Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kini Bank Kustodian harus mendaftarkan jaminan oleh perusahaan sasaran demi kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Tesis ini menganalisa mengenai bagaimana peran Bank Kustodian Dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tesis ini juga menganalisa mengenai bagaimana perlindungan investor terkait pendaftaran pembebanan jaminan fidusia dan hak tanggungan oleh Bank Kustodian atas nama Investor dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (penelitian yuridis normative) yaitu penelitian yang melihat pada asas-asas dalam hukum tertulis. Kesimpulan yang di dapat adalah Bank Kustodian mempunyai peran tambahan yaitu terkait pendaftaran Jaminan dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas atas efek bersifat utang. Bank Kustodian harus mempunyai kualifikasi tambahan sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam hal pengikatan jaminan fidusia dan hak tanggungan untuk melindungi Investor Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

---

By the issuance of Financial Service Authority Regulation Number 37/POJK.04/2014 concerning Collective Investment Contract in Limited Participation Investment Fund, now Custodian Bank has to register the pledge for the virtue of Private Equity Investment. This Thesis discussed about the role of Custodian Bank in Private Equity Investment based on regulations. This Thesis also discussed about the protection of Investor related to registration of pledges by Custodian Bank as Registrar for the virtue of investor. The Method of this research is yuridis normative, which mean the research that observe on the principle in the written law. The conclusion of the Tesis is Custodian Bank has new additional role to register a pledge in private equity investment on bonds. Custodian Bank must have additional qualification to maximize its role related to registration of fiducia security and mortgage to protect the investor in Private Equity Investment."

"Chandra Ningrum, Rachmawati. 0588001317. Tanggung Jawab Hukum Custodian Bank dan Tinjauan Terhadap Custodian Agreement Dari Sudut Hukun Perjanjian.Setelah mengalami deregulasi, sektor Perbankan dan Pasar Modal mendapat keleluasaan yang lebih besar dalam nemainkan peranannya . Secara bertimbal balik, Bank dan Pasar Modal saling mendukung peranannya masing-masing dalam arusperkembangan ekonomi.Salah satu contoh sal ing berperannya lembaga tersebut terhadap satu sama lain adalah dengan muncu lnya lembaga Custodian. Bagi dunia Pasar Modal, Custodian berfungsi sebagai lembaga penunjang Pasar Modal yang nemberi jasa penitipan dan pengurusan efek bagi investor yang bermain di Bursa terutama investor asing, yang secara fisik tidak selalu dapat berada di tempat yang sama dengan tempat di mana investasinya dil akukan. Bagi Bank , pengoperasian Custodian membawa kesempat an untuk berbisnis dibidang surat berharga yang semakin hari kian menantang dan menambah pendapatan bank dalam rangka diversifikasi usaha.Ditinjau dari segi hukum, Custodian bukanlah sekedar tempat penitipaan harta, dan tanggung jawab serta operasinya tidak sama dengan jasa safe deposit. Kontrak Custodianpun nempunyai corak tersendiri yang menjadikannya kontrak yang unik."

"Saat ini, banyak debitur korporasi besar yang membutuhkan kemudahan dalam memperoleh kredit, yang mana kemudahan ini tidak diperoleh ketika debitur harus memberikan suatu agunan kepada bank. Oleh sebab itu, bank memberikan alternatif penjaminan berupa Negative Pledge yang didasarkan pada kepercayaan pada nasabah debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan negative pledge sebagai jaminan dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia serta mendeskripsikan praktik perkreditan dengan jaminan negative pledge di Bank XYZ. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode pendekatan kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yang memberikan pemaparan informasi serta analisis yang telah diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan penerapan negative pledge sebagai jaminan kredit, baik dari segi hukum perbankan, hukum jaminan, hukum perjanjian, serta berbagai penerapannya di dunia. Pada penerapannya di Bank XYZ, kredit dengan jaminan berupa kondisi negative pledge tidak mempersyaratkan adanya agunan sebagai jaminan kredit. Oleh sebab itu, kredit dengan jaminan negative pledge diberikan pada debitur- debitur segmen korporasi yang memenuhi beberapa persyaratan lainnya. Selain itu, bank juga melihat track recod nasabah tersebut dalam ranah finansial serta prospek usahanya.

---

These days, many major corporate debtors is need an easiness to access bank loan, in which could not be obtained if the bank requires them to give any collateral as a security for the loan. Therefore, some banks in Indonesia provide negative pledge as an alternative form of loan security, which based on bank rsquo s trust against debtors. The purpose of this research is to identify the law of negative pledge as a loan security in Indonesia and to describe the application of loan agreements with negative pledge as its security in Bank XYZ. Research method used in this research is qualitative method, in which resulting to an analytic descriptive research that gives some explanations about the information and analysis done by the Writer.

The result of this research is that there are a few legal basis in the area of banking law, security law, contract law, and some best practices in the world, which can be the basis to the practice of negative pledge as a loan security. For the practice in Bank XYZ, loan agreements with negative pledge as a security would not require the debtors to give any collateral to the Bank. Therefore, this kind of facility will only be given to the major corporate debtor that meets the requirements made by the Bank. Furthermore, Bank XYZ also consider the factor in the area of financing and business prospect of such debtors. "

"Skripsi ini membahas mengenai salah satu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia diwajibkan untuk melepaskan seluruh penyertaan modalnya dalam badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia dalam menjalankan kegiatannya harus senantiasa mengutamakan tercapainya tujuan dan tugas Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya. Walaupun proses tersebut sampai mengharuskan Bank Indonesia melepaskan anak perusahaannya demi tercapainya pelaksanaan tujuan dan tugas Bank Indonesia yang optimal. Sehingga pada akhirnya dengan optimalnya pelaksanaan tujuan dan tugas Bank Indonesia akan meningkatkan perekonomian Indonesia.

---

This paper discusses one of the provision in Indonesian Law Number 23 of 1999 cocerning Bank Indonesia as amended lastly with Indonesian Law Number 6 of 2009 which stated that Bank Indonesia is required to release the entire equity capital in a legal entity or other entities that is not related to the implementation of Bank Indonesia purpose and task. This is a juridical normative study.

The result of this study suggest that Bank Indonesia in its activities should always give priority to the achievement of Bank Indonesia purpose and task as well as possible. Although Bank Indonesia in the process have to release its subsidiaries for the optimal achievement of the implementation of Bank Indonesia purpose and task. Ultimately the optimal implementation of Bank Indonesia purpose and task will boost the economy of Indonesia itself."

"Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menjelaskan tentang akad musyarakah dalam lingkup bank umum syariah di Indonesia. Analisis difokuskan pada kalusul jaminan pengembalian modal dalam akad musyarakah di Bank ABC dan Bank XYZ. Bentuk yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yang mana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank ABC dan Bank XYZ dalam praktiknya mencantumkan jaminan pengembalian modal di dalam akad musyarakah kepada para nasabahnya. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Standar Internasional The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) tentang Musyarakah, dimana ketentuan tersebut berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini menyarankan agar Bank ABC dan Bank XYZ dalam melakukan pembiayaan musyarakah harus memastikan kepatuhan terhadap hukum positif. Lebih lanjut, klausul jaminan pengembalian modal pada akad musyarakah di Bank ABC dan Bank XYZ tersebut mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat sah objektif sebuah perjanjian.

---

This thesis aims to discuss and explain the musyarakah contract within the scope of sharia commercial banks in Indonesia. The analysis focuses on the capital return guarantee clause in the musyarakah contract at Bank ABC and Bank XYZ. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The results of this research show that Bank ABC and Bank XYZ in practice include a capital return guarantee clause in their musyarakah contract with their customers. The capital return guarantee clause is not in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the International Standard of The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) concerning Musyarakah, in which the clause has the potential to harm customers interest. This research suggests that Bank ABC and Bank XYZ, in conducting musyarakah contract, must ensure the compliance with positive laws. Furthermore, the capital return guarantee clause in musyarakah contract at Bank ABC and Bank XYZ resulted in the contract being null and void because it violated the objective legal conditions of an agreement."

"ABSTRAKDana masyarakat merupakan salah satu sumber dana yang vital bagi bank. Berbagalupaya dilakukan oleh manajemen bank untuk mencapai suatu posisi dana yang terbaikbagi pendanaan usahanya. Kesalahan dalam pengelolaan dana masyarakat akanmengakibatkan permasalahan yang senus dalam operasi bank. Sejak deregulasi perbankan pada bulan Juni 1983 yang dikenal dengan PAKJUN 1983dan berbaga kebijakan serta undang undang yang dikeluarkan oleh pemerintah setelahitu, telah mendorong perbankan nasional Indonesia berada dalam suatu era kehidupanyang sangat dinamis. Banyaknya jumlah bank yang tumbuh secara tidak langsungmengakibatkan persaingan antar bank dalam merebut pasar dana masyarakat menjadisemakin tinggi. Untuk menghadapi persaingan tersebut setiap bank menggunakanberbagai teknik pemasaran yang berbeda balk dengan memanfaatkan jaringan distribusiyang dimiliki, kualitas jasa dan pelayanan dan berbagai pendekatan Iainnya. Sedangkanuntuk mengukur tingkat keberhasilan usaha tersebut, manajemen bank jugamenggunakan berbagai key indicator yang berbeda pada masing bank. Sebagai salah satu baglan dan industri perbankan nasional. Bank BNI juga tidak terlepasdari lingkungan persaingan tersebut. Dengan memanfaatkan berbagai konseppemasaran, bank BNI menjadi saiah satu bank yang mempunyai share terbesar diIndonesia. Dengan basis bisnis yang masih didominasi oleh bisnis perkreditan, sumberdana khususnya dana masyarakat menjadi bagian yang penting dalam kebijakan bianisBank BNI. Seiring dengan berkembarignya bisnis perkreditan terutama pada sektorkorporasi telah menjadikan usaha penghimpunan dana menjadi semakin penting. Untukmenjamin posisi likuiditas usaha dalam pembiayaan bisnis perkreditan, Bank BNI jugatidak luput dari persaingan dalam penghimpunan dana khususnya dana masyarakat. Oleh karena itu segala upaya dilakukan untuk mengarnankan posisi likuiditas yang antaralain dengan memanfaatkan jaringan distribusi melalui cabang-cabang untuk menghimpundana masyarakat. Upaya penghimpunan dana masyarakat pada Cabang ABCmerupakan suatu bukti kongkrit dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan untukmemacu prestasi cabang dalam mencapai tujuan penghimpunan dana tersebut, targetposisi dana nienjadi indikator utama bagi Bank BNI. Pencapaian atas target yang telahditetapkan melalui Corporate Plan menjadi ukuran kinerja cabang dalam melakukanpenghimpunan dana masyarakat. Permasalahan yang timbul kemudian adalah ketika krisis ekonomi mulal merebak danmenggoncang perekonomian nasional. Knsis yang diawali dengan jatuhnya nilai tukarmata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amenka tersebut, telah menjadi awal yangburuk bagi perbankan nasional. Kondisi yang kemudian membawa perbankan ke dalamkondisi krisis telah mengakibatkan bank menghadapì berbagai perrnasalahan kongkrit,antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat, Negative Spread, Non PeformingLoan yang tinggl, dan berbagai masalah lainnya. Keadaan ¡ni menjadi semakin seriuskarena pertumbuhan dana masyarakat pada Cabang ABC temyata mengalami lonjakanyang luar blasa. Namun disisi lain bermuara pada permasalahan profitabilitas danlikuiditas. Dari gambaran tersebut dl atas timbul pertanyaan apakan penilaian kinerjapennghimpunan dana masyarakat dengan semata-mata mempertimbangkan targetpencapalan masih relevan sebagal indikator pengukuran kInerja."