Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPraktik pengelakan pajak telah membuat negara kekurangan penerimaan yang cukup besar. Dimana penerimaan negara yang rendah dapat mengakibatkan penurunan target pembangunan dalam APBN karena penerimaan negara berupa pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelakan pajak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara ditinjau dari peraturan di bidang perpajakan dan peraturan mengenai keuangan negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelakan pajak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

---

ABSTRACTPractice of Tax Evasion have made a significant loss of state income. This issue could affect Indonesia?s Development target in State Budget, because taxation is the biggest income in the State Budget. This thesis aims to determine whether tax evasion can be categorized as an act that resulted in losses to the state in terms of the regulations in the field of taxation and regulation on state finances in Indonesia. The method used is a normative juridical research using secondary data, such as regulations and literatures. Based on the result of this study concluded that tax evasion can be categorized as an act that resulted in losses to the state."

"Tesis ini membahas persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 serta persepsi petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama penerapan e-faktur 3.0. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap responden yang telah ditetapkan secara purposive. Responden yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Account Representative (AR), Pegawai Pelaksana bagian ektensifikasi dan penyuluhan, dan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan Theory Acceptance Model (TAM) serta Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa e-faktur 3.0 mampu memberikan manfaat, kemudahan serta efektivitas dan efisiensi waktu terhadap Wajib Pajak dibandingkan dengan e-faktur versi 2.2. Implementasi e-faktur 3.0 dinilai sukses terutama pada kualitas sistem yang dimiliki, kualitas informasi yang sajikan, kualitas layanan yang berikan, kepuasan pengguna serta manfaat bersih yang mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak/PKP selaku pengguna e-faktur 3.0. Selain itu, persepsi petugas pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 yaitu bahwa e-faktur memberikan kontribusi dalam meminimalisir adanya faktur pajak fiktif dan faktur pajak TBTS melalui system yang sudah terintegrasi dengan system DJP. Penerapan e-faktur 3.0 juga memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya.

---

The focus of this study is the taxpayer's perception of the application of e-invoice 3.0 as well as the tax officer's perception of taxpayer compliance during the application of e-invoice 3.0. This research uses qualitative research methods with descriptive research objectives. Data collection techniques through interviews, and documentation. Interviews are conducted on respondents who have been designated purposively. Respondents used in this study consisted of Account Representative (AR), Executive Officer of the expedient and counseling section, and Taxable Entrepreneurs. The study used the Theory Acceptance Model (TAM), Delone & MacLean Success Model and Tax Compliance. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 is able to provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 can provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The implementation of e-invoice 3.0 is considered successful, especially in the quality of the system owned, the quality of information presented, the quality of service provided, user satisfaction and net benefits that can provide satisfaction and comfort for taxpayers as users of e-invoice 3.0. In addition, the perception of the tax officer towards the application of e-invoice 3.0 is that e-invoices contribute to improving taxpayer compliance and minimizing tax invoices Not Based on Actual Transactions."

"ABSTRAKStudi ini meneliti hubungan antara penggelapan pajak, sebagai salah satuindikator kepatuhan pajak, dan ekspektasi bisnis serta determinan-determinanlainyang potensial. Variabel-variabel yang dipilih dalam hubungannya denganpenggelapan pajak adalah net profit margin, inventory turnover, corporateincome, marginal tax rate dan fixed assets ratio. Dari hasil regresi menunjukkanbahwa net profit margin dan inventory turnover yang digunakan sebagai proxyekspektasi bisnis, memiliki korelasi negatif. Hasil ini sejalan denganhipotesis awal berdasarkan teori. Sebaliknya, income, fixed assets ratio danmarginal tax rate, yang diharapkan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pajakberdasarkan teori, tidak signifikan secara statistik.

---

ABSTRACTIn this research study an investigation was conducted into the relationship between tax evasion as an indicator of tax compliance and business expectations and other possible determinants The following variables were chosen to assess their effect on tax evasion net profit margins inventory turnover corporate income the marginal tax rate and the fixed assets ratio Results reveal that the net profit margin and inventory turnover as proxies for business expectations have a negative relationship these results were expected from the theory On the other hand income the fixed assets ratio and the marginal tax rate which were also expected to affect tax compliance in theory did not have a statistically significant effect on tax evasion "

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan yang dilakukan oleh PT X atas kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Terdapat Account Representative (AR) sebagai pelaksana pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta Kepala Seksi Pengawasan sebagai penanggungjawab pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Setelah diberikan pengawasan oleh AR, PT X terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penggelapan pajak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak atas kasus penggelapan pajak PT X, serta kendala yang dihadapi oleh KPP PMA Tiga. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur pada pihak yang terlibat menyatakan bahwa pengawasan kepatuhan WP di KPP PMA Tiga telah sesuai dengan SE-39 Tahun 2015, terdapat perbedaan dari penerapan SE-39 Tahun 2015 dengan SE-05 Tahun 2022 mengenai pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan kepatuhan PT X di KPP PMA Tiga, yaitu kurangnya waktu untuk mempelajari proses bisnis PT X, kurangnya fasilitas yang memadai, dan PT X yang tidak memberikan penjelasan. Hal yang harus dilakukan oleh KPP PMA Tiga dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, yaitu mempelajari lebih dalam terkait dengan pedoman pengawasan kepatuhan WP yang sudah diperbaharui, serta memperkerjakan pihak ketiga untuk membantu pekerjaan Account Representative dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

---

This research is motivated by non-compliance by PT X on its tax obligations as a taxpayer at KPP PMA Tiga. There is an Account Representative (AR) as the implementer of taxpayer compliance supervision, as well as the Head of the Supervision Section as the person in charge of supervising taxpayer compliance at KPP PMA Tiga. After being given supervision by AR, PT X is indicated to be a criminal offense in the field of taxation in the form of tax evasion. Therefore, the purpose of this study is to analyze the supervision of taxpayer compliance in the PT X tax evasion case, as well as the obstacles faced by KPP PMA Tiga. The research method was conducted using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results obtained through interviews and literature studies on the parties involved state that the supervision of taxpayer compliance at KPP PMA Tiga is in accordance with SE-39 of 2015, there are differences from the application of SE-39 of 2015 with SE-05 of 2022 regarding the supervision of taxpayer compliance, and there are several obstacles faced in supervising taxpayers at KPP PMA Tiga. The obstacles faced in supervising PT X's compliance at KPP PMA Tiga are the lack of time to study PT X's business processes, the lack of adequate facilities, and PT X not providing explanations. Things that must be done by KPP PMA Tiga in dealing with these obstacles, namely studying more deeply related to the updated taxpayer compliance supervision guidelines, and hiring a third party to assist the Account Representative's work in supervising taxpayer compliance."

"Penerimaan pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara sejak beralihnya status Indonesia menjadi negara net importer minyak bumi yang dikarenakan produksi minyak dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik. Kriteria kinerja penerimaan pajak suatu negara dilihat dari tax ratio negara tersebut, dimana kalau berdasarkan tax ratio , negara kita memiliki index yang paling rendah di antara negara Asean, sehingga masih ada potensi untuk meningkatkannya Tax ratio dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kepatuhan Wajib Pajak dan salah satu usaha Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan kepatuhan adalah dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.Dalam melakukan pemeriksaan, seringkaii masyarakat mempertanyakan mutu dan laporan Pemeriksaan Pajak dan standar yang dipakai oleh pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan. Untuk menjawab keragu-raguan tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP-Jawa Bagian Barat I melakukan review terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak tahunan yang menyatakan lebih bayar datas Rp 100 juta yang diiakukan oleh Karikpa dalam Iingkungannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk meiihat hubungan antara kualitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa Tangerang dan Hasil Audit Review yang dilakukan Kanwil DJP-Jawa Bagian Barat I terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak terhadap SPT Iebih bayar yang dilakukan oleh Karikpa Tangerang Mutu Laporan Pemeriksaan Pajak, terkait dengan profesionalisme pemeriksa dan untuk meneliti mutu Laporan Pajak tersebut dilakukan dengan mengajukan kuesioner terhadap 20 orang perneriksa di Karikpa Tangerang, dimana kuesioner tersebut meliputi : pemeriksa pajak, perencanaan pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Sedangkan untuk Audit review, dilakukan analisa terhadap hasil review dan mengkuantifisir dengan cara pemberian nilai terhadap hasil review.Metode penelitian yang dipakai adalah metode survey dengan eksplanasi asosiatif dimana alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu kualitas pemeriksaan pajak sebagai independen variabel, dengan hasil audit review terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak sebagai dependen variabel.Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan atau pengaruh yang signifikan antara kualitas pemeriksaan dengan hasil audit review.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran tentang profil Sumber Daya Manusia (SDM) pemeriksa yang menjadi responden rata-rata memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi pemerik sadari tingkat pendidikan, pengalaman, dan usia. Sedangkan dalam pelaksanaan pemeriksaan, tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, tindak Ianjut hasil pemeriksaan, dan tanggapan Wajib Pajak Serta pengetahuan ketentuan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian yang menggunakan uji statistik Spearman rank diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas pemeriksaan di Karikpa Tangerang dengan hasil audit review yang dilakukan Kanwil DJP-Jawa Bagian Barat I terhadap Iaporan pemeriksaan pajak lebih bayar.

---

Tax revenue has become the back bone of the state's earning since the change of status of Indonesia to becoming a net importer of oil for the domestic production of oil cannot meet the domestic demand. The criterion of performance of tax eaming of a country is viewed from the tax ratio of the country, where based on the tax ratio point of view, our contry has the lowest index amongst the Asean countries, so tha there is still a potential to improve it. Tax ratio is influenced by some factors, among others by the obedience of Tax Payers and one of the efforts of the Directorate General of Tax to enhance the obedience is through verification of Tax Notice Submitted by Tax Payers.

ln doing the verification, people often raise questions regarding the quality of the Tax Verification Report and the srandard applied by the tax verification official in carrying out the verification. To respon to the hesitation, the Regional Office of the Directorate General of Tax Western Java I, conducts a review on the Tax Verification Report on annual Tax Notice indicating over payment over Rp 100 million carried out by the Tax Verification Office within its circle.

The purpose of this survey is to see thr relationship between the verification quality carried out by the Office of Tax Verification Tangerang and the outcome of Audit Review carried out by the Regional Office of Directorate General of Tax Westem Java I against te Tax Verification Report on over-payment Tax notice done by the Office of Tax Verification Tangerang. The quality of Tax report is related to the professionalism of the verification officials and in order to examine the quality of the Tax Report a set of questionnaries is addressed to 20 verification officials in Tax Verification Office Tangerang ; the questionnaries include : tax verification, verification planning, and implementation of verification. As for Audit Review, analyze the outcome of review and quantify by giving point to the review result.

The survey method used is a survey method with associative explanation where the main data gathering is questionnaries and to explain the relationship between two variables namely the quality of tax verification as an independent variable, with the result of audit review of Tax verification report as dependent variable. The hypothesis put forward is the significant relationship or influence between the quality of verification and the result of the audit review.

From the result of examination, we can get a picture regarding the profile of Human Resources of the responding verification officials ; from education, experience, and age point of view generally they have good qualification for becoming verification officials. As for implementation of verification, the steps to be taken, namely starting from planning, implementation of verification, reporting of verification result, follow-up action of the verification result, response of Tax Payers, as well as knowlwdge of taxation regulation have been caried out appropriately. The result of the survey using statistical test spearman rank indicates that there is no significant relationship between the verification quality at Tax Verification Office Tangerang and the result of Audit Review carried out by the Regional Office of the Directorate General of Tax Western Java i on the verification report on over-paid tax."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "

"Tulisan ini menganalisis mengenai praktik penyelundupan hukum yang dilakukan melalui nominee agreement saham dalam penanaman modal asing di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Penyelundupan hukum merupakan suatu teori dalam hukum perdata internasional terkait suatu perbuatan untuk menggunakan hukum yang dianggap lebih menguntungkan dengan cara mengesampingkan penggunaan hukum yang seharusnya berlaku bagi pelaku penyelundupan hukum. Dalam penanaman modal asing di Indonesia, penyelundupan hukum melalui nominee agreement saham dilakukan sebab adanya pembatasan kepemilikan modal asing di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwasanya nominee agreement saham secara nyata merupakan tindakan penyelundupan hukum di Indonesia sebab hal ini dilarang penggunaannya dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk mengesampingkan keberlakuan hukum tersebut, maka pihak asing membuat nominee agreement saham agar mereka bisa melakukan penanaman modal di Indonesia tanpa terbentur pembatasan kepemilikan saham asing dalam hukum Indonesia dan seakan-akan hukum Indonesia tersebut tidak berlaku bagi dirinya. Hal ini berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia dan membuat suatu persaingan usaha yang tidak sehat dalam penanaman modal di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan sanksi berupa denda administratif terhadap pelaku penyelundupan hukum melalui nominee agreement saham yang dapat ditegakkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kementerian Investasi.

---

This paper analyzes the practice of evasion of law carried out through nominee shareholders agreements in foreign investment in Indonesia. This study is conducted using doctrinal legal research methods. Evasion of law is a theory in private international law related to an act of using a more favorable law by bypassing the law that should apply to the perpetrator of the evasion. In foreign investment in Indonesia, evasion of law through nominee shareholders agreements occurs due to restrictions on foreign ownership in Indonesia, as stipulated in Presidential Regulation Number 49 of 2021 concerning Business Fields for Investment. This study finds that nominee shareholders agreements are clearly an act of evasion of law in Indonesia because their use is prohibited under Article 33 paragraph (1) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment. To circumvent this law, foreign parties create nominee shareholders agreements so that they can invest in Indonesia without facing restrictions on foreign share ownership in Indonesian law, thereby making it seem as if Indonesian law does not apply to them. This potentially disrupts the investment climate in Indonesia and creates unhealthy business competition in foreign investment. Therefore, administrative fines as sanctions are needed for perpetrators of evasion of law through nominee shareholders agreements, which can be enforced by the Investment Coordinating Board or the Ministry of Investment."

"Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk penyelundupan pajak yang terjadi pada industri perikanan tangkap yang berada dalam KPP Pratama Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bentuk-bentuk penyelundupan pajak pada industri perikanan tangkap dan menjelaskan kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas sektor perikanan (studi kasus KPP Pratama Cirebon). Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk penyelundupan pajak atas industri perikanan tangkap yang terjadi pada KPP Pratama Cirebon, yakni merendahkan Laporan Hasil Tangkapan ikan, tidak terdapat pajak penghasilan atas sewa kapal perikanan dan tidak melaporkan penghasilan atas usaha perikanan. Selain itu kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas industri perikanan adalah keterbatasan dan minimnya data, lemahnya pengawasan dan penegakan, dan adanya pungutan liar.

---

This study discusses about income tax evasion that occur on fishing industry in the KPP Pratama Cirebon. This study aimed to describe the form income tax evasion on fishing industry and explain the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fisheries sector (the study of the KPP Pratama Cirebon). This research approach is qualitative data collection through field studies and literature.

Results from the study indicate that there are three forms of income tax evasion on industrial fishing is going on KPP Pratama Cirebon, namely degrading Report Catch fish, there are no income tax on the rental of fishing boats and failed to report on fishing effort. Besides the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fishing industry is limited and the lack of data, lack of supervision and law enforcement, and the presence of illegal levies."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi administrasi pajakbumi dan bangunan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Penelitian inimenggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, teknikpengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dankepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya kendala yang terjadi diKecamatan Cisarua mengenai proses administrasi pajak bumi dan bangunan yangmenjadi tanggungjawab KPP Pratama Ciawi selaku instansi yang memilikiwewenang untuk pelaksanaan administrasi pajak bumi dan bangunan. Kurangnyakerjasama yang baik dengan instansi merupakan masalah utama prosespelaksanaan administrasi. Upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi masihsangat minim sehingga pelaksanaan administrasi masih tetap sama dari tahun ketahun.

---

ABSTRACTThe purpose of this research was to analyze the implementation of property tax

administration in Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. The approached that used

here is quantitative research approach with descriptive method, the data collecting

technique that used are indepth interview and literature. The result of this research

are many obstacles was occurring in Kecamatan Cisarua that became KPP

Pratama Ciawi responsibility as establishment that had authority to execute

property tax administration. The lack of good cooperation with the relevant

agencies is a major problem of implementation of the property tax administrative

process. Efforts to address the constraints that happened is still very minimal so

that the implementation of the Administration is still the same from year to year."

"ABSTRAKHingga saat ini, realisasi penerimaan perpajakan masih belum mencapai target. Hal ini sering dikaitkan dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. DJP yang bertugas untuk memenuhi penerimaan pajak seringkali bersengketa dengan Wajib Pajak mengenai Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Salah satu jenis pajak yang disengketakan adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini menganalisis sengketa PPN antara Wajib Pajak dengan DJP yang diselesaikan di Pengadilan Pajak. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui 10 putusan banding tahun 2012-2016. Setelah dilakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut, Penulis menemukan bahwa terdapat dua pokok sengketa PPN yaitu mengenai Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Masukan yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi peraturan, perbedaan penafsiran data, dan perbedaan kepentingan. Selain itu, Pengadilan Pajak menyelesaikan sengketa berdasarkan bukti berupa dokumen, peraturan, pengakuan para pihak, dan keyakinan Hakim.

---

ABSTRACTUntil now, the realization of tax revenue in Indonesia still has not reached the target. However, this issue is often associated with tax avoidance and tax evasion by the Tax Payer. The Directorate General of Tax DGT who has the responsibility to meet the target of tax revenue is often disputed with the Tax Payer regarding the Tax Payer Compliance. One of the disputed types of taxes is on Value Added Tax.This study analyzes 10 ten appeals of Value Added Tax case from 2012 2016 in Indonesia using qualitative descriptive approach. After analyzing these cases, the result shows that there are two main principal of VAT disputes concerning Tax Base and Input Tax due to differences in regulatory interpretations, differences in interpretation of data, and different interests. In addition, the Tax Court resolves disputes based on evidence in the form of documents, regulations, confessions of the parties, and the judge 39 s conviction."