Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The implementation of Governor Regulation No. 75/2005 is fairly good yet not optimal. The presence of higher regulation, Health Act No. 36 regarding 100% free smoking zone makes the lower ranked regulation becomes void. There is lack of coordination in developing and supervising the implementation of free smoking zone because of the limitation of facility and infrastructure in BPLHD and shopping centre's managements."

"Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu kebijakan pengendalian perilaku merokok yang telah diimplementasikan pada beberapa daerah di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan KTR pada perilaku merokok. Lebih khusus, studi ini juga mempertimbangkan perilaku merokok orang tua dan anggota rumah tangga lain pada perilaku merokok remaja usia 15-24 tahun. Metode regresi yang digunakan adalah Logit untuk melihat status merokok serta Tobit dan Heckman untuk melihat konsumsi rokok/hari. Secara umum, kebijakan KTR tidak signfikan mempengaruhi perilaku merokok.

---

Smoke-free area policy is one of smoking behavior control policies  that has been implemented in several regions in Indonesia. This study aims to evaluate the impact of smoke-free area policy on smoking behavior. More specifically, this study also considers smoking behaviour of parents and other household member on adolescents smoking behavior aged 15-24 years. The method used is Logit to examine smoking status as well as Tobit and Heckman to examine cigarette consumption/day. In general, smoke-free area does not significantly affect smoking behaviour."

"Perilaku merokok dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik secara intemal, sepeni lingkat kecerdasan, maupun eksternal, seperti lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah ada hubungan antara pengetahuan perokok aktif tentang kawasan bebas rokok dengan perilaku merokok pada kawasan bebas rokok di Universitas Indonesia Depok yang menggunakan desain deskriptif korelatii Responden berjumlah 67 orang, yaitu perokok aktif angkatan 2005 di Universitas Indonesia Depok.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara pengetahuan perokok aktif tentang kawasan bebas rokok dengan perilaku merokok pada kawasan bebas rokok di Universitas Indonesia Depok (p=0.028; a=0.l). Oleh sebab itu, perlu diupayakan program sosialisasi mengenai kawasan bebas rokok di institusi pendidikan yang telah menerapkan kawasan bebas rokok.

---

Smoking behavior was affected by various factors, both internal, such as knowledge, and also external, such as environment. This research had a purpose to analyze the relation between the active smoker?s knowledge about smoke free area and smoking behavior at the smoke free area in the University of Indonesia Depok. This research used descriptive correlative design. The numbers of respondent are 67 people. All of them are active smoker of generation 2005 in the University of Indonesia Depok.

The result of this research show that there is a relation between the active smoker's knowledge about smoke tree area with smoking behavior at the smoke free area in the University of Indonesia Depok (p=0.028; u=0.l). Therefore, must be striven for the socialization program about the smoke free area in the educational institution that had implemented the smoke free area."

"ABSTRAKPeraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisi tertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan kebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok di Kabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantatif.Hasil penelitian mendapatkan sebagian kecil Kawasan Tanpa Rokok patuh terhadap kebijakan (28%), perilaku positif (58%) dan pengetahuan tinggi (58%), tidak ada hubungan perilaku dengan pengetahuan (p value = 0,075). Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena masih adanya gap antara implementasi dan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Pemerintah daerah belum responsive terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan belum diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan tim pengawas dan sosialisasi Perda. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penerbitan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyamaan persepsi tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada penentu kebijakan.

---

ABSTRACT

Lebak District Regulation No.17 Year 2006 on the Implementation Order, Cleanliness and Beauty is a derivative form of Laws 23 of 1992 About Health. Lebak still remain the second highest percentage of population aged 10 years and over with smoking (29.4%), so as to reduce the number of smokers in Lebak to implement the No Smoking policy. This study uses the Triangulation mix of methods, data collection is done with qualitative and quantitative approaches.

The results of the study to get a small portion No Smoking policy-compliant (28%), positive behavior (58%) and high knowledge (58%), there was no connection with the behavior of knowledge (p value = 0.075). No Smoking policy implementation has not been effective because of the persistence of the gap between the implementation and the guidelines in the use of Sharing Fund Tobacco Excise issued by the Ministry of Health RI. The local government has not been responsive to the policy of No Smoking by not issuing the Provincial Regulation on No Smoking, team building and socialization supervisory regulations. Recommendations that can be raised is the publication of the Provincial Regulation on No Smoking, and harmonization of the use of DBH in the Tobacco Excise policy makers."

"Asap rokok dapat membahayakan kesehatan perokok aktif dan menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Pemerintah Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no 1 tahun 2013 mengatur tentang kawasan tanpa rokok, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan mengenai kawasan tanpa rokok pada tempat pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RSUD Dr Abdul Rivai Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan disain studi kasus, analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan baik, tim kawasan tanpa rokok belum bekerja dengan baik,diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk terlaksananya implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Komitmen dari implementor kurang dan masih ada implementor yang ragu untuk menggunakan kewenangannya menegur pengunjung maupun pegawai yang merokok di rumah sakit. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kawasan tanpa rokok belum berjalan. Dampak dari tidak berjalannya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan optimal sampai sekarang adalah masih adanya karyawan rumah sakit atau pengunjung melakukan aktifitas merokok di rumah sakit.

---

Cigarette smoke can harm the health of active smokers and cause air pollution haten danger the health of others. The Government of East Kalimantan through the Governor's Decree No. 1 of 2013 regulates the No Smoking Area, which aims to protect public health from the harm caused by smoking. Berau District Regulation No. 6 of 2014 mandated about No Smoking Area in the health service. This study aims to determine the implementation of No Smoking Area policy in Dr Abdul Rivai Hospital, Berau, East Kalimantan with case study design, descriptive analysis with qualitative approach.The result of the research show that the socialization of the No Smoking Area policy is not working well, the team has not worked well, it is necessary to add human resources for implementation of No Smoking Area. Minimal commitment froms implementors and there are still implementers who hesitate to use their authority to reprimand visitors or the employee who smokes in the hospital. Cooperation with local governments in monitoring and evaluating the implementation of No Smoking Areas has not been implemented. The impact of ineffective implementation of No Smoking Area policy optimally up to now, there is still the existence of hospital employees or visitors doing smoking activity in the hospital."

"Skripsi ini membahas regulasi Holding Company di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, konsep dari Holding Company adalah konsep yang umum di berbagai Negara tetapi hal tersebut berbeda di Indonesia, bahwa konsep ini tidaklah umum. Pada kenyataanya, Indonesia mempunyai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Holding Company. berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk mengajukan pokok permasalahan, yang dimana adalah sebagai berikut :1. Bagaimanakah pengaturan Holding Company yang tersebar di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi dari harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Dibagian terakhir dari skripsi ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pengaturan Holding Company di Indonesia tidak konsisten.

---

This thesis is discusses about the regulations of Holding Company in Indonesia. As we know it, the concept of Holding Company is common concept in many country but in Indonesia, this concept is not common. In fact, Indonesia has a regulations that regulated the Holding Company. Based on that problems, the writer tried to submit the reseacrh questions, which are : 1. How is the regulation of Holding Company that distributed in legislation that applies in Indonesia? 2. How is the urgency of harmonisation regulation of holding company in Indonesia?. In a last part this thesis, the writer get the conclusion that the regulation of holding company is not consistent."

"AbstrakSaat ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan dimana lalu lintas data, termasuk OTT di dalamnya, mendominasi layanan telekomunikasi yang menyebabkan pendapatan interkoneksi semakin menurun. Padahal, biaya pemeliharaan jaringan cenderung naik. Kemunculan teknologi IP dapat memberikan keuntungan, baik terhadap Operator dalam scissor effect maupun menaikkan tingkat loyalitas pelanggannya. Namun, saat ini regulasi Interkoneksi di Indonesia masih menggunakan Time Division Multiplexing (TDM). Oleh karena itu, diperlukan suatu rekomendasi mengenai standarisasi pengkodean dan model interkoneksi IP. Dalam penelitian ini, aspek teknis dari model interkoneksi IP dianalisis dengan menggunakan perbandingan model, yaitu Peering dan Hubbing dengan metode no-transcoding pada 6 jenis codec(G.711a, G.711u, GSM, G.723, G.729, dan G.722) dengan pemberian berbagai beban trafik, (0 Mbps, 15 Mbps, 40 Mbps, dan 72 Mbps). Hasil performansi QoS berupa delay, Mean Opinion Score, packet loss, dan throughput yang diperoleh dari hasil simulasi masing-masing model dan kombinasi codec dianalisis dengan menggunakan server VOIP Asterisk 11 dan Microsip 3.17.3 untuk SIP phone juga Wireshark 2.2.4 dianalisis untuk mengetahui performansinya. Nilai one way delay QoS mengacu pada standar nilai pada ITU-T G.1010. Dari hasil simulasi diperoleh bahwa secara keseluruhan dengan beban trafik sampai 72 Mbps, model Peering merupakan alternatif model interkoneksi IP yang terbaik. Selain itu, penggunaan codec G729 menghasilkan performansi paling baik dengan nilai delay paling minimum dan MOS paling besar, sehingga paling direkomendasikan untuk digunakan dalam implementasi interkoneksi IP."

"Penelitian ini akan membahas evaluasi dari penerapan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Mall Kuningan City DKI Jakarta menurut persepsi perokok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana evaluasi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Mall Kuningan City DKI Jakarta dilihat dari persepsi perokok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix method. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang terdiri dari 6 enam dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini terdapat 52 lima puluh dua responden dan 4 empat narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efektivitas, dimensi efisiensi, dimensi kecukupan, dimensi perataan, dan dimensi responsivitas masih perlu ditingkatkan.

---

This study will describe the evaluation of the Governor Regulation number 75 year 2005 regarding to Non Smoking Area in Kuningan City Mall DKI Jakarta according to the smokers perception. The purpose of this study was to determine the extent to which the evaluation of Jakarta Governor Regulation number 75 Year 2005 about Non Smoking Area in Kuningan City Mall DKI Jakarta through the smokers perception. The method of research approach used in this study was mix method approach. The theory of program implementation from William N. Dunn used as a basis to measure the implementation that consists of 6 six dimensions including effectiveness efficiency adequacy equity responsiveness and appropriateness. There were 52 fifty two respondents and 4 four interviewees in this study. The results of this study showed that several dimensions which consist of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness need to be improved."

"Besarnya ancaman epidemi tembakau pada masyarakat Indonesia khususnya bagi anak dan remaja, menginisiasi pemerintah Indonesia untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok bagi kesehatan, salah satunya melalui implementasi Kawasan Tanpa Rokok. Namun, penelitian pada berbagai daerah di Indonesia menunjukkan masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dalam kawasan tanpa rokok tersebut. Implementasi yang lemah dan kepatuhan yang buruk dapat mengurangi efektivitas dari kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang menganalisis bagaimana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diimplementasikan di Kota Depok melalui penerapan Perda Depok No. 2/2020. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Perda tersebut. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek pelaksanaan implementasi (descriptive of policy implementation). Dimensi yang dikaji pada penelitian ini adalah aspek sumber daya, sikap pelaksana, pengawasan DPRD, dukungan masyarakat, komunikasi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini berasal dari unsur pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi KTR di Kota Depok masih belum optimal yang ditandai dengan yang ditandai dengan belum optimalnya aspek-aspek implementasi Perda Depok No. 2/2020, yaitu aspek penetapan, pembinaan dan pengawasan, penegakan dan kinerja KTR. Belum optimalnya implementasi Perda Depok No. 2/2020 berkaitan dengan kompetensi sumber daya masnusia, fasilitas dan pendanaan yang belum memadai, sikap dan komitmen Kepala Daerah, serta belum adanya aturan teknis mengenai penyelenggaraan KTR.

---

The significant threat of the tobacco epidemic to the Indonesian population, particularly children and adolescents, has prompted the Indonesian government to adopt and implement policies aimed at protecting the public from the health hazards of smoking, one of which is through the implementation of Smoke-Free Areas (SFA) policy. However, research in various regions of Indonesia indicates a persistent weakness in public compliance with the rules within these smoke-free zones. Poor implementation and compliance can diminish the effectiveness of the policy. Given this, it is deemed necessary to conduct research analyzing how the SFA policy is implemented in Depok City through the enactment of Depok Regulation No. 2/2020. The purpose of this study is to identify the factors that support and hinder the implementation of this regulation. The scope of the research is limited to aspects of policy implementation (descriptive of policy implementation). The dimensions examined in this study include aspects of resources, implementers' attitudes, DPRD supervision, community support, communication, and bureaucratic structure. This research was conducted using qualitative methods with a case study design and descriptive approach. Data collection methods in this study consisted of in-depth interviews and document review. Informants in this study came from policy implementers and the target policy group. The results of this study indicate that the implementation of SFA policy in Depok City is still suboptimal. This is evidenced by deficiencies in various aspects of implementing Depok Regional Regulation No. 2/2020, including establishment, guidance and supervision, enforcement, and performance of SFA policy implementation. The suboptimal implementation of Depok Regulation No. 2/2020 is related to the competence of human resources, inadequate facilities and funding, attitudes and commitment of the Regional Head, and the absence of technical regulations regarding the implementation of SFA policy."

"Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan bagi kependudukan. Jakarta sebagai kota Metropolitan, pusat pemerintahan dan industri merupakan tumpuan harapan bagi semua orang di daerah. Kehadiran mereka menjadikan Jakarta sebagai urbanisasi berlebih, yang ditandai dengan munculnya rumah-rumah kumuh di tengah kota, gelandangan-gelandangan dan pekerja-pekerja jalanan. Keadaan ini menimbulkan kerusakan biofisik dan sosial budaya. Adanya kesenjangan antara jumlah penduduk dan lapangan yang tersedia menimbulkan pekerjaan di sektor informal. Selain sebagai penyerap tenaga terbesar, sektor informal mempunyai peran lain, yaitu sebagai penunjang sektor formal karena menyediakan buruh yang murah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan embrio bagi para wiraswasta yang melihat peluang dan memanfaatkannya. Kehadiran mereka ini tidak dilindungi oleh sistem hukum yang ada. Mereka harus berhadapan dengan segala macam peraturan yang tidak memberikan kesempatan untuk berusaha. Berbagai macam permasalahan lainnya juga dihadapi misalnya mengenai izin berusaha yang dikuasai oleh "okkum", modal yang dikelola oleh "rentenir", "retribusi" yang ditarik oleh lebih dari satu orang."