, both medcom.id and liputan6.com placed the same political figures in the top 3 (three), namely Surya Paloh, Johnny Plate, and Willy Aditya. Based on the results of the Pan & Kosicki model of framing analysis, the research findings show that in Article 1 regarding Rizal Ramli's report on Surya Paloh, the difference in framing is highly salient considering that the issue threatens Partai NasDem’s brand reputation. Medcom.id frames its articles very strongly using the Partai NasDem’s perspective, while liputan6.com tends to just report the fact/event as it is. Furthermore, in Article 2 regarding the meeting of KPK officials with the Partai NasDem’s management, the difference in framing is quite salient how medcom.id seems want to convey that the KPK's arrival is specifically to maintain the quality of leaders from Partai NasDem, while liputan6.com conveys that the KPK's arrival is generally to discuss the anti-corruption agenda. Finally, in Article 3 regarding the praise of the Speaker of the House of Parliament (DPR), Bambang Soesatyo, in the Consolidation and Celebration of the 4th Anniversary of the NasDem Faction (Fraksi NasDem), there is no significant difference between medcom.id and liputan6.com in framing the news article."

"Penerapan reformasi administrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan.Untuk mengetahui hasil penerapan reformasi administrasi perlu dilakukan analisis.Sebagai tempat penelitian dipilih Sekretariat Jenderal DPR RI yang baru saja menerapkan reformasi administrasi di lingkungannya. Permasalahan yang terjadi sebelum proses reformasi birokrasi adalah belum adanya budaya kerja di lingkungan Setjen DPR RI, serta kesiapan dari para karyawan dalam penerapan Reformasi Administrasi.Secara umum tujuan reformasi administrasi adalah mewujudkan kepemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggaraan negara yang professional, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima. Guna mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan reformasi administrasi dalam hal penataan budaya kerja, penataan Undang-Undang (UU), kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, Pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara secara mendalam terhadap narasumber internal dan eksternal, seperti Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti, Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Drs. Setyanta Nugraha MM, Kepala Biro Hukum dan Panlak UU Rudi Rochmansyah SH, M.H ,Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Drs.Djaka Dwi Winarko,M.Si. Sementara dari narasumber eksternal yaitu Koordinator FITRA Ucok Sky Khadafi, dan Ketua BURT DPR RI Roemkono. Pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara, sementara data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan observasi.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi reformasi administrasi di lingkungan Setjen DPR RI tidak efektif. Untuk perbaikan disarankan Setjen DPR RI harus meningkatkan kemampuan SDM guna menunjang tugas fungsinya dalam memberikan dukungan terhadap Dewan khususnya dukungan keahlian. Selain itu perlunya sosialisasi terus menerus mengenai implementasi Reformasi Birokrasi kepada para karyawan sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi perubahan di berbagai bidang. Terakhir yaitu, mendorong penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai unit kerja sehingga pekerjaan menjadi semakin cepat, tepat, efisien dan efektif.

---

The general objective of administrative reform is to embody the good governance, supported by a professional state administration, which is free from corruption, collusion and nepotism ( KKN ) and improve civil services in order to achieve service excellence. In achieving these objectives needs arrangement of administrative reform in terms of work culture, restructuring institutional law, management, human resources, supervision, performance accountability, and public service. To find out about the implementation of administrative reform in the SGHR, analysis of the implementation of administrative reform needs to be conducted on above aspects.This research applied a qualitative approach with in-depth interviews to internal and external sources persons, such as the Secretary General of the House of Representatives, Winantuningtyastiti, Head of the Bureau of the Budget Analysis and Implementation of Budget, Setyanta Nugraha M.M, Head of Legal and Law, Rudi Rochmansyah SH, MH ,and Head of Public Relations and News Drs. Djaka Dwi Winarko M.Si. The external source persons namely Chairman of The Household Affairs (BURT) Roemkono and Coordinator of FITRA, Ucok Sky Khadafi. Secondary data collection is through literature study, the study of documents and observation.The conclusion of the research is that the implementation of the administrative reform in the SGHR is not effective. Some recommendations to improve the implementation is by improving the ability of its Human Resource in providing support and expertise to the parliament. Socialization of the implementation of administrative reform needs to be conducted simultaneously to prepare the employee to deal with changes in various fields better. The use of Information and Communication Technology (ICT) in various units is important to enable the employees work more quickly, accurately, efficiently and effectively."

"Penelitian ini menempatkan media massa sebagai ruang kontestasi. Untuk itu kemudian wacana yang tersaji adalah representasi dari kekuatan yang dominan. Penelitian ini ingin melihat bagaimana keterkaitan hegemoni ideologi demokrasiliberal Amerika terhadap pembentukan wacana war on terror di media massa tanah air. Penelitian ini dilakukan dengan paradigma kritis dan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori ekonomi politik kritis konstruktivis serta menggunakan strategi penelitian Analisis Wacana Kritis. Dengan Analisis Wacana Kritis penelitian kemudian dilakukan di tiga level yaitu pada level mikro yaitu teks dengan menganalisis teks berita, pada level meso yaitu praktik diskursus dengan data wawancara terhadap dua wartawan desk internasional, dan pada level makro yaitu praktik sosiokultural. Untuk memenuhi kriteria kualitas penelitian kritis dilakukan juga analisis historical situatedness. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara hegemoni ideologi demokrasi-liberal Amerika Serikat yang dibangun oleh proses sejarah dengan wacana 'War On Terror' yang tersaji kepada publik dalam ruang-ruang media massa.

---

This research observed mass media as a contested terrain. In such context, the discourse represented through news in mass media was perceived as representing the dominant power. This research analyzed how US liberal-democracy ideology hegemony was taken part into the war on terror discourse propagation throughout Indonesian national mass media. This research applies critical paradigm and qualitative approach with constructivist critical political economy theory and critical discourse analysis strategy. Through conducting critical discourse analysis, this research focuses on three level of analyses: (1) at the micro level, by doing news text analysis, (2) at the meso level, by doing discourse analysis through administering interviews with two journalists in international desk, and (3) at the macro level, by doing socio-cultural practice analysis. To ensure the critical research quality, historical situatedness analysis was undertaken, as well. The result of this research revealed that there is a relation between the US democracy-liberal ideology hegemony that is continuously constructed through historical process with the 'War On Terror' discourse disseminated to the public and represented in mass media."

"Since the downfall of President Soeharto in May 1998, printed Media has been growing. Many printed media which exploit women's sexuality are still survived. Meanwhile, some parts of the society protest the phenomenon of pornography. They are currently proposing anti-pornography bill. The protests are believed triggered by the controversial performance of dangdut singer Inul Daratista. Using framing analysis, the research explains the position of printed media on pornography, freedom of expression and sexual exploitation. As a feminist research, it relates feminist theories, especially on pornography, with mass media. At least three schools in feminist theory discuss the topic: radical libertarian feminism, radical cultural feminism and post feminism. The research used articles in six media; Kompas, Tempo, Gatra, Republika, Sabili and Basis as data. Almost all of the media have no clear definition on pornography although some "religious media" related the performance of Inul Daratista with pornography. The thesis recommended that such a law on anti-pornography should be thought further before it reached clear definition on pornography."

"ABSTRAKLatar belakang dilakukannya penelitian ini adalah pemberitaan media mengenai konflik internal yang tejadi pada Univeritas Indonesia yang sangat tinggi. Keterkaitan berita dan peran Humas dalam hal ini dikaji sebagai implikasi dari pentingnya Humas di dalam sebuah organisasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Humas UI dalam menanggapi berita-berita konflik internal di media dan dalam menghadapi konflik internal UI. Penelitian ini adalah penelitian kualitiatif dengan desain deskriptif. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana strategi Humas UI dalam menanggapi berita konflik internal UI dan bagaimana Humas UI menghadapi konflik internal pada saat krisis yang terjadi pada tahun 2007-2012 selaras dengan Visi UI menjadi World Class University. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen krisis dalam Humas UI untuk menangani krisis tidak melibatkan Humas secara utuh dan tidak cukup koordinasi di antara organ-organ UI. Komunikasi terpadu sebagai strategi komunikasi yang dianggap tepat dalam era globalisasi untuk membuat komunikasi antara pimpinan dan stakeholder berjalan baik ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Citra UI yang dibangun demi menghadapi tantangan globalisasi tidak didukung oleh keutuhan komunikasi internal dalam tubuh UI. Namun dengan kepedulian dan rasa memiliki, organ-organ dalam tubuh UI berupaya sendiri-sendiri menangani krisis dan meningkatkan citra UI menjadi lebih baik.

---

ABSTRACTThe background of this research is the news media about the internal conflicts that occurred at the University of Indonesia increasing very high. Linkage beetwen the news and the role of Public Relations in this case be reviewed as the implication of the importance of Public Relations in an organization. This study aims to research the role of UI’s Public Relations in response to the news media about the internal conflict and how UI’s Public Relations faced the UI internal conflicts. This research is a qualitative research with descriptive design. This research discusses about how the PR strategy in response to the news media of UI internal conflict and how the UI’s Public Relations facing internal conflicts in the crisis that occurred in 2007-2012 in line with the UI’s vision being World Class University. The results of this research are in PR crisis management UI to handle crisis PR does not involve a whole and not enough coordination among the organs UI. Integrated communications that was deemed as appropriate communication strategies in the era of globalization to make a good communication between the leaders and stakeholders was not working properly. Images of UI that was built to face the challenges of globalization are not supported by the integrity of the internal communication within the body of UI. On the other hand with awareness and sense of belonging, the organs in the body of UI try to handle the crisis and improve the image of the UI for being better."