Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi semakin meningkat sehingga menyebabkan permohonan terhadap pengajuan polis asuransi juga meningkat. Oleh karena itu perusahaan asuransi dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagai salah satu perusahaan asuransi yang memiliki banyak peserta asuransi sehingga semakin banyak permintaan penerbitan polis khususnya pada asuransi kesehatan kumpulan. Namun dari banyaknya permintaan penerbitan polis yang ada, masih ditemukan proses penerbitan yang tidak tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerbitan polis asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tahun 2012. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif, metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) terhadap Seksi Analisa Bisnis & Underwriting divisi bisnis kumpulan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera serta dilengkapi beberapa data sekunder untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor internal (SDM, SOP, Peralatan/Mesin) dan faktor eksternal (Kelengkapan Data & Dokumen) sangat berpengaruh pada ketepatan dan keterlambatan penerbitan polis asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tahun 2012. Hasil penelitian menyarankan perlu ditingkatkan kualitas SDM, kinerja dan sistem informasi yang ada.

---

Public awareness has increased insurance causing a plea for filing insurance also increased. Therefore, insurance companies are required to provide professional services. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera as one of the insurance companies that have many participants so that more and more demand for insurance policies issued specifically on health insurance bundles. But from the number of requests the issuance of an existing policy, still found the process of publishing an ill-timed. This study aims to describe a collection of health insurance policies issued at the PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012.

This study uses a qualitative study, data collection method used is by way of in-depth interviews to Section Analysis Business & Underwriting business division set PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera and include some secondary data to support the research.

The results show that internal factors (HR, SOP, Equipment / Machinery) and external factors (Completeness of Data & Document) is very influential in accuracy and delay the issuance of a health insurance policy set in PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012. The results suggest the need to improve the quality of human resources, performance and system information."

"PSAK 74 diadopsi dari IFRS 17 Kontrak Asuransi yang akan diberlakukan secara internasional pada tahun 2023, sedangkan Indonesia baru akan berlaku di tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan IFRS 17 (PSAK 74) sebagai bagian dari regional office. Penelitian dilakukan di PT XYZ sebagai salah satu perusahaan asuransi umum asing, yang memiliki regional office di Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, di mana data didapatkan dari wawancara, dokumen dan observasi. Proyek IFRS 17 (PSAK 74) ini dikoordinasikan oleh regional office bersama dengan business unit lain dan proyek sudah dimulai semenjak tahun 2018. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan PT XYZ dalam implementasi tidak terlepas dari kesiapan regional office. Terkait dengan project governance, PT XYZ dimonitor oleh regional dan dibantu oleh konsultan. Selain itu, karena adanya intervensi regional office, PT XYZ sudah menyelesaikan gap analysis, data assessment, system testing dan sedang dalam proses pembuatan laporan untuk keperluan group reporting. Berkaitan dengan informasi dan teknologi, PT XYZ memutuskan untuk menggunakan sistem yang sudah ada karena ternyata sistem tersebut sudah dapat mengakomodasi semua data yang diperlukan pada IFRS 17, dengan menambahkan beberapa tagging. Mereka mempersiapkan dua bagian yang diperlukan untuk menghasillkan laporan IFRS 4 untuk keperluan laporan secara lokal, dan IFRS 17 untuk keperluan group reporting. 

---

PSAK 74 was adopted from IFRS 17 Insurance Contract which will be effective internationally by 2023, while insurance entities in Indonesia delayed their implementation by 2025. This study aims to evaluate readiness of IFRS 17 (PSAK 74) itself as a part of regional office. The research was conducted in PT XYZ as one of joint venture general insurance company, where its regional office is located in Singapore. The study was done by using case study approach and qualitative method, and data was collected by semi-structured interview, documents and direct observation. The IFRS 17 project (or PSAK 74) in PT XYZ was coordinated by regional office together with other business units and started the project around 2018. The study was shown that readiness implementation on PT XYZ was not inseparable from the readiness by the regional office. In the project governance, Indonesia was monitored by regional office and was helped the consultant hired by regional. In addition, because Indonesia got helped by regional intervention, PT XYZ was done doing the gap analysis, data assessment, system testing and now in the process to generate report for group reporting. In terms of information and technology, PT XYZ decided to use existing system since after doing some data mapping, their existing system can accommodate all the data required in IFRS 17 with some additional tagging on it. They already prepared two sections which can generate report based on IFRS 4 for local reporting and IFRS 17 for group reporting. "

"Skripsi ini membahas tentang gambaran rujukan JPK Jamsostek di Puskesmas selaku PPK-1 PT.Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cilandak tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan rujukan di PKM sudah berjalan dengan cukup baik, namun terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan, antara lain perlunya meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan di PKM dengan mengadakan pertemuan secara rutin serta mengadakan penyuluhan kepada pasien mengenai penyakit yang serinjg dirujuk dan prosedur rujukan.This study aims to overview the referral JPK Jamsostek in primary care, of PT.Jamsostek (Persero) in Cilandak at 2011. This study isa descriptive qualitative in dept-interview, observation dan document review methode. The result show that overall implementation of the referral in PKM has been good, but there are several things that must be considered, among other, improve knowledge of medical worker in the PKM with regular meeting and conducting to patient about most disease and referral procedure."

"Indonesia merupakan negara Rias dengan penduduk yang banyak. Menurut Biro Pusat Statistik penduduk Indonesia tahun 1998 sekitar 204 juta jiwa. Hal ìni merupakan pangsa pasar yang bagus untuk memasarkan suatu produk jasa tertentu di Indonesia.Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa berebut untuk dapat meniasarkan produknya di Indonesia. Prosentase pemegang polis dengan total penduduk pada tahun 1998 hanya sekitar 10% dibandingkan dengan negara tetangga kita yang rasìonya sudah mencapai di atas 80%. Pangsa yang bagus ini membuat bermunculan perusahaan ? perusahaan baik lokal maupun patungan (joint venture). Pemerintah melalui Departemen Keuangan membuat standarisasi agar kinerja perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia tetap baik dengan mengeluarkan peraturanmelalui keputusan menteri keuangan No. KIV1K/481.017/1999. Inti dari peraturan tersebut adalah penilaían tingkat solvabilitas perusahaan dengan Risk Based Capital. Risk Based Capital itu adalah selisih antara kekayaan yang diperkenankan dikurangi kewajiban dibandingkan dengan Batas Tingkat Salva bilitas Minimum. Menurut KMK./0481 .017/1999 Risk Based Capital minimal adalah 120% yang akan diterapkan secara total tahun 2004. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum itu terdiri atas 6 Skedul: 1. Kegagalan pengelolaan kekayaan (asset default risk) 2. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (cash flaw mismatch) 3. Kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata .aang (foreign currency mismatch) 4. Beban klaim yang terjadi dan beban kiaim yang diperkirakan 5. Ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil yang diperoleh 6. Resiko ketidakmampuan pihak resasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim. PT XYZ merupakan perusahaan asuransi jiwa yang mempunyai laporan keuangan cukup baik path beberapa tahun terakhir, dilihat dan profit yang diterima (tahun 1998 naik sekitar 1000% dan tahun sebelunmya). Untuk melihat kinerja PT XYZ saat ini maka digunakan metode Risk Based Capital sebagai pengukurnya. Selain itas dalam pembahasan digunakan analisa fundamental untuic membandingkan kinerja PT XYZdengan rata-rata industri perusahaan sejenis. Asuransi jiwa merupakan produk jangka panjang dan bentuknya tidak nyata. Untuk mengantisipasi hal ini, PT XYZ clalam melakukan investasi benlaku sangat konservatif. Jika dilihat dañ portofolionya lebih dan 50% dana yang didapatdiinvestasikan pada deposito dan sertifikat deposito. Hal ini yang membuat kinerja PT XYZ balk pada masa kondisi perekonomian kurang bagus. Setelah dilakukan analisa dan penelitian temyata RBC PT XYZ adalah sebesar 151,64% diatas yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan (120% ). Pada analisa fundamental, kinerja PT XYZ di atas rata-rata industni asuransi jiwa. Untuk mencapai profit semaksimal mungkin PT XYZ daJam melakukan investasi diharapkan tidak terlalu konservatif PT XYZ disarankan untuk memanfaatkan keahlian dan pengalaman manager investasi. Selain ¡tu, pengembangan produk juga harus terus dilakukan untuk memenangkan persaingan bisnis. Salah satu pengembangan produk yangdisarankan adalah meluncurkan produk unit linked (penggabungan antara whole lfe dengan reksadana) dengan menggunakan perhitungan dan pertimb-angan yang tepat."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang Indonesia belum memiliki lembaga penjamin polis dan pentingnya lembaga tersebut dengan melihat bagaimana lembaga penjamin polis di Malaysia dan Amerika Serikat yang kemudian menjadi rekomendasi bagi pembentuk undang-undang di Indonesia mengenai pengaturan, efektifitas, dan mekanisme lembaga penjamin polis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dengan meneliti asas-asas hukum dari hukum positif melalui perbandingan hukum di Malaysia dan Amerika Serikat. Data yang diperoleh dipaparkan dan digambarkan secara jelas, serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pembentukan lembaga penjamin polis di Indonesia adalah penting karena pembentukan lembaga tersebut sudah diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2014 di mana lembaga tersebut akan melindungi dan memastikan bahwa para pemegang polis tetap memperoleh haknya ketika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Lembaga ini juga akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. 2) Malaysia memiliki lembaga penjamin polis yang disebut dengan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Cakupan asuransi yang dilindungi yaitu family takaful, general takaful, life insurance, general insurance. Perlindungan tersebut dapat diperoleh secara otomatis. Lembaga penjamin polis di Amerika Serikat adalah National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations (NOLHGA). NOLHGA menjamin asuransi jiwa dan kesehatan. Berbeda dengan PIDM, NOLHGA memberikan perlindungan apabila mendapat perintah dari pengadilan.

---

This study aims to analyze the background of Indonesia not having a policy guarantee institution and the importance of this institution by looking at the policy guarantee institutions in Malaysia and the United States, which will then become recommendations for legislators in Indonesia regarding regulation, effectiveness, and mechanisms for a policy guarantee institution.This study uses a normative juridical research method with a comparative approach by examining the legal principles of positive law through comparative law in Malaysia and the United States. The data obtained is clearly presented and described, and analyzed using qualitative methods. The research results and conclusions obtained from this research are as follows: 1) The establishment of a policy guarantee institution in Indonesia is important because the establishment of this institution has been mandated in Law no. 40 of 2014 which the institution will protect and ensure that policyholders still get their rights when the insurance company fails to pay. This institution will also increase the public's sense of trust in insurance. 2) Malaysia has a policy guarantee institution called the Malaysian Deposit Insurance Corporation (PIDM). The insurances that are protected are family takaful, general takaful, life insurance, general insurance. Such protection can be obtained automatically. The policy guarantee institution in the United States is the National Organization of Life and Health Insurance Guarantee Associations (NOLHGA). NOLHGA guarantees life and health insurance. Unlike PIDM, NOLHGA provides protection if a court order is received."

"Tesis ini membahas penerapan prinsip utmost good faith oleh tertanggung dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara klaim asuransi jiwa antara Dr. Hj. Arfiah Arabe, Mars melawan AIA Financial. Permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimana ketentuan penyelesaian klaim asuransi jiwa meninggal diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Polis AIA Financial dan 2) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung sehubungan dengan penerapan prinsip utmost good faith. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian doktrinal dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dimana analisis yang diberikan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci. Teori yang dipergunakan adalah teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian ini adalah 1) secara umum ketentuan klaim asuransi jiwa diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sektor Keuangan, POJK No. 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang mana dalam peraturan tersebut diatur bahwa dalam penanganan klaim harus dilaksanakan dengan proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Pada dasarnya ketentuan permintaan pembayaran manfaat asuransi yang diatur dalam Polis AIA Financial sudah sesuai dengan prinsip umum ketentuan klaim asuransi jiwa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait asuransi dan 2) pertimbangan hukum Majelis Hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sehubungan dengan tindakan AIA Financial yang menolak pengajuan klaim adalah tidak tepat karena tidak mempertimbangkan prinsip utmost good faith. Saran dari penelitian ini adalah sebelum dilakukannya penutupan perjanjian atau pertanggungan, pihak perusahaan asuransi sebagai pihak yang memahami mengenai prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum asuransi harus memberikan edukasi kepada calon Tertanggung mengenai kewajiban mengungkapkan semua fakta secara jelas, lengkap dan benar beserta konsekuensinya apabila Tertanggung tidak melakukan pengungkapan fakta tersebut.

---

This thesis discusses applicability of utmost good faith principles by the insured and legal considerations of the Council of Judges in life insurance claim case between Dr. Hj. Arfiah Arabe, Mars against AIA Financial. Issues studied are 1) How the terms of settlement of death life insurance claim are regulated in laws and regulations and AIA Financial Policy and 2) How are legal considerations of the Council of Judges in the Decisions of the District Court, Court of Appeals and Supreme Court in relation to the applicability of the utmost good faith principles. In analysing such issues, doctrinal research methods were used with secondary data which analysed qualitatively where such analysis is given in the form of detail description and explanation. Theories used are law responsibilities and legal certainty. These Research reports are 1) generally life insurance claim provisions that are regulated in Laws No. 40 Year 2014 on Insurance, Laws No. 4 Year 2023 on Development and Strengthening of the Financial Sector, POJK No. 69 Business Implementation on Insurance Business which in such regulations are regulated that claim handling shall be conducted with a fast process, simple, easy to access and fair. Basically, the provisions for request for payment of insurance benefits regulated in AIA Financial Policy are in accordance with the general principles of provisions for life insurance claims as regulated in laws and regulation related to insurance and 2) Council of Judges legal considerations whether in stage of District Court, Court of Appeals and Supreme Court due to AIA Financial action that rejected claim submission was inaccurate because of utmost good faith principles considerations. Advice from this research is that before closing the agreement or insurance, the insurance company as a party who understands the principles that apply in insurance law shall provide an education to the insured candidates on the obligation to disclosure all facts clearly, completely, and correctly including consequences in case of the insured does not disclose such facts."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sistem pengendalian intern dalam proses bisnis pendapatan premi dan beban klaim. Objek penelitian ini adalah sebuah perusahaan asuransi kerugian nasional di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan membandingkan fakta-fakta yang terjadi dalam kegiatan perusahaan antara teori dan praktik. Dari hasil studi lapangan dan studi kepustakaan, menunjukkan bahwa PT X telah menerapkan proses bisnis yang baik dan tidak menyimpang dari pedoman praktik bisnis serta mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis risiko-risiko yang muncul pada setiap aktivitas pada proses bisnis pendapatan premi dan beban klaim yang memiliki dampak pada pelaporan keuangan perusahaan serta memberikan usulan pengendalian yang perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak dari risiko yang telah teridentifikasi.

---

The objective of this study is to review the internal control systems in business processes of premium income and claims expenses. The object of this research is a general insurance company in Indonesia. This study uses the descriptive analysis method through comparison of facts in the company rsquo s operation between theory and practice. From the field and literature studies, it shows that PT X has implemented business processes appropriately within the guidelines of business practices and complied with applicable regulations and standards. Furthermore, this study analyzes the risks that arise in every business process activity on premium income and claim expenses that have an impact on the company 39 s financial reporting and provide an internal control suggestion for reducing the impact of the risks identified. "

"Kegiatan Tele Collecting merupakan bentuk inisiatif dari cara penagihan iuran telah diimplementasikan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kegiatan tersebut berfokus peningkatan kolektabilitas iuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui pengaruh dari implementasi Tele Collecting terhadap peserta mandiri dalam membayar tunggakan iuran di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Implementasi kegiatan Tele Collecting di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang untuk pelaksanaannya sudah cukup baik. Namun untuk pencapaian hasil kegiatan masih belum sesuai target yang ditentukan. Dari total peserta menunggak, hanya 55,25 yang ditelepon petugas dengan rincian 23 telepon diangkat dan terjadi percakapan. Sedangkan dari total telepon diangkat tersebut, hanya 53 yang berkomitmen membayar dengan 2,3 peserta yang benar-benar melakukan pembayaran. Kendala utama dalam proses Tele Collecting adalah data kepesertaan yang kurang update sehingga banyak terdapat nomor telepon peserta yang tidak valid/ tidak aktif dan tidak terdapat fasilitas berupa penyediaan ruangan khusus Tele Collecting. Diharapkan adanya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur SOP baku, dan perbaikan atas data kepesertaan untuk menunjang pelaksanaan Tele Collecting yang efisien.

---

Tele Collecting activity is a form of initiative of the collection fee that has been implemented since 2017 until now. These activities focus on increasing the contribution rate. The purpose of this study is to determine the effect of Tele Collecting implementation on the compliance of independent participants in paying the contribution dues in BPJS for Health Tangerang Branch in 2018. The research was conducted using quantitative and qualitative descriptive methods. Implementation of Tele Collecting activities in BPJS for Health Branch Tangerang it is good enough. But for the achievement of the results of activities still not according to the specified target.

Of the total delinquent participants, only 55.25 were called by officers with details of 23 of calls lifted and conversations took place. As for the total number of calls raised, only 53 committed to paying 2.3 of the participants actually making the payments. The main obstacle in the Tele Collecting process is the less membership update data so there are many phone numbers of participants who are not valid inactive. In addition, for the current implementation there are obstacles to the facility in the form of providing a special room Tele Collecting. Expected improvement of Standard Operating Procedures SOP, and membership data to support efficient implementation of Tele Collecting."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas prosedur penilaian kesenjangan PSAK 74: Kontrak Asuransi pada PT Asuransi oleh KAP UWU. PT Asuransi merupakan salah satu dari perusahaan asuransi umum (general insurance) dalam grup BUMN yang memiliki layanan asuransi non-life dan life. Untuk mengantisipasi hadirnya PSAK 74 per 1 Januari 2025, yaitu hasil adopsi IFRS 17 pengganti PSAK 62, maka Ikatan Akuntansi Indonesia menghimbau agar industri asuransi melakukan kajian kesenjangan dan posisi mereka terhadap PSAK 74.  Tugas KAP UWU pada perikatan ini antara lain adalah: 1) Manajemen proyek; 2) Pelatihan terkait implementasi PSAK 74; 3) Penilaian kesenjangan; 4) Financial Impact Assessment; 5) Data, System, Process (DSP); dan 6) Penyusunan tahap 2 Implementasi.  KAP UWU hadir sebagai konsultan keuangan yang mendampingi PT Asuransi untuk mengidentifikasi kesenjangan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur sudah memenuhi standar yang ada, seperti Standar Jasa Konsultan oleh IAPI dan PSAK 74: Kontrak Asuransi. Kendati demikian, KAP UWU perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal: 1) Dalam topik definisi dan ruang lingkup kontrak asuransi, KAP UWU dapat memisahkan komponen kontrak asuransi terlebih dahulu untuk menentukan eligibilitas PSAK 74 pada polis-polis PT Asuransi; dan 2) Dalam penyusunan laporan ilustratif, KAP UWU dapat melakukan penjurnalan umum berdasarkan PSAK 74: Kontrak Asuransi agar dapat melakukan komparasi seimbang dengan pencatatan jurnal PSAK 62: Kontrak Asuransi. Selain itu, laporan ini juga membahas mengenai refleksi atas aktivitas magang dan penulisan laporan magang serta rencana pengembangan diri usai penulisan

---

This internship report discusses the evaluation of KAP UWU’s gap assessment towards PT Asuransi that is intended for PSAK 74 implementation. PT Asuransi is a general insurance company that provides non-life and life insurance which is also a part of a state-owned holding. To anticipate the upcoming IFRS 17 or PSAK 74 that is effective per January 1st 2025 in Indonesia, Ikatan Akuntansi Indoneia (IAI) recommends that the insurance industry to conduct a gap assessment and provide an official position statement towards the standard. As the chosen financial consultant / advisory, KAP UWU perform several procedures that are subject to this report’s evaluation such as: 1) Project management; 2) PSAK 74 training & workshop; 3) Gap assessment; 4) Financial Impact Assessment; 5) Data, System, Process (DSP); and 6) Phase 2 roadmap implementation.  Based on evaluation, it is inferred that the procedure has met the standards such as PSAK 74 and Standar Jasa Konsultan (SJK) by IAPI. However, KAP UWU should consider several things: 1) To include unbundling within the definition & scope topic and KAP UWU’s PSAK 74 eligibility decision tree to clasify PT Asuransi’s insurance contract; and 2) To record PSAK 74 general journal so that an apple-to-apple comparison can be made with the PSAK 62 general journal. This internship report additionally discusses self-reflection based on the internship activity and the writing process, as well as determining the next steps to take."