Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Produk kelapa sawit digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Setiap hari, perusahaan-perusahaan terus mencari cara agar semakin meningkatkan produksinya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperluas lahan perkebunan. Tetapi hal tersebut juga menimbulkan eksternalitas negatif. Untuk mengendalikan hal tersebut, maka pajak digunakan sebagai instrumen dan pajak yang digunakan adalah PBB Perkebunan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan alternatif kebijakan PBB Perkebunan yang dapat dibuat untuk mengendalikan serta mencegah eksternalitas negatif akibat dari pembukaan lahan perkebunan.

---

Palm oil products are widely used in various aspects of community life. Every day, companies are constantly looking for ways to further increase production. One way to do is to expand oul palm plantation in Indonesia. But in fact it can also make negative externalities for environment and to control this, tax as one of fiscal instrument can be used, and the tax is land and building tax of plantation. Purpose of this study was to find alternative land and building tax of plantation policies what can be created to control the negative externalities as well as preventing of opening the oil palm plantation and restrain the negative externalities that existed. "

"Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2007 masih mengandung defisit yang cukup besar, sehingga target penerimaan pajak harus bisa dicapai agar defisit tersebut tidak meningkat lebih besar Iagi. Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai upaya agar jumlah penerimaan pajak yang semakin meningkat tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam RAPBN, dan tentunya upaya tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Secara umum, upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah adalah meliputi intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak.Uraian yang dikemukakan tersebut di atas merupakan upaya pemerintah untuk meningkatan penerimaan pajak, namun bagi dunia usaha khususnya perusahaan sebagai Wajib Pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih usahanya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan pembayaran pajak. Pemerintah sangat berkepentingan terhadap peningkatan penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin.Untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak dengan baik dan benar agar tidak terjadi pemborosan sumber dana yang tidak perlu karena sanksi perpajakan, maka Wajib Pajak harus mengatur kewajiban perpajakannya secara sistematis yang meliputi: perencanaan, pengorganisasi an, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang paling efisien. Upaya tersebut merupakan tax management, juga sering disebut dengan istilah tax planning, yang dasarnya mempunyai arti yang sama yaitu untuk mengimplementasikan fungsi manajemen secara umum agar dapat dicapai efisiensi dan efektivitas terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan perusahaan.Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menguraikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh manajemen dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan dan menjelaskan secara teoritis upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak perusahaan secara balk dan benar melalui analisis data-data yang relevan, sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan baik.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi Iapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa pada tahun-tahun pajak sebelumitahun 2005, PT. Harapan Hibrida Kalbar ("Perusahaan") belum melakukan langkah-Iangkah perencanaan pajak dengan baik. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan pajak oleh Fiskus menunjukkan adanya kewajiban pajak yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi-sanksi perpajakan, yang seharusnya tidak perlu terjadi dan sanksi ini tentunya sangat membebani perusahaan.Sejak tahun 2006 perusahaan telah menunjuk Konsultan Pajak untuk melakukan penelaahan terhadap kewajiban-kewajiban perpajakan perusahaan baik tahun pajak yang Ialu maupun tahun pajak yang sedang berjalan. Perusahaan akan melakukan pembetulan terhadap perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan hasil penelaahan tersebut.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada tahun-tahun sebelum tahun pajak 2006 perencanaan pajak dilaksanakan masih bersifat insidentil dan dilakukan dalam kerangka mengatasi masalah yang timbul serta belum dilakukan secara terencana dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan secara terpadu. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar penyusunan perencanaan usaha iangka pendek dan jangka panjang perusahaan mencakup didalamnya perencanaan pajak perusahaan, sehingga perencanaan pajak menjadi salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen perusahaan.

---

The draft of State Revenues and Expenditures Budget ("RAPBN?) 2007 is bearing significant deficit; therefore, tax revenues target must be achieved to avoid larger deficit. ln achieving the target, the Directorate General of Taxes continues to put efforts to collect the taxes as budgeted in RAPBN, within the tax law framework. in general, the efforts consist of intensification of tax collection and increasing of the number of tax payers extensively.

The above mentioned measures are the government's effort to increase tax collection, but from tax payers point of view, especially the company as one the tax payer, the tax imposed is an expense that reducing their net income. Therefore, there is a different point of view between government and tax payers in relation to tax collection, whereas government has to collect bigger tax to finance the expenditures of the country, and tax payers are trying to manage the tax payment efficiently as legally acceptable.

In order to comply to existing tax regulation and to avoid tax penalty, the tax payer shall arrange its tax compliance systematically, including planning, organizing, actuating, and controlling of the taxes. The arrangement is called tax management, also known as tax planning; that is to implement the management function in general in order to achieve effectiveness and efficiency in tax compliance.

The defined problem in this research is how the tax planning should be applied by the management in order to improve the financial performance of the company. The objective of the research is to describe the effort that has been taken by the company to fulfill its tax obligation and to explain theoretically, the efforts that could be taken by the company through analysis of the revelant data, so tax planning can be carried out and the company objective could be achieved properly.

The research methodology of this thesis is descriptive analysis, by using library and held research as data collection technique. The collected data will be analyzed qualitatively. Based on data analysis, PT. Harapan Hibrida Kalbar (?The company") did not perform proper tax planning for the years before 2005. The tax audit conducted by tax officer showed that the company has not fully comply with the tax regulations, therefore tax penalty is imposed, which should not be happened. This penalty put significant financial burden to the company.

In 2006, the company has appointed tax consultant to review the tax obligation for current and previous years. The company will correct the tax calculation, payment and reporting, in order to adjust to the tax review.

The conclusion of this research is that the company's tax planning before year 2006 is incidental in nature, and just to solve the problems when they incurred and did not integrate with the short term and long term planning of the company. The recommendation of this research is that the company's short term and long term business plan should be embedded tax planning; thereby, the tax planning will be become the task that shoud be handled by all of the company's personnel."

"Penelitian ini membahas mengenai perencanaan pajak terkait revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. ABC sebagai perusahaan manufaktur dan PT. XYZ sebagai perusahaan kelapa sawit. Kedua perusahaan tersebut memanfaatkan fasilitas berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil revaluasi di atas nilai buku fiskal sebesar 6 . Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perencanaan pajak pada PT. ABC dan PT. XYZ serta membandingkan efektivitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh kedua perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu kedua perusahaan memperoleh benefit berupa tax saving, namun perencanaan pajak PT. ABC sebagai perusahaan manufaktur lebih efektif dan memberi manfaat lebih besar.

---

This study examines about tax planning related to fixed assets revaluation carried out by PT. ABC as a manufacture company and PT. XYZ as a palm oil company. Both of the companies are utilizing the reduction of income tax rate facility on the excess of fixed assets revaluation value over fiscal book value as of 6 . The purpose of this study is to analyze the tax planning in PT. ABC and PT. XYZ as well and to compare the effectiveness of tax planning by PT. ABC PT. YXZ. This study uses qualitative reasearch method. The result of this study is both copanies obtain the benefit such as tax saving, but PT. ABC rsquo s tax planning is more effective and get more benefit than PT. XYZ."

"ABSTRAKTesis ini membahas penetapan dasar pengenaan pajak atas Bea Perolehan Hakatas Tanah dan atau Bangunan pada perkebunan kelapa sawit. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasilpenelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penetapan dasar pengenaan pajakterkait BPHTB di perkebunan kelapa sawit perlu ditelaah terlebih dahulumengenai substansi dari objek BPHTB, apakah merupakan pemberian hak barusebagai kelanjutan dari pelepasan hak atau pemberian hak baru diluar pelepasanhak, jika merupakan pemberian hak baru sebagai kelanjutan dari pelepasan hakmaka dasar pengenaan pajak hanya berdasarkan atas nilai dasar tanah, jikamerupakan pemberian hak baru diluar pelepasan hak, maka dasar pengenaanpajak berdasarkan nilai dasar tanah ditambah dengan nilai investasi.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the determination of the tax base on the property righttax in palm plantation. This research using explanative research and qualitativeapproach. The results of this study conclude that in determining the tax baserelated to BPHTB in oil palm plantations need to be reviewed first about thesubstance of the object BPHTB, whether it is a grant of new rights as acontinuation of the release of rights or granting new rights outside the release ofrights, if it is granting new rights as continuation of the disposal of the right thenthe tax base is only based on the value of the land, if it is a grant of a new rightoutside of the disposal of the right, then the tax base is based on the value of theland plus the investment value."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Potensi ini mendorong pemerintah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya dan kemudian hasil penerimaannya dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal. Namun dalam praktiknya, ditemukan permasalahan terkait rendahnya kemandirian fiskal daerah akibat ketergantungan atas Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dan juga penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) atas Pajak Bumi dan Bangunan dan sumber daya alam. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) dari pajak pusat menjadi pajak daerah, serta menganalisis strategi-strategi yang perlu disiapkan untuk pengalihan PBB-P3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis SWOT dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan PBB-P3 mempunyai sejumlah kelemahan (weakness) serta ancaman (threat) terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah dan mekanisme pemungutan PBB-P3, serta dampak terhadap eksploitasi sumber daya alam. Namun demikian, kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) yang ada dapat menjadi pertimbangan untuk pendevolusian PBB-P3 pada permukaan bumi dan pengenaan pajak sumber daya alam pada tubuh bumi, ataupun penerapan skema opsen PBB. Strategi strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, dan weakness-threat yang dapat dipersiapkan yaitu mempersiapkan SDM Pemerintah Daerah, sarana teknologi untuk administrasi PBB-P3, dan aturan khusus yang mengatur pendaerahan PBB-P3.

---

Indonesia is a country that has high natural resource potential. This potential encourages the government to collect the tax on land and building plantations, forestry, mining, and other sectors. Then the proceeds are allocated to local governments to overcome vertical fiscal inequality. However, in practice, problems were found related to the low fiscal independence of regions due to dependence on Transfers to Regions (TKD) by the central government and the distribution of Revenue Sharing Funds (DBH) on Land and Building Taxes and natural resources. This paper analyzes the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of Land and Building Tax in the Plantation, Forestry, and Mining sector (PBB-P3) devolution from the central tax to local taxes. Also, analyze the strategies for the transfer of PBB-P3. This study uses a qualitative approach with SWOT analysis and primary data collection techniques through in-depth interview and literature study. The analysis results show that PBB-P3 has several weaknesses and threats related to the readiness of local government human resources (HR), the mechanism for collecting PBB-P3, and the impact on the exploitation of natural resources. However, the strengths and opportunities that exist can be considered for the devolution of PBB-P3 on the earth's surface and the imposition of taxes on natural resources on the earth's body, or the implementation of the PBB opsen scheme. Strength-opportunity, strength-threat, weakness-opportunity, and weakness-threat strategies that can be prepared are preparing local government human resources, technological facilities for PBB-P3 administration, and special rules governing PBB-P3 regionalization."

"Penelitian ini mengamati kondisi perusahaan dengan rata-rata tarif PPh 21 sebesar 15 dan 30 , yaitu Firma Hukum X dan Firma Hukum Y. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan membandingkan perencanaan PPh Pasal 21 dan menganalisis pemilihan metodenya. Hasil penelitian ini adalah perusahaan dengan rata-rata tarif PPh Pasal 21 sebesar 5-25 sebaiknya menggunakan metode Gross-up dan benefit-in-cash, sedangkan untuk tarif PPh Pasal 21 sebesar 30 sebaiknya menggunakan metode Gross dan benefit-in-kind. Berdasarkan perhitungan, Firma Hukum X menghasilan total beban pajak terkecil dengan Gross-Up, yaitu sebesar Rp 927.568.290, sedangkan Firma Hukum Y menggunakan Mix dengan total beban pajak sebesar Rp 2.373.047.199.

---

This study observed the characteristics of companies that have an average Article 21 Income Tax rate of 15 and 30, namely X Law Firm and Y Law Firm. This study is qualitative research that aim to compare the tax planning of Article 21 Income Tax and analyze its method selection. The results of this study are the companies with average Article 21 Income Tax rate of 5 25 should use Gross up and benefit in cash, whereas for companies with average Article 21 Income Tax rate of 30 should use Gross and benefit in kind. According to the calculation, X Law Firm produce the cheapest total tax burden by using Gross up to wit Rp 927.569.290, whereas Y Law Firm best using Mix with total tax burden Rp 2.373.047.199."

"Dalam peningkatan Tax Ratio penerimaan pajak, Pemerintahmelakukan usaha dengan cara mencari kemungkinan-kemungkinan objek pajak yang belum tersentuh dan mempunyai potensi penerimaan negara yang besar. Salah satu usaha tersebut adalah dengan cara menerbitkan Peraluran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 (yang sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 dan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 memungkinkan pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Soft Loan yang sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Pajak Penghasilan tersebut ditanggung oleh Pemerintah. Permasalahan yang timbul bahwa dalam Loan Agreement antara Pemerintah RI dan Bank Investor selalu menerapkan pembebasan pajak terhadap pinjaman tersebut_ dan dalam pembayaran Soft Loan menggunakan dua cara, yaitu: melalui rekening khusus dan melalui"

"Perencanaan Pajak Penghasilan Badan atas Akuisisi Blok Migas di Luar Negeri oleh National Oil Company (NOC) di Indonesia guna memenuhi kebutuhan akan energi nasional dengan memperhatikan pertimbangan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pajak yang dilakukan oleh National Oil Company (NOC) Indonesia sesuai dengan kriteria perencanaan pajak yang baik. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh National Oil Company (NOC) Indonesia telah memenuhi kriteria perencanaan pajak yang baik sesuai dengan teori perencanaan pajak, yaitu tidak melanggar peraturan, memiliki alasan bisnis, dan didukung oleh bukti-bukti.

---

Corporate Income Tax Planning Over Acquistion Oil and Gas Block in Other Country by National Oil Company Indonesia in order to meet national energy needs by taking into tax consideration. This study aims to analyzing the corporate income tax planning. This thesis uses a qualitaive approach to data collection techniques through in-depth interview and literature studies. The result showed that tax planning undertaken by the Indonesian National Oil Company (NOC) is in conformity with the criteria of good tax planning in accordance with the theory of tax planning, which is not against the rules, have business reasons, and supported by evidences."

"Berkembangnya globalisasi semakin membuka peluang bagi negara-negara dunia untuk melakukan transaksi lintas batas oleh perusahaan multinasional (Multinational Enterprises atau MNEs). Namun, transaksi yang dilakukan MNEs tersebut sering kali menyebabkan pengikisan basis pajak perusahaan melalui praktik perencanaan pajak agresif, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan penerimaan negara. Untuk mengatasi hal ini, OECD dan negara-negara anggota G20 berupaya untuk menangkal praktik perencanaan pajak agresif melalui Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project). Salah satu dari 15 rencana aksi dalam BEPS Project, yang merekomendasikan kebijakan Mandatory Disclosure Rules (MDR) untuk menangkal perencanaan pajak agresif melalui pengungkapan skema perencanaan pajak agresif oleh Wajib Pajak dan promotor, yaitu Rencana Aksi 12. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan peluang dan tantangan, serta mengetahui faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan MDR di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam dalam pengumpulan datanya.  Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan MDR sangat beragam dan kompleks dibandingkan dengan peluang yang tersedia. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung implementasi kebijakan MDR di Indonesia, baik yang secara nyata ada maupun yang dapat diupayakan, seperti eksistensi General Anti-Avoidance Rules (GAAR), program daftar prioritas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan pembuatan tim khusus yang menangani kebijakan MDR. 

---

The development of globalization increasingly opens opportunities for countries worldwide to engage in cross-border transactions by multinational enterprises (MNEs). However, these MNEs transactions often result in the erosion of a company’s tax base through aggressive tax planning practices, leading to a decrease in government revenue. To address this issue, the OECD and G20 member countries are striving to counter aggressive tax planning through the Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project). One of the 15 action plans within the BEPS Project is Action 12, which recommends the implementation of Mandatory Disclosure Rules (MDR) to combat aggressive tax planning by requiring taxpayers and promoters to disclose aggressive tax planning schemes. This research aims to explain the opportunities and challenges involved in implementing MDR in Indonesia, as well as identify the supporting factors that influence the implementation of these policies. The study utilizes a qualitative approach, incorporating the literature review and in-depth interviews for data collection. The analysis results indicate that Indonesia faces diverse and complex challenges in implementing MDR compared to the available opportunities. Nonetheless, there are several factors that can support the implementation of MDR in Indonesia, both existing factors and those that can be pursued. These include the existence of General Anti-Avoidance Rules (GAAR), priority programs by the Directorate General of Taxes (DJP), and the establishment of specialized teams to handle MDR. "

"Ketentuan reduced rate yang berlaku dalam tax treaty berlaku khusus terhadap pengenaan Branch Profit Tax (BPT) pada UU PPh berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali. Namun, dalam praktiknya kerap terjadi sengketa mengenai penerapan reduced rate yang dilakukan oleh kontraktor migas, alasannya karena penerapan reduced rate dianggap mengakibatkan ketentuan bagi hasil yang tercantum dalam Production Sharing Contract (PSC) menjadi tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tax treaty dengan PSC agar mengetahui ketentuan mana yang harus diacu pada penyelesaian sengketa BPT Bentuk Usaha Tetap hulu migas dan mengetahui desain bagi hasil yang menciptakan kepastian hukum dalam pengenaan BPT. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena ketentuan perpajakan dalam PSC dikembalikan kepada UU PPh yang berlaku, maka ketentuan tax treaty dapat diterapkan dalam PSC berdasarkan Pasal 32A UU PPh, lalu untuk menciptakan kepastian hukum diperlukan penegasan terkait penggunaan tax treaty dalam ketentuan PSC.

---

Reduced rate provisions in tax treaty are applicable to the imposition of Branch Profit Tax (BPT) of the Income Tax Law based on the lex specialis derogat legi generali principle. However, in practice there are often tax disputes regarding the application of reduced rates towards BPT by oil and gas contractors because the implementation of reduced rates is presumed to result in the non-fulfillment of the production sharing provisions stated in the Production Sharing Contract (PSC). This study aims to analyze the comparison of legal position between tax treaty and PSC in order to find out which provisions should be referred to in the dispute resolution of BPT imposition towards oil and gas Permanent Establishments and to know the production sharing design that creates legal certainty in BPT imposition. The research method used is a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. The result of this research indicates that because tax provisions in the PSC are based on the prevailing Income Tax Law, therefore tax treaty provisions can be applied toward PSC based on Article 32A of the Income Tax Law, and then to create legal certainty it is necessary to affirm in the PSC clauses the use of tax treaty provisions."