Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article discuss the concepts of gross human rights violation, individual resposibility in international crime, element of crime of human rights violation, the concept of command responsibility and the settlement mechanism of human rights violation. The writer ask us to take lesson learn form the experiences of Timor Timur and Tanjung Priok trial and "the stuck" in the investigataion process in Trisakti, semanggi I dan II and Mei cases in the hand of Attorney General. The realities show that so many weaknesses are needed to be handled immediately. For that reason, it is important to make amendement of UU No. 26/200 of Human Rights Court. The writer also discuses the hybrid tribunal in Cambodia, Timor Leste and Sierra Leone as an effort to give peference to the state to conduct its obligation and in other side also to guarantee that the court is conducted in mutual accord with international standard"

"The Human Rights Court established in Indonesia is the first in its kind. Various opinion emerge regarding the exixtence of court. In one hand, Indonesia is considered against the international desire to bring the perpetrator to eliminate the assumption that Indonesia is unable and unwilling to bring the perpetrator who convicted breach gross violation on human rights. This article based on the writer personal explain the legal and non-legal difficult in the Indonesia HUman Rights Court."

"Realizing a basic human right's court is not as easy writing or speaking, but it needs a concrete policy that is the commitment of a country to implement basic human rights in the social and political life as the realization of respect to the humanity of human beings. Indonesia is one of the countries which has clear commitment toward the protection of basic human rights as stated in the Preambule of The 1945 Constitution. Such as a commitment has been followed up by a concrete policy in the form of AdHoc Basic Human Right;s Court by the enactment of No. 26/2000 Law which was enacted in May 2002. Considering that Indonesia has not yet ratified the Statuta of International Criminal Court it is hoped that Human Right's Court in Indonesia would be able and willing to bring various cases of heavy violations toward basic human right's occuring in Indonesia nowadays to trial independently and impartialy. In other words The Basic Human Right's Court in Indonesia could convince the world that Indonesian Government is willing and able to settle heavy violations toward Basic Human Rights that so far have occured in Indonesia based on the standard of International Law."

"Tesis ini membahas tentang konsep ganti rugi bagi korban tindak pidana dalamperaturan perundang-undangan di Indonesia dan praktiknya dalam pengadilanHAM yang telah berlangsung, serta optimalisasi peran penuntut umum dalammemperjuangkan hak-hak korban khususnya korban pelanggaran HAM yangberat atas ganti kerugian dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian adalahyuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun undangundangmemberikan jaminan bagi korban pelanggaran HAM berat dalammemperoleh restitusi dan kompensasi, namun dalam implementasinya tidakefektif. kelemahan konsep dan prosedur restitusi dan kompensasi yang diaturdalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menjadi faktor penting efektifitaspelaksanaan restitusi dan kompensasi, sehingga perbaikan konsep dan penguatanhukum acara menyangkut kompensasi dan restitusi harus dilakukan agar efektifdalam implementasinya. Disamping itu, pihak-pihak yang terlibat langsung dalampengajuan konpensasi dan restitusi melalui mekanisme peradilan pidanakhususnya penuntut umum belum secara optimal memperjuangkan terpenuhinyahak-hak korban tersebut. Seharusnya, Kejaksaan Agung sudah memiliki kebijakanyang jelas dalam memperjuangkan hak-hak korban atas restitusi dan kompensasi.

---

AbstractThe thesis discusses the concept of compensation for the victims of criminal actsin the laws and regulations in Indonesia and its practice which has beenimplemented in the human rights court, as well as the role optimalization of thepublic prosecutors in fighting for the rights of the victims, especially the victimsof serious human rights violation, to get compensation in criminal justice process.The research method is normative judicial. The research results conclude thatalthough the law guarantees the victims of serious human rights violation to getrestitution and compensation, in the implementation it is not effective; the weakconcept and procedure of the restitution and compensation governed in the LawNo. 26 of the year 2000 become the important factor of the restitution andcompensation implementation effectiveness so that the improvement of theconcept and the strengthening of the law of procedure concerning thecompensation and restitution must be done in order to be effective in theimplementation. Moreover, the parties directly involved in filing forcompensation and restitution through criminal justice mechanism, especially thepublic prosecutors, have not optimally fought to fulfill the rights of those victims.The Attorney General?s Office should have had a clear policy to fight for therights of the victims to receive restitution and compensation."

"Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dianggap sebuah peraturan terobosan, yang dibuat oleh pemerintah Indonesia setelah pemerintahan Presiden Soeharto. Yang diikuti oleh keluarnya sebuah lembaga baru yang khusus untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM yaitu Pengadilan HAM dengan undang-undang No 26 tahun 2000 sebagai dasar pembentukannya.Ternyata pada kenyataanya usaha pemerintah untuk menyelesaikan masa lalunya tidak bisa hanya melalui sebuah lembaga pengadilan HAM. Susahnya menguak masa lalu, hanya dengan lembaga pengadilan HAM, terasa ketika para terdakwa kasus pelangaran berat HAM yang diproses melalui pengadilan HAM pada putusan akhirnya dinyatakan bebas. Kecewa adalah perasaan yang pasti keluar dari hati para korban melihat para terdakwa bebas dari semua tuntutan.Bebasnya para terdakwa kasus pelanggaran berat HAM TIMTIM ini mengindikasikan bahwa untuk mencari keadilan dimasa perubahan sangatlah susah. Oleh karena susahnya mencari keadilan dimasa transisi maka pemerintah, dengan melihat dari pengalaman-pengalaman negara lain dalam mengatasi masa lalunya, akhirnya mengeluarkan sebuah undang-undang No 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dengan hadirnya KKR maka diharapkan dapat memberikan rasa keadilan yang diinginkan oleh para korban, walaupun akan terasa naïf bila kita tidak mengatakan bahwa rasa keadilan dimasa transisi akan terasa jauh dengan rasa keadilan di masa yang normal. Disamping itu juga kehadiran KKR diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah maupun masyarakat Indonesia agar peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi dimasa lalu tidak terulang. Serta kehadiran KKR juga diharapkan dapat meluruskan sejarah masa lalu bangsa Indonesia."