Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPerbedaan ideologi, budaya, agama, serta sikap eksklusif, menjadi penyebab tidakberjalannya dengan baik proses integrasi kelompok imigran Muslim dalamberintegrasi dengan masyarakat Belanda. Kondisi ini semakin diperburuk denganmelemahnya pandangan masyarakat Belanda terhadap nilai-nilai multikulturalis,terutama pasca tragedi World Trade Center tahun 2001. Pemerintah Belandaberupaya untuk meningkatkan proses integrasi kelompok imigran melalui sebuahundang-undang integrasi yang disebut dengan Wet Inburgering Nieuwkomers,yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan perkembangan integrasikelompok minoritas dan pemberdayaan pendatang baru. Namun, berbagai revisiyang dilakukan dalam undang-undang ini, mulai bertujuan untuk menekan aruskedatangan imigran dan jumlah populasi imigran di Belanda melalui kontenkontenkebijakan yang bersifat tegas, bersikap menghukum (punitive) dancenderung diskriminatif.

---

ABSTRACTDifferences in ideology, culture, religion, and exclusive attitudes become thecauses of ineffectiveness integration process of Muslim immigrant groups intoDutch society. This condition is increasingly exacerbated by the weakening ofDutch society view to the multicultural values, especially after the World TradeCenter tragedy in 2001. The Dutch government seeks to increase the integrationprocess of immigrants groups through integration acts that called Wet InburgeringNieuwkomers, which basically aim to enhance the integration development of theminorities and the empowerment of newcomers. However, various revisions thatconducted in this law started on purpose to suppress a massive influx ofimmigrants and the number of immigrant population in the Netherlands throughpolicy contents, which are typically firm, punitive and tend to be discriminatory, Differences in ideology, culture, religion, and exclusive attitudes become thecauses of ineffectiveness integration process of Muslim immigrant groups intoDutch society. This condition is increasingly exacerbated by the weakening ofDutch society view to the multicultural values, especially after the World TradeCenter tragedy in 2001. The Dutch government seeks to increase the integrationprocess of immigrants groups through integration acts that called Wet InburgeringNieuwkomers, which basically aim to enhance the integration development of theminorities and the empowerment of newcomers. However, various revisions thatconducted in this law started on purpose to suppress a massive influx ofimmigrants and the number of immigrant population in the Netherlands throughpolicy contents, which are typically firm, punitive and tend to be discriminatory]"

"Prancis saat ini menjadi negara di Eropa yang memiliki keberagaman di dalamnya, mulai dari agama, ras, dan etnis. Keberagaman ini disebabkan salah satunya oleh kedatangan para imigran dan orang asing, khususnya saat periode Pasca-Perang Dunia Kedua. Alasan awal kedatangan imigran adalah faktor ekonomi atau pekerjaan. Dalam menangani mobilisasi penduduk ini, Prancis memberlakukan kebijakan-kebijakan imigrasi yang beragam yang tertuang pada situs Kementerian Dalam Negeri dan Seberang Lautan. Oleh karena itu, perlu diketahui bentuk kebijakan imigrasi di Prancis. Penelitian ini kemudian berfokus pada kebijakan imigrasi pemerintahan François Hollande dan Emmanuel Macron berdasarkan perbedaan poros politik mereka. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menemukan perbedaan isi kebijakan imigrasi antara pemerintahan Hollande dan Macron. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa kebijakan imigrasi kedua pemerintahan selama lima tahun menjabat. Untuk menemukan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif oleh Iosifides dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough dan konsep ideologi politik oleh D. Parenteau dan I. Parenteau. Hasil temuan dari penelitian ini adalah orientasi kiri dari Hollande menghasilkan kebijakan imigrasi yang pro-masyarakat (imigran), sedangkan orientasi tengah Macron lebih memperketat kebijakannya terhadap masyarakat asing.

---

France is a country in Europe that embraces diversity in terms of religion, race, and ethnicity in its society. The arrival of migrants and foreigners, especially in the post-Second World War period contributed to France’s current demographic landscape. In dealing with the influx of population, France has adopted various immigration policies, as stated on the website of the Ministry of the Interior and Overseas, but has not significantly improved the current situation. As the immigration issue has continuously become prominent in French society, this research takes on comparing the policies carried by the governments of François Hollande and Emmanuel Macron on the issue while also taking into account their different political axes. Thus, the purpose of this study is to analyze the political discourses embedded in the immigration policies between the Hollande and Macron administrations. This research makes use of available sources from the immigration policies of both governments during their five years in office. The data was collected by employing qualitative research methods by Iosifides combined with critical discourse analysis theory by Norman Fairclough and the concept of political ideology by D. Parenteau and I. Parenteau. The findings of this research suggest that Hollande's leftist orientation contributed to his pro-people (immigrants) immigration policy, while Macron's center orientation attempted to tighten the immigration policy towards foreigners."

"Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi telah. menghadirkan suatu perubahan besar dalam kehidupan manusia dan masyarakat dunia. Akses informasi yang semakin mudah dan cepat , dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan batas negara. Batas suatu negara menjadi seakan-akan kabur dan seolah-olah menghadirkan dunia tanpa batas. Pengaruh gejala tersebut akan semakin jelas terlihat ketika arus barang, jasa, modal, teknologi, komunikasi, dan bahkan perpindahan penduduk yang melintasi batas-batas antar negara menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.Berkaitan dengan pergerakan orang yang melintasi batas-batas antar negara, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang Undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang merupakan landasan hukum untuk mengembangkan dan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Keimigrasian Indonesia. oleh karenanya, tuntutan Iebih lanjut dari adanya era globalisasi ini adalah bagaimana Institusi keimigrasian Indonesia khususnya, mampu memprediksi arah perubahan-perubahan tersebut serta memposisikan diri pada perubahan itu melalui kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkannya. Tegasnya positioning / reposisi sebagai konsekuensi perubahan itu melalui suatu Kebijakan yang mampu mengakomodasikan dan mencakup semua aspek yang dapat dikategorikan dalam aspek institusi / kelembagaan, peraturan, dan sumber daya manusia (SDM)."

"Penelitian ini berfokus pada peningkatan pelayanan pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas pada Kantor lmigrasi Klas I Khusus Jakarta Barat. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menentukan titlk penyebab keterlambatan pelayanan pemberian izin tinggat terbatas dilihat dari struktur urganisasi, kemampuan aparat, dan sistem pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Model analisis dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memuat unit analisis yang menjadi dasar dari pengurnpulan data. Informan dalam penelitian ini diarnbil dari pelaksana pelayanan pemberian izin tinggal terbatas dan pengurus jasa keirnigrasian yang keseluruhnya berjumlah 6 orang. Hasil analisis penelitian yang dilakukan disimpulkan terdapat kelemahan pada struktur organisasi dan kemampuan aparat. Dari kelemahan ini yang paling menonjol terdapat pada struktur organiasasi, yaitu panjangnya birokrasi dalam pelayanan imigrasi.

---

This research focuses on improving the provision of extension services permanent residence permit at the Immigration Office of Special Class I West Jakarta. The aim is to determine the cause of the delay point of service provision permanent residence permit views of the organizational structure. personnel capabilities and service system.

This study used a qualitative descriptive design. Analysis Model by asking a few questions that contain the basic unit of analysis is data collection. Informants in this study were taken from the services of a permanent residence permit and immigration services administrator in total amounted to 6 people.

Results of analysis of research conducted conclude that there are weaknesses in the organizational structure and personnel capabilities."

"Amandemen kebijakan imigrasi tahun 1990 berdampak pada peningkatan warga negara asing di Jepang, terutama yang merupakan keturunan darah Jepang. Warga negara asing yang memiliki keturunan darah Jepang, atau disebut nikkeijin, memiliki kesulitan untuk berasimilasi dan membaur ke dalam masyarakat Jepang. Resesi ekonomi yang melanda Jepang pada tahun 2008-2009 memicu pelaksanaan program pay-to-go yang bertujuan mengirim kembali para nikkeijin ke negara asal mereka. Penelitian ini akan melihat nikkeijin dalam posisi sebagai homo-sacer yang menjadi target praktik biopower oleh pemerintah Jepang.

---

The Ammandement of Immigration and Refugee Recognition Act in 1990 impacts the raise in foreign population in Japan, especially those with Japanese descendant. Foreigners who is a Japanese descendant, called nikkeijin, have difficulty to assimiliate as well as intergrate into the Japanese society.Economical recess that hits Japan in 2008-2009 triggers the implementation of the pay-to-go programme whose goal is to send back the nikkeijin to their original country. This research will be focusing on how nikkeijin seen as a homo-sacer and how Japanese government implement their biopower through pay-to-go programme."

"Studi ini mempelajari bagaimana strategi intelijen Polri dalam penanganan imigran gelap. Banyaknya imigran gelap yang masuk ke Indonesia memberikan dampak yang serius bagi keamanan dalam negeri. Intelijen Polri melihat ini sebagai suatu fenomena yang berkembang saat ini, oleh karenanya harus memiliki strategi dalam meminimalisir imigran gelap yang berada di Indonesia. Sebuah tantangan bagi Institusi Polri untuk dapat menyelesaikan permasalahan imigran gelap.Studi penelitian ini memetakan permasalahan imigran gelap dan pembatasan ruang gerak UNHCR dan IOM. Strategi intelijen Polri yang digunakan adalah operasi intelijen cipta kondisi, penggalangan dan propaganda dengan pendekatan konsep swot, fishbone serta paradigma Intelligence Led-Policing untuk menganalisa.Strategi non intelijen melihat fenomena imigran gelap bersinergi dalam mendukung strategi intelijen demi kepentingan nasional. Dalam hal ini Polri sebagai alat pemerintahan di bidang keamanan dalam negeri dapat mengupayakan langkah-langkah yang tepat (operasi intelijen) untuk menyelesaikan masalah di bidang keamanan.Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa pentingnya strategi intelijen Polri berupa operasi intelijen (cipta kondisi, penggalangan, propaganda) dalam penanganan imigran gelap dengan membatasi ruang gerak UNHCR dan IOM, melaksanakan rencana operasi intelijen, meratifikasi dan membuat perjanjian baru untuk masalah pemberian waktu status pengungsi dan akomodasi bagi imigran gelap di Indonesia.

---

This study examines how Police intelligence strategy in handling illegal immigrants. Number of illegal immigrants coming into Indonesia of serious repercussions for security in the country. Intelligence Police viewed this as a phenomenon that is growing, therefore must have strategies in minimize illegal immigrants who were in Indonesia. A challenge for the institution of the national police to be able to resolve the problem of illegal immigrants.This research study mapping the problem of illegal immigrants and a limitation of the space motion of UNHCR and IOM. Police used intelligence strategy are, licensing conditions, raising and propaganda with the concept of the swot, fishbone and Intelligence Led Policing paradigm to analyze.The non-intelligence strategy viewed the phenomenon of illegal immigrants work together in supporting the interests of the national intelligence strategy. In this case the Police as an instrument of Government in the field of internal security can seek appropriate measures (intelligence operations) to resolve the problem in the field of security.Based on the results of the study, it can be concluded that the importance of the national police intelligence strategy of intelligence operations (reserved condition, raising, propaganda) in the handling of illegal immigrants by limiting the space motion of UNHCR and IOM, to carry out intelligence operations plan, ratify and make a new testament to the granting of refugee status and time of accommodation for illegal immigrants in Indonesia."