Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The research is conducted in Kasepuhan Ciptagelar Simaresmi VillageSukabumi West Java. It is aimed at discovering various kinds of crops and food resaources that the people in the village consume. The data collected is theecological ones taken from the biological environments of leuweung titipan, leuweung tutupan, leuweung sempalan and talun, The data is also collected by interviewing the locals and other relevant informants to this research with semi structured and open ended questions and observing the field directly. Based on the data, it reveals that talun has the most various kinds o f crops. It is indicated by the percentage of 63.64%. On the contrary, leuweung titipan has the least various kinds of crops. It is indicated by the percentage of 31.82%. The result of the interview describes that the use of wild plants for crops reaches 7.14%, 3.96%for salad, 6.79% for additional food, 4.81% for vegetables, 3.39% for fruits, 4.20% for medicines, 5.43% for spices. The percentage of bred animals for food security is 24.00% and that of wild animals is 6.00%. All those percentages shows that the locals of Kasepuhan Ciptagelar has used 65.71% o f food potention known by them"

"ABSTRAKPenggunaan bioteknologi untuk menghasilkan produk rekayasa genetik dalam bidang pangan, dikarenakan kekhawatiran atas ketidakmampuan petani tradisional menghasilkan pangan yang cukup diakibatkan faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, kegiatan alih fungsi lahan dan lainnya. Penemuan tersebut diharapkan dapat membatu produsen pangan khususnya petani melalui bibit GMO, untuk dapat meningkatkan produktifitas dan menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi mereka. Akan tetapi dalam beberapa kasus penggunaan GMO banyak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, kesehatan manusia yang kemudian akan merugikan petani. Dengan keadaan seperti ini, prinsip kedaulatan pangan sebagai prinsip sistem pangan yang diadopsi di Indonesia, harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu terpenuhi hak dasarnya atas pangan dan juga memberikan perlindungan bagi petani-petani untuk memproduksi pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif perlindungan hukum terhadap proses produksi hingga distribusi terkait penggunaan GMO yang ditinjau dari prinsip kedaulatan pangan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukan bahwa penggunaan GMO belum mewujudkan kedaulatan pangan baik bagi konsumen maupun produsen. Untuk itu, Pemerintah sebelum memberikan izin edar produk GMO, harus bertindak lebih hati-hati dalam membuat kebijakan atas ketidakpastian atas dampak dari penggunaan GMO.

---

ABSTRACTThe use of bio technology produces genetically modified foods, started with human needs to fulfill their basic rights of food, due to concern the inadequacy of traditional farmers produces enough food caused by some factors such as population growth, climate change, land use change and others. This finding is expected to help food producers especially traditional farmers with GMO seeds to help increase their productivity and improve their profits. However in certain cases, the use of GMO seeds caused many adverse effects to environment and human s health which then harming these farmers. With this situation, the principle of food sovereignty as the principle of food system that is adopted by Indonesia, should be applied to ensure that every individuals has their basic rights of food fulfilled and also to protect farmers to produce foods in accordance with potential local resources. This thesis tries to study normatively law protection of food production process in relation to distribution to the use of GMO seeds from the perspective of food sovereignty principle. The result of this research show us that the use of GMO has yet to realize proper food sovereignty to both of consumers and producers. Thus, before authorizing GMO products, the government should act more carefully in making policy on the uncertainty of the impact of the use of GMO."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membuat produk kembang gula berbahan aktif madu. Kembang gula permen yang akan digunakan berbentuk hard candy yang mempunyai tekstur keras dan berkilau. Penelitian dimulai dengan mencari komposisi optimal madu yang terkandung didalam permen, kadar madu optimal di dalam permen sebesar 29 . Data uji hedonik permen madu diperoleh dari hasil penilaian panelis dalam panel konsumen uji hedonik yang meliputi penilaian warna, aroma, rasa dan tekstur terhadap empat jenis permen madu yaitu permen madu dari tiongkok, permen madu klanceng, permen madu randu dan permen madu hutan. Analisa data untuk kandungan zat gizi permen madu menggunakan analisa deskriptif dan untuk uji hedonik menggunakan uji ANOVA. Hasil penilaian hedonik secara keseluruhan terhadap permen madu secara statistik ada perbedaan yang signifikan. Kandungan energi permen madu berkisar antara 397.28 ndash; 398.68 kkal/100 g. Kandungan zat gizi lain dari permen madu yang telah diketahui adalah protein 0.18 ndash; 0.36 , karbohidrat 99 ndash; 99.31 dan serat pangan 6.49 ndash; 8.58 . Berdasarkan penelitian didapat permen madu yang dihasilkan mempunyai kadar air 0.09 ndash; 0.62 dan kadar abu 0.04 ndash; 0.54 , hal ini memenuhi persyaratan SNI 3547.1:2008. Melalui penelitian ini juga dibahas kajian keekonoman pabrik permen madu. Hasil studi kelayakan produksi permen madu dianalisis dengan menggunakan parameter keekonomian yaitu IRR, NPV, PBP dan ROI. Hasil kelayakan ekonomi perhitungan manual diperoleh nilai IRR sebesar 15 , ROI 33.65 , PBP 7 tahun, dan NPV sebesar Rp 1,156,616,420. Hasil analisis sensitivitas menghasilkan yang paling berpengaruh adalah harga jual terhadap perubahan IRR dan NPV. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas tersebut, maka harga jual produk permen madu adalah sebesar Rp 2,000. Hal ini sesuai dengan harapan bahwa permen madu yang diteliti mempunyai potensi sebagai produk pangan fungsional.

---

ABSTRACTThis study aims to test the potential of honey as an additional ingredient in candy. Candy to be used in the form of hard candy that has a hard and shiny texture. Research begins with finding the optimal composition of honey contained in candy, optimal honey levels in candy by 29 . Honey candy test data obtained from panelist assessment result in hedonic test consumer panel which includes color, aroma, taste and texture rating on four types of honey candy, honey from China, klanceng honey , randu honey and forest honey. Data analysis for the nutritional content of honey candy using descriptive analysis and for the hedonic test using ANOVA test. The results of the overall hedonic assessment of honey candy statistically there is a significant difference. The energy content of honey candy ranges from 397.28 398.68 kcal 100 g. Other nutrients from known honey candies are protein 0.18 0.36 , carbohydrates 99 99.31 and food fiber 6.49 8.58 . Based on the research, the honey candy produced has water content 0.09 0.62 and ash content 0.04 0.54 , it meets the requirements of SNI 3547.1 2008. Through this study also discussed the economics of the study of honey candy factories. The result of a feasibility study of honey candy was analyzed using economic parameters ie IRR, NPV, PBP and ROI. The results of the economic feasibility of manual calculation obtained by IRR of 15 , ROI 33.65 , PBP 7 years, and NPV of Rp 1,156,616,420. The result of sensitivity analysis that gives the most influence is the selling price of IRR and NPV changes. Based on the result of sensitivity analysis, honey candy product selling price is Rp 2,000. This is in line with the expectation that the honey candy being studied has potential as a functional food product."

"Food production, particularly rice, has been one of the major concerns in Indonesia. Primary threats to production include agricultural land conversion and climate change. In this paper, a GIS-based approach is presented to assess agricultural drought. This approach was developed using the water balance technique, which accounts for spatial population data. We found that agricultural fields in the Upper Bengawan Solo basin were fairly vulnerable to drought, mainly due to expanding Surakarta (Solo) city."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji deforestasi di Taman Nasional Gunung Halimun Salaktahun 2003 dan 2009. Data deforestasi dihasilkan dari overlay antara dataperubahan tutupan vegetasi tahun 2003 dan 2009 yang dihasilkan dari analisistingkat kehijauan vegetasi menggunakan metode NDVI dari citra Landsat,dengan data perubahan besaran erosi tahun 2003 dan 2009 yang dihasilkan daripengolahan data dengan menggunakan metode USLE (Universal Soil LossEstimate). Deforestasi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak tahun 2003 dan2009 adalah seluas 16.968,85 hektar. Deforestasi rendah dominasinya terdapat diKawasan Hutan Produksi Terbatas, didalam DAS Ci Sadane, pada kawasanTNGH lama. Deforestasi sedang dominasinya terdapat di Kawasan Hutan SuakaAlam dan Wisata, didalam DAS Ci Durian, pada kawasan TNGH lama.Deforestasi tinggi dominasinya terletak di Kawasan Hutan Lindung, didalamDAS Ci Ujung, pada wilayah tambahan TNGHS"

"Studi ini berangkat dari penelitian empirik di Desa Cipeuteuy dimana teritorialisasi dalam bentuk perluasan kawasan taman nasional pada praktiknya mengalami kendala ketika harus berhadapan dengan realitas di lapangan. Penambahan luas kawasan taman nasional dengan merubah hutan produksi menjadi hutan konservasi membuat masyarakat yang tinggal di pinggir kawasan hutan menghadapi situasi transisi. Kajian ini membahas tentang program teritorialisasi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan bagaimana masyarakat merespon program tersebut, dengan tujuan untuk dapat memahami dinamika yang terjadi serta ketegangan yang ada di dalamnya. Dalam melakukan analisa, peneliti melihat bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh taman nasional yang mendapat legitimasi secara formal. Kekuasaan juga dimiliki oleh penduduk desa dalam merespon praktik pemerintah yang berkaitan dengan normalisasi dan regulasi dimana kuasa dilihat memiliki ciri produktif dalam memproduksi realitas dan juga ritus-ritus kebenaran. Membangun kesadaran kolektif dilakukan penduduk Desa Cipeuteuy sebagai respon atas praktik pengelolaan taman nasional yang memiliki kekuasaan dan legitimasi secara formal terhadap kawasan hutan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan informal dan menggalang dukungan dari luar desa agar dapat merumuskan masalah bersama, melakukan transformasi nilai kebenaran dan menentukan posisi atas keberadaan taman nasional.The study was established from empirical research in Cipeuteuy village, where territorialisation in the form of national park expansion has experienced the complexity when dealing with the realities on the ground. The expansion of national park area by changing the status of production forest into conservation forest has created a transition situation to the local community living in surrouding area. This study evaluated how the local community responses to the territorialisation program conducted by the government in the form of expansion of Halimun Salak National Park with the aim to understand the dynamics took place and the tension involved in it. In doing the analysis, the researcher found that the power is not only owned by the national park who formally has legitimation. The power is also owned by villagers in responding governmental practices related to normalisation and regulation. This power is seen as having productive characteristic to produce reality and rites of truth. Local community in Cipeuteuy Village established collective awareness to response the management practices conducted by national park, who own the power and formally has legitimation to the forest. This has been demonstrated by carrying out informal meetings and seeking supports from outside the village to enable them to identify common issues, tranform the value of truth and define their position to the existence of national park."

"Meskipun taman nasional berperan penting dalam mendukung aktivitas manusia, kesadaran masyarakat masih rendah karena mereka umumnya mengabaikan dan meremehkan manfaat dari hutan. Kondisi ini meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Tujuan dari studi ini adalah untuk meninjau beberapa studi terdahulu, menentukan metode yang tepat dan menyusun panduan penilaian ekonomi dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Meskipun taman nasional ini memiliki keunikan, taman nasional ini dinilai terlalu rendah oleh studi terdahulu. Kelebihan dari Metode Penilain Kontingensi membuat metode ini sesuai untuk diterapkan pada manfaat konservasi keanekaragaman hayati dan air. Apilkasi sebelumnya dari Metode Biaya Perjalanan menyarankan bahwa manfaat rekreasi dari TNGGP dapat dinilai dengan metode ini. Taksiran Nilai yang didapat dari penerapan metode yang disarankan dapat membantu pemerintah dan pengelola TNGGP dalam pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan perlindungan terhadap taman nasional ini.

---

Although national park plays an important role in supporting human activities, people?s awareness still remains low because they are often neglected and underestimate forest benefits. This condition leads to more pressures on the environment. The objective of this study is to review several previous studies, to determine the suitable method and to construct total economic valuation guidelines of the Gunung Gede Pangrango National Park (GGPNP). Although, this national park has unique features, it was undervalued previous studies. Advantages of Contingent Valuation Method make this method suitable to be applied in biodiversity conservation and watershed values. Moreover, Travel Cost Method previous applications suggest that recreational benefit in GGPNP can be evaluated using this method. The estimated value provided by application of the proposed method is supposed to help the government and GGPNP management allocating their resources to increase this national park protection."

"Palms diversity composition, and density i six selected sites of 15 rectangular plots of 100 x 20 m were successfully studies. The sites are in kasepuhan ciptagelar, which located in the Gunung Halimun Salak National Park in West Java. The sites are in the disturbed primary submontane forest at 800 to 1400 m altitude. Ethnobotanical observations made in some of the villages in kasepuhan ciptagelar proceeded through informal unending open interviews involving some traditional elders, prominent communities, and handicraftsmen. There is no species addition to the park from the kasepuhan cigelar. Three species of rattans (calamus polystachys, C. burckianus, and korthalsia laciniosa) are added to the park from Cibedug, Leuwijaming, Ciptarasa, and Cikidang. Young leaves of doemonorops rubra are used for traditional inner baduy cloth. The use of C. javensis canes for bracelets and rings, and the infructescence of plectocomia elongata for decoration are new findings "

"Dengan berlaku dan mengikatnya Konvensi Hukum Laut 1982, kewajiban tiap negara penandatangan adalah, antara lain, mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum positif yang terkandung di dalamnya, termasuk ke dalamnya kewajiban untuk menyelaraskan hukum nasional laut mereka dengan prinsip-prinsip yang mendasari pengaturan hukum laut.Berkenaan dengan ini dapat kita sebutkan satu bagian dari Konvensi Hukum Laut 1982 yang sangat relevan bagi Indonesia, yakni ketentuan tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Zona ini pada awal mulanya berkembang dari klaim-klaim sepihak negara pantai dalam rangka memperlebar yurisdiksi mereka atas sumber kekayaan alam (khususnya hayati) yang terletak di luar jalur laut teritorial di mana berlaku kedaulatan mutlak (full and complete sovereignty) oleh karena itu pula, selanjutnya untuk membedakannya dari kedaulatan di laut teritorial, disebutkan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat (sovereign right) untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya hayati yang terletak di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya yang merupakan jalur laut selebar 200-350 mil laut diukur dari garis pangkal.Satu hal yang mencolok adalah perhatian Konvensi Hukum Laut 1982 pada soal pemanfaatan berkelanjutan sumber daya lautan dan aspek keadilan pemanfaatan tersebut, terutama bagi negara tidak berpantai atau yang memiliki letak geografis kurang menguntungkan. Di sini kata kunci adalah Maximum Sustainable Yield, yaitu untuk menghitung Total Allowable Catch: penghitungan tangkapan total yang diperbolehkan untuk satu musim tangkapan, sedemikian sehingga masih tetap memungkinkan sumber daya hayati meregenerasi diri demi pemanfaatannya secara berkesinambungan.Jelas bahwa untuk mengimplementasikan hal di atas disyaratkan adanya kemampuan teknologi kelautan yang canggih dan kontrol atau pengawasan yang ketat. Untuk yang pertama disebut, harus diakui Indonesia masih jauh tertinggal di banding negara-negara maritim lain. Ini dapat dilihat dari kekuatan armada perikanannya. Adapun untuk yang terkemudian ke dalamnya terkait soal tingkat investasi ke dalam industri perikanan yang dipengaruhi faktor rumitnya mekanisme perizinan serta tingkat pengawasan dan keamanan usaha perikanan laut. Untuk itupun harus diakui rumitnya perizinan tidak mendukung kemunculan iklim usaha yang sehat dan menarik untuk mengembangkan industri perikanan laut. Terpikirkan di sini untuk mengajukan usulan melakukan deregulasi-debirokratisasi juga dalam bidang industri perikanan laut. Sekalipun harus diimbangi dengan peningkatan kekuatan Angkatan Laut sebagai pihak paling kompeten untuk menjaga dan memelihara keamanan-ketertiban seluruh wilayah perikanan Indonesia."