Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPROPER adalah program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Pengumuman hasil penilaian PROPER mendapatkan kritik dari masyarakat yaitu tidak transparan, akuntabel dan profesional, padahal PROPER sebagai satu-satunya program command and control pemerintah yang menganut prinsip good environment governance. Oleh karena itu, perlu dimaksimalkan kelembagaan dan penerapan prinsip good governance pada PROPER sebagai bagian dari usaha pemerintah dalam pengawasan industri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan mekanisme proses penilaian PROPER saat ini berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. PROPER masih belum menerapkan good governance dengan baik. Prinsip yang belum dimaksimalkan adalah transparansi dan partisipasi.

---

ABSTRACTPROPER is one of the main programs of the Ministry of Environment to encourage company compliance in environmental management through information instruments. PROPER assessment announcement results drew criticism from the public that is not transparent, accountable and professional, whereas PROPER as the only command and control government program that adheres to the principles of good governance environment. Therefore, it should be maximized institutionally and implementable for good governance principles in the PROPER as part of government efforts in surveillance industry. The approach used in this study was a qualitative method of collecting data through in-depth interviews. This study found that implementation of the mechanism of PROPER assessment process is in progress well in accordance with the applicable regulations. However, this study found that the implementation of PROPER needs to be improved particulary in the area of transparancy and participation., PROPER is one of the main programs of the Ministry of Environment to encourage company compliance in environmental management through information instruments. PROPER assessment announcement results drew criticism from the public that is not transparent, accountable and professional, whereas PROPER as the only command and control government program that adheres to the principles of good governance environment. Therefore, it should be maximized institutionally and implementable for good governance principles in the PROPER as part of government efforts in surveillance industry. The approach used in this study was a qualitative method of collecting data through in-depth interviews. This study found that implementation of the mechanism of PROPER assessment process is in progress well in accordance with the applicable regulations. However, this study found that the implementation of PROPER needs to be improved particulary in the area of transparancy and participation.]"

"Keterbukaan akses informasi merupakan salah satu mekanisme untuk mengkontrol kinerja alat lingkungan. Alat lingkungan berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Salah satu alat lingkungan yang dicanangkan dan telah kontinu dilaksanakan pemerintah adalah PROPER. PROPER dibuat oleh pemerintah untuk mengawasi kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan. Keterbukaan akses informasi mendukung kinerja PROPER. Salah satu bentuk keterbukaan informasi adalah melalui pengumuman hasil PROPER menggunakan pencitraan simbol warna. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ingin mengetahui proses implementasi akses informasi PROPER. Dari hasil identifikasi didapatkan mekanisme pelaksanaan dalam mengakses informasi yaitu secara langsung (datang ke KLH) dan tidak langsung (menggunakan media perantara). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi PROPER adalah adanya penguatan kapasitas, peningkatan transparansi, peningkatan koordinasi dan perbaikan sistem sosialisasi. Dari hasil analisis SWOT (Strengths Weakness Opportunities Threats) di kuadran I yang memiliki kekuatan serta peluang, dirumuskan strategi yang pertama yaitu meningkatkan transparansi penilaian, kedua dengan mempertahankan penilaian dengan pencitraan simbol warna dan berskala nasional karena merupakan cara yang mudah untuk menginformasikannya kepada seluruh lapisan masyarakat dan strategi yang ketiga dengan memanfaatkan tokoh masyarakat untuk berperan dalam mengedukasi warga agar memahami PROPER.

---

Public Access to Information or information disclosure is one of mechanisms to control the performance of environmental equipment, which contributes to sustainable development. One of the environment tools that has been proclaimed and has been continuously implemented by the government is PROPER. PROPER is developed by the Ministry of Environment to oversee the company's environmental management performance. Public Access to Information supports PROPER performance. In the case of PROPER, one of the information disclosure forms is through the announcement of the PROPER by using color imaging symbol. The purpose of this study is to better understand the implementation process of information disclosure in PROPER. From the research, it is understood that public access to information mechanisms in PROPER can be divided into direct access to information (by coming in person to Ministry of Environment Office) and indirectly (by using an intermediary medium). The study also reveals factors that could improve effectiveness of PROPER that include capacity building, increased transparency, as well as improved coordination and socialization systems. From SWOT (Strengths Weakness Opportunities Threats) analysis in quadrant I that has strengthen and oppurtunity for the available strategies, the strongest strategy to improved PROPER performance would be increasing transparency on the PROPER valuation process, second is keeping the use of color imaging symbol, and the third is giving role to community leaders in educating the public to understand PROPER."

"ABSTRAK

Dalam dekade terakhir, program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup dan ISO 14001 telah digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi polusi industri di Indonesia. Kedua program ini penting bagi perusahaan untuk menangani masalah lingkungan. Perusahaan bersertifikat ISO 14001 akan mendapat tekanan untuk mengembangkan sistem kinerja lingkungan mereka dalam mengukur dan mengevaluasi efektivitas program yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. PROPER mungkin efektif bagi perusahaan bersertifikasi ISO 14001 untuk mengurangi polusi industri dan digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara PROPER dan ISO 14001 dalam mengendalikan, mengelola, dan memantau lingkungan. Metode geomean, dan korelasi spearman digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi PROPER dan ISO 14001 dapat digunakan oleh perusahaan dalam penyusunan sistem manajemen lingkungan. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa klausul ISO 14001 mempengaruhi semua aspek penilaian PROPER dan terdapat korelasi antara perusahaan yang telah mengimplementasikan ISO 14001 dengan penghargaan PROPER yang diperoleh, di mana implementasi ISO 14001 membantu atau efektif bagi perusahaan untuk mendapatkan penghargaan PROPER yang lebih baik. PROPER juga dapat digunakan oleh perusahan sebagai environmental performance untuk mengukur efektivitas ISO 14001 yang telah dijalankan.

---

ABSTRACT

 

---

In last decade, the program for pollution control evaluation and rating (PROPER) in environmental management and ISO 14001 have been used by companies to reduce industrial pollution in Indonesia. Both programs are important for companies to deal with environmental issues. ISO 14001 certified companies will be pressured to develop their environmental performance systems in measuring and evaluating the effectiveness of programs related to environmental management. PROPER may be effective for companies that are ISO 14001 certified to reduce industrial pollution and are used to measure the company`s environmental performance. This study aims to investigate the relationship between PROPER and ISO 14001 in controlling, managing and monitoring the environment. The geomean method, and spearman correlation were used in this study. The results of this study indicate that the integration of PROPER and ISO 14001 can be used by companies in the preparation of environmental management systems. This is based on the results of research that show that there are several clauses of ISO 14001 affecting all aspects of PROPER assessment and there is a correlation between companies that have implemented ISO 14001 and PROPER awards obtained where ISO 14001 implementation is helpful or effective for companies to get better PROPER awards. PROPER can also be used by companies as an environmental performance to measure the effectiveness of ISO 14001 that has been implemented.

 

"

"Kajian dalam disertasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa melindungi kelestarian fungsi lingkungan seharusnya dilakukan sejak tahap perumusan kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi penting. Persoalannya, di berbagai daerah pengarusutamaan tersebut seringkali tidak dilakukan dan kalaupun dilakukan prinsip-prinsip tersebut tidak mengejawantah dalam pelaksanaan pembangunan.Dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah memiliki posisi penting dan menentukan dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Analisis dalam disertasi ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lembaga pengelolaan hidup daerah tidak dapat mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengembangan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup agar terwujud tata kelola lingkungan hidup yang baik, dan membangun model kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah agar mampu mengarrusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah Teori Sistem dari Niklas Luhmann, Teori Kebijakan Publik, Teori Deep Ecology dari Arne Naess, dan beberapa teori serta konsep lain yang relevan. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan diskusi kelompok terfokus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.Disertasi ini menemukan berbagai faktor yang menyebabkan lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah tidak mampu mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertama, posisi lembaga pengelolaan lingkungan hidup yang mengakibatkan lembaga tersebut memiliki keterbatasan dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua, lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan ketiga, terdistorsi makna otonomi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar terwujud tata kelola lingkungan hidup yang baik, diperlukan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah dengan karakteristik sebagai berikut: (a) input kebijakan diwarnai oleh paradigma deep ecology; (b) proses formulasi kebijakan bersifat demokratis; (c) substansi kebijakan mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development); dan (d) lingkungan kebijakan berada dalam ketepatan pemaknaan otonomi daerah. Di samping itu, agar dapat mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah harus dikembangkan untuk mencapai karakteristik sebagai berikut: (a) didasarkan pada pendekatan ecoregion; (b) visi lembaga adalah menjaga fungsi stock sumber daya alam; (c) struktur organisasi dan tata kerjanya disesuaikan dengan tipologi daerah; (d) bersifat inklusif; (e) menyelenggarakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan; (f) Konwledge-Based Organization; (g) sumber daya manusianya memiliki visi dan komitmen dalam perlindungan lingkungan; dan (h) pendanaan kelembagaan harus diperkuat.

---

This study is based on cognition that protecting the environmental sustainability should be carried out from the formulation of policy, plan, and program. Accordingly, mainstreaming of the principles of sustainable development into development planning documents becomes important. The problem is in many user mainstreaming is rarely done. If it is done, these principles do not manifest in the impelementation of development program.

Based on perspective of Law Number 32 Year 2009 concerning on the Protection and Management of the Environment, the local environmental management agency has an important and decisive position in mainstreaming sustainable development principles. Analysis of the dissertation is aimed to determine the factors caused the local environmental management agency can not encourage implement the mainstreaming of the principles of sustainable development; develop the concept of environmental management policy in order to realize good environmental governance. This is build the institutional model of local environmental management agency to be able mainstreaming the sustainable development principles.

This disertation used a qualitative approach. The theory used to analyze the problems is Niklas Luhman's Systems Theory, Public Policy Theory, Arne Naess Theory of Deep Ecology, and several theories as well as other relevant concepts. The study was conducted through observation, in-depth interviews with informants, and actor research. The obtained data analyzed through the steps of data reduction, data presentation, and deduced and verification.

This disertation found the various factors that cause local environmental management agency does not able to mainstream sustainable development principles. First, the position of local environmental management agencies that resulted limitedness of these institutions in mainstreaming sustainable development principles. Second, weak institutional capacity in carrying out duties and functions, and the third, distorted the meaning of autonomy in local governance practices. In order to realize good environmental governance, required the concept of environmental management policy with the following characteristics: (a) input policy paradigm characterized by deep ecology, (b) the policy formulation process is democratic, (c) the substance of the policy reflects the principles of sustainable development, and (d) the policy environment is in the accuracy of interpretation of regional autonomy. In addition, in order to mainstream the principles of sustainable development, the local environmental management agency should be developed to achieve the following characteristics: (a) based on the ecoregion approach, (b) the institution's vision is to maintain the function of the stock of natural resources, (c ) organizational structure adapted to the typology of area; (d) inclusive, (e) carry out the functions to coordinate the development planning; (f) konwledge-Based organization, (g) human resources have the vision and commitment to environmental protection, and (h) funding institutions should be strengthened."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian implementasi sistem pengendalian internal pada manajemen PT. XYZ dengan standar ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahan dalam pengimplementasian good corporate governance (GCG). Penelitian kualitatif ini menganalisis lingkungan pengendalian pada PT. XYZ berdasarkan hasil wawancara dan menganalisis hasil penilaian skoring good corporate governance (GCG) untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Proses wawancara pada penelitian ini menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, sementara proses penilaian skoring menggunakan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara nomor SK/16/S.MBU/2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penerapan sistem pengendalian internal pada manajemen PT. XYZ belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belum ditetapkannya pedoman pengaturan serta ketidaksesuaian struktur organisasi menjadi faktor penyebabnya. Hasil penilaian skoring menunjukan bahwa lemahnya komitmen manajemen perusahaan terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan serta kurangnya efektivitas peran Direksi PT XYZ menjadi faktor penyebabnya.

---

The purpose in this study to analyse internal control implementation and identified the weakness of corporate governance implementation based on governmental regulations. This qualitative research case study focuses on analysis implementing of control environment based on interviews information and analysis implementing of corporate governance based on governance scoring at PT. XYZ to reach conclusions. The interviews on this study refers to regulations no. 60/2008 and the scoring based on the regulation on Secretary of State Minister for State Owned Enterprises act (BUMN) no. 16/S.MBU/2012.

This study findings that implementation of internal control at PT. XYZ not appropriate with the standards on this regulations. Additionally, the company haven't internal guidelines to set code of conduct and incompatibility of organizational structure are the causes. This study also concluded that the implementation of corporate governance at PT. XYZ was ineffective. Ineffectiveness the role of the Directors and lack of management commitment to implementing corporate governance are the factors causes."

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan Sungai Cileungsi yang ditinjau dari prinsip-prinsip good environmental governance. Good environmental governance didefinisikan sebagai serangkaian proses yang transparan, akuntabel, terbuka, seimbang, deliberatif, efisien, berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis risiko untuk mengarahkan dan mengoordinasikan urusan aktor sosial yang saling tergantung dalam mengelola lingkungan. Terdapat kriteria dalam menerapkan good environmental governance yakni awareness, coordination, empowerment, dan enforcement. Dalam kaitan awareness dan coordination, Pemerintah kabupaten Bogor terkendala dalam keterbukaan informasi dan koordinasi dengan lembaga lain, yakni dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bogor terkait perizinan aktivitas industri, dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang berwenang terhadap Sungai Cileungsi bagian hilir. Pengelolaan Sungai Cileungsi dalam kaitan empowerment juga terkendala dengan adanya keterbatasan wewenang yang telah dipetakan antara pemerintah pusat dan pemerintah kab/kota, sehingga hasil pemberdayaan dengan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun kriteria enforcement, sumber daya manusia yang ada masih minim pengetahuan dalam bergerak di bidang pengawasan lingkungan, sehingga tingkat kepatuhan pengelolaan Sungai Cileungsi masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan desain deskriptif terhadap prinsip-prinsip good environmental governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Sungai Cileungsi telah sesuai dengan good environmental governance, meskipun terdapat berbagai kendala dalam pengelolaannya, yaitu keterbatasan sarana-prasarana pengawasan dan peraturan yang tumpang tindih.

---

The focus of this study is the management of the Cileungsi River in terms of the principles of good environmental governance. Good environmental governance is defined as a series of transparent, accountable, open, balanced, deliberative, efficient, science-based and risk-based processes to direct and coordinate the affairs of social actors who are interdependent in managing the environment. There are criteria for implementing Good Environmental Governance, namely awareness, coordination, empowerment, and enforcement. The Bogor regency government obstacles related to awareness and coordination are related to information disclosure and coordination with other institutions, which are One Stop Investment Service, Bogor Regency regarding licensing of industrial activities, and coordination with the Bekasi City Environmental Service which is in charge of the River. Downstream Cileungsi. In the management of the Cileungsi River, empowerment is constrained by the limited authority that has been mapped between the central government and district / city governments, so that the results of empowerment or forums with the community cannot be implemented optimally. The enforcement criteria in the management of the Cileungsi River, the existing human resources are still lacking knowledge in engaging in environmental monitoring, so the level of compliance is still not optimal. This study uses a post-positivist approach with a descriptive design of the principles of good environmental governance. The results showed that the management of the Cileungsi River is in accordance with good environmental governance, even though there were many mistakes in its management, limited monitoring infrastructure and overlapping regulations."

"Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai Lembaga Legislatif yang tergolong baru tetapi memegang peranan penting dalam pembuatan undang-undang yang akan menentukan kehidupan masyarakat di masa mendatang perlu terus berupaya untuk memperkenalkan diri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui track record yang dikelola melalui manajemen ketahanan lembaga dan kualitas produk legistlasi yang dihasilkannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai Unit Supporting System DPD RI untuk mewujudkan ketahanan lembaga DPD RI dari dalam adalah dengan turut berpartisipasi dalam program Reformasi Birokrasi yang sedang gencar dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu hal mendasar dalam pengelolaan organisasi suatu lembaga adalah pengelolaan sumberdaya manusianya. Penelitian ini menggambarkan teknis pengelolaan sumberdaya manusia di lingkungan pegawai negeri sipil sebagai organisasi pemerintah dan dampaknya terhadap ketahanan lembaga yang didukungnya. Perbaikan manajemen pegawai negeri sipil ini memerlukan waktu yang tidak sedikit dan hanya dapat diwujudkan melalui konsistensi dari seluruh jajaran aparatur pemerintah yang terkait.

---

Indonesian Regional Representatives Council (DPD RI) as a Legislative Board are new but has important role in the making of laws that will determine the life of the community in the future. In order to keep survive DPD RI need to introduce theirselves and increase the community trust through a track record run through Institutional Resilience Management and produces quality legistlation products. One of the efforts made by the Secretariat General of DPD RI as a Supporting Unit System DPD RI to create the strong internal institutional resilience of DPD RI is also by participating in the Bureaucratic Reform program that is being intensively doing by the government through the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform. One of the fundamental aspect of the organization management is the human resources. This study describes the technical management of human resources in the civil service within a government organization and its impact to the Institutional Resilience. Management improvement of the civil service consumes a lot of time and can only be created through the consistency of the whole range of government related apparatus."

"Tesis ini membahas implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan program Jamkesmas di dinas kesehatan dan KB Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun 2008. Implementasi prinsip-prinsip good governance merupakan cara untuk mewujudkan pengelolaan Jamkesmas dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa para stakeholder seharusnya melaksanakan Jamkesmas dengan lebih bertanggungjawab secara moril karena menyangkut hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sebaliknya masyarakat miskin itu juga diharapkan lebih partisipatif lagi atau tidak apatis sehingga ada keijasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat

---

This thesis discusses the implementation of good governance principles in the implementation of the Jamkesmas program in the health and family planning offices of South Tapanuli Regency during 2008. The implementation of good governance principles is a way to realize good Jamkesmas management and health services for the poor. This research is a qualitative research with the type of descriptive research. The results of the study suggest that stakeholders should implement Jamkesmas with more moral responsibility because it involves the right to health services for the poor, on the other hand the poor are also expected to be more participative or not apathetic so that there is good cooperation between the government and the community."

"Benzo a pyrene BaP merupakan salah satu golongan PAHs. IARC menetapkan benzo a pyrene BaP sebagai penyebab kanker pada hewan dan mungkin pada manusia Group 2A. Sumber BaP dari buangan kendaraan bermotor, pembakaran kayu dari perapian, fly ash dari pembangkit listrik dengan bahan batubara atau proses pembakaran lainnya. SMPN 16 Bandung terletak di Jalan P.H. Hasan Mustafa No.53 yang merupakan jalan raya utama padat lalu lintas, dekat dengan SPBU memiliki risiko terpajan BaP. Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi tingkat risiko kesehatan pajanan BaP pada anak SMPN 16 Bandung kelas VIII. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2017. Metode yang digunakan adalah metode Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan ARKL. Nilai estimasi risiko kesehatan non karsinogenik dinyatakan dengan Risk Quotient RQ dan estimasi risiko kesehatan karsinogenik dinyatakan dengan Excess Cancer Risk ECR. Konsentrasi BaP di udara ambient lingkungan sekolah diukur dan karakteristik pola pajanan responden diperoleh dari hasil wawancara langsung. Nilai konsentrasi BaP pada pengambilan 10 titik nilainya sama.

---

Benzo a pyrene BaP is one of the PAHs. The IARC establishes Benzo a pyrene BaP as a cause of cancer in animals and possibly in humans. The sources of BaPcan befrom vehicle rsquo s disposal, wood burning from fireplaces, flying ash from coal based power plants or other combustion processes. 16 Bandung Junior High School is located at P.H. Hasan Mustafa 53 which is a major traffic highway, close to gas stations that has a risk of being exposed to BaP. The research took place in some student of 16 Bandung JHS especially those who are in grade eight. The study was conducted in May 2017. The method that rsquo s used is the method of Environmental Health Risk Analysis. The estimated value of non carcinogenic health risk is expressed as Risk Quotient RQ and the estimated value of carcinogenic health risk is expressed as Excess Cancer Risk ECR. The concentration of BaP in the air of school rsquo's environment is measured and the characteristic of exposure is obtained from direct interviews. The value of BaP rsquo's concentration at 10 points is equal to "

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kadar testosteron dan cortisol dalam darah akibat pajanan polutan di udara serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitik, metode cross sectional dengan analisis kuantitatif. Sampel penelitian adalah polisi lalu lintas (terpajan polutan) dan polisi yang bertugas di kantor (tidak terpajan polutan) DKI Jakarta, dengan besar sampel 30 polisi lalul intas dan 30 polisi yang bertugas di kantor. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara statistik menggunakan chisquare test. Berdasarkan hasil penelitian, nilai rata-rata kadar testosteron dalam darah antara polisi lalu lintas (terpajan polutan) lebih tinggi yaitu 516,5133 dibandingkan nilai rata-rata kadar testosteron dalam darah pada polisi yang bertugas di kantor (tidak terpajan polutan) yaitu 472,77.Nilai rata-rata kadar cortisol dalam darah pada polisi lalu lintas (terpajan polutan) lebih tinggi yaitu 10,8883 dibandingkan nilai rata-rata kadar cortisol dalam darah pada polisi yang bertugas di kantor (tidak terpajan polutan) yaitu 10,5607. Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel riwayat merokok, usia, jarak rumah ketempat kerja, jenis kendaraan yang digunakan indek smassa tubuh dengan kadar testosteron dan cortisol dengan nilai P.Value > 0,05. Meskipun tidak ada hubungan yang signifikan namun perlu dilakukan tindakan pencegahan berupa pengukuran kadar polutan di udara dan medical check-up untuk mengurangi dampak gangguan fungsi reproduksi jika terpajan polutan dalam waktu yang cukup lama.

---

This study aimed to describe levels of testosterone and cortisol in the blood due to exposure to pollutants in the air and to know what factors that influence it. This type of research is descriptive analytic, cross sectional methode with a quantitative analysis. The samples were traffic policemen (exposed to pollutants) and police on duty at the office (not exposed to pollutants) in Jakarta, with a large sample of 30 traffic policemen and 30 police on duty at the office. The data obtained were then processed statistically using the chisquare test.

Based on the results of the study, the mean testosterone levels in the blood between the traffic policemen (exposed to pollutants) is 516.5133 which is higher than the average levels of testosterone in the blood to the police on duty at the office (not exposed to pollutants) which is 472.77. The average value of cortisol levels in the blood at the traffic policemen (exposed to pollutants) is higher which is 10.8883 compared to the average levels of cortisol in the blood at the police on duty at the office (not exposed to pollutants) which is 10.5607.

There was no significant association between smoking history variables, age, distance from home to the workplace, type of vehicle used by the body mass index levels of testosterone and cortisol with P.Value value> 0.05. Although there is no significant relationship but precautions need to be done in the form of measured levels of pollutants in the air and medical check-up to reduce the impact ofreproductive dysfunction when exposed to pollutants in a long time."