Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wakaf merupakan institusi sosial-religius yang berdimensi ekonomis untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial umat. Tanah wakaf merupakan harta benda tidak bergerak yang sudah diberikan dan dilembagakan untuk kepentingan sosial. Untuk memahami potensi produktivitas tanah wakaf di Jakarta Pusat dibutuhkan informasi spasial tanah wakaf dan keselasarannya dengan Rencana Tata Ruang Kota Jakarta Pusat Tahun 2030. Pola persebaran tanah wakaf di Jakarta Pusat acak cenderung mengelompok dengan nilai indeks 0,89. Penggunaan tanah berupa perumahan mendominasi 56,39% dari seluruh penggunaan tanah di Jakarta Pusat pada tahun 2009. Dari 723 bidang tanah wakaf di Jakarta Pusat yang tidak selaras dengan rencana tata ruang kota sebesar 22% ini berada di kawasan jasa, perdagangan, perkantoran maupun kawasan publik. Namun temuan di lapangan memperlihatkan terdapat 7,88% tanah wakaf berpotensi tinggi terletak pada penggunaan tanah jasa, dengan harga tanah lebih dari 7,5 juta/m2, produktivitas eksistingnya tinggi dan legalitasnya kuat. Tanah wakaf yang berpotensi sedang sebanyak 35,82% ada pada penggunaan tanah perumahan, dengan harga tanah antara 5 hingga 7,5 juta/m2, produktivitas eksisting dan legalitasnya sedang. Sedangkan 56,29% tanah wakaf yang berpotensi rendah di Jakarta Pusat berada pada penggunaan tanah publik dengan harga tanah kurang dari 5 juta, produktivitas eksistingnya rendah dan legalitasnya tidak kuat.

---

Endowments are socio-religious institution which has economic dimension to achieve economic justice and social welfare. Waqf land is immovable property that has been given and institutionalized for social purposes. To understand the potential of productive waqf land in Central Jakarta as well as clear picture of land endowments and its alignments with the city site plan of Central Jakarta up to 2030. Waqf land distribution pattern in Central Jakarta random tend to cluster with an index value of 0.89. The use of residential land in the form either regular or irregular dominating 56.39% of all land use in Central Jakarta in 2009. Of the 723 parcels of waqf land in central Jakarta that are not aligned with the site plan of Central Jakarta by 22% because it is located in the area of services, trade, offices and public area. However, the research findings show there are 7.88% higher potential waqf which is located on land use services, with prices land of more than 7.5 million / m2, high productivity and strong existing legality. Waqf land potentially being as much as 35.82% for residential land use, with land prices between 5 to 7.5 million / m2, the existing productivity and legality are. While 56.29% waqf land potentially low in Central Jakarta is located on the use of public land at a price of less than 5 million, low productivity and not strong of existing legality."

"Dalam hukum Islam wakaf dimasukkan ke dalam ibadah kemasyarakatan (ibadah ijtimaiyah). Perwakafan di Indonesia khususnya perwakafan tanah milik diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disertai dengan Peraturan Pelaksanannya, dan sejak tanggal 22 Juli 1991 dengan Keputusan Hanteri Agama No. 154 Tahun 1991, diberlakukan Kompilasi Hukum Islam senagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan mleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, wakaf dan warisan.Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi yang Iengkap, dan hanya cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan saja, sedangkan pengurusan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada nadzir yang ditunjuk. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan 1). untuk mengetahui proses perwakafan tanah milik di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan Sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, 2). untuk mengetahui masalah-masalah yang timbui berkenaan dengan perwakafan tanah.Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis 4 (empat) kasus pefwakafan dari 4 Kelurahan di Nilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa prose; perwakafan tanah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tetapi prose; perubahan peruntukan tanah wakaf baik berupa pelepasan hak maupun penukaran tanah wakaf belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pewakafan tanah."

"Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentangPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Program ini digadang-gadangkan sebagai pendaftarantanah yang gratis atau tanpa pungutan biaya. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Seperti yang terjadi di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, banyak warga yang mengeluhkan bahwa pengajuan PTSL mereka ditolak. Adapun yang menjadi alas an penolakan pengajuan penerbitan sertifikat tanah warga tersebut salah satunya adalah masalah status tanah eks-kotapraja.Dari latar belakang permasalahan tersebut didapatkan dua pokok permasalahan yakni yang pertama adalah bagaimana ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran tanah eks-kotapraja dalam rangka PTSL di Jakarta Selatan, dan yang kedua adalah bagaimana implikasi pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja dalam pelaksanaan PTSL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja berimplikasi dalam kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Mengingat bahwa seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untukmenjamin kepastian hukum sehingga tercipta perlindungan hukum bagi pemegang hak, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat yang memiliki tanah ekskotapraja kemudian mendaftarkannya melalui PTSL, maka akan terhambat prosesnya akibat diharuskan terlebih dahulu untuk membayar retribusi agar terbit rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta, sehingga tidak terjamin kepastian hukum atas pemilik tanah eks-kotapraja.As stated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and GovernanceRoom/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerningComplete Systematic Land Registration, Complete Systematic Land Registration, hereinafter abbreviated as PTSL, is a Land Registration activity for the first time which is carried out simultaneously for all Land Registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village/kelurahan area or other names of the same level, which include collection of physical data and juridical data regarding one or several objects of Land Registration for the purposes of its registration. This program is predicted as registrationfree or free land. However, in reality it is not like that. As happened in Bukit Duri Village, Tebet District, South Jakarta, many residents complained that their PTSL applications were rejected. One of the reasons for the refusal to apply for the issuance of the residents' land certificates was the issue of the status of the ex-municipal land.From the background of these problems, two main problems were obtained, namely the first is how the provisions governing the registration of ex-municipal land in the context of PTSL in South Jakarta, and the second is how the implications of regulations regarding ex-municipal land in the implementation of PTSL are. The method used in this research is normative legal research. The results of the study indicate that the regulation regarding ex-municipal land has implications for the implementation of Complete Systematic Land Registration. Bearing in mind that as previously mentioned that the purpose of land registration is to guaranteeing legal certainty so as to create legal protection for rights holders, this cannot be implemented because people who own exkotapraja land then register it through PTSL, the process will be hampered due to being required to first pay a levy in order to issue a recommendation from the Governor of DKI Jakarta, so there is no guarantee of certainty law on ex-municipal land owners."

"Tesis ini membahas tentang kedudukan hukum wakaf tanah yang tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf apabila terjadi pembatalan wakaf. Wakaf tanah yang tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf memiliki kemungkinan yang besar timbulnya sengketa di kemudian hari. Pada saat wakif mengucapkan ikrar wakaf, maka wakif telah menyerahkan harta benda miliknya untuk selama-lamanya untuk kepentingan umum. Dengan demikian secara hukum wakif tidak lagi mempunyai hak atas harta yang menjadi objek wakaf pada saat wakif menyatakan ikrar wakaf. Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf yang tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf telah sah menurut Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, namun dari segi pembuktiannya pemberian wakaf tersebut tidak diakui menurut Hukum Negara karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

---

This thesis discusses the legal position of waqf land that is not stated in the deed of pledge waqf endowments in case of cancellation. Waqf land that is not stated in the deed of pledge endowments have a greater chance of the emergence of disputes in the future. At the time of the oath wakif endowments, then wakif has submitted his property in perpetuity for the public interest. Thus legally wakif no longer has rights to the property which is the object of waqf upon wakif states pledge endowments. Research methods that I use in this research is normative, the research that is only done by examining the principles either written or unwritten.

The results showed that the endowment is not stated in the deed of pledge endowments have been legal under Islamic law for having qualified and harmonious endowments, but in terms of charitable giving proof is not recognized by state law because it does not meet the requirements as stipulated in Law No. 41 Year 2004 on Waqf. Under Article 3 of Law No. 41 of 2004 on Endowments, stating that the endowments which He swore irrevocable."

"Tanah sebagai "mode of production", menempatkan tanah sebagai suatu sumberdaya yang amat penting. Tanah tidak hanya berfungsi ekonomis saja, akan tetapi juga berfungsi sosial, sebagai alas hidup manusia, tanah dengan sendirinya menempatkan posisi yang vital, atas pertimbangan karakternya yang unik sebagai benda yang tak tergantikan, tak dapat dipindahkan, dan tak dapat diproduksi kembali. Begitu penting dan mendasarnya fungsi dan nilai tanah, membuat konflik-konflik pertanahan yang muncul, pada hakikatnya adalah perjuangan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusia, karena menyangkut keberlangsungan proses-proses reproduksi, produksi dan konsumsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Fokus penelitian tesis ini adalah ingin menggambarkan dampak sosial negatif apa saja yang terjadi akibat kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, pada kasus Proyek Banjir Kanal Timur (BKT), di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, yang telah dilaksanakan sampai akhir tahun 2009, dan bagaimana relasi yang terjadi diantara aktor-aktor yang mewakili Negara, Masyarakat, dan Pasar. Dapat disimpulkan, meskipun memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat dan sebagian wilayah Kota Jakarta, akan tetapi pembangunan BKT tidak begitu saja meniadakan dampak sosial negatif terhadap warga masyarakat yang terkena dampak. Dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Proyek Banjir Kanal Timur di Kelurahan Pondok Bambu pada tahun 2010 terdiri atas dampak-dampak sebagai berikut: Dampak Dalam Konteks Kepastian Hukum dan Keadilan, yaitu (1) Ketidakteraturan Birokrasi Dalam Kepemilikan Tanah, dan (2) Dominasi Kepemilikan Tanah Oleh Segelintir Orang; Dampak Sosial Pembebasan Tanah, yaitu (1) Konflik Horizontal Antar OTD, (2) Konflik Antara OTD Dengan Aparat Negara, (3) Putusnya Kekerabatan dan Tali Silaturahmi; Dampak Ekonomi Pembebasan Tanah, yaitu (1) Nilai Uang Ganti Rugi Yang Tidak Adil, (2) Penurunan Nilai Uang Ganti Rugi Tanah, (3) Kesulitan Adaptasi Usaha Di Tempat Yang Baru, (4) Butuh Waktu Untuk Memulihkan Usaha/Pendapatan, (5) Kesulitan Investasi Atau Resiko Usaha Yang Baru, (6) Biaya Trasportasi Yang Lebih Besar, Menjadi Tunawisma, (7) Kehidupan Yang Semakin Sulit; dan Dampak Psikologis Pembebasan Tanah (Stres/Kesedihan Mendalam).

---

Land as "mode of production", placed land as a very important resources. Land has not only as economic function, but also has a social function, as a based or foundatiom of human life, automatically placed land in a vital position, with considering its unique character as an un-replacement ?things?, un-removeable, and un-reproduceable. With its basic and important of land function and its value, so that make the land conlficts where manifest, basically is a struggle to keep and maintain the human life exsistence, due to related to the continuity of reproduction, production, and consumption processes, to keep the continuity of human life.

The focus of this research is to describe the negative social impacts that happened by land acquisition activity of the infrastructure development project for public interest, case study in East Flood Canal or Banjir Kanal Timur (BKT) project, in Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, which were undertaken up to the end of year 2009, and to describe relation between the actors that representative of State, Society, and Market.

Can be concluded, eventhough the BKT project have many positive impacts to the community and part of Jakarta City region, but its development can not avoided the negative social impacts to the project?s affected people (or OTD). The negative social impacts that already happened by land acquisition activity for the development of BKT project in Pondok Bambu at year of 2010, are consisting of:

Impact in context of Legal and Justice certainty, i.e. (1) Disorder of Bureaucracy in Land Ownership, and (2) Domination of Land Ownership by Several Peoples;

Social Impacts of Land Acquisition, i.e. (1) Horizontal Conflict Among OTD, (2) Conflict Between OTD and State Aparatus, (3) Broken of Family Ties;

Economy Impact of Land Acquisition, i.e. (1) Un-fairness of Compensation Value, (2) Decrease on Land Compensation Value, (3) Hardship on Bussines Adaptation/ Income, (4) Time Needed to Business Recovery, (5) Hardship on Investment or New Business Risk, (6) Need more Transportation Cost, (7) Landless and Homeless, and (7) Life More Difficult; and Phsychologycal Impact of Land Acquisition (Stress/Deeply Sad)."

"Buku ini ditulis secara komprehensif tidak hanya membahas hukum tanah wakaf dari sudut normative, akan tetapi dibahas dari sudut empiris juga. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk menambah referensi dan pengetahuan terhadap pembacanya dalam memahami hukum tanah wakaf di Indonesia. Dengan demikian, buku ini ditulis dalam 7 bab dengan focus pembahasan mengenai; Hukum Wakaf, Dasar Filosofis Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif dalam Hukum Wakaf Indonesia, Praktik Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Singapura dan Brunei Darussalam, Reorientasi dan Reformulasi Pengaturan Pengelolaan Tanah Wakaf Productif berdasarkan Asas Itqan (Profesional) dalam Hukum Wakaf Indonesia di Masa yang akan Datang, dan Penutup. Buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau mahasiswi, akademisi, praktisi, dan Masyarakat secara umum."

"Masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal yang sangat panting di DKI Jakarta. Pesatnya pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi menuntut kebutuhan akan tanah yang cukup tinggi pula. Dilain pihak ketersediaan tanah yang ada di wilayah DKI Jakarta sangatlah terbatas. Untuk itu diperlukan berbagai cara agar kebutuhan tanah dapat terpenuhi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Masalah utama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi DKI Jakarta adalah ganti rugi, karena ganti rugi merupakan bukti terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktek pembebasan atau pelepasan hak atas tanah sering terjadi masalah berkaitan dengan penetapan besamya nilai ganti rugi. Pemberian ganti rugi seharusnya dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi pemegang hak atas tanah, dan tidak membuat pemegang hak atas menjadi iebih miskin dari keadaan semula. Namun demikian harus tetap berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tatacara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didalamnya diatur pula mengenai dasar dalam menetapkan besarnya nilai ganti rugi. Masalah penetapan besamya nilai ganti ganti rugi merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yaitu Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 , penetapan besarnya nilai ganti rugi khususnya ganti rugi tanah berdasarkan nilai alas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP. PadahaI dalam kenyataanya nilai tanah yang ditetapakan dalam NJOP jauh lebih murah daripada harga pasar di Iokasi tanah yang sama. Permasaiahan dalam penetapan nilai ganti rugi akan muncul ketika pemegang hak atas tanah meminta ganti rugi tanah sesuai harga pasar, padahal sampai saat ini tidak ada standar yang jelas untuk dapat menentukan harga pasar tanah di suatu lokasi. Dalam menghadapi permasalahan ini diperlukan upaya untuk menata kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai dasar perhitungan ganti rugi, pemahaman aparat pelaksana terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penetapan besarnya nilai ganti rugi, dan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang akan menerima ganti rugi. Adanya keterlibatan lembaga independen dalam menilai harga tanah sangat membantu dalam proses penetapan besarnya ganti rugi, agar dalam penetapan besarnya nilai ganti rugi lebih obyektif. Selain itu adanya pedoman untuk menetapkan harga tanah yang ditctapkan oleh lembaga yang berwenang dapat pula membantu untuk lebih memberikan kepastian dan menjembatani besarnya perbedaan harga tanah antara NJOP dengan harga pasar."

"Wakaf merupakan instrumen keuangan masyarakat selain zakat dalam ajaran Islam. Wakaf tidak hanya memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial. Keberadaan wakaf diharapkan berdampak positif bagi masyarakat. Namun saat ini pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum optimal, dimana sebagian besar aset wakaf digunakan untuk kegiatan non produktif. Dari penelitian sebelumnya, terdapat indikasi bahwa pengelola wakaf kurang produktif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada lembaga pengelola wakaf produktif di Jakarta, seperti gaya kepemimpinan, sistem komunikasi, pelatihan yang tepat, penilaian kinerja. ), dan motivasi (motivasi). Penelitian ini menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan (pelatihan layak) dan motivasi (motivasi) berpengaruh positif, sedangkan penilaian kinerja berpengaruh negatif terhadap produktivitas tenaga kerja pada lembaga pengelola wakaf produktif di Jakarta. Menariknya, gaya kepemimpinan dan sistem komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di lembaga pengelola wakaf produktif di Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pengelola wakaf produktif dan memperkaya literatur terkait pengelolaan wakaf yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah, lembaga pengelola wakaf produktif, dan pemangku kepentingan lainnya.

---

Waqf is a public financial instrument other than zakat in Islamic teachings. Waqf not only contributes to overcoming economic problems, but also social problems. The existence of waqf is expected to have a positive impact on society. However, currently the management of waqf in Indonesia is still not optimal, where most of the assets of waqf are used for non-productive activities. From previous research, there are indications that waqf managers are less productive. Therefore, this study aims to determine the factors that affect labor productivity in productive waqf management institutions in Jakarta, such as leadership styles, communication systems, proper training, performance appraisals. ), and motivation (motivation). This study uses the Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method with SmartPLS 3.0 software. The results showed that training (proper training) and motivation (motivation) had a positive effect, while performance appraisal had a negative effect on labor productivity in productive waqf management institutions in Jakarta. Interestingly, leadership style and communication systems do not have a significant effect on labor productivity in productive waqf management institutions in Jakarta. This research is expected to provide an overview of the factors that affect the productivity of productive waqf managers and enrich literature related to waqf management which can be used as a reference for the government, productive waqf management institutions, and other stakeholders."