Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan bilateral Indonesia – Belanda memiliki hubungan yang berlangsung sangat lama. Sejarah telah mencatat kolonialisme Belanda di tanah air Indonesia selama tiga abad lamanya. Hubungan yang masih terjalin pasca dekolonialisasi atau proklamasi kemerdekaan RI hingga kini menandakan bahwa hubungan Indonesia – Belanda memiliki kedekatan yang khusus yang telah melalui sejarah. Tulisan ini berisikan hasil wawancara khusus bersama Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Nicholas van Dam yang fasih berbahasa Indonesia tentang keadaan perkembangan hubungan bilateral Indonesia – Belanda dan kesinambungan hubungan tersebut …. "

"ABSTRAKBanten yang terletak di bagian paling barat dari Pulau Jawa, terkenal karena kefanatikannya dalam agama dan sikapnya yang suka memberontak. Dalam abad ke-19 tradiei revoluaionernya menemukan ungkapannya dalam serangkaian pemberontakan yang berpuncak pada pemberontakan petani Banten tahun 1888. Tahun 1928, Banten kembali menjadi ajang pemberontakan komunis yang meresahkan pemerintah kolonial. Pemberontakan itu gagal, namun akibatnya keberanian mereka yang tak kunjung padam terhadap orang-orang Belanda dan pangreh praja. Banten oleh Belanda dibiarkan bodoh dan terbelakang. Pada Jaman Jepangbeberapa ulama Banten diangkat dalam Jabatan-Jabatan resmi. Pengangkatan ini nampaknya dimaksudkan untuk menenteramkan perasaan mereka.Setelah Indonesia merdeka, di daerah ini kembali terjadi pergolakan soaial. Setelah Balanda melanoarkan agresi militernya pertama, daerah ini tidak diserang dandiduduki, dan baru diduduki tahun 1948 dengan agresi militernya kedua. Nampaknya, untuk melemahkan Banten, Belanda memblokade daerah Banten eecara ketat. Bagaimana Banten dapat memenuhi kebutuhan sendiri? Bagaimana sikap dan uaaha pemerintah daerah Banten dalammengatasi keadaan itu? Dari hasil penelitian dapat diuampaikan hal-hal sebagai berikut.Blokade yang dilakukan Belanda merupakan blokade total, dengan makaud untuk melemahkan Banten yang terkenal keras itu. Banten ditutup sama sekali dari arua orang danbarang. Orang yang keluar dan masuk daerah Banten diperiksa aecara ketat oleh Balanda.Akibat blokade itu, Banten harue memenuhi kebutuhan sendiri. Beberapa barang yang dibutuhkan, dipenuhi dengan berbagai cara, seperti dengan cara membuat sendiri barangitu, mencarinya barang kebutuhan itu di daerah Jakarta lewat seseorang, membeli barang-barang selundupan, dan lain sebagainya.Untuk menghindari menipisnya barang produksi aendiri, pemerintah daerah Banten membuat aturan terhadap hasil produkai itu seperti hasil bumi dan ternak yang akan dibawa ke luar daerahnya. Dalam kaitan' dengan jual-beli barang dan_ untuk pengawasan, dibentuk polisi ekonomi. Untuk memperkuat perekonomian daerah Banten, oleh kalanganpedagang dan Jawatan terkait dibentuk Majelis Perniagaan Daerah Banten. Untuk mengatasi kesulitan alat pembayaran, pemerintah daerah mencetak uang kertas sendiri yaitu URIDAB atas ijin pemerintah pusat. Oleh karena begitu sederhananya ujud mata uang itu, akibatnya muncul uang palsu yang cukup meresahkan masyarakat- Selain itu bertambahnya mata uang itu, maka inflasi pun tidak dapat dihindari. Untuk mengatasi kesulitan komunikasi ke luardaerah terutama ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jawa Barat maupun di dalam daerah itu sendiri, dibuatlah pemancar radio di Serang.Banten dapat mengatasi keadaan yang sulit itu dengan tekad dan perjuangan keras. Blokade itu ternyata tidak dapat melemahkan semangat rakyat Banten. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa akibat blokade itu kemadian di bidang sosial ekonomi daerah ini ketinggalan dibandingan dengan daerah lainnya. Namun ketinggalan itu kemudian dikejar setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949."

"Disertasi ini membahas dinamika pariwisata di Hindia Belanda tahun 1891-1942. Dari perubahan penggunaan konsep vreemdelingenverkeer lalu lintas orang asing menjadi toeristenverkeer lalu lintas wisatawan di Hindia yang kemudian bermakna toerisme/ tourisme pariwisata dapat dilihat dinamika kegiatan pariwisata di wilayah tersebut, mulai dari kemunculan hingga keruntuhan.Tujuan utama penelitian ini adalah mengungkapkan dinamika kegiatan pariwisata di Hindia-Belanda, dari proses pembentukan embrio kegiatan pariwisata hingga situasi pada masa pendudukan Jepang. Pariwisata di sini adalah kegiatan yang merupakan konstruksi budaya dari barat yang dipraktikkan di Hindia, terutama kegiatan pariwisata yang diatur dan bersifat massal.Sebagai alat bantu analisis digunakan pendekatan siklus Arnold Toynbee yang diawali dengan kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Pendekatan ini dipadukan dengan konsep Tourism Area Life Cycle TALC dari Richard W.Butler, terutama digunakan untuk menganalisis perkembangan objek wisata di Hindia-Belanda. Ada tujuh tahap yang diajukan Butler. Tahap pertama berupa exploration penjelajahan, lalu involvement keterlibatan . Tahap berikut adalah development pembangunan, setelah itu consolidation konsolidasi. Berikutnya adalah stagnation stagnasi. Pasca stagnasi ada dua bagian yaitu decline penurunan dan rejuvenation peremajaan. Pendekatan lain adalah konsep asosiasi sukarela voluntary association dibantu dengan agency untuk menganalisis proses pembentukan berbagai organisasi/klub yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa embrio kegiatan pariwisata di Hindia muncul pada akhir abad ke-19. Kemunculan itu ditandai dengan kegiatan-kegiatan organisasi sukarela di beberapa kota besar di Hindia yang mengacu pada organisasi di negeri induk dan gagasan beberapa individu yang berprofesi sebagai pendeta, jurnalis, praktisi perhotelan, pegawai pemerintah. Kegiatan pariwisata di Hindia yang diatur ditandai dengan pembentukan Vereniging Toeristenverkeer perhimpunan pariwisata di Batavia pada 13 April 1908. Organisasi ini mengacu pada Kihinkai Welcome Society , perhimpunan pariwisata yang dibentuk pada 1893 di Jepang. Alasan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan pariwisata adalah alasan ekonomi.Periode 1891-1908 merupakan periode kelahiran kegiatan pariwisata di Hindia yang diatur. Dilihat dari perkembangan objek wisata, periode ini merupakan tahap penjelajahan. Objek wisata yang dikunjungi berada di wilayah Jawa, beberapa wilayah di Sumatra. Periode 1908-1941 adalah periode pertumbuhan. Berbagai strategi promosi dirancang dan dilakukan. Pada periode ini jika dilihat dari perkembangan objek wisata masuk pada tahap keterlibatan dan sekaligus pembangunan. Objek wisata pada periode ini selain Jawa, Sumatra, Kepulauan Sunda Kecil Bali, Lombok , adalah Kepulauan Maluku, beberapa wilayah di Sulawesi. Namun, pada 1942 kegiatan pariwisata di Hindia mengalami keruntuhan karena masuknya pemerintah pendudukan Jepang. Oleh karena itu tahap berikut konsolidasi dan stagnasi tidak dialami oleh Hindia-Belanda.

---

This dissertation discusses the dynamics of tourism in the Dutch East Indies in 1891 1942. From the change in the use of the concept of vreemdelingenverkeer foreigners rsquo traffic into toeristenverkeer tourist traffic in the Indies which then means toerisme tourisme tourism can be seen the dynamics of tourism activities in the region, from the emergence to the collapse.The main purpose of this study is to uncover the dynamics of tourism activities in the Dutch East Indies, from the process of formation embryo tourism activities to the situation during the Japanese occupation. Here, tourism is an activity that is a western cultural construction practiced in the Indies, especially organized and mass tourism activities.As an analytical tool, used Arnold Toynbee rsquo s cyclical approach that begins with birth, growth, and collapse. This approach is combined with the concept of Tourism Area Life Cycle TALC from Richard W. Butler, primarily used to analyze the development of tourist attractions in the Dutch East Indies. There are seven stages proposed by Butler. The first stage is exploration, then involvement. The next stage is development, then consolidation. After consolidation stage is stagnation. In the post stagnation stage there are two scenarios namely decline and rejuvenation. Another approach is the voluntary association and agency concept to analyze the process of establishing various organizations clubs relating to tourism activities.The results show that the embryo of tourism activities in the Indies emerged at the end of the 19th century. The emergence was characterized by voluntary organizational activities in several major cities of the Indies that referred to the organization of the motherland the Netherlands and the ideas of some individuals who worked as priest, journalist, hospitality practitioner, government officials. The organized tourism activities in the Indies are characterized by the establishment of the Vereniging Toeristenverkeer tourism association in Batavia on 13 April 1908. This organization refers to Kihinkai Welcome Society, a tourism association established in 1893 in Japan. The reasons for Dutch East Indies rsquo government involvement in tourism activities were largely economic.The period 1891 1908 was the period of birth of the organized tourism activities in the Indies. From the development of tourist attraction, this period is in the stage of exploration. Tourist attractions who visited are located in Java, some areas of Sumatra. The period 1908 1941 is the growth period of tourism activities. Various promotional strategies are designed and performed. In this period, viewed from the development of tourist attractions get into the stage of involvement and simultaneously development. Tourist attractions in this period addition to Java, Sumatra, the Lesser Sunda Islands Bali, Lombok, are the Maluku Islands, some areas of Sulawesi. However, in 1942 tourism activities in the Indies collapsed due to the entry of the Japanese occupation government. Therefore the stages consolidation and stagnation were not experienced by the Dutch East Indies."

"ABSTRAKDalam penelitian ini diungkapkan berbagai aspek berkenaan dengan situasi dan kondisi Jakarta (Batavia) masa Hindia Belanda, baik sebagai wilayah administratif maupun sebagai kota pusat pemerintahan kolonial selama kurun waktu sekitar satu seperempat abad. Selama itu telah terjadi perubahan dan perkembangan, baik dibidangpolitik, pemerintahan, penataan wilayah, ekonomi dan sosial budaya. Namun karena luas Serta kompleksnya permasalahan, maka penelitian ini memfokuskan diri pada perkembangan wilayah dan penduduk Jakarta ( Batavia ) dalam sistim pemenintahan kolonial, sebab perubahan sistim pemerintahan dan berkembangnya fungsi Serta kedudukan Jakarta ( Batavia ) dalam sitim pemerintahan kolouial menjadi Salah satualasan dalam penataan wilayah administratif dan berkembangnya jumlah penduduk. Sejauh mana perubahan-porubahan yang dimaksud telah berlangsung Serta keterkaitannya satu sama lain menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian tujuan panelitian ini membermkan informasi berkenaan dengan perkembangan wilayah dan penduduk Jakarta ( Batavia ) pada kurun waktu tertentu sebagai sumbangan data dalam penu1isan sejarah Jakarta pada umumnya.Untuk menjawab permasalahan penelitian, selain penelitian kearsipan sebagai data utama, dilakukan telaah pustaka terutama terhadap buku-buku atau artikel-artikel yang memiliki relevandi dengan obyek yang dikaji. Dari penelitian ini diperoleh gwnbaran bahwa perkembangan wilayah dan penduduk Jakarta ( Batavia ) selama pemerintahan Hindia Belanda, selain dipengaruhi oleh sistim, pemerintahan yang ada, juga karena diintrodusirnya birokrasi mouern ( kolonial )diberlakukannya Sistim Tanam Paksa dan politik Etis."

"Penelitian ini membahas pandangan dari surat kabar Hindia Belanda mengenai penerapan Wilde Scholen Ordonantie (1932). Penerapan Wilde Scholen Ordonantie (1932) di Hindia Belanda merupakan peristiwa penting untuk dunia pendidikan di Hindia Belanda.Data yang digunakan adalah artikel-artikel surat kabar di Hindia Belanda yaitu Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, De Indische Courant, De Locomotief, Soerabaijasch handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblaad, Het Nieuws van de dag voor Nederlands Indië yang terbit pada bulan Oktober-Desember 1932. Penelitian ini menggunakan metode sejarah terdiri dari menentukan topik, pengumpulan data (heuristik), verifikasi data, interpretasi, dan historiografi. Model framing Entman (1993) digunakan untuk menginterpretasi data penelitian. Dalam artikel-artikel surat kabar yang dianalisis ditemukan topik penolakan terhadap Wilde Scholen Ordonantie, lijdelijk verzet, dukungan pergerakan nasional untuk menentang ordonansi , dan perlawanan terhadap ordonansi. Dalam topik-topik tersebut ditemukan empat model Entman  dalam mendefinisikan berita mengenai Wilde Scholen Ordonantie yaitu define problem, diagnoses cause, make moral judgement, dan treatment recommendation. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa surat kabar di Hindia Belanda banyak berpihak kepada masyarakat pribumi dan menentang pemberlakuan Wilde Scholen Ordonantie.

---

The implementation of the Wilde Scholen Ordonantie (1932) in the Dutch East Indies was an important event for the world of education in the Dutch East Indies. This study discusses the views of Dutch East Indies newspapers regarding the implementation of the Wilde Scholen Ordonantie (1932). The data used were newspaper articles in the Dutch East Indies, namely Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, De Indische Courant, De Locomotief, Soerabaijasch handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblaad, Het Nieuws van de dag voor Nederlands Indië which were published in October-December 1932. This study uses the historical method which consists of determining the topic, data collection (heuristics), data verification, interpretation, and historiography. Entman's (1993) framing model was used to interpret the research data. In the analyzed newspaper articles found topics of rejection of the Wilde Scholen Ordonantie, lijdelijk verzet, support for the national movement to oppose the ordinance, and resistance to the ordinance. In these topics, four Entman models were found in defining news about the Wilde Scholen Ordonantie, namely define problem, diagnose cause, make moral judgment, and treatment recommendation. The results of the study concluded that many newspapers in the Dutch East Indies sided with the indigenous people and opposed the implementation of the Wilde Scholen Ordonantie."

"Misi Militer Belanda yang dikirimkan ke Indonesia pada tahun 1951, merupakan salah satu hasil dari kepu_tusan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 di Den Haag. Keberadaannya di Indonesia bertujuan untuk menjadi instruktur pada pusat-pusat pendidikan TNI yang akan mendidik ulang para perwiranya dan menambah serta menyegarkan pengetahuan mereka di bidang kemiliteran setelah selesai bergerilya. Diharapkan perwira-perwira TNI yang telah mendapatkan pengetahuan tersebut dalam waktu yang relatif singkat dapat menjadi instruktur pengganti personil Misi Militer Belanda (MMB) yang hanya mempunyai masa kerja selama 3 tahun. Personil dari MMB ini ditempatkan di pusat-pusat pendidikan ketiga Angkatan. Sesuai dengan keputusan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak (pemerintah Indonesia-Belanda), maka yang akan diajar_kan oleh personil MMB hanya dari segi materi saja. Personil MMB tidak diikutsertakan dalam menangani pendidikan TNI di lapangan..."