Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia mengalami masalah suit dalam pergantian tahun 2005 ke 2006. Sebagian dari seluruh masalah yang muncul selama satu tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Judhoyono - Jusuf Kalla (SBY-JK) memang berasal dari faktor-faktor force majeur, namun sebagian lagi justru muncul dari kinerja kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang di bawah standar, minimal pada sebagian sektor kabinet. ...."

"

 

Pada tahun 1998, 2000, dan 2002, Pemerintah Indonesia berunding di forum Paris Club untuk menyelesaikan masalah utang luar negerinya akibat krisis ekonomi 1998. Penelitian ini membahas bagaimana proses perundingan utang antara Indonesia dengan negara kreditur Paris Club . Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana masalah utang luar negeri pada saat krisis 1998 dan bagaimana perundingan itu berlangsung dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah utang luar negeri pada krisis 1998 menjadi bermasalah karena dihantam oleh penurunan kurs rupiah terhadap dolar AS, masalah pengelolaan utang luar negeri, dan besarnya beban utang. Untuk keluar dari masalah itu Pemerintah memutuskan untuk melakukan penjadwalan utang luar negeri yang jatuh tempo di forum Paris Club. Perundingan utang pasca krisis diadakan hingga tiga kali. Adapun perundingan itu dikenal dengan perundingan Paris Club I, Paris Club II, dan Paris Club III. Hal itu diharapkan agar dapat mengurangi tekanan APBN serta menghindari default yang nantinya akan berdampak pada kredibilitas Indonesia dimata dunia internasional.

 

---

In 1998, 2000, and 2002, the Indonesian Government negotiated with the Paris Club forum to resolve its foreign debt problems due to the 1998 economic crisis. This research discusses the process of debt negotiations between Indonesia and the Paris Club creditor countries. The aim is to find out how is the problem of foreign debt during the 1998 crisis and how the negotiations took place. This research is using historical methods,  consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study are foreign debt in the 1998 crisis became a problem because it was hit by a decline in the rupiah exchange rate to US dollar, foreign debt management problems, and the large of debt burden. To resolve those problems, the Indonesia Government decided to reschedule foreign debt due in the Paris Club forum. Debt negotiations after crisis 1998 were held three times. The negotiations are known as the Paris Club I, Paris Club II, and Paris Club III. The government of Indonesia expected to be able to reduce the pressure of the state budget and avoid defaults which would later have an impact on Indonesia's credibility in the eyes of the international community.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model manajemen saldo kas pemerintah sesuaibest practice menurut Yibin Mu (2006), yaitu: simple management dan active management.Penelitian ini bermaksud mengetahui model manajemenkas mana yang mampumenghasilkan total cost of holding cash yang lebih rendah. Penentuan target saldo kas padaactive management menggunakan pendekatan model manajemen kas Miller-Orr(1966).Modelactive management mampu menghasilkan opportunity cost yang lebih rendah dari simplemanagement namun menghasilkan trading cost yang lebih tinggi. Penerapan activemanagement melalui simulasi pendekatan model Miller-Orr tidak mampu menghasilkantarget saldo kas yang meminimumkan total cost of holding cash."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran/nilai dan kompleksitas pengadaan barang/jasa terhadap kinerja pemerintah daerah dan kerugian negara. Penelitian ini juga mengembangkan indeks kompleksitas pengadaan barang/jasa yang mengacu pada penelitian terdahulu dan regulasi yang ada saat ini. Dengan menggunakan limited dependent variable regression models untuk periode 2015-2016, penelitian ini menemukan bahwa selain dapat digunakan untuk mendorong tercapainya kinerja pemerintah daerah yang optimal, besarnya ukuran/nilai pengadaan barang/jasa juga dapat digunakan sebagai media untuk melakukan tindakan moral hazard. Sementara tidak demikian hasil yang ditunjukkan oleh tingkat kompleksitas pengadaan barang/jasa.

---

This study examines the effect of size/value and complexity of procurement on the performance and the losses of local government. We develop a procurement complexity index which covers both the relevant literature and current regulation. By employing limited dependent variable regression models for a sample of 725 local governments from 2015 to 2016, we find that the size of procurement has a positive effect both on performance and the losses of local government. Meanwhile, procurement complexity has a positive effect on local government performance and negative effect on the losses of local government."

"Kantor Staf Presiden sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang melakukan pengawalan terhadap tercapainya program prioritas nasional mengembangkan aplikasi Sismonev untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Sejak awal digunakan dari tahun 2011, belum pernah dilakukan evaluasi keberhasilan terhadap penggunaan Sismonev. Penggabungan beberapa variabel dari berbagai model keberhasilan sistem informasi yang menjadi salah satu model evaluasi yang dipilih dan digunakan karena dapat memberikan penilaian dari berbagai aspek, aspek manusia, teknologi, dan budaya organisasi. Model gabungan tersebut merupakan gabungan antara DeLone & McLean Success Model, UTAUT, dan Hot-Fit Model. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui proses wawancara dan survey terhadap pengguna aplikasi Sismonev. Sebanyak 133 data survey penelitian kemudian diolah secara statistik dengan metode PLS-SEM melalui bantuan aplikasi SmarrtPLS. Hasil analisis data menunjukan bahwa dari 10 Hipotesis yang diajukan, terdapat 6 Hipotesis yang diterima, yaitu Faktor Organisai berpengaruh langsung terhadap Niat Penggunaan, Faktor Teknologi berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Pengguna, Niat Penggunaan berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Pengguna, Niat Penggunaan berpengaruh langsung terhadap Manfaat Bersih, Kepuasan Pengguna berpengaruh langsung terhadap Manfaat Bersih, dan terdapat hubungan korelasi antara Fakotr Manusai dan Faktor Teknologi terhadap Niat Penggunaan.

---

The Executive Office of The President of Indonesia as a government agency authorized to oversee the achievement of national priority programs develops the Sismonev application to help complete its tasks. Since its initial use in 2011, there has never been an evaluation of the success of using Sismonev. Combining several variables from various models of information system success which is one of the evaluation models selected and used because it can provide an assessment of various aspects, human aspects, technology, and organizational culture. The combined model is a combination of the DeLone & McLean Success Model, UTAUT, and the Hot-Fit Model.. The research was conducted with a quantitative and qualitative approach through the process of interviews and surveys of users of the Sismonev application. A total of 133 research survey data were then statistically processed using the PLS-SEM method with SmartPLS application. The results of data analysis showed that of the 10 proposed hypotheses, there were 6 accepted hypotheses, namely Organizational Factors that directly affect the Intention to Use, Technological Factors that have a direct effect on User Satisfaction, Intention to Use has a direct effect on User Satisfaction, Intention to Use has a direct effect on Net Benefits, User Satisfaction has a direct effect on Net Benefits, and there is a correlation between Human Factors and Technology Factors against Intenton to Use."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisa pengaruh komposisi gender direksi kepemilikan keluarga dan kepemilikan negara terhadap pengambilan risiko perusahaan periode 2009-2013. Dengan menggunakan metode fixed effect dan sampel perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan pengambilan risiko antara perusahaan yang memiliki proporsi 100 direksi pria dengan perusahaan yang memiliki proporsi direksi wanita, BUMN mengambil risiko yang ebih tinggi dibandingkan dengan non-BUMN, perusahaan keluarga mengambil risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-keluarga. Analisa variabel interaksi dalam penelitian menunjukkan bahwa respon pengambilan risiko pengambilan risiko lebih kuat pada direktur utama pria dalam perusahaan keluarga dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga, pengambilan risiko perusahaan memiliki respon yang lebih lemah pada direktur utama pria dalam perusahaan BUMN dibandingkan dengan direktur utama pria dalam perusahaan non-BUMN, tidak terdapat perbedaan respon pengambilan risiko perusahaan antara perusahaan keluarga yang memiliki 100 direksi pria dengan perusahaan non-keluarga yang memiliki 100 direksi pria, dan respon pengambilan risiko lebih lemah secara marjinal pada BUMN yang memiliki 100 direksi pria dibandingkan dengan perusahaan non-BUMN yang memiliki 100 direksi pria.

---

The study aims to analyze the effect of Board of Director BOD gender composition, family ownership, state ownership, and president director gender on corporate risk taking. Utilizing fixed effect method and 1345 observations of non financial companies in Indonesia during 2009 2013, this study investigates that there is no difference in corporate risk taking between male only boards and non male only boards, State Owned Enterprises SOE take higher risk than non SOE, and family firms take higher risk than non family firms.

The analysis of interaction variables shows that corporate risk taking effect is stronger in male president directors within family firms than it is in male president directors within non family firms, corporate risk taking effect is weaker in male president directors within SOE than it is in male president directors within non SOE, there is no difference in corporate risk taking effect between male only boards in family firms and male only boards in non family firms, and corporate risk taking effect is marginally weaker in male only boards within SOE than it is in male only boards within non SOE."

"ABSTRAKDisrupsi digital, big data, serta revolusi industri 4.0 menjadi beberapa tantangan lingkungan stratejik bagi ASN Indonesia. ASN dituntut memiliki kompetensi yang relevan dengan kemajuan zaman agar dapat memanfaatkan perubahan lingkungan menjadi suatu yang lebih berkualitas. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perubahan paradigma pengemabangan kompetensi mampu mendukung terwujudnya Smart ASN untuk pemerintahan berkelas dunia. Paper ini menggunakan studi literatur sebagai teknik pengambilan data. Hasil analisis memberikan simpulan bahwa perubahan paradigma pengembangan kompetensi berbasis human capital mampu membawa beberapa manfaat antara lain penguatan pengembangan kompetensi non-klasikal, efisiensi anggaran diklat klasikal, pemenuhan hak minimal 20 jam pelajaran pegawai, serta menyokong perbaikan posisi indonesia dalam Government Effectiveness Index"

"ABSTRAKRevitalisasi kelembagaan birokrasi dilakukan guna mengembalikan birokrasi kepada fungsi dukungannya dengan dasar pencapaian Nawacita, penegakkan hukum dan peraturan perundangan dengan memperhatikan aspek dukungan politik dan legitimasi, serta dukungan sumber-sumber daya organisasi. Revitalisasi yang dilakukan meliputi dimensi filosofi, paradigmatik, kelembagaan, ketatalaksanaan dan dimensi sumber daya manusia. Di sisi lain pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yang dimandatkan oleh UUD 1945 yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif dan auditif diselenggarakan dalam bentuk kelembagaan tinggi negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang dijalankan secara independen. Walaupun demikian, seluruh lembaga negara terkoneksi satu sama lain berdasarkan keeratan tugas dan fungsi yang saling melengkapi, maupun berdasarkan kesamaan karakteristik kelembagaan birokrasi dari masing-masing lembaga negara sebagai unit pemberii dukungan administratif dan teknis operasional."

"ABSTRAKDiketahui bahwa penyakit diare terutama pada balita masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih, keadaan gizi balita, dan penyakit infeksi yang menyertai diare, serta masalah pendidikan dan keadaan sosio-ekonomi orang tua balita. Beberapa Cara untuk penyediaan air bersih sampai kerumah-rumah ialah antara lain dengan mengadakan sumur gali, sumur pompa tangan dan perpipaan. Di Kotamadya Bogor, walaupun ada Perusahaan Daerah Air Minum yang menyediakan air bersih untuk penduduk perkotaan dengan air ledeng, namun masih banyak masyarakat menggunakan sumur gali (sebanyak 8871 buah) sebagai sumber air minumnya karena tidak perlu membayar retribusi pada pemerintah daerah. Sedangkan cakupannya baru 49,7 % . Adanya cakupan yang rendah ini menunjukan adanya masalah yang berkaitan dengan pengelolaan atau manajemen kegiatan kaporisasi.Bila manajemen kegiatan kaporisasi ini dapat diperbaiki tentu Baja cakupan penyediaan air bersih akan dapat lebih diperluas lagi dan diharapkan akan menberikan kontribusi yang lebih bermakna dalam penekanan kasus diare di Kotamadya Bogor.Penelitian ini menggunakan pendekatan siklus pemecahan masalah (problem solving cycle), yakni memotret kegiatan manajemen saat ini dan kemudian membandingkannya dengan manajemen yang seharusnya. Bila ada terdapat kesenjangan manajemen baik dalam komponen input, proses ataupun output, maka akan dicarikan alternatif pemecahannya untuk disarankan kepada administrator kegiatan yang dalam hal ini ialah pihak petugas Dinas Kesehatan Dati II Kotamadya Bogor.Hasil temuan penelitian tahun 1992 yang diperoleh (cakupan sumur gall yang telah diberi kaporit) jauh lebih besar dari laporan evaluasi petugas. Namun pemahaman petugas dan masyarakat pengguna kaporit tentang manfaat kaporit masih belum optimal. Kesimpulannya ialah bahwa manajemen kegiatan kaporisasi di kotamadya Bogor masih lemah dan perlu ditingkatkan lagi.Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti perlu mengajukan saran kepada pihak Dinas kesehatan Dati II Kotamadya Bogor untuk perbaikan sebagai berikut:Agar kegiatan kaporisasi dapat didokumentasi dengan baik. Perlunya dilakukan pendidikan latihan sambil jalan (on the job trainning) bagi petugas yang terkait dalain pengelolaan kegiatan kaporisasi, yaitu sanitarian tingkat Dati II dan tingkat puskesmas.Pihak dinas Kesehatan Dati II Kotamadya Bogor harus mempertahankan keadaan peran serta masyarakat yang sudah tinggi ini dengan memberikan ganjaran misalnya berupa pemberian sertifikat atau pakaian seragam sebagai penghargaan.Pihak Dinas Kesehatan Dati II haruslah membuat fungsi pengawasan / pengendalian lebih efektif, dengan cara melakukan supervisi dan bimbingan teknis lebih sering.

---

ABSTRACT

One of the health problem in developing countries is diarrhea disease, especially in under-five children. This problem related to environment sanitation, water supply, under-five nutritional status, infectious diseases superimposed by diarrhea, and low education & socio-economic status. Water resources to houses can be from wells, pumps, and water pipe supply system. Although water pipe supply is exist in Kodya Bogor, but there are 6871 wells used by households in Kodya Bogor. The performance of the chlorination was only 49,7 % in 1982.

The low performance activity program is related to management of the activity. Improvement of many managerial aspects can improve the coverage of save water.

This research applied problem solving cycle approach, and to portrait current management and compare it to the actual situation. Any gap in input, process and output factors will then be discussed its problem. solving alternatives.

This study found that problem achievement in 1992 reported by health provider was much lower then proportion of households use chlorination for their wells (48,7 & versus 83 X). This can be explained that feedback mechanism need to be improved. Data showed that health center staff never reported their activities. Other possible explanation of the high coverage is the high participation of community through Posyandu activities.

Based on the results, this study proposed recommendations, as follows: Perfect documentation of chlorination activities.

District health office should provide on-the-job training to hygienist at district & sub district levels to improve their management skills & capacities.

District health office must maintain the current coverage and reach the unleash by giving the community cadres (Posyandu staff) incentives such as certificate or uniform as rewarding. District health office must do the controlling more effective by doing frequent and continuous supervisions."