Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang manajemen komunikasi krisis dilakukan oleh AirAsia dalam jatuhnya pesawat QZ8501. Kejadian ini membuat perusahaan sempat kehilangan reputasi dan kepercayaan dari stakeholder. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui langkah-langkah pengelolaan krisis yang dilakukan oleh AirAsia pada saat, sebelum, dan setelah krisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil temuan, berasal dari wawancara mendalam serta pengumpulan dokumentasi akan diselaraskan dengan konsep-konsep manejemen krisis dan komunikasi krisis. Penelitian ini menemukan bahwa manejemen komunikasi krisis yang baik sepanjang pra krisis, krisis, dan pasca krisis pada objek penelitian.

---

This thesis discuss about communication crisis management implemented by AirAsia Airline in crash of flight QZ8501. The crash causes the company loses its reputation and stakeholder's trust. The objective of the research is to find out crisis management that was done by AirAsia, during, pre-crisis, and post-crisis. The research is conducted in qualitative method by using descriptive design.The result of this research which gained through in depth interview and documentation collection will be aligned with crisis management and communication crisis concepts. The research finds that there is good communication crisis management during pre-crisis, in crisis, and post-crisis on the object of research."

"Insiden jatuhnya pesawat memang bukanlah suatu hal yang diharapkan, terutama bagi maskapai penerbangan itu sendiri. Hal ini tentunya merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat dihindari dan diprediksi oleh siapapun. Namun, tidak jarang perusahaan diterpa berbagai macam isu terkait insiden yang menyudutkan perusahaan terebut. Tidak jarang pula, isu-isu tersebut pada akhirnya membawa perusahaan ke dalam sebuah keadaan krisis akibat adanya kelalaian penanganan isu yang dilakukan perusahaan. Untuk itu, apabila terjadi kasus seperti ini, peran praktisi Public Relation (PR) sangat dibutuhkan untuk menjaga citra dan mengembalikan nama baik perusahaan. Praktisi PR tentunya harus memiliki kesiapan untuk melakukan penanganan terhadap krisis yang muncul. Demikian juga dengan kasus jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501 pada 28 Desember 2014 silam yang akan diangkat sebagai bahan analisis untuk penulisan makalah ini.Analisis ini akan membahas bagaimana perkembangan isu yang muncul ketika peristiwa tersebut terjadi sehingga membawa AirAsia ke dalam krisis serta apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh praktisi PR AirAsia dalam menghadapi kondisi tersebut dengan berdasar pada konsep manajemen krisis. Pendekatan strategi manajemen krisis yang dilakukan praktisi PR AirAsia juga akan dianalisis dengan berkaca pada konsep model Integrated Crisis Mapping (ICM).

---

The incident of airplane crash is the unexpected thing, especially for the flight enterprise it self. This case is unavoidable and unpredictable for anyone. But, the company is not rarely attacked by issues that related to the accident which put the company's name into the corner. The issues often bring the company into the crisis circumstance as the cause of the organization's neglect. The role of PR practitioners is needed to maintain company's image and reform its reputation. PR practitioners should have readiness to handle any kind of the crisis that arises in that moment. As well as the case of AirAsia's airplane QZ8501 crashed in the past December 28, 2014, as the analyzed material for this paper writing.This analysis will come up with the issues development when it was happened, so those brought AirAsia into a crisis, and put a stressed on what actions had been done by AirAsia PR practitioners in that kind of state in accordance to crisis management concept. The approach of crisis management strategy that AirAsia PR practitioners took will also be analyzed based on the concept of Integrated Crisis Mapping model (ICM)."

"Fenomena Global bermunculannya maskapai penerbangan dengan konsep minimalis atau dikenal dengan nama "Low Cost Carriers" pada awal 2000-an, tidak hanya melanda wilayah Amerika dan Eropa saja tetapi juga wilayah Asia tidak terkecuali Indonesia AirAsia, maskapai asal Malaysia, merupakan salah satu maskapai penerbangan yang mengusung konsep "Low Cost Carriers" yang saat ini gemanya cukup kuat mempengaruhi industri penerbangan Asia pada umumnya dan Indonesia khususnya. Di saat maskapai penerbangan lokal mengalami mati suri akibat besarnya biaya operasional (cost) yang harus ditanggung, AirAsia justru mampu mengeruk keuntungan besar.Dengan Visi dan Misi ingin menempatkan diri sebagai maskapai penerbangan biaya rendah terdepan di Asia, Indonesia merupakan salah satu pilihan bagi AirAsia untuk melebarkan sayapnya. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, Indonesia jelas merupakan pasar yang sangat potensial. Di samping itu, sejak krisis moneter melanda, penjuaian tiket pesawat mengalami kenaikan 10% dibandingkan penjualan tiket alat transportasi lainnya.Ketenarikan AirAsia yang sebelum nya memakai nama AWAIR untuk memasuki pasar Indonesia diwujudkan dengan mengubah namanya menjadi Indonesia AirAsia pada Desember 2005 dimana kepemilikan saham terbesar (51%) dikuasai oleh orang Indonesia. Dengan tagline nya ?Kini Siapapun Bisa Terbang? atau "Now Everyone Can Fly" kini Indonesia AirAsia mampu menancapkan positioning nya sebagai maskapai murah meriah yang dapat dijangkau oleh kalangan kelas bawah sekalipun Unit analisis dari penelitian ini adalah sebuah maskapai penerbangan, Indonesia AirAsia, yang berkedudukan di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jakarta. Setelah sempat berhenti beropersi pada tahun 2001 dan beberapa kali mengalami pergantian kepemilikan, pada Desember 2002 dengan munculnya Tony Femandez sebagai CEO, maskapai ini kembali beroperasi dengan berganti nama menjadi AirAsia. Dan sejak saat itu, AirAsia mampu mengejar ketertinggalan nya dengan mengantongi 15% dari revenue 36 juta Dollar. Sedangkan untuk Indonesia AirAsia sendiri mampu meraup keuntungan hingga 60% dalam waktu 2 tahun.Strategi Komunikasi Pemasaran Indonesia AirAsia akan di analisis dengan menggunakan model perencanaan IMC (lntegrared Marketing Communication) atau Komunikasi Pemasaran Telpadu (KPT). Dengan model tersebut, penulis akan melakukan tinjauan atas pelaksanan strategi komunikasi pemasaran untuk melihat ke efektifan dan efisien nya Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus tunggal holistik (tipe 1).Metode ini dipilih untuk meneliti sebuah kasus secara umum guna menguji teori komunikasi pemasaran yang telah disusun dengan baik. Sedangkan kajian penelitiannya adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan suatu keadaan tentang suatu objek dari segi kualitas bukan dengan perhitungan angka-angka. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam sebagai data primer dan studi berbagai dokumen sebagai data sekunder.Hasil penelitian ini berupa tinjauan yang mendeskirpsikan strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Indonesia AirAsia dalam menghadapi persaingan industri penerbangan melalui konsep-konsep dalam Integrated Marketing Communication. Meskipun positioning Indonesia AirAsia saat ini dalam keadaan stabil, bukan berarti peljalanannya berhenti sampai disitu saja. Indonesia AirAsia harus tetap mampu mempertahankan positioning dari para pesaing nya. Agar mampu bersaing, dibutuhkan strategi komunikasi pemasaran yang tepat agar perusahaan dapat bertahan dan tetap dikenal oleh pelanggannya.Penelitian ini merupakan tinjauan yang menggambarkan konsep komunikasi pemasaran pada maskapai penerbangan guna menyusun rekomendasi yang dapat di gunakan dalam menghadapi persaingan yang ada saat ini dengan berpatokan pada konsep minimalis yang diusung. Tinjauan mengenai strategi komunikasi pemasaran yang diaplikasikan oleh Indonesia AirAsia, dimaksudkan untuk melihat apakah strategi komunikasi pemasaran yang dijalankan sudah efektif dan efisien. Tinjauan ini diharapkan dapat memberikan masukan danfatau kritik yang kemudian dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan strategi komunikasi pemasaran yang lebih baik lagi."

"Marketing Public Relations (MPR) menjadi terobosan baru di bidang public relations yang tidak hanya melihat bagaimana citra perusahaan atau brand dimata publiknya melainkan memikirkan juga bagaimana produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diterima masyarakat dan dapat terjual. Hal inilah yang coba dilakukan oleh AirAsia yang merupakan salah satu perusahaan penerbangan berbiaya rendah. AirAsia mencoba menciptakan program-program MPR yang dapat mempertahankan loyalitas konsumennya paska kecelakaan yang menimpa salah satu pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 rute Surabaya-Singapore pada 28 Desember 2014. Beragam strategi MPR yang meliputi pull, push, dan pas strategy dilakukan oleh AirAsia agar bisa tetap eksis di industri penerbangan. Sehingga pada kesimpulannya, kegiatan yang dilakukan oleh AirAsia selama satu tahun terakhir paska kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 tidak hanya dapat mengembalikan citra positif namun mampu mempertahankan loyalitas konsumen mereka.

---

Marketing Public Relations (MPR) into a new breakthrough in the field of public relations not only see how the company's image or brand in the eyes of the public but also think about how the products or services produced by the company can be accepted by society and can be sold. This is exercised by AirAsia which is one of the low cost airlines. AirAsia tried to create programs that MPR can maintain customer loyalty after the accident one of the AirAsia aircraft with flight number QZ8501 route Surabaya-Singapore on 28 December 2014. A variety of strategies MPR which includes pull, push, and pass strategy carried out by the airline in order to still exist in the airline industry. In conclusion, the activities carried out by the airline during the past year after a plane crash AirAsia QZ8501 not only can restore the positive image but is able to maintain the loyalty of their customers."

"TKI yang tersebar di luar negeri berpotensi menimbulkan munculnya kasus termasuk kasus ancaman hukuman mati yang dapat berubah menjadi krisis bagi Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu penting dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis agar penanganan krisis dapat dilakukan secara optimal.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan paradigma post-positivisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kementerian Luar Negeri melakukan manajemen komunikasi krisis ketika menghadapi krisis pada level pre-crisis, crisis dan post-crisis serta untuk mengetahui pemilihan crisis response strategy yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dikaitkan dengan jenis krisis dan atribusi tanggung jawab dalam kerangka Situational Crisis Communication Theory SCCT. Penelitian ini mengambil data dari wawancara berbagai sumber, media pemberitaan, dan dokumen pendukung lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri belum secara optimal menerapkan manajemen komunikasi krisis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidaksamaan konsep dengan hasil penelitian di level pre-crisis. Namun pelaksanaan manjemen komunikasi krisis pada level crisis dan post-crisis telah dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya ditemui bahwa dengan jenis krisis victim cluster kategori rumor dan accidental cluster dengan kategori challenge, attribution level of crisis responsibility yang melekat pada Kementerian Luar Negeri adalah sangat sedikit dan rendah namun adanya desakan dan demo menjadikan beban tanggung jawab Kementerian Luar Negeri menjadi besar. Dengan jenis krisis dan attribution level of crisis responsilibity tersebut, Kementerian Luar Negeri menggunakan strategi: a Deny Strategy yaitu scapegoat; b Diminish Strategy yaitu justification; c Reinforcing Strategy yaitu reminder dan ingratiation; d Diversionary strategy yaitu concession; dan e Vocal commiseration yaitu concern.

---

Indonesian workers spread all over the world potentially face cases including death sentenced case of which it can lead to crisis for Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Hence, it rsquo s essential to have crisis communication management analized in order to optimalize the crisis management. It is a descriptive qualitative research that uses post positivism paradigm.

The purposes of this research is to know how Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia executes crisis communication management at the level of pre crisis, crisis and post crisis as well as to know the selection of crisis response strategy linked to the crisis types and attribution level of crisis responsibility in the frame of Situational Crisis Communication Theory SCCT.

This research collects data from interviews, news media and other supporting documents. It found that Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia is not optimal in implementing crisis communication management. It is shown by the dissimilarity between the concept and the research finding at the level of pre crisis. Yet, the crisis communication management in the level of crisis and post crisis has been optimally implemented.

Besides, it is found that the crisis type of which Ministry of Foreign Affairs faced is victim cluster rumour and accidental cluster challenge. Related to the type of crisis faced by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia has very little and low of attribution level of crisis responsibility, however due to demo and pressure from external parties, the level of crisis responsibility becomes strong. Based on the crisis types and attribution level of crisis responsibility attached, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia uses strategies including a deny strategy scapegoat b Diminish strategy justification c Reinforcing strategy reminder and ingratiation d Diversionary strategy concession and e vocal commiseration concern."

"Sebuah studi penelitian kualitatif yang meneliti strategi komunikasi pra krisis suatu perusahaan multinasional yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi di Indonesia. Analisa dilakukan dengan mengintegrasikan konsep teoritis dari mananejem isu, yaitu menganalisa disetiap tahapan siklus hidup isu untuk melihat (1) peristiwa kunci dan pengaruh dan kekuatan pemangku kepentingan yang terlibat (2) cara perusahaan dan memangku kepentingan mempersepsikan isu dan menganalisa kesenjangan, dan (3) strategi komunikasi perusahaan dalam menutup kesenjangan dan mencegah isu menjadi krisis. Data dari media online digunakan sebagai sumber data utama dan wawancara mendalam sebagai sumber data sekunder.Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak dalam bisnis strategis dengan lingkup nasional dan kontrak kerja yang panjang, tidak bisa dilepaskan dari aspek politik yang memiliki pengaruh kuat terhadap dinamika isu dan pemangku kepentingan. Konsep strategi komunikasi pra krisis yang disarankan oleh kerangka konsep tidak bisa diterapkan dalam prakteknya. Organisasi harus memiliki sistem manajemen komunikasi politik dan opini publik untuk mengelola kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan tanpa harus terlibat dalam politik praktis.

---

A qualitative research study investigates the communication pre crisis strategy of a multinational oil and gas company in Indonesia. The analysis incorporated integrating a theory of issue management to analyse each stage of the issue life cycle to see (1) the key events and the power of the stakeholders involved (2) the way that the company and the stakeholders perceive the issue and the gap analysis (3) the communication strategy used by the company to prevent crisis. Primary data was collected from online media while secondary data was collected from in depth interviews.The finding of the study indicates that when a corporation is engaged in strategic business of national scope and lengthy contract duration, the business can not be separated from the political aspects which have a stronger influence on the issue and stakeholder dynamics. In such a case, the application of communications strategy concepts suggested by the conceptual framework may not be appropriate. The organization must have a political communication and public opinion management system to manage the interests of the company and the stakeholders without having to engage in practcial politics."

"Krisis akibat serangan siber terhadap perbankan dapat menyebabkan pencurian data, dan mengganggu operasional serta layanan transaksi finansial yang berdampak terhadap nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa terhadap perencanaan, pelaksanaan/implementasi, dan evaluasi manajemen komunikasi krisis perbankan yaitu PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI). Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif, serta teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI belum maksimal dalam melakukan perencanaan manajemen komunikasi krisis. Terkait pelaksanaan/implementasi manajemen komunikasi krisis, BSI melakukan penanganan saat terjadinya krisis dengan menaikkan pemberitaan positif sebanyak mungkin dan berhasil mendominasi jumlah pemberitaan negatif. Sedangkan, evaluasi manajemen komunikasi krisis mendorong pembenahan yang dilakukan oleh BSI pasca krisis melalui pembangunan sistem monitoring, mencanangkan perwakilan tim komunikasi di daerah-daerah, serta melakukan pelatihan terhadapnya. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa perbankan perlu memperhatikan periode pra-krisis melalui monitoring dan pematangan pedoman mitigasi krisis, serta perlunya respon cepat, terbuka, solutif dalam memberikan informasi kepada publik maupun pemangku kepentingan.

---

The crisis resulting from cyber attacks on banking can lead to data theft and disruption of operational and financial transaction services, affecting customers. This research aims to provide an analysis of crisis communication management planning, implementation, and evaluation in the banking sector, specifically at PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI). In this study, a qualitative approach is used, and the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) is employed as the theoretical framework. The research findings indicate that BSI has not maximized crisis communication management planning. Regarding the implementation of crisis communication management, BSI handles crises by increasing positive coverage as much as possible and successfully dominating the number of negative coverage. Meanwhile, crisis communication management evaluation encourages post-crisis improvements by BSI through the development of monitoring systems, establishment of communication team representatives in regions, and conducting training for them. The research results recommend that the banking sector needs to pay attention to the pre-crisis period through monitoring and maturing crisis mitigation guidelines, as well as the need for quick, open, and solution-oriented responses in providing information to the public and stakeholders."

"Sebuah studi kualitatif didukung data kuantitatif yang meneliti strategi komunikasi krisis lembaga negara, khususnya lembaga peradilan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan konsep teoritis dari manajemen krisis, yaitu mengalisis setiap tahapan krisis dan menganalisis image restoration theory untuk melihat strategi komunikasi krisis yang dilakukan lembaga peradilan dalam menghadapi krisis. Penelitian ini mengambil data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber internal dan eksternal lembaga sebagai data utama, serta laporan media monitoring dan dokumen terkait digunakan sebagai data kuantitatif yang mendukung data kuantitatif. Tahapan krisis dilihat dari nada pemberitaan yang diolah dari hasil media monitoring.Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi krisis yang dilakukan lembaga peradilan belum sesuai dengan tahapan-tahapan penanganan krisis yang dikemukakan para ahli dan pedoman penanganan krisis. Namun, strategi komunikasi krisis dan strategi pemulihan citra yang dilakukan cukup cepat dalam memulihkan citra lembaga peradilan.

---

A qualitative study supported with quantitative data investigates the communication crisis strategy of a state institution, particularly justicial institution in Indonesia. The analysis incorporated integrating a theory of crisis management to analyse each stage of crisis and analyse image restoration theory to see communication crisis strategy used by the judicial institution to facing crisis. Primary data was collected from observation and depth interviews with stakeholders while secondary data was collected from media monitoring report and others related documents as quantitative data. Stage of crisis seen from the news tonality in media monitoring report.

The finding of the study indicates that the communications strategy the crisis done not based on crisis response steps that was mentioned the experts and guidelines crisis response. But, the communications strategy the crisis and strategies recovery image is fairly quickly in restore the image of justicial institution."

"Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (PMK 89/2023). Para stakeholders tersebut menuntut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membatalkan peraturan tersebut. Manajemen komunikasi krisis yang dilakukan oleh Kemenkeu nampak berhasil. Namun, perlu dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis berdasarkan Situational Communication Crisis Theory sebagai bentuk evaluasi atas manajemen komunikasi krisis yang dilakukan Kemenkeu. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivistik dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara mendalam terhadap informan internal Kemenkeu dan narasumber ahli dari konsultan PR Agency. Sumber informasi juga diperoleh dari studi pustaka yaitu dokumen internal Kemenkeu, pemberitaan media, konten di media sosial, serta hasil analisis aplikasi analisis media dan media sosial. Krisis yang terjadi di Kemenkeu tersebut merupakan parakrisis khususnya tantangan dari para pemangku kepentingan terhadap terbitnya PMK 89/2023 yang menjadikan APBN sebagai jaminan atas utang proyek KCJB. Krisis tersebut masih parakrisis ini belum mengarah ke krisis operasional karena tidak sampai mengganggu peresmian dan operasional KCJB. Kemenkeu melakukan refutation sebagai bentuk strategi respon lebih dari satu kali untuk meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa yang dilakukan Kemenkeu Kemenkeu efektif dalam mengelola krisis ditandai dengan melandainya sentimen negatif baik di media arus utama maupun media sosial. Selain itu, beberapa temuan hasil evaluasi antara lain pedoman komunikasi krisis belum lengkap, perlunya koordinasi dengan stakeholders eksternal dalam menjalankan program komunikasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, mitigasi pencegahan krisis tidak dilaksanakan, strategi respon kurang disertai manfaat, dan kanal media yang dipilih masih kurang.

---

Issuance of Minister of Finance Regulation Number 89 of 2023 concerning Procedures for Implementing Government Guarantees to Accelerate the Implementation of Fast Train Infrastructure and Facilities between Jakarta and Bandung (PMK 89/2023). These stakeholders are demanding that the Ministry of Finance (Kemenkeu) cancel this regulation. The crisis communication management carried out by the Ministry of Finance appears to be successful. However, it is necessary to carry out an analysis of crisis communication management based on Situational Communication Crisis Theory as a form of evaluation of crisis communication management carried out by the Ministry of Finance. This research uses a post-positivistic paradigm with a descriptive qualitative approach with a case study approach. Data was obtained from in-depth interviews with internal informants from the Ministry of Finance and expert sources from PR Agency consultants. Sources of information were also obtained from literature studies, namely internal documents from the Ministry of Finance, media reports, content on social media, as well as the results of analysis of media and social media analysis applications. The crisis that occurred at the Ministry of Finance is a paracrisis, especially the challenge from stakeholders regarding the issuance of PMK 89/2023 which makes the APBN as collateral for the KCJB project debt. This crisis is still a paracrisis and has not yet led to an operational crisis because it has not disrupted the inauguration and operations of the KCJB. The Ministry of Finance carried out refutation as a form of response strategy more than once to convince stakeholders that what the Ministry of Finance was doing was effective in managing the crisis, marked by a decline in negative sentiment in both mainstream media and social media. Apart from that, several findings from the evaluation include that crisis communication guidelines are not yet complete, there is a need for coordination with external stakeholders in carrying out the communication program for the Jakarta Bandung High Speed ​​Train project, crisis prevention mitigation is not implemented, the response strategy is not accompanied by benefits, and the media channels chosen are still inadequate."

"[ ABSTRAK Makalah ini membahas tentang peran media sosial dalam krisis dan penggunaan media sosial dalam proses manajemen krisis. Media sosial dapat berperan baik sebagai pemicu atau fasilitator sebuah krisis, sekaligus sebagai solusi alternatif dalam mengatasi krisis. Makalah ini juga membahas tentang macam-macam platform media sosial, karakteristik masing-masing platform, serta bagaimana menggunakan setiap platform dengan tepat dalam melakukan manajemen krisis. Studi kasus pada makalah ini memperlihatkan contoh penggunaan media sosial dalam krisis baik yang tepat maupun yang kurang tepat;

---

ABSTRACT This paper focuses on the role of social media in a crisis and the uses of social media in crisis management process. Social media can act both as a trigger as well as facilitator of crises, and also as an alternative solution in handling crisis. This paper also talks about the different platforms of social media, the characteristics of each platform, and also how to use each platform properly in crisis management actions. The case study in this paper shows how and how not to use social media.;This paper focuses on the role of social media in a crisis and the uses of social media in crisis management process. Social media can act both as a trigger as well as facilitator of crises, and also as an alternative solution in handling crisis. This paper also talks about the different platforms of social media, the characteristics of each platform, and also how to use each platform properly in crisis management actions. The case study in this paper shows how and how not to use social media., This paper focuses on the role of social media in a crisis and the uses of social media in crisis management process. Social media can act both as a trigger as well as facilitator of crises, and also as an alternative solution in handling crisis. This paper also talks about the different platforms of social media, the characteristics of each platform, and also how to use each platform properly in crisis management actions. The case study in this paper shows how and how not to use social media.]"