Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terorisme merupakan salah satu topik yang disukai media karena mampu menarik jumlah audiens yang besar. Oleh karena itu, terorisme sering dibahas dalam bingkai yang sensasional. Saat ini, kelompok terorisme yang sedang banyak dibicarakan adalah ISIS. Dengan melakukan analisis framing, penelitian ini hendak melihat bagaimana pemberitaan mengenai ISIS yang diangkat oleh portal berita Republika Online. Hasil yang didapatkan bahwa Republika Online mempunyai framing pencegahan terhadap terorisme yang dijelaskan dalam kritik terhadap pemerintah sekuler dan pembangunan akidah.

---

Terrorism is one of the most popular topic in media because it can attact a big number of audience. For that reason, terrorism is often reported in a sensational way. Recently, the most well-known terrorism group in the world is ISIS. By conducting framing analysis, this research will see how Republika Online reports ISIS. The result obtained shows that Republika uses terrorism prevention frame which includes critiques for secular government and faith building."

"ABSTRAKDisertasi yang berjudul Model Pencegahan Terorisme di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini berupaya untuk mengkaji bagaimana konsep kerja Multi Lembaga dan kemitraan dalam organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk pencegahan terorisme di Indonesia, melalui BNPT dapat terealisasi dengan baik. Perbedaan struktur dan budaya antar organisasi yang bermitra tentunya tidak secara otomatis berjalan efektif hanya karena ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan mereka bergabung menjadi satu dalam badan baru.Dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah pengumpulan data yaitu: pertama, mengidentifikasi dan menspesifikasi masalah yang berkembang di lingkungan penelitian. Kedua, penulis merancang pedoman wawancara dengan menyusun butir-butir pertanyaan berdasarkan variabel yang diamati atau masalah yang akan diselesaikan melalui wawancara mendalam kepada informan terpilih yang telah diidentifikasi. Ketiga, hasil dari wawancara mendalam ini kemudian diolah dan dikategorisasikan untuk mengidentifikasi temuan dalam penelitian lapangan. Keempat, hasil dari identifikasi ini kemudian disusun menjadi pedoman untuk Focused Group Disscussion (FGD).Kesimpulan disertasi ini antara lain: (1) Dalam berperan sebagai badan koordinasi Multi Lembaga, BNPT masih banyak mengalami hambatan; (2) Dalam internal organisasinya, hambatan-hambatan dikelompokkan ke dalam Aspek Instrumental, Struktural dan Kultural; (3) Secara eksternal, dalam berhubungan dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, BNPT cenderung menganggap dirinya sebagai Badan Nasional bentukan baru yang ?mengambil alih? tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang sudah ada sebelumnya; (4) Sesungguhnya pencegahan akar penyebab dan pemicu terorisme sangat beragam, sehingga implementasinyapun tersebar di berbagai urusan yang menempel di dalam berbagai Kementerian/Lembaga yang dalam khasanah kriminologi dikenal dengan tipologi pencegahan primer, sekunder dan tersier. Dalam disertasi ini, penulis juga menghasilkan Model Alternatif Pencegahan Terorisme Berpendekatan Multi Kausa-Multi Lembaga.

---

ABSTRAK

The dissertation entitles Terrorism Prevention Model in Indonesia by The National Counter Terrorism Agency (BNPT) tries to assess how the work concept Multi Agency and partners within the governmental organization that aims to prevent terrorism in Indonesia, by BNPT, can be well realized. The difference of structure and culture between the partnership organizations certainly not automatically running effectively just because there are laws and regulations those require them to merge into a new entity.

In this dissertation, the author performs the data retrieval steps within: first, to identify and specify the problems occur at the research environment. Second, the author designs the interview guidance by arranging the questions based on the observed variable or the problem which is going to be solved through in depth interview towards the chosen informant who has identified. Third, the result of the in depth interview then processed and categorized to identify research findings in the field. Fourth, the identified result then compiled into guidance for Focused Group Discussion (FGD).

The conclusion of this dissertation among others: (1) In capability as a Multi Agency coordinating body, BNPT still faces many obstacles; (2) In its internal organization, the obstacles classified within Instrumental, Structural, and Cultural aspect; (3) Externally, in relationship with various Ministry and related Institution, BNPT tends to consider itself as a new National Agency who ?takes over? the duty and authority of the existing Ministry and Institution; (4) Indeed the prevention of the root causes and trigger of terrorism are very diverse, thus the implementation are spreading in various following business towards various Ministry and Institution which in criminological term are known as primary, secondary, and tertiary prevention typology. In this dissertation, the author also obtains the Alternative Model of Terrorism Prevention Multi Causes-Multi Agency Approach"

"Tugas Karya Akhir ini berfokus pada strategi pencegahan kejahatan terorisme di dua bentuk rumah ibadah, yaitu masjid dan gereja. Rumah ibadah yang digunakan sebagai tempat beribadah ternyata tidak terlepas dari risiko ancaman terorisme. Sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2017 terdapat kurang lebih tiga puluh serangan teroris yang dilakukan di masjid seluruh dunia, baik yang berbentuk pengeboman, penusukan, dan penembakan. BNPT sebagai aktor penanggulangan terorisme di Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dari ancaman terorisme dengan membentuk suatu strategi pencegahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Strategi pencegahan tersebut senada dengan apa yang dijelaskan dalam Routine Activity Theory, Rational Choice Theory, dan Situational Crime Prevention. Tujuan dari penulisan ini untuk melihat bagaimana upaya BNPT dalam memberikan perlindungan terhadap ancaman terorisme di rumah ibadah.

---

This research focuses on the terrorism crime prevention strategy in two places of worship, mosques and churches. Evidently, places of worship is exposed to risks of terrorism threats. From 2015 to 2017, there are approximately thirty terrorist attacks in mosques around the world in the form of bombing, stabbing and shooting. The National Agency for Combating Terrorism who is the actor of terrorism countermeasures in Indonesia is responsible for giving protection from terrorism threats by forming a prevention strategy that involves several stakeholders. The prevention strategy is inline with what is explained in Routine Activity Theory, Rational Choice Theory, and Situational Crime Prevention. This research aims to see how is BNPT`s efforts in giving protection from terrorism threats in places of worship."

"Penulisan ini akan berfokus pada upaya antisipasi serangan terorisme. Terorisme adalah sebuah kejahatan yang memiliki risiko tinggi seperti hilangnya nyawa, hancurnya gedung, dan hilangnya rasa aman terhadap lingkungan. Mengacu hal tersebut maka perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan POLRI dan TNI di bawah koordinasi BNPT untuk menghadapi ancaman dan serangan terorisme. Kesiapsiagaan tersebut senada dengan apa yang dijelaskan oleh teori routine activity sebagai capable guardian untuk melindungi target. Selain POLRI dan TNI berbagai instansi terkait juga disiapkan sebagai pendukung dari upaya pencegahan tersebut yang kemudian dikenal sebagai upaya multiagen. Tujuan dari penulisan ini untuk melihat pelaksanaan kesiapsagaan yang dilaksanakan BNPT bersama multi agen.

---

This paper focuses on the anticipation effort of terrorisk attack. Terrorism is a high risk crime such as loss of life, destruction of property, and the loss of sense of security in the environment. Thus a preparedness effort of POLRI and TNI under the coordination of BNPT to face the threat and attack of terrorism is needed. Preparedness itself is in tune with the explanation of routine activity theory as a capable guardian that protects target. Other than POLRI and TNI, other related institutions are also prepared as supports of the prevention effort, known as mutil-agents prevention. The aim of this paper is to see the implementation of preparedness program by BNPT alongside the multi-agents."

"Karakter utama dari penangkapan dan penahanan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan yang terkait dengan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan bergerak. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2003 menyatakan bahwa hukum acara pidana yang digunakan adalah sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dengan beberapa pengecualian, diantaranya mengenai jangka waktu penangkapan dan penahanan yang ditentukan lebih lama dibandingkan KUHAP sehingga tidak memenuhi ketentutan Pasal 9 International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) yang mensyaratkan seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana harus diperiksa dalam waktu yang wajar. Jangka waktu penangkapan dan penahanan yang lebih panjang tersebut masih dirasa kurang dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia sehingga muncul usulan perpanjangan terhadapnya dengan alasan tindak pidana terorisme merupakan bagian dari kejahatan terorganisir (organized crime) sebagaimana diatur dalam United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC). Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme, dengan merujuk kepada KUHAP dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebagai instrumen hukum nasional serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC) sebagai instrumen hukum internasional.

---

The main character of the arrest and detention is the temporary confinement for the purposes of investigation or prosecution relating to human rights, particularly rights of freedom of movement. Article 25 paragraph (1) of Act 15 of 2003 states that the law of criminal procedure used was as provisions in the Criminal Procedure Code with some exceptions, including the arrest and detention time period prescribed for longer than the Criminal Procedure Code so it does not meet Article 9 International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) which requires a person accused of a crime should be examined within a reasonable time. Arrest and detention period longer still felt lacking in efforts to eradicate criminal acts of terrorism in Indonesia, so emerged the proposed extension by reason of a criminal act against terrorism is part of organized crime as stipulated in the United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC). In this paper will discuss the arrest and detention in the criminal act of terrorism, with reference to the Criminal Procedure Code and Act 15 of 2003 as an instrument of national law and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC) as an instrument of international law. "

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dinamika kebijakan anti dan counter terorisme yang terjadi di Indonesia pra-Perpres No. 46 tahun 2010 dalam konteks dimensi sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif. Data pada penelitian ini diperoleh dari notulensi rapat pembahasan UU No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme DPR RI Masa Bakti 1999-2004, headline, editorial, dan pemberitaan dari empat suratkabar nasional yang memberitakan tentang terorisme antara tahun 2002 hingga 2010. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan dimensi negara dan sosialnya, serta upaya anti dan counter terorisme. Peneliti kemudian memberikan saran berupa refleksi atas upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

---

The intention of this research is to know anti and counter terrorism policy dynamic happened in Indonesia pre 2010 President?s Ordinance Number 46, social and political contextually. This research use explanatory qualitative method. Data of this research come from 2003 Terrorism Criminal Law Number 15 meeting discussion minutes in Indonesian House of Representatives 1999-2004 period, headline, editorial, and news from four national newspapers about terrorism during 2002-2010. The data are analyzed through state and social dimensions, and then anti and counter terrorism effort. Then researcher give recommendation which the reflection of Indonesian terrorism effort."

"Pelaksanaan program deradikalisasi diharapkan mampu untuk menanggulangi permasalahan terorisme di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program deradikalisasi yang sudah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta pendapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan program tersebut. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep yang terdiri dari terorisme, deradikalisasi dan counter-radicalization. Metode penelitian adalah kualitatif dengan analisis deskriptif-eksplanatif. Teknik penggumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan. Kesimpulan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa ada kesenjangan antara konsep deradikalisasi dengan pelaksanaan program deradikalisasi di lapangan BNPT juga mengalami kendala dalam pelaksanaan program deradikalisasinya. Program deradikalisasi BNPT pun memunculkan pro dan kontra yang berindikasi terhadap efektivitas program dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

---

The implementation of De-radicalization Program by National Counter Terrorism Agency (NCTA) is expected to be able to overcome terrorism in Indonesia. This research will talk about of De-radicalization Program which is already implemented by National Counter Terrorism Agency in Indonesia but with a lot of pros and cons upon its implementation.

This research uses several conceptual frameworks such as terrorism, de-radicalization, and counter-radicalization. This is a qualitative study using descriptive-explanative analysis. The information used in this research was collected through deep interview from the informant.

The research finds that there is a gap between de-radicalization concept and the implementation of de-radicalization program in the field. NCTA also had a lot of obstacles during its implementation. A lot of pros and cons upon De-radicalization program of NCTA was indicated to its effectiveness to counter terrorism in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai tindakan Amerika Serikat yang tergambar pasca peristiwa serangan teroris 11 September di Amerika Serikat yang dinilai merupakan bentuk terorisme itu sendiri. Kontrol pikiran melalui propaganda media yang dilancarkan Amerika Serikat merupakan senjata kasat mata yang dapat mengenai sasaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk problem ini adalah Sosialisme Libertarian a la Noam Chomsky. Yang dimaksud sosialisme libertarian di sini adalah, penghapusan instansi, kelompok, atau kekuasaan yang menindas kaum inferior sehingga masyarakat tersebut tidak dapet mengemban hak dan kewajibannya secara penuh.

---

This thesis discusses the act of the United States which reflected after the events of the September 11 terrorist attacks in the United States that assessed a form of terrorism itself. Thought control through media propaganda which the United States launched is an invisible weapon which can hit a target without being limited by space and time. One workable solution for this problem is Noam Chomsky’s Libertarian Socialism. What is meant here is, the elimination of agencies, groups, or the powers that oppress the inferior so that people are unable to take on the rights and obligations fully."

"

ABSTRAK

 

Nama                           : Albert Bobby Prasetya

Program Studi             : Kajian Terorisme

Judul                           : Strategi Penanggulangan Terorisme Narkoba di Indonesia

Pembimbing                : Muhamad Syauqillah,S.H.I., M.Si., Ph.D

                                      Sapto Priyanto,A.Mi., S.H., M.Si

 

 

Tesis ini menjelaskan tentang Terorisme Narkoba yang terjadi di Indonesia. Terorisme Narkoba di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di luar negeri karena baru satu kasus yang diajukan ke Pengadilan dan terbukti, yaitu kasus Fadli Sadama. Fadli merupakan anggota kelompok teror Jamaah Islamiyah (JI). JI adalah organisasi teror pecahan dari jamaah Darul Islam (DI) yang memperjuangkan Negara Islam Indonesia.  Karir kriminal Fadli Sadama dalam Terorisme Narkoba tidak lepas dari peran “School of Crime” selama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara. Terdapat simbiosis mutualisme antara kelompok narkoba jaringan Aceh dengan Fadli Sadama. Konsep terorisme, narkoba, terorisme narkoba, criminal career dan Differential Association Theory digunakan untuk menjelaskan fenomena terorisme narkoba yang terjadi di Indonesia. Tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, studi literatur dan wawancara terhadap narasumber. Wawancara mendalam terhadap Fadli Sadama akan menjelaskan proses Fadli Sadama berhubungan dengan penjahat narkoba di Lapas kelas I Tanjung Gusta Medan Sumatera Utara. Fadli Sadama menjadikan kriminal sebagai karirnya. Kurang efektifnya pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana terorisme dan narapidana narkoba yang berada dalam satu lembaga pemasyarakatan menjadi catatan untuk penyusunan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana terorisme dan narapidana narkoba di Indonesia.

 

Kata kunci: Narcoterrorism, Lembaga Pemasyarakatan, Karir Kriminal, Indonesia.

 

---

ABSTRACT

 

Name                           : Albert Bobby Prasetya

Study Programme       : Terrorism Studies

Title                             : Narcoterrorism prevention strategy in Indonesia

Counsellor                   : Muhamad Syauqillah,S.H.I., M.Si., Ph.D

  Sapto Priyanto,A.Mi., S.H., M.Si

 

This thesis explain about Narcoterrorism that happened in Indonesia. Narcoterrorism in Indonesia is different from what happened abroad because only one case was submitted to the court and proven, namely the case of Fadli Sadama. Fadli is a member of the Jemaah Islamiyah (JI) terror group. JI is a fractional terror organization from the Darul Islam (DI) congregation which fights for the Islamic State of Indonesia.. Fadli Sadama's criminal career in Narcoterrorism cannot be separated from the role of the "School of Crime" during his sentence in Class I Tanjung Gusta Medan, North Sumatra. There is a symbiosis of mutualism between the Acehnese drug network group and Fadli Sadama. Criminal career concepts and differential associations theory are used to explain the phenomenon of drug terrorism in Indonesia. This thesis is carried out by qualitative methods. Data collection techniques used are document studies, literature studies and interviews with resource persons. An in-depth interview with Fadli Sadama will explain the process of Fadli Sadama in relation to drug staining in Tanjung Gusta Medan Class I prison in North Sumatra. Fadli Sadama makes crime a career. The lack of effective guidance and supervision of terrorism inmates and drug prisoners in one penitentiary is a record for the formulation of policies for the implementation and supervision of terrorism prisoners and drug prisoners in Indonesia.

 

Keywords: Narcoterrorism, Correctional Institution, Criminal Career,  Indonesia

 

"