Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Medan latihan tempur merupakan fasilitas dan infrastruktur yang menunjang TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. Oleh karena itu untuk meningkatkan pembinaan dan pelatihan TNI perlu didukung daerah latihan tempur yang memadai baik tingkat matra maupun gabungan. Berdasarkan latar belakang tersebut kami ingin mengetahui bagaimana kondisi medan latihan tempur di Indonesia wilayah timur dan konsep latihan tempur medan yang ideal untuk ketiga matra di wilayah tersebut. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan melakukan pengumpulan data di Makassar, Mataram, Kupang, Jayapura, dan Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa medan latihan tempur di Indonesia timur umumnya masih menggunakan lahan milik masyarakat dan pemda setempat sehingga sewaktu-waktu berpotensi menimbulkan konflik dan benturan kepentingan. Oleh sebab itu diperlukan legalitas medan latihan tempur yang permanen. Dalam penetapan daerah memerlukan sinergitas antar matra sehingga medan latihan yang ada sesuai dengan fungsi dan kapasitas masing-masing matra, baik untuk melakukan operasi darat, laut, maupun udara."

"Penelitian ini bertujuan mengkaji shalawat-shalawat penawar penyakit dan penolak bala serta bencana yaitu shalawat Lii Khamsatun, shalawat Ṭibbil-Quluub, shalawat Quṭbul-Aqṭaab, dan shalawat Nuuril-Anwaar. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif dan strukturalisme dengan teknik pengumpulan data kualitatif yaitu studi pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, berita online, dan lainnya. Teori yang digunakan adalah teori balaghah dengan tiga cabang disiplin ilmu yaitu teori al-Ma’aanii, teori al-Bayaan, dan teori al-Badii’. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang paling banyak menggunakan aspek balaghah adalah shalawat Quṭbul-Aqṭaab. Adapun cabang ilmu balaghah yang paling banyak digunakan adalah ilmu al-Ma’aanii dan setiap shalawat tidak terlepas dari ilmu al-Badii’ yaitu Saja’. Hal ini menunjukkan keunikan dan keindahan shalawat untuk mudah diingat, dipahami, dan dihafal oleh semua kalangan.

---

The purpose of this research is to examine shalawat (or prayers) that’s aims to ward off diseases and repel disasters. The shalawat in question is the shalawat of Lii Khamsatun, Ṭibbil-Quluub, Quṭbul-Aqṭaab, Nuuril-Anwaar. The method that was used is structuralism and descriptive with the use of qualitative data collection technique from various sources, such as books, scientific journals, online news, etc. the theory of Balaghah is used, which consist of three main branches, al-Ma’aani, al-Bayaan, and al-Badii’. The results of this study indicates that the shalawat of Quṭbul-Aqṭaab is the shalawat with highest usage of Balaghah. The most widely used branch of Balaghah is al-Ma’aani and every shalawat is inseparable from the theory of al-Badii’, Saja’. This shows the uniqueness and beauty of shalawat, making them easy to understand, recall, and memorize by people of all ages."

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."

"Latar BelakangDalam periode 1950-an sampai dengan 1960-an, istilah ekonomi yang sering digunakan untuk menjelaskan tentang pembangunan adalah, pertama kemampuan dari suatu negara untuk meningkatkan kapasitas ekonominya yang diukur dari pertumbuhan pendapatan nasional kotor (GNP) dan GNP perkapita. Kedua, adanya perubahan dari struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian kesektor industri dan jasa.Pada masa itu Sjahrir menyebutnya sebagai masa "orientasi pada GNP". Sedangkan masa setelah itu disebut dengan masa "pasca GNP", dimana persoalan tentang kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kebutuhan pokok digunakan sebagai indikator pembangunan yang penting disamping GNP atau GNP perkapita.Dimasa orientasi pada GNP, teori-teori pertumbuhan ekonomi seperti model Harrod-Domar, Rostow dan Lewis menjadi sangat popular dan digandrungi oleh para ahli pembangunan yang mana teori-teori tersebut mefokuskan perhatian pada kemampuan untuk memobilisasi tabungan agar dapat memenuhi kebutuhan investasi yang cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.Diakhir masa orientasi pada GNP, para ahli ekonomi mulai meragukan tentang manfaat pertumbuhan GNP dalam pembangunan ekonomi, sebab di Negara berkembang menujukkan gejala adanya kemiskinan absolut, ketimpangan pembagian pendapatan dan pengangguran yang cenderung semakin meningkat, walaupun pertumbuhan GNP bertambah secara stabil.Hasil penyelidikan empiris dari Kusnets tentang pola kurva U yang terbalik dari hubungan antara pertumbuhan dengan pemerataan telah membarikan wawasan baru kepada para ahli ekonomi pembangunan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi tidak tentang apa yang mungkin terjadi atau yang harus terjadi di negara-negara berkembang. Bahkan menurut Todaro masalah kemiskinan dan ketimpangan pembagian pendapatan bukan hanya merupakan hasil dari proses pertumbuhan ekonomi semata, tetapi lebih dari itu tergantung pada karakteristik dari pertumbuhan ekonomi, politik dan kelembagaan 'yang berlaku dalam membagikan hasil pertumbuhan ,pada masing-masing kelompok penduduk."

"Penelitian ini bertujuan untuk memetakan masalah-masalah yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional melalui laut, khususnya di wilayah perairan laut Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga. Penelitian ini juga berupaya menemukan strategipenanganan masalah-masalah tersebut melalui optimalisasi kegiatan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh enam instansi, yaitu TNIAL, Polair, KKP, KPLP, Bea dan Cukai, dan Bakamla. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif Data primer diperoleh melalui kegiatan diskusi dan wawancara mendalam dengan para penentu kebijakan di instansi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam instansi yang diteliti masih melaksanakan kegiatannya secara sendiri-sendiri. T ugas dan fungsi Bakamla sebagai implementasi konsep single multi tasks sampai saat ini belum optimal."

"ABSTRAKKinerja pertumbuhan ekonomi suatu negara memerlukan dukungan dariberhagai hal, salah satunya adalah sumber pendanaan yang memadai,baik yang disediakan oleh pemerintah maupun dunia swasta. Kondisiini juga berlaku di Indonesia dimana keterbatasan sumber pendanaan pemerintah dalam menunjang pertumbuhan nasional memerlukansumber pendanaan alternatif.Salah satu sumber pendanaan yang saat ini berkembang pesat diIndonesia dilihat dari kapitalisasi dana yang berhasil dihimpunadalah "Pasar Modal". Pasar Modal memiliki tiga macam pendanaanyaitu: saham, obligasi dan derivatives-derivatives yang masing-masing mempunyai variasinya sendiri.Berdasarkan data yang didapatkan penulis, IPO (Initial PublicOffering), Right dan Obligasi merupakan metode pendanaan di pasarmodal yang saat ini paling banyak diminati perusahaan publikdibandingkan dengan metode pendanaan lainnya. Karena itu penulistertarik untuk meneliti kinerja metode pendanaan ini denganpendapatan nasional berupa Produk Domestik Bruto, tingkat bunganasional dengan IHSG dan volume perdagangan di Bursa, sampaiberapa jauh sumbangannya pada pendanaan.Didalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melaluistudi lapangan sebagai "data utama" dan studi kepustakaan sebagai"data penunjang" studi lapangan menggunakan metode kwantitatifdengan melakukan penelitian data pada lembaga pasar modal,lembaga Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Jakarta, Bursa EfekSurabaya (perwakilan) bagi data kwantitatif selama 10 tahun.Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah hukuteori ekonomi, keuangan serta bacaan lain yang dapat mendukungpenelitian ini. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkanbahwa terdapat hubungan yang signifikan (Koefisien Korelasi) 85%antara PDB dengan IPO, Right, Ohligasi dengan demikian Ho tesisditerima. Hubungan bunga bank swasta dengan Indeks Harga SahamGabungan koefisien korelasinya moderat, berlawan arah, sedangkanhubungan bunga bank swasta dengan volume perdagangan korelasinyamoderat berlawan arah. Dan pada bagian tertentu karena sistem pasar modal ini terbuka bagi asing maka ada gap waktu, karena pengaruh dari investor luardan dunia. Hasil analisa empiris diskriptif pendanaan perusahaanmelalui pasar modal merupakan hal yang mendukung pertumbuhanpendanaan perusahaan dan sumber yang relatif besar bagi KinerjaPasar Modal dan Produk Domestik Bruto. Selanjutnya hasil daripenelitian yang dilakukan hahwa IPO, Right Issue dan Obligasidapat dianggap sebagai cara mobilisasi dana yang potensial mudahdan relatif cepat untuk "waktu dan kondisi" normal dipasar modal.Normal adalah kondisi ekonomi dan politik yang kondusif baik.Dengan dikeluarkan Undang-undang Pasar Modal No.8 tahun 1995,berlaku 1 Januari 1996. Pelaku-pelaku pasar modal akan terjaminberoperasi dan mendapat bimbingan yang lebih transparan tegassesuai perundang-undangan yang ada.

---

"

"This thesis focuses on national regulations on Small Arms and Light Weapons (SALW) and their consequences to the national security of Indonesia. It is a qualitative research with descriptive analysis using one variable, SALW affairs in Indonesia.

The illicit spread of SALW in Indonesia especially in the conflict areas, such as Mollucas, Poso, Aceh and Papua causes insecurity. The proliferation of illicit SALW in Indonesia has derives from two resources; first, the internal sources, the ones stolen from TNI/Polri storage, sold by active members of TNI/Polri as well as deserters, and local producer of homemade firearms. Second, the external sources, the ones smuggled from Afghanistan, Thailand, Cambodia, Vietnam, and Philippines, through black market.

As a matter of fact, state should address this issue as one of their national security agenda. Even all of element have responsibilities to creation of national security, state is the major actor in curbing the SALW illicit trafficking. In addition, SALW can not solved by individual country because it relates to transnational actors. UN has an Action Program to curbing the illicit trade of SALW, however, it will be effective if supported by national legislation. Indonesia has some laws to regulate SALW, but it is too general. The weaknesses, especially in term of operational measures, should be adjusted to the recent situation.

I-low to deal with spread of SALW should be prioritized considering geopolitical aspects because Indonesia has four choke point (Malaka, Sunda, lombok and Wetar straits), and most of illicit transaction occurs in the sea territories. As conclusion, the lack of control on SALW proliferation has been exacerbating internal conflicts in Indonesia and decreasing the national security. To solve the problems, the government should work with all stakeholders (include non governmental organization) and create better domestic regulations."

"Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara, Resimen Mahasiswa (Menwa) kembali ditetapkan sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode preskriptif dari permasalahan penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan pembinaan yang saat ini dihadapi oleh Resimen Mahasiswa Universitas Inodnesia, dengan menggunakan data primer dan data sekunder dari beberapa sumber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dalam menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan pembinaan Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia baik sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun sebagai komponen pendukung pertahanan negara di tengah dalam reformasi sektor keamanan nasional sehingga dapat ikut mewujudkan daya tangkal terhadap segala wujud ancaman.

---

The assignment of Law No. 23/2019 on National Resources Management for National Defense, Student Regiment reassigned as the supporting component in national defense. This research applies is a qualitative research with prescriptive method, to suggest and recommend solutions on recent problems, with primary and secondary data from several sources. This reseach could be determinated by the stakeholders to prepare and assign the guidance regulation for Student Regiment of University of Indonesia, both as student activity unit and as the supporting component in national defense. in the middle of security sector reform both as Student Activity Unit and also as Defense Support Component, and it’s contribution in detterent development against all forms of threat."

"Kawasan Pelabuhan Bitung memiliki sejumlah potensi yang dapat berdampak pada struktur keamanan nasional dan pertahanan negara karena memiliki konsep gesotrategi bagi Kawasan Indo – Pasifik. Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai international hub port, tertuang dalam Kepmenhub Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik analisis data menggunakan interactive of model analysis. Penelitian ini menganalisis konsep Geostrategi Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai bagian dari strategi keamanan nasional guna penguatan pertahanan negara berdasarkan sisi keamanan maritim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum analisis geostrategi kawasan Pelabuhan Bitung dalam kajian keamanan maritim untuk keamanan nasional dan pertahanan negara, menunjukan beberapa hal: 1) kondisi strategis kawasan Pelabuhan Bitung perlu didukung dengan kebijakan strategis dan terintegrasi antara pemerintah Pusat dengan Provinsi Sulawesi Uatara dan pemerintah Kota Bitung; 2) pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memerlukan akselerasi pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan dan dukungan penuh dari sisi anggaran, untuk memperkuat basis kewilayahan dalam konsep geostrategi; dan 3) perlu ada upaya pendekatan terhadap masyarakat dalam mendukung terwujudnya wilayah strategis Kota Bitung, Sulawesi Utara. Terpenuhinya persyaratan tersebut, menjadikan kawasan Pelabuhan Bitung mampu mendukung geostrategi melalui kajian keamanan maritim yang strategis dan implikasi ekonomi, karena berada di Kawasan Indo – Pasifik sebagai pusat pertahanan politik dan ekonomi sehingga mampu memperkuat keamanan nasional dan Pertahanan negara."

"Dengan adanya permintaan Singapura akan pasir Indonesia memicu maraknya penambangan pasir di wilayah kepri untuk dijual baik legal maupun ilegal ke negara Singapura. Secara ekonomi maupun secara keamanan negara Indonesia dirugikan akibat penjualan pasir tersebut ke Singapura.Penelitian ini bertujuan : (I) Mendiskripsikan dan menjelaskan terjadinya penambangan pasir taut dan darat di Kepulauan Riau ; (2) Mengukur berapa banyak pasir yang dijual secara illegal ke Singapura ; (3) Mengestimasi dampak penambangan pasir laut dan darat di pantai terhadap Ketahanan Wilayah Provinsi Riau.Metode yang digunakan adalah observasi langsung ke tempat melalui wawancara kepada masyarakat di lokasi dengan metode triangulasi serta menganalisis dokumen - dokumen yang ada pada instansi - instansi terkait.Hasil penelitian menunjukkan : (1) Penjualan pasir galian ke Singapura dimotivasi oleh kebutuhan Singapura untuk pembangunan dan reklamasi perluasan pantai. Masyarakat di Kepulauan Riau dimotivasi oleh menghilangkan pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Daerah Riau dimotivasi oleh. adanya peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Pengusaha mendapatkan keuntungan usaha ; (2) Terdapat sekitar 120.000 ton pasir darat per bulan yang diekspor ke Singapura dengan harga jual Sin $ 6.5 - Sin S 15 per ton ( 1 m3 = 1,2 ton) ; (3) Dampak terhadap keutuhan wilayah Kepulauan Riau ialah kerusakan lingkungan, tergangunya pelayaran Taut, dalam hal lain Pendapatan Asli Daerah ( PAD) meningkat

---

A lot of sea and land sand mining in Riau Islands has triggered legal and illegal sand selling to Singapore. Indonesia has some losses not only in terms of economics aspect but also in its national security, because of the sand selling to Singapore.The objective of the research are : (1) Describing and explaining the sea and land sand mining in Riau Islands ; (2) Measuring how much sand has been sold illegally to Singapore : (3) Estimating the effect of sea and land mining on shores in term of Riau Province Territory Defense.The method to be used is a direct observation to the location by interviewing people in the location using method of triangulation and analyzing documents at related institutions.The research result shows that: (1) the sand selling to Singapore is motivated by the Singapore's need of development and reclamation of shore extension. People in Riau Islands are motivated to eradicate unemployment and poverty. Riau government is motivated by the opportunity to increase its GDP (Gross Domestic Products). The businessmen get their company profit ; (2) There is about 120.000 ton land sand per month which is exported to Singapore worth Sin $ 6.5 - Sin $ 15 per ton (1 m3 = 1.2 ton ) ; (3) The effect on the existence of Riau Islands is The environmental damage and the disturbance on sea traffic. On the other hand, GDP is increasing."