Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan konstelasi geopolitik global setelah usainya perang dingin masih belum menunjukkan terjadinya suatu tatanan internasional yang lebih memberikan kestabilan, keseimbangan, dan jaminan keamanan bagi negara-negara dan warga masyarakat serta komunitas antar-bangsa di dunia. Kendati dunia tidak lagi mengenal ancaman ideologis yang bersifat universal dan ditopang oleh kekuatan adikuasa dan blok persekutuan negara-negara, setelah tumbangnya Uni Soviet dan ideologi totaliter komunisme, namun tidak berarti pada dewasa ini geopolitik global telah bebas dari ancaman yang bersifat destruktif. Pada kenyataannya, semenjak terjadinya serangan teroris di New York dan Pentagon, disusul dengan upaya 'perang global melawan terorisme' yang dilancarkan oleh Amerika Serikat, kita justru menyaksikan semakin rawan dan rentannya keamanan internasional, khususnya yang dialami oleh negara-negara yang berada dalam lingkaran sasaran perang tersebut.... "

"Isu politik dan keamanan internasional yang terjadi pada 4 negara Kawasan Eropa Tenggara (Turki, Yunani, Siprus, dan Malta) telah menjadi perhatian sejak dulu bahkan beberapa tahun terakhir. Kemunculan isu keamanan dan politik internasional di Kawasan mendorong adanya kebijakan maupun strategi keamanan yang diterapkan masing-masing negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan geospasial dan kajian literatur yang kemudian dianalisis dengan menggunakan Teori Kompleks Keamanan Regional dari Barry Buzan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 negara Kawasan Eropa Tenggara menghadapi beberapa isu keamanan dan politik internasional yang kompleks dan rumit, seperti cybercrime, Imigran, terorisme bahkan sengketa wilayah. Dari isu keamanan yang terjadi, isu sengketa territorial merupakan isu yang paling utama di Kawasan bahkan isu tersebut mendorong penerapan kebijakan keamanan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer. Lebih lanjut, diketahui bahwa isu keamanan dan politik internasional yang terjadi di Kawasan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti Faktor Ekonomi, Faktor Politik dan Keamanan, Faktor Sejarah, Faktor Geografis serta Faktor Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya.

---

Political and international security issues that occurred in 4 countries in the Southeast European Region (Turkey, Greece, Cyprus and Malta) have been a concern for a long time, even in the last few years. The emergence of international security issues in the region encourage security policies and strategies implemented by each country. In this study, researchers used qualitative research methods with a geospatial approach and a literature review which was analyzed using the Complex Theory of Regional Security from Barry Buzan. The results of the study show that 4 countries in the Southeastern European Region face several complex and complicated international security and political issues, such as cybercrime, immigrants, terrorism and even territorial disputes. From the security issues that occur, the issue of territorial disputes is the most important issue in the Region and even this issue encourages the application of security policies related to the use of military force. Furthermore, it is known that international security and political issues that occur in the Region are motivated by several factors, such as Economic Factors, Political and Security Factors, Historical Factors, Geographical Factors and Socio-Economic and Socio-Cultural Factors."

"ABSTRAKTerbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara pada dasarnya dilatarbelakangi oleh masalah keamanan dan stabilitas di kawasan ini, terutama untuk menghindari bahaya komunis. Pada saat itu isu keamanan ini dianggap sebagai hal yang sensitif, namun dalam perkembangannya, isu keamanan tidak bisa dihindarkan sebagai suatu agenda dalam kerjasama ini. Tesis ini membahas berbagai tantangan ASEAN dan dampak masalah keamanan di masa mendatang. Akibat perkembangan di berbagai bidang dan dinamika perubahan hubungan internasional di kawasan ini, maka masalah keamanan juga semakin komp]eks. Dalam melihat tantangan keamanan ASEAN ini didasarkan pada konsep keamanan komprehensif, dimana masalah keamanan sekarang ini tidak hanya mencakup masalah militer, namun juga masalah non-militer yang semakin mengemuka sebagai penyebab masalah keamanan tersebut. Oleh karena itu penulis membagi tantangan yang dihadapi oleh ASEAN dalam masalah keamananannya yaitu tantangan keamanan konvensional dan non-konvensional. Tantangan konvensional merupakan tantangan yang umumnya sudah ada, bahkan sudah ada sebelum ASEAN berdiri namun masalah ini belum terselesaikan dengan tuntas masih ada sampai sekarang, seperti masalah teritorial, separatisme, nasionalisme/kedaulatan. Sedangkan tantangan keamanan non-konvensional merupakan tantangan yang tidak biasa timbul, bahkan masih dianggap baru yang sulit diidentifikasi. Umumnya akibat perkembangan dan perubahan yang terjadi seperti masalah migrasi, lingkungan hidup, narkotika dan obat terlarang, krisis ekonomi, sumber-sumber kekayaan laut, HAM dan demokratisasi. Untuk itu penulis pertama sekali mencoba melihat apa saja yang menjadi tantangan keamanan ASEAN di masa mendatang. Dari hal ini maka penulis kemudian mencoba melihat bagaimana dampak tantangan tersebut bagi ASEAN. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku, artikel, media internet, surat kabar sebagai sumber data primer yang mendukung pembahasan. Dalam memandang tantangan keamanan ini didasarkan pada konsep pemikiran keamanan komprehensif yang dikemukakan oleh David Dewitt dan Muthiah Alagappa dan menggunakan teori keamanan regional yang dikemukakan oleh Donal K. Emmerson, Lasswell, Kaplan serta teori deterrence oleh Henry Kissinger dan balance of power. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh ASEAN yang tentu saja menimbulkan dampak ini, akan turut menentukan strategi dan kebijakan keamanan ASEAN serta masa depan organisasi ini di masa mendatang. "

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan secara teoritis dan empiris fenomena perubahan Strategi Keamanan NATO setelah terjadinya disintegrasi Uni Soviet dan perubahan sistemik di Eropa Timur.Terdapat tiga variabel yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini, yaitu: Disintegrasi Uni Soviet dan Perubahan Sistemik di Eropa Timur sebagai variabel pengaruh dan Strategi Keamanan NATO sebagai variabel terpengaruh.Pengertian disintegrasi adalah proses perpecahan suatu negara menjadi berbagai negara yang lepas dari pemerintahan pusat. Disintegrasi Uni Soviet diawali dengan melemahnya kekuasaan pusat sebagai akibat dari kebijaksanaan Mikhail Gorbachev yang menghembuskan angin keterbukaan dan kebebasan di nagara itu. Kudeta yang terjadi pada bulan Agustus 1991 oleh kelompok radikal konservatif telah mernpercepat proses disintegrasi.Eropa Timur mencakup semua negara yang berada di sebelah timur Jerman sampai ke pegunungan Ural di Rusia dimana sebagian besar merupakan anggota Pakta Warsawa. Eropa Timur merupakan suatu wilayah dimana telah terjadi perubahan mendasar dan secara menyeluruh pada sistem politik dan pemerintahannya.NATO adalah organisasi atau aliansi militer yang berdiri pada tahun 1949 sebagai sarana untuk menjamin keamanan dan stabilitas kawasan melalui tindakan bersama sesuai dengan Piagam Perjanjian Atlantik Utara. Aliansi militer ini ditujukan untuk menangkal ancaman militer Uni Soviet dengan memadukan kekuatan konvensional dan nuklir guna melindungi negara-negara Eropa Barat.Penelitian dilakukan melalui metode deskriptif - analisis yang bertujuan untuk mencari keterhubungan antara dua variabel independen dan variabel dependen. Untuk menunjang kebutuhan pengkajian tersebut di atas, dipergunakan teknik pengumpulan data dengan carra riset kepustakaan. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa disintegrasi Uni Soviet dan perubahan sistemik di Eropa Timur mempengaruhi perubahan strategi keamanan NATO."

"ABSTRAKKajian ini berusaha mengemukakan kebijakan yang dilakukan ASEAN dan kepentingan negara-negara besar di bawah Asia Pasifik dalam upaya membangun masalah-masalah keamanan di kawasan tersebut. Kajian ini untuk menjelaskan bagaimana ARF pada saat ini sebagai realisasi yang paling dekat dalam konsep keamanan kooperatif. Dengan menjelaskan konsep itu sendiri dan usulan Australia tentang keamanan kooperatif dengan menjelaskan bagaimana ARF dibangun berdasarkan pengalaman ASEAN sebagaimana ASEAN mengadopsi usulan Australia tentang keamanan kooperatif begitu juga upaya-upaya yang telah di lakukan ARF. Kajian ini melihat bahwa situasi keamanan pasca perang dingin di negara-negara besar, yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian dan hal ini membuktikan bahwa kawasan Asia Pasifik masih kurang mempunyai kerangka multilateral, adanya perlombaan senjata serta isu-isu teritorial dan kedaulatan. ASEAN menyadari perlu mempraktekkan sejumlah elemen dari keamanan kooperatif dalam hubungan antar negara. Australia dengan didukung oleh negara-negara besar telah sepakat untuk menjadikan PMC dalam mempromosikan usulan-usulan mereka. Oleh karena itu ARF memberikan bobot politis untuk merealisasikan pemikiran keamanan kooperatif.Kajian ini menyimpulkan bahwa ARF merupakan realisasi dari konsep keamanan kooperatif. Keamanan kooperatif menjadi konsep yang paling baik bagi isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik dan ARF sebagai wahana terbaik untuk membahas isu-isu tersebut. Kajian ini juga merekomendasikan bahwa ARF harus mengembangkan peranannya melalui dialog-dialog yang tidak resmi serta pertukaran informasi untuk mencapai ketahanan dan keamanan di kawasan. Hal yang terpenting adalah apabila ARF mampu mencapai hasil yang nyata."

"ABSTRAKPemerintah Cina telah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi karbon di mana sebelumnya Cina menolak untuk membatasi tingkat konsumsi energinya untuk kebutuhan industrialisasi dan pengembangan ekonomi. Proses industrialisasi di Cina pada akhirnya telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang mengancam populasi penduduk. Oleh sebab itu, Pemerintah Cina menetapkan langkah-langkah strategi untuk menjaga keamanan energinya dengan menyelaraskan pada kebijakan perubahan iklim dan ekonominya. Hal ini dilakukan untuk mencapai penurunan emisi karbon yang dilakukan melalui konservasi energi dan pengembangan ekonomi hijau yaitu dengan mengembangkan energi terbarukan seperti energi nuklir, hydropower, tenaga angin, tenaga surya dan sumber-sumber energi alternatif lain yang belum ditemukan. Tindakan yang diambil Pemerintah Cina tersebut dilakukan berdasarkan pada norma internasional yaitu rezim climate change yang kemudian membentuk identitas Cina sebagai negara yang bertanggung jawab dalam upaya menurunkan emisi karbon global. Melalui norma internasional tersebut Cina melakukan interaksi dalam struktur lingkungan global untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan terkait isu perubahan iklim sehingga mendorong Cina untuk berkomitmen menurunkan emisi karbon global melalui strategic instrumental dan resources instrumental."

"Kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang menjadi perhatian dunia saat ini, karena kekuatan di bidang politik, ekonomi dan militer dari negara-negara yang ada didalam kawasan tersebut. Permasalahan keamanan yang terjadi di kawasan tersebut menjadi perhatian dunia dan Indonesia merasa perlu berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan. Oleh karena itu, melalui mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Indonesia mengajukan sebuah gagasan pembentukan Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation untuk menjaga keamanan kawasan. Artikel ini bermaksud mengetahui makna dan tujuan gagasan pembentukan traktat ini, serta prospek dan masalah dalam mewujudkannya. Di akhir penelitian ditemukan simpulan bahwa gagasan dan tujuan dari pembentukan Indo-Pacific Treaty ini adalah menciptakan mekanisme untuk mempromosikan cara damai dan saling percaya dengan tidak menggunakan cara pengerahan kekuatan militer dan tidak merugikan pihak-pihak lain di dalam kawasan. Walaupun untuk saat ini prospek mewujudkan gagasan ini masih kecil dikarenakan adanya sejumlah masalah yang menghadang, namun gagasan ini tetap dapat diwujudkan di masa depan dengan menggunakan strategi yang mendapat dukungan dari negara-negara lain di kawasan."

"Tesis mi membahas sikap Prancis mengenai kedaulatannya ketika dihadapkan pada peraturan Urn Eropa Pemenntahan Sarkozy beranggapan bahwa kebijakannya dalam mengusir Etms Roma merupakan haknya sebagai negara berdaulat Namun ketika Prancis memutuskan untuk bergabung ke dalam Urn Eropa maka negara tersebut hams mengikuti berbagai peraturan yang ditetapkan termasuk larangan untuk mengusir suatu etnis secara masif.

---

This thesis tries to understand the meaning of sovereignty for Sarkozy's administration when it has to face the rules from European Union Sarkozy's administration assumes that the Roma expulsion policy was France right as a sovereign state But when France decided to join European Union they must follow several laws including the prohibition to expel people collectively."