Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini menganalisis mekanisme pelaksanaan pemotongan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada Kantor Pusat Bank Indonesia tahun 2010 serta kesesuaian mekanisme tersebut dengan ketentuan perpajakan yang berlaku Bank Indonesia merupakan salah satu pemotong pajak penghasilan pasal 23 Analisis dilakukan atas beban sewa Hasil laporan menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kewajiban perpajakan telah mengikuti ketentuan yang berlaku Akan tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya akibat adanya pemisahan antara unit potong pungut dengan unit setor lapor.

---

This internship report analyzes the implementation mechanism of withholding depositing and reporting of income tax article 23 on the headquarters of Bank Indonesia in 2010 and the conformity of General Indonesian Tax Provisions and Income Tax Law application Bank Indonesia is one of the collectors of income tax article 23 Analyzes was conducted on rent expense The report conclusion is in general the implementation of tax obligations has already complied with the Tax Provisions and Income Tax Law However there is obstacle in the implementation because of the separation between the withholding unit and the reporting unit."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi penerapan pajak penghasilan atas sewa bagi Wajib Pajak dalam negeri setelah berlakunya PSAK 116 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang implikasi PSAK 116 terhadap perpajakan sewa bagi Wajib Pajak dalam negeri, masalah yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak dalam memastikan kepatuhan PPh atas sewa, serta prosedur untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan, yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menyertakan Account Representative dan Wajib Pajak sebagai responden. Data dikumpulkan melalui wawancara. Berdasarkan analisis, implikasi PSAK 116 terhadap perlakuan perpajakan atas sewa bagi Wajib Pajak Dalam Negeri membawa perubahan signifikan dengan memperkuat transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan. Perubahan ini mengharuskan pengakuan dan pelaporan sewa sebagai aset dan liabilitas, menyeimbangkan perlakuan akuntansi dan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat menghadapi permasalahan, seperti kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap PSAK 116, kompleksitas perubahan standar akuntansi, dan perlunya penyesuaian dalam sistem akuntansi dan pelaporan pajak. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi ini mencakup sosialisasi intensif, penguatan layanan konsultasi, serta peningkatan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pajak yang baru.

---

This thesis aims to analyze the evaluation of income tax implementation on rent for domestic taxpayers after the enactment of PSAK 116 at the Tax Office of West Jakarta Tax Service. This research addresses questions regarding the implications of PSAK 116 on rental taxation for domestic taxpayers, the challenges faced by the Tax Office in ensuring compliance with income tax on rent, and the necessary steps to address these issues. The research methodology employed is qualitative with a case study approach, involving Account Representatives and taxpayers as respondents. Data were collected through interviews. Based on the analysis, the implications of PSAK 116 on the tax treatment of rent for domestic taxpayers bring significant changes by strengthening transparency and fairness in the tax system. These changes require the recognition and reporting of rent as assets and liabilities, balancing accounting and tax treatment, and enhancing taxpayer compliance. However, the Tax Office of West Jakarta Tax Service faces challenges such as taxpayers' insufficient understanding of PSAK 116, the complexity of accounting standard changes, and the need for adjustments in accounting and tax reporting systems. The necessary steps to address these issues include intensive socialization efforts, strengthening consultation services, and increasing audits to ensure compliance with the new tax regulations."

"Pada era pembangunan ini pemerintah sedang meningkatkan pembangunan disegala bidang. Peningkatan bidang-bidang usaha untuk membangun suatu negara sehingga menjadi negara yang adil dan makmur perlu ditingkatkan secara merata. Demikian juga dari sektor perhubungan, sektor ini merupakan salah satu bidang yang ikut berperan dalam pembangunan khususnya pada sektor penerbangan. Dalam Pelita V pada dasarnya merupakan program-program peningkatan segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan dan sedang digalakkan pula ekspor komoditi non migas. Dalam hal ini PT. Garuda Indonesia sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain meningkatkan penyediaan angkutan udara, juga ikut mensukseskan pelaksanaan Paket Deregulasi 24 Desember 1987 sebagai prioritas dengan senantiasa menyiapkan diri guna mampu menggalakkan ekspor non migas yang kian meningkat, serta wisatawan yang juga kian melonjak. Untuk memenuhi tuntutan tersebut diatas, PT. Garuda Indonesia harus berusaha secara keras untuk mencapai seperti yang di harapkan. Salah satu usaha PT. Garuda Indonesia yaitu meningkatkan anak perusahaannya agar supaya dapat mendukung usahanya dalam rangka meningkatkan penyediaan angkutan udara, menggalakkan ekspor komoditi non migas serta menambah jalur penerbangan untuk memenuhi arus wisatawan yang semakin melonjak. Salah satu anak perusahaannya adalah PT. Merpati Nusantara Airlines. PT. Merpati Nusantara airline’s sebagai anak perusahaan dibebani tugas berat untuk penerbangan perintis. Penerbangan perintis disini maksudnya adalah penerbangan dengan membuka jalur-jalur baru yang tadinya belum ada jalur penerbangannya ke daerah-daerah terutama jalur-jalur domestik. Maka untuk mendukung hal tersebut PT. Garuda Indonesia menyewakan pesawat Foker 28 kepada PT. Merpati Nusantara Airlines. Dengan bantuan pesawat ini diharapkan PT. Merpati Nusantara Airlines dapat menambah jalur penerbangan kedaerah-daerah atau wi1ayah-wilayah yang kurang atau belum ada jalur penerbangannya. Perjanjian sewa menyewa pesawat terbang ini berbeda dengan perjanjian sewa menyewa pesawat terbang biasa. Karena disini pembahasannya ditekankan pada PT. Garuda Indonesia sebagai induk perusahaan yang menyewakan pesawat pada PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai anak perusahaan yang menyewa pesawat. Jadi disini terjadi hubungan kontrak antara induk perusahaan dengan anak perusahaan."

"Laporan magang ini membahas tentang kesesuaian PSAK 73 dengan implementasi standar akuntansi sewa yang diterapkan oleh PT Satu dalam pencatatan sewa. Implementasi dan kesesuaian ini perlu diberikan perhatian lebih untuk mengetahui nilai aset dan kewajiban secara komprehensif pada laporan keuangan perusahaan. Lingkup pembahasan laporan magang ini seputar perubahan dalam PSAK 73 dari IAS 17, dampak perubahan tersebut, proses pencatatan serta penilaian efektivitas dalam penerapannya. penulis melakukan evaluasi dengan cara membandingkan kerangka evaluasi, yaitu teori yang telah dipelajari pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dan PSAK 73 dengan pengalaman dan wawasan yang penulis dapatkan selama menjalani magang di PT Satu. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi akuntansi sewa, berdasarkan PSAK 73, yang dilakukan oleh PT Satu memiliki kesesuaian antara teori dengan kerangka evaluasi. Namun, masih memiliki perbedaan karena disesuaikan dengan kondisi lingkup PT Satu. Dari sudut pandang mahasiswa, evaluasi ini menunjukkan bahwa setiap teori yang ada dan telah dipelajari tidak dapat langsung diterapkan begitu saja, namun perlu dilakukan penyesuaian seperti yang dihadapi oleh PT Satu dalam proses pencatatannya.

---

This internship report discusses the conformity of PSAK 73 with the implementation of rental accounting standards applied by PT Satu in recording leases. This implementation and conformity needs to be given more attention to find out the value of assets and liabilities comprehensively in the company's financial statements. The scope of discussion of this internship report is about changes in PSAK 73 from IAS 17, the impact of these changes, the recording process, and the assessment of effectiveness in its implementation. The author evaluates by comparing the evaluation framework, namely the theory that has been studied in the Financial Accounting 2 and PSAK 73 courses with the experience and insight that the author got during his internship at PT Satu. The evaluation carried out shows that the implementation of lease accounting, based on PSAK 73, carried out by PT Satu has the same essence as the theory in the evaluation framework. However, it still has differences with the theory that is adapted to the conditions of the scope of PT Satu. From the student's point of view, this evaluation shows that every existing theory that has been studied cannot be applied immediately, however, adjustments need to be made as faced by PT Satu in the recording process."

"Tesis ini membahas cara penentuan penghasilan yang pengenaan pajak yang bersifat final dan tidak final yang dilakukan oleh PT. "X", yakni perusahaan yang memperoleh penghasilan utama dari kegiatan usaba persewaan tanah dan/atau bangunan dan juga penghasilan lain seizin dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan, kemudian dibandingkan dengan ketentuan perpajakan menetepkan penghasilan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung dalam Pajak Penghasilan final dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Penelitian adanya adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan perbedaan cara pandang antara pihak otoritas pajak dan Wajib Pajak PT. "X" dalam menentukan dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan penyempumaan dan penegasan olch pihak otoritas pajak terhadap peraturan pajak final khususnya mengenai jumlah bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Selain itu penting untuk melibatkan semua Wajib Pajak yang melakukan usaba persewaan tanah dan/atau bangunan guna mendapatkan masukan-masukan untuk penyempumaan dan penegasan definisi penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak terkait dengan usaha tersebut

---

This theses discusses the way of detemination of income tax imposition which is subject to final tax and non final tax done by PT. "X", the company that camed major income from rent of land and/or building and also camed income from business other than income from rent of land and/or building. and then compared with the tax regulation in determining income as the tax base to calculate final income tax from rent of land and/or building. This research is descriptive. The research showed that there is difference in viewpoints betwecn tax authority and tax payer PT “X” in determining the tax base to calculatefinal income tax on income carned from rent land and/or building. This research suggest that this improvement must be done by tax authority to assert and confirm final taxregulation especially gross amount of income as the tax base to calculate income tax from rent of land and/or building. In addition it is also important to involve tax payers which conduct business on rent of land and/or building in order to obrain inputs for the improvement and relicf definition of gross amount to determine the tax base to be associated with the business."

"Tesis ini melakukan analisis terhadap tax coverage dari sektor-sektor perekonomian dengan pendekatan transaksi antarsektor ekonomi di DKI Jakarta tahun 2007, khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data-data yang berasal dari tabelinput-output dan Produk Domestik Regional Bruto yang dipadukan dengan datadatainternal Direktorat Jenderal Pajak, terutama data-data faktur pajak. Penelitianini didesain untuk mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang diduga perludiupayakan penggalian penerimaan pajak yang lebih optimal melalui upaya pemeriksaan pajak. Dari hasil penelitian, sektor-sektor yang diduga perlu lebih dioptimalkan upaya penggalian penerimaan melalui pemeriksaan adalah sektor industri tekstil, industri pakaian jadi, industri bahan kimia, serta industri mesin listrik dan perlengkapannya

---

This thesis performed analysis for tax coverage from economic sectors with intersectoral. Transactional Approach on DKI Jakarta Year 2007, especially Value-Added Tax. This research used quantitative method using data from input-output table and Gross Domestic Regional Product which collaborated with Directorate general of Taxation’s internal data, especially tax invoices data. This research iesigned to identify economic sector which suspected optimizing of tax revenue

vith tax audit is needed. Research output concluded economic sectors that needed

nore tax revenue optimizing with tax audit are : textile industry, garment industry, chemical industry, and electrical machine and equipment industry."