Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berjudul: Pertanggungjawaban Anggota Direksi BUMN (PT Persero) Dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian di dalam Pengambilan Keputusan yang Dapat Berdampak Kerugian Bagi Perseroan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740k/PID/2006). Adapun rumusan masalah tesis ini adalah: (1) Sejauh mana pertanggungjawaban anggota Direksi BUMN (PT Persero) terhadap Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya dan (2) Kapan seorang anggota Direksi BUMN (PT.Persero) dinyatakan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya yang berdampak kerugian bagi Perseroan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder.Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota Direksi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola Perseroan terbukti dengan dilanggarnya anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pengelolaan Perseroan. Penilaian terhadap anggota Direksi dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dapat dilakukan secara sederhana dengan mengacu pada pendekatan yuridis formil dan yuridis materiil. Penilaian secara yuridis formil dilakukan dengan batasan pada Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Badan Usaha Milik Negara, dan keputusan Organ Perseroan berupa keputusan Direksi dan RUPS.

---

The title of this thesis is: The Responsibility of The Board of Directors of a State Owned Company (Persero Company) in Compliance with Duty of Care Principle in Relation to The Decision Making Which Will Affecting to The Company (Supreme Court Case Studies 27. 40k/PID/2006)This thesis demonstrates: (1) How far the responsibility of the Board of Directors in regard to the implementation of the manajerial duty that has been conducted, and (2) When a member of the Board of Directors declared not comply with duty of care principle in related to the implementation of the manajerial duty that has been conducted which resulted in loss to the Company. To approach the case, the writter use normative juridical type through documents investigation to collect secondary data.

The conclusions of the research are: The Board of Directors did not apply the duty of care principle in managing the Company, which is proven in that the Company articles of association were not complied with assessment of Director?s duty of care principle can be done in simple terms by using the formal and material juridical approach. The formal juridical assessment act in accordance with the Company Law, the State Owned Company Law, the Board of Directors decree, the shareholders general assembly decree."

"Ada dua pertanyaan dasar yang diuraikan dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan Direksi dalam batasan doktrin "duty of care" dan "business judgement rule" Kedua, bagaimana penerapan "duty of care" dan "business judgment rule" dalam perkara No. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni doktrinal, perundang-undangan dan kasus. Kesimpulan dari tulisan ini, yakni, pertama, doktrin duty of care merupakan dasar berlakunya doktrin "business judgment rule". Direksi mendapat perlindungan hukum berdasarkan teori "business judgment rule" apabila "duty of care" terpenuhi. Kedua, doktrin "duty of care" dan "business judgment rule" terpenuhi dalam putusan perkara No. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Penulis menyarankan agar undang-undang perseroan terbatas perlu membuat ketentuan secara tegas tentang standar kehatihatian dan standar adanya itikad baik dalam mengurus perseroan.

---

There are two main questions that explained in this research. First, how is the implementation of the authority of the Board of Directors in the frame of the doctrine ?duty of care? and "business judgment rule" Second, how is the implementation of doctrine ?duty of care? and "business judgment rule" in case No. 428/PDT.G/G/2013/PN.JKT.PST. The research method used in this writing is normative research method with three approaches: doctrinal, legislation, case. There are two conclusions that the researcher found from the research in this writing: First, the "duty of care" doctrine is the basic concept to implement the doctrine "business judgment rule". The board of director can get the legal protection based on the theory "business judgment rule" if the doctrine duty of care is fulfilled. Second, doctrine duty of care and business judgment rule is fulfilled in case No. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. The researcher suggests that the legislation of Limited Liability Company (Ltd.) need to make the clear and assertive provision about the standard of circumspection and the standard of good intention from the Board of Director in managing the company."

"Skripsi ini membahas mengenai ruang lingkup malpraktik medik dan risiko medik, penerapan prinsip duty of care dalam pertanggung jawaban hukum dokter, serta analisis putusan No. 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhanya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menujukan bahwa malpraktik medik berbeda dengan risiko medik dimana unsur kesalahan dari dokter pada pembuktian merupakan pembeda dari keduanya, selain itu duty of care adalah suatu kewajiban yang melekat pada seorang dokter saat tercipta hubungan antara dokter dan pasien, dalam kasus malpraktik medik pada putusan No. 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST hakim telah mempertimbangkan penerepan duty of care dokter sebagai pertimbangan putusan. Hasil penelitian menyarankan hendaklah kepada tenaga kesehatan khususnya dokter untuk menjadikan duty of care ini sebagai suatu kewajiban yang penting dalam melakukan tindakan medik, organisasi Ikatan Dokter Indonesia IDI bisa lebih memaksimalkan peranya dalam perlindungan dan pengawasan, pemerintah bisa bersinergi dengan pembuat undang-undang dalam memberikan kepastian hukum terkait perlindungan baik untuk pasien atupun dokter, dan pasien atau maysarakat dapat lebih kritis terhadap hak-haknya namun juga teredukasi mengenai kewajiban-kewajibanya.

---

This thesis discusses the scope of medical malpractice and medical risks, the application of the duty of care principle in the legal responsibility of doctors, and the analysis of the verdict No. 569 PDT.G 2013 PN.JKT.PST. The type of study used is normative juridical and conducted using qualitative research method as well as descriptive research type. This study indicates that medical malpractice is different from medical risk where the mistake of the doctor on proof is the differentiator of both, besides duty of care is a duty attached to a doctor when relationship between doctor and patient is created, in case of medical malpractice in verdict No. 569 PDT.G 2013 PN.JKT.PST the judge has considered taking the duty of care of the doctor as a judgment. The results suggest that health professionals, especially doctors, should make this duty of care an important obligation in conducting medical actions, the organization of Indonesian Doctors Association IDI can maximize its participation in protection and supervision, the government can synergize with lawmakers in providing legal certainty regarding the protection of both patients and physicians, and patients or citizens should be more critical of their rights but also are well educated on their obligations."

"Direksi adalah salah satu organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan suatu Perseroan Terbatas. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi juga berwenang untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Tindakan seorang Direksi adalah suatu hal yang sangat penting untuk kelangsungan dan perkembangan Perseroan yang diurusnya. Dalam kepengurusannya, Direksi wajib menjalankan fiduciary duty yang didalamnya meliputi juga duty of care dan duty of loyalty. Dalam menjalankan tugas fiduciary duty-nya tersebut direksi dilindungi oleh Business Judgement of Rule, sehingga apabila perseroan mengalami kerugian maka direksi hanya mempunyai tanggungjawab yang terbatas dan tidak akan dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Tetapi didalam kasus PT.X ini, direksi telah lalai dalam melaksanakan prinsip Duty of care dalam perjanjian yang dibuat atas namaPT.X, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT.X yang diurusnya. Hal ini berakibat bahwa direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh PT.X.

---

Board of Director is an organ in a Limited Liability Company fully authorized and responsible on the management of the Limited Liability Company. Board of Director in carrying out its duty must comply with the aims and objectives of the company. The Board of Director is also authorized to represent the company, within or outside the court pursuant to the articles of association of the company. Action conducted by a Director in the company has very significant role in the continuity and development of the company he or she managed. In carrying out its managerial actions, the Board of Director must perform fiduciary duty principle within which also included duty of care and duty of loyalty.

In performing its fiduciary duty, the Board of Directors is protected by Business Judgement of Rule, so that in the case the company experienced of loss, the Board of Director will only have limited responsibility, and will not be claimed for its personal responsibility. However, in this PT.X case, the Board of Director had failed to perform Duty of Care principle in the agreement it made on behalf of PT.X, which caused PT.X he managed experiencing loses. This case cause the Board of Directors can be prosecuted personally against the lost incurred by PT.X."

"Notaris sangat rentan terlibat pemasalahan hukum ketika membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Akta PKR RUPS) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Akta PKS) karena keterangan dan dokumen pendukung yang tidak benar dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari para penghadap. Notaris dapat mengantisipasinya dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Rumusan masalah tesis adalah penerapan prinsip kehati-hatian notaris dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka terhadap peraturan hukum tertulis, buku dan karya ilmiah. Tipologi penelitian ini adalah preskriptif dengan metode analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Simpulan penelitian ini adalah pertama, penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris FRP dalam pembuatan Akta PKS No. YY/2014 dilakukan dengan cara memeriksa identitas dan kewenangan bertindak para penghadap, profil perseroan dan kelengkapan dokumen pendukung untuk membuat akta. Sebaliknya, Notaris LRH tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya memeriksa profil perseroan, sehingga mengakibatkan Akta PKR RUPS No. YY/2014 batal demi hukum; kedua, tanggung jawab hukum Notaris LRH adalah secara perdata karena melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hukuman pembayaran biaya perkara, secara administratif karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat diberikan sanksi peringatan tertulis sebagai notaris, dan secara etik karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 Kode Etik Notaris Tahun 2015 dapat diberikan sanksi peringatan sebagai anggota perkumpulan notaris.

---

Notaries are very vulnerable to getting involved in legal problems when making the Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders (Deed of SD GMS) and Deed of Statement of Circular Decisions (Deed of CD) due to incorrect supporting information and documents and legal actions that are contrary to the laws and regulations of the parties. Notaries can anticipate it with the principle of prudence in making the deed. The formulation of the thesis problem is the application of the notary prudence principle and the legal responsibility of the notary in making the deed of decision statement of the shareholders of the limited liability company in terms of the Judgements of Sungguminasa District Court Number: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. This research is a normative juridical research with the method of collecting data from literature studies on written legal regulations, books and scientific works. The typology of this research is prescriptive with qualitative data analysis methods to answer research problems. The conclusions of this study are first, the application of the precautionary principle by the FRP Notary in making the Deed of CD No. YY/2014 is carried out by checking the identity and authority to act of the appearers, company profile and completeness of supporting documents to make a deed. On the other hand, the LRH Notary did not apply the precautionary principle, particularly examining the company's profile, resulting in the Deed of SD GMS No. YY/2014 null and void; secondly, the legal responsibility of the LRH Notary is civilly for violating Article 1365 of the Civil Code with a penalty of paying court fees, administratively for violating the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law -Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, so that a written warning penalty can be given as a notary, and ethically for violating the provisions of Article 3 number 5 of the 2015 Notary Code of Ethics, a warning penalty as a member of a notary association can be given."

"Skripsi ini membahas permasalahan kebijakan Direksi PT Merpati Nusantara Airlines yang dilaksanakan dengan menyimpangi ketentuan dalam peraturan administrasi yang kemudian mengakibatkan kerugian pada Persero. Permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan tinjauan dari hukum administrasi negara. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yaitu tentang pandangan hukum administrasi negara terhadap kebijakan Direksi BUMN Persero yang kekayaannya dipisahkan dari negara, penyimpangan peraturan administrasi dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum pidana dan ketentuan UU BUMN yang menjadi dasar hukum bagi Direksi untuk mengambil kebijakan penyelamatan Persero. Penelitian ini adalah penelitian normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan Direksi BUMN Persero yang menyimpangi peraturan administrasi namun tidak melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, melainkan lebih tepat dijatuhi sanksi administrasi atau digugat secara perdata.

---

This thesis discusses problems related to the policy of PT Merpati Nusantara Airlines’ Board of Directors which implemented without abiding the applicable provisions of administrative regulation that resulted in deprivation of the company. The problems are analyzed on the basis of public administrative law. This study focuses on three main issues, i.e. annotation of public administrative law about policy of State-Owned Enterprise’s Board of Directors in perspective of separated sovereign assets, deviation from administrative regulation affiliated with violation of Penal Law, and provision of Law concerning State-Owned Enterprise which can be used by Board of Directors to grounds the policy of company’s preservation. This research is the study of normative where source data obtained from secondary data and analyzed qualitatively. The results concluded that for the policy of State-Owned Enterprise’s Board of Directors which implemented without abiding the applicable provisions of administrative regulation, yet does not violate the Penal Law, criminal sanction can not be applied. Administrative sanction or private lawsuit is appropriate to be applied."

"Akta Notaris dalam pembuatannya harus memerhatikan asas-asas hukum yang salah satunya adalah asas kehati-hatian. Tujuan penggunaan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta adalah untuk mencegah turunnya keotentisitasan akta akibat kurangnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta. Terdegradasinya akta Notaris yang dalam pembuatannya kurang menerapkan asas kehati-hatian bisa menjadi akta di bawah tangan maupun batal demi hukum. Akibatnya, akta tersebut dapat mengakibatkan Notaris terlibat ke dalam Perbuatan Melawan Hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai status akta perjanjian kesepakatan tentang pengalihan saham dan aset perseroan yang dibuat dengan tidak terpenuhinya unsur dalam perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata serta tanpa adanya dasar dari RUPS sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analisis. Hasil penelitian dari analisis ini adalah mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh Notaris dalam membuat akta supaya status akta yang dibuat tetap terjaga keotentisitasannya sehingga tidak merugikan pihak manapun maupun Notaris bersangkutan. Kemudian akibat hukum yang diterima apabila Notaris terbukti bersalah, dalam hal ini berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Keterlibatan Notaris dalam suatu kasus tentunya akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada Notaris pada umumnya, untuk itu prinsip kehati-hatian harus selalu diterapkan

---

Notaries in making a deed must pay attention to legal principles, one of which is the principle of prudence. The purpose of using the precautionary principle by a Notary in making a deed is to prevent a reduction in the authenticity of the deed due to the non- fulfillment of the requirements in making the deed. The degradation of a notary deed that does not apply the principle of prudence can become a private deed or be null and void by law. As a result, the deed can result in the Notary being involved in an unlawful act because it has caused harm to the parties concerned. The issues raised in this study are regarding the status of the deed of agreement regarding the transfer of shares and assets of the company made by not fulfilling the elements in the agreement in Article 1320 of the Civil Code and without the basis of the GMS in accordance with the provisions of the Company Law and the Company's Articles of Association. To answer these problems, the method used is normative juridical research with descriptive-analytical research. The results of this analysis are about what things must be considered by the Notary in making the deed so that the status of the deed made is maintained its authenticity so that it does not harm any party or the Notary concerned. Then the legal consequences received if the Notary is proven guilty, in this case in the form of civil sanctions and administrative sanctions. The involvement of a Notary in a case will certainly reduce the public's sense of trust in a Notary in general, for that the precautionary principle must always be applied."

"ABSTRAKDireksi sebagai organ Perseroan wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Permasalahan timbul apabila keputusan Direksi dalam pengurusan Perseroan membawa kerugian bagi Perseroan. Sistem korporasi common law mengenal norma nir-pertanggungjawaban Direksi yang menetapkan bahwa Direksi tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan dalam pengurusan, apabila tindakan Direksi tersebut didasari atas itikad baik dan sifat hati-hati. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah norma nir-pertanggungjawaban Direksi menurut pendapat para ahli dan dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan pengimplementasian norma nir-pertanggungjawaban Direksi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 PK/Pid/2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian adalah deskriptif. Dalam penelitian ini, bahan pustaka merupakan data dasar sebagai data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yaitu penelusuran literatur. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 97 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 55 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2004 tentang Peraturan Nomor IX.I.6 mengenai Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik angka 5 telah mengakui norma nir-pertanggungjawaban Direksi. Dalam kasus PT. Jasa Alam Sejahtera, Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa keputusan Direktur Utama PT. Jasa Alam Sejahtera menggunakan rekening pribadinya Direktur Utama sementara waktu untuk menerima uang pembayaran sewa kios milik Perseroan sesuai dengan Pasal 97 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga secara yuridis Direktur Utama tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi.Kata Kunci: Norma Nir-Pertanggungjawaban Direksi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102/PK/Pid/2013

---

ABSTRACTDirectors as organ of the Company shall perform the maintenance of Company in good faith and responsible. The problem arises if the decision of Directors in the management of Company brings loss to the Company. The common law corporate system recognizes the norm of non responsibility of the Directors which stipulates that the Directors shall not be liable for damages arising from a decision making action in the management, if the actions of Directors are based on good faith and due care. The subject matter of this study are opinion of experts about the norm of non responsibility of the Directors and in laws and regulations of Republic of Indonesia and implementation of the norm of non responsibility of Directors in Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 102 PK Pid 2013. This research uses normative juridical research method and research typology is descriptive. In this research, library material is the basic data as secondary data. Secondary data collection method through literature study. The data is collected by document study that is literature tracking. Data analysis method is done qualitatively. The results showed that Article 97 paragraph 5 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 55 paragraph 3 of Law Number 19 of 2003 on BUMN, and Decision of the Chairman of BAPEPAM Number Kep 45 PM 2004 on Rule Number IX.I.6 regarding the Directors and Commissioners of Issuers and Public Companies Number 5 has acknowledged the norm of non responsibility of the Directors. In the case of PT. Jasa Alam Sejahtera, the Judges of the Supreme Court considers that the decision of President Director of that company uses his personal account President Director to receive the lease payment of the Company in accordance with Article 97 paragraph 5 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies so that the Director can not be held personally accountable.Keywords The Norm of Non Responsibility of The Directors, Decision of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 102 PK Pid 2013"

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada suatu Perseroan Terbuka menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun fokus penelitian yaitu bagaimana suatu PT TBK menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas menurut UUPT dan menganalisis apakah prosedur hukum pemberhentian anggota Dewan Komisaris pada PT. Megapolitan Development Tbk dalam Putusan No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. telah memenuhi pinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UUPT. Hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris harus dilakukan dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kemudian kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham dan pertanggungjawabannya dituangkan dalam laporan dari Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan PT.

---

This thesis discusses about the principles of transparency and accountability in the public company under the Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company. The focus of the research is how a public company apply the principles of transparency and accountability by the Company Law and legal procedures to analyze whether the dismissal of members of the Board of Commissioners of PT. Megapolitan Development Tbk in State Court Decision No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. has met the principles of transparency and accountability as stipulated in the Company Law. Results of studies using normative methods shows that the principles of transparency and accountability in the discharge of the members of the Board of Commissioners has to do with the mechanism of the General Meeting of Shareholders. Then the agreement must be set forth in the General Meeting of Shareholders Deed and accountability outlined in the report of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the company."

"Penelitian ini menganalisis kerugian negara yang terjadi akibat keputusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi BUMN Persero. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi akibat disharmoni pengertian dari kerugian yang dialami BUMN yang pada akhirnya dipersepsikan sebagai kerugian negaraDisharmoni ini menyebabkan keragu-raguan yang dialami Direksi BUMN Persero dalam menjalakan perusahaan, sebab khawatir akan terjadi kerugian pada BUMN persero yang menyebabkan terjerat pada tindak pidana korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai bagaimana dampak putusan pidana atas kerugian Negara yang dialami BUMN Persero bagi Direksi BUMN Persero lainnya dalam menjalankan perusahaan serta bagaimana Direksi BUMN Persero dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana bila dalam menjalankan perusahaan. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan berfokus pada sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menyarankan bagi pemerintah untuk melakukan harmonisasi pengertian keuangan Negara dan menyarankan agar Direksi BUMN Persero dapat memahami betul doktrin-doktrin yang terdapat pada UU PT Tahun 2007 agar terbebas dari jerat pidana dalam menjalankan perusahaan.

---

This Study analysis financial state loses which occured by State Owned Entrepreneurship (SOE) Director Decision’s. This study identified some problems which occured by misunderstanding about financial loss in SOE which finally as financial state loses. Disharmony causes doubt by SOE Director to running the business, because they worry if SOE loses it will make them entangled corruption act. Issues raised in this study about how impact criminal verdict upon financial state loses which occured in SOE to others SOE Director when they running the business and How to make SOE Director can aside from criminal responsibility when running the business. This study used normative research which focused on secunder data which is divided as primary legal matters, secunder legal matters and tertiary legal matters. Result of this study suggest Goverment to make harmonization of financial state loses and suggest to all SOE in order to detail understand about doctrines contained in Limited Company Law in order to be free from criminal meshes in running the company."