Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia mengalami masalah suit dalam pergantian tahun 2005 ke 2006. Sebagian dari seluruh masalah yang muncul selama satu tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Judhoyono - Jusuf Kalla (SBY-JK) memang berasal dari faktor-faktor force majeur, namun sebagian lagi justru muncul dari kinerja kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang di bawah standar, minimal pada sebagian sektor kabinet. ...."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari sistem akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang telah dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi selama kurun waktu yang cukup lama. metode penelitian yang digunakan adalah konten analisis disebabkan penulis berfokus pada metode kualitatif yang berusaha mendapatkan fakta-fakta serta fenomena yang tidak dapat diceritakan menggunakan statistika. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa kesimpulan yang pada intinya mengungkapkan bahwa sistem akuntabilitas aparatur negara dan reformasi birokrasi dapat melibatkan berbagai pihak dengan lebih masif dan kolaboratif, sebab kinerja pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama tidak hanya para petinggi aparatur, pegawai, bahkan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dikarenakan penelitian ini merupakan sebuah kesatuan dalam program magang, penulis berpendapat penelitian ini dapat dilanjutkan dalam format yang lebih dalam dan diteruskan untuk lebih mendalami bagaimana dampak yang berhasil dibuat oleh implementasi sistem akuntabilitas aparatur pemerintahan.

---

This study aims to determine the impact of the accountability system on the performance of government apparatuses that have been managed by the Ministry of Administrative Reform and Reform for a considerable period of time. The research method used is content analysis because the author focuses on qualitative methods that try to get facts and phenomena that cannot be told using statistics.

The results of this study are some conclusions which basically reveal that the system of accountability of state apparatus and bureaucratic reform can involve various parties more massively and collaboratively, because government performance is a shared responsibility not only officials of officials, employees, and even the Indonesian community itself.

Because this research is an integral part of the apprenticeship program, the authors argue that this research can be continued in a deeper format and continued to explore more about the impact that was successfully made by the implementation of the accountability system of government officials."

"

 

Pada tahun 1998, 2000, dan 2002, Pemerintah Indonesia berunding di forum Paris Club untuk menyelesaikan masalah utang luar negerinya akibat krisis ekonomi 1998. Penelitian ini membahas bagaimana proses perundingan utang antara Indonesia dengan negara kreditur Paris Club . Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana masalah utang luar negeri pada saat krisis 1998 dan bagaimana perundingan itu berlangsung dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah utang luar negeri pada krisis 1998 menjadi bermasalah karena dihantam oleh penurunan kurs rupiah terhadap dolar AS, masalah pengelolaan utang luar negeri, dan besarnya beban utang. Untuk keluar dari masalah itu Pemerintah memutuskan untuk melakukan penjadwalan utang luar negeri yang jatuh tempo di forum Paris Club. Perundingan utang pasca krisis diadakan hingga tiga kali. Adapun perundingan itu dikenal dengan perundingan Paris Club I, Paris Club II, dan Paris Club III. Hal itu diharapkan agar dapat mengurangi tekanan APBN serta menghindari default yang nantinya akan berdampak pada kredibilitas Indonesia dimata dunia internasional.

 

---

In 1998, 2000, and 2002, the Indonesian Government negotiated with the Paris Club forum to resolve its foreign debt problems due to the 1998 economic crisis. This research discusses the process of debt negotiations between Indonesia and the Paris Club creditor countries. The aim is to find out how is the problem of foreign debt during the 1998 crisis and how the negotiations took place. This research is using historical methods,  consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study are foreign debt in the 1998 crisis became a problem because it was hit by a decline in the rupiah exchange rate to US dollar, foreign debt management problems, and the large of debt burden. To resolve those problems, the Indonesia Government decided to reschedule foreign debt due in the Paris Club forum. Debt negotiations after crisis 1998 were held three times. The negotiations are known as the Paris Club I, Paris Club II, and Paris Club III. The government of Indonesia expected to be able to reduce the pressure of the state budget and avoid defaults which would later have an impact on Indonesia's credibility in the eyes of the international community.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model manajemen saldo kas pemerintah sesuaibest practice menurut Yibin Mu (2006), yaitu: simple management dan active management.Penelitian ini bermaksud mengetahui model manajemenkas mana yang mampumenghasilkan total cost of holding cash yang lebih rendah. Penentuan target saldo kas padaactive management menggunakan pendekatan model manajemen kas Miller-Orr(1966).Modelactive management mampu menghasilkan opportunity cost yang lebih rendah dari simplemanagement namun menghasilkan trading cost yang lebih tinggi. Penerapan activemanagement melalui simulasi pendekatan model Miller-Orr tidak mampu menghasilkantarget saldo kas yang meminimumkan total cost of holding cash."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran/nilai dan kompleksitas pengadaan barang/jasa terhadap kinerja pemerintah daerah dan kerugian negara. Penelitian ini juga mengembangkan indeks kompleksitas pengadaan barang/jasa yang mengacu pada penelitian terdahulu dan regulasi yang ada saat ini. Dengan menggunakan limited dependent variable regression models untuk periode 2015-2016, penelitian ini menemukan bahwa selain dapat digunakan untuk mendorong tercapainya kinerja pemerintah daerah yang optimal, besarnya ukuran/nilai pengadaan barang/jasa juga dapat digunakan sebagai media untuk melakukan tindakan moral hazard. Sementara tidak demikian hasil yang ditunjukkan oleh tingkat kompleksitas pengadaan barang/jasa.

---

This study examines the effect of size/value and complexity of procurement on the performance and the losses of local government. We develop a procurement complexity index which covers both the relevant literature and current regulation. By employing limited dependent variable regression models for a sample of 725 local governments from 2015 to 2016, we find that the size of procurement has a positive effect both on performance and the losses of local government. Meanwhile, procurement complexity has a positive effect on local government performance and negative effect on the losses of local government."

"Kantor Staf Presiden sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang melakukan pengawalan terhadap tercapainya program prioritas nasional mengembangkan aplikasi Sismonev untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Sejak awal digunakan dari tahun 2011, belum pernah dilakukan evaluasi keberhasilan terhadap penggunaan Sismonev. Penggabungan beberapa variabel dari berbagai model keberhasilan sistem informasi yang menjadi salah satu model evaluasi yang dipilih dan digunakan karena dapat memberikan penilaian dari berbagai aspek, aspek manusia, teknologi, dan budaya organisasi. Model gabungan tersebut merupakan gabungan antara DeLone & McLean Success Model, UTAUT, dan Hot-Fit Model. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui proses wawancara dan survey terhadap pengguna aplikasi Sismonev. Sebanyak 133 data survey penelitian kemudian diolah secara statistik dengan metode PLS-SEM melalui bantuan aplikasi SmarrtPLS. Hasil analisis data menunjukan bahwa dari 10 Hipotesis yang diajukan, terdapat 6 Hipotesis yang diterima, yaitu Faktor Organisai berpengaruh langsung terhadap Niat Penggunaan, Faktor Teknologi berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Pengguna, Niat Penggunaan berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Pengguna, Niat Penggunaan berpengaruh langsung terhadap Manfaat Bersih, Kepuasan Pengguna berpengaruh langsung terhadap Manfaat Bersih, dan terdapat hubungan korelasi antara Fakotr Manusai dan Faktor Teknologi terhadap Niat Penggunaan.

---

The Executive Office of The President of Indonesia as a government agency authorized to oversee the achievement of national priority programs develops the Sismonev application to help complete its tasks. Since its initial use in 2011, there has never been an evaluation of the success of using Sismonev. Combining several variables from various models of information system success which is one of the evaluation models selected and used because it can provide an assessment of various aspects, human aspects, technology, and organizational culture. The combined model is a combination of the DeLone & McLean Success Model, UTAUT, and the Hot-Fit Model.. The research was conducted with a quantitative and qualitative approach through the process of interviews and surveys of users of the Sismonev application. A total of 133 research survey data were then statistically processed using the PLS-SEM method with SmartPLS application. The results of data analysis showed that of the 10 proposed hypotheses, there were 6 accepted hypotheses, namely Organizational Factors that directly affect the Intention to Use, Technological Factors that have a direct effect on User Satisfaction, Intention to Use has a direct effect on User Satisfaction, Intention to Use has a direct effect on Net Benefits, User Satisfaction has a direct effect on Net Benefits, and there is a correlation between Human Factors and Technology Factors against Intenton to Use."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisa pengaruh komposisi gender direksi kepemilikan keluarga dan kepemilikan negara terhadap pengambilan risiko perusahaan periode 2009-2013. Dengan menggunakan metode fixed effect dan sampel perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan pengambilan risiko antara perusahaan yang memiliki proporsi 100 direksi pria dengan perusahaan yang memiliki proporsi direksi wanita, BUMN mengambil risiko yang ebih tinggi dibandingkan dengan non-BUMN, perusahaan keluarga mengambil risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-keluarga. Analisa variabel interaksi dalam penelitian menunjukkan bahwa respon pengambilan risiko pengambilan risiko lebih kuat pada direktur utama pria dalam perusahaan keluarga dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga, pengambilan risiko perusahaan memiliki respon yang lebih lemah pada direktur utama pria dalam perusahaan BUMN dibandingkan dengan direktur utama pria dalam perusahaan non-BUMN, tidak terdapat perbedaan respon pengambilan risiko perusahaan antara perusahaan keluarga yang memiliki 100 direksi pria dengan perusahaan non-keluarga yang memiliki 100 direksi pria, dan respon pengambilan risiko lebih lemah secara marjinal pada BUMN yang memiliki 100 direksi pria dibandingkan dengan perusahaan non-BUMN yang memiliki 100 direksi pria.

---

The study aims to analyze the effect of Board of Director BOD gender composition, family ownership, state ownership, and president director gender on corporate risk taking. Utilizing fixed effect method and 1345 observations of non financial companies in Indonesia during 2009 2013, this study investigates that there is no difference in corporate risk taking between male only boards and non male only boards, State Owned Enterprises SOE take higher risk than non SOE, and family firms take higher risk than non family firms.

The analysis of interaction variables shows that corporate risk taking effect is stronger in male president directors within family firms than it is in male president directors within non family firms, corporate risk taking effect is weaker in male president directors within SOE than it is in male president directors within non SOE, there is no difference in corporate risk taking effect between male only boards in family firms and male only boards in non family firms, and corporate risk taking effect is marginally weaker in male only boards within SOE than it is in male only boards within non SOE."

"Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan piutang negara, termasuk piutang biaya pendidikan yang timbul akibat wanprestasi perjanjian ikatan dinas tugas belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik demografi, pembiayaan, institusi pendidikan, dan variabel lainnya terhadap gagal bayar piutang biaya pendidikan (Tuntutan Ganti Kerugian Negara Kasus Wanprestasi Perjanjian Ikatan Dinas Tugas Belajar) di BPS. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed-methods dengan desain explanatory sequential, yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan regresi logistik biner dengan data debitur periode 1983–2022. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel usia, nilai piutang, dan periode pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar. Sebaliknya, jenis kelamin, status kampus, lokasi kampus, dan periode pembayaran tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik. Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam memberikan wawasan tambahan terkait hambatan dalam optimalisasi penyelesaian piutang, strategi institusi ke depan, serta implementasi kebijakan yang memengaruhi proses pengelolaan piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi data kuantitatif dan wawasan kualitatif memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang memengaruhi gagal bayar. Temuan ini berimplikasi pada penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, termasuk penguatan sistem seleksi beasiswa, penerapan kebijakan insentif dan hukuman yang tepat, peningkatan koordinasi antar unit, penyederhanaan proses administrasi, dan penguatan regulasi untuk mendukung keberlanjutan program tugas belajar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang negara biaya pendidikan serta menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang relevan bagi sektor publik.

---

Statistics Indonesia (BPS), as a government institution, is responsible for managing state receivables, including education cost receivables arising from the breach of duty-bound scholarship agreements. This study aims to analyze the influence of demographic, financing, educational institution characteristics, and other variables on the default of education cost receivables (State Compensation Claim Due to Breach of Duty-Bound Scholarship Agreement) in BPS. The research employs a mixed-methods approach with an explanatory sequential design, integrating quantitative and qualitative analyses.

The quantitative analysis applies binary logistic regression using data from debtors between 1983 and 2022. The results indicate that age, loan amount, and education period significantly influence the risk of default. Conversely, gender, campus status, campus location, and payment periods show no statistically significant effects. The qualitative approach, conducted through in-depth interviews, provides additional insights into barriers to optimizing receivable settlements, institutional strategies, and policy implementation affecting the receivables management process.

The findings reveal that combining quantitative data and qualitative insights offers a more holistic understanding of the factors influencing default. These findings have implications for designing more adaptive policies, such as strengthening the scholarship selection system, implementing appropriate incentives and punishments, enhancing inter-unit coordination, streamlining administrative processes, and reinforcing regulations to ensure the sustainability of duty-bound scholarship programs. This study is expected to contribute to improving the effectiveness of managing education cost receivables and serve as a reference for formulating relevant policies in the public sector."

"ABSTRAKDisrupsi digital, big data, serta revolusi industri 4.0 menjadi beberapa tantangan lingkungan stratejik bagi ASN Indonesia. ASN dituntut memiliki kompetensi yang relevan dengan kemajuan zaman agar dapat memanfaatkan perubahan lingkungan menjadi suatu yang lebih berkualitas. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perubahan paradigma pengemabangan kompetensi mampu mendukung terwujudnya Smart ASN untuk pemerintahan berkelas dunia. Paper ini menggunakan studi literatur sebagai teknik pengambilan data. Hasil analisis memberikan simpulan bahwa perubahan paradigma pengembangan kompetensi berbasis human capital mampu membawa beberapa manfaat antara lain penguatan pengembangan kompetensi non-klasikal, efisiensi anggaran diklat klasikal, pemenuhan hak minimal 20 jam pelajaran pegawai, serta menyokong perbaikan posisi indonesia dalam Government Effectiveness Index"

"ABSTRAKRevitalisasi kelembagaan birokrasi dilakukan guna mengembalikan birokrasi kepada fungsi dukungannya dengan dasar pencapaian Nawacita, penegakkan hukum dan peraturan perundangan dengan memperhatikan aspek dukungan politik dan legitimasi, serta dukungan sumber-sumber daya organisasi. Revitalisasi yang dilakukan meliputi dimensi filosofi, paradigmatik, kelembagaan, ketatalaksanaan dan dimensi sumber daya manusia. Di sisi lain pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yang dimandatkan oleh UUD 1945 yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif dan auditif diselenggarakan dalam bentuk kelembagaan tinggi negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang dijalankan secara independen. Walaupun demikian, seluruh lembaga negara terkoneksi satu sama lain berdasarkan keeratan tugas dan fungsi yang saling melengkapi, maupun berdasarkan kesamaan karakteristik kelembagaan birokrasi dari masing-masing lembaga negara sebagai unit pemberii dukungan administratif dan teknis operasional."