Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKLaporan ini berisi tentang proses registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sertaanalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi denganmengambil kasus pada ekspatriat Jepang yang melakukan pekerjaan di Indonesia.Proses pendaftaran NPWP dilakukan sebagai salah satu pemenuhan kewajibansebagai Subjek Pajak Dalam Negeri. Sedangkan perhitungan Pajak Penghasilandijelaskan dengan menggunakan kasus dalam berbagai kondisi ekspatriat, yaituadanya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang berasal dari dalam dan luarnegeri, penghasilan bunga serta kredit pajak atas pemotongan pajak di luar negeri.Selain itu dijelaskan pula pencatatan akuntansi terkait pembayaran gaji danpenyetoran PPh Pasal 21 oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses registrasi NPWP dan perhitungan serta pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis report explain the tax ID registration process, and treatment of income taxcalculation and reporting for Japanese expatriate works in Indonesia. The tax IDregistration process is one of the fulfillment of obligations as an Indonesian taxresidence. Income tax calculation are explained by several conditions, such asemployment income paid from Indonesia and Japan, interest income from Japansource, and treatment for tax credit of income tax withheld in Japan. Moreover, thisreport explain the accounting treatment related to the payment of salaries andremittance of article 21 income tax by the company. The results of this report showsthat the tax ID registration process, and income tax calculation and reporting process have complied with Indonesian Tax regulations. , This report explain the tax ID registration process, and treatment of income taxcalculation and reporting for Japanese expatriate works in Indonesia. The tax IDregistration process is one of the fulfillment of obligations as an Indonesian taxresidence. Income tax calculation are explained by several conditions, such asemployment income paid from Indonesia and Japan, interest income from Japansource, and treatment for tax credit of income tax withheld in Japan. Moreover, thisreport explain the accounting treatment related to the payment of salaries andremittance of article 21 income tax by the company. The results of this report showsthat the tax ID registration process, and income tax calculation and reporting process have complied with Indonesian Tax regulations. ]"

"ABSTRAK<>br>Laporan ini membahas perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang mengikuti program Pengampunan Pajak dengan mengambil kasus pada ekspatriat Jepang yang bekerja di Indonesia. Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, ekspatriat memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ekspatriat juga memiliki hak untuk mengikuti program Pengampunan Pajak.

---

ABSTRACT<>br>This report discusses the calculation and reporting of income tax for Japanese expatriate works in Indonesia. As a Resident Taxpayer, expatriate has the responsibility to pay and report income tax according to the tax regulation in Indonesia. However, as a Resident Taxpayer, expatriate also has the right to participate in Tax Amnesty programme."

"Laporan magang ini membahas evaluasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh divisi Individual Tax DV Indonesia. Subjek evaluasi laporan magang ini adalah seorang ekspatriat dari India bernama Mr. B yang dipilih berdasarkan keunikan kasusnya yang melaporkan SPT Tahunan berstatus Kurang Bayar meskipun hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21. Hasil evaluasi menunjukkan perlakuan perpajakan sebagai Wajib Pajaka Dalam Negeri, penghitungan pajak penghasilan terutang, pengisian Formulir SPT Tahunan, pembayaran PPh kurang bayar hingga pelaporan SPT Tahunan secara e-filing sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. DV Indonesia juga melakukan prosedur verifikasi data penghasilan dan harta untuk menjamin pengisian SPT Tahunan Mr. B telah memenuhi kriteria benar, lengkap dan jelas. Meskipun bukan ranah konsultan pajak, perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja juga dibahas pada laporan magang ini untuk mencari penyebab masih terdapatnya pajak kurang bayar pada SPT Tahunan Mr. B.

---

This internship report discusses the evaluation of reporting of Individual Annual Income Tax Return conducted by the Individual Tax division of DV Indonesia. The subject of this internship report evaluation is an expatriate from India named Mr. B, who was chosen based on the uniqueness of his case, who reported his Annual SPT underpayment status even though he only received income from one employer and had been deducted with Income Tax Art. 21. The evaluation results show that the tax treatment as a domestic taxpayer, the calculation of income tax payable, the filling of the Annual Income Tax Return, the payment of underpaid income tax to the reporting of the Annual Income Tax Return through e-filing have been carried out in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. DV Indonesia also performs procedures for verifying income and assets data to ensure that the filling of Mr. B's Annual Income Tax Return has met the correct, complete and clear criteria. The calculation of Income Tax Art. 21 is also discussed in this internship report, although it is not the realm of tax consultants to find out the cause of the underpayment income tax in Mr. B' Annual Income Tax Return."

"Laporan magang ini membahas evaluasi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3 dan PER-02/PJ 2019. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, SPT Tahunan milik MS, ALC, VKG, dan VSC telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, kecuali MS karena MS tidak melaporkan daftar harta dan kewajiban pada akhir tahun sehingga pengisian SPT MS belum memenuhi kriteria lengkap. Untuk pelaporan SPT Tahunan milik OG pelaporannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PER-02/PJ/2019.

---

This report discusses about the evaluation of filing and reporting of annual individual income tax return based on Regulation Number 16 of 2009 and PER-02/PJ/2019. Based on the evaluation, the filing of individual annual income tax return for MS, ALC, VKG, and VSC is filled correctly, completely, and clearly, except for MS because he didn`t report his assets and liabilities information at the end of the year. Therefore, the filing of individual annual income tax return for MS isn`t filled completely. For the reporting of individual annual income tax return for EXO Indonesia`s expatriate, it complies to PER-02/PJ/2019."

"Pokok permasalahan penelitian untuk menulis tesis ini adalah bagaimana Cakupan dari Usaha di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dapat memberikan penerimaan negara yang paling besar namun juga dapat diterima oleh negara-negara mitra perjanjian (treaty partners).Tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pejabat pajak yang merumuskan kebijakan perpajakan dan yang melaksanakan di lapangan dan para konsultan pajak. Penelitian juga dilakukan atas dokumen yaitu undangundang domestik, tax treaties serta buku-buku karya ilmiah, balk menurut para ahli perpajakan, maupun menurut para pejabat yang merumuskan kebijakan dan yang bertugas menerapkan di lapangan.Apabila pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha hanya didasarkan atas penghasilan yang dapat dibuktikan diperoleh bentuk usaha tetap, maka kegiatan-kegiatan usaha yang sebenarnya juga dilakukan oleh bentuk usaha tetap, dilaporkan kepada fiskus di negara berkembang sebagai kegiatan yang langsung dilakukan oleh kantor pusat perusahaan. Fiskus di negara berkembang sering tidak mempunyai cukup kemampuan untuk dapat mengidentifikasi semua kegiatan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Para ahli perpajakan PBB sepakat untuk menyarankan dianutnya force of attraction rule."Force of attraction rule" seperti diterapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Republik Indonesia - Australia adalah yang paling luas dengan potensi penerimaan pajak yang paling besar. Belum semua "tax treaties" menggunakan konsep "force of attraction"."Tax treaties" lainnya yang sudah menganut masih perlu diupayakan agar "force of attraction rule" nya juga menjadi yang paling luas. Oleh karena itu masih ada peluang untuk melakukan renegoisasi berkenaan dengan dua kelompok tax treaties :(1) yang belum menganut force of attraction rule menjadi "force of attraction";(2) yang menganut force of attration rule tetapi belum yang terluas perlu diupayakan untuk menjadi "force of attraction" yang terluas."

"

Tujuan penulisan laporan magang ini adalah mengevaluasi proses perhitungan, pengisian, dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) yang dilaporkan oleh ekspatriat sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Proses evaluasi atas perhitungan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan dijelaskan dengan membandingkan empat kasus SPT ekspatriat yang berbeda kondisi atau sumber penghasilannya. Berdasarkan hasil evaluasi, praktik perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan PPh telah sesuai dengan ketentuang perpajakan yang berlaku. Namun, masih terdapat praktik pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang belum sesuai, yaitu ada SPT Tahunan yang tidak dilengkapi dengan daftar harta dan/atau utang serta daftar susunan anggota keluarga. Walaupun dalam pengisian melalui sistem e-Filing dokumen SPT Tahunan tersebut diterima, namun ketidaklengkapkan ini tetap berpotensi untuk dianggap sebagai pelanggaran ketentuan oleh pemeriksa pajak.

---

The purpose of writing this internship report is to evaluate the process of calculating, filing, and reporting the Annual Income Tax Return reported by expatriates as Indonesian Tax Resident based on tax legislation that applies to individual taxpayers. The process of evaluating the calculation, filing, and reporting of the Annual Income Tax Return is explained by comparing four cases of expatriate’s Tax Return that have different conditions or sources of income obtained. Based on the evaluation result, it shows that the practice of calculation and reporting of the Annual Income Tax Returns are in accordance with applicable tax legislation. However, there are still some practices in filing the Annual Income Tax Return that are not in accordance with the applicable tax legislation, that is the absence of filing the list of assets and/or liabilities and list of family members. Although in filing out through e-Filing system the Tax Return document is accepted, but this incompleteness has the potential to be considered as a violation of tax legislation by the tax auditor.

"

"Laporan ini menjelaskan evaluasi perhitungan pajak individu dan administrasi perpajakan untuk ekspatriat Jepang yang diterapkan di Kantor Konsultan ABC. Ekspatriat Jepang yang berstatus Wajib Pajak Dalam Negeri yang digunakan sebagai subjek ilustrasu dalam laporan ini. Perhitungan subjek pajak yang terkait memiliki penghasilan dari Indonesia dan dari Jepang. Perhitungan pajak akan menggunakan sistem worldwide income berdasarkan peraturan yang berlaku. Laporan ini juga akan menjelaskan evaluasi terkait administrasi perpajakan yang mencangkup pengajuan E-Filing Identification Number, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT Tahunan melalui surat elektronik. Hasil dari laporan ini, akan menggambarkan perhitungan pajak dan administrasi perpajakan yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

This internship report explains the evaluation of individual tax calculation and tax administration for a Japanese expatriate that has been implemented by Consulting Firm ABC. Japanese expatriate is an Indonesian tax resident, who will be the subject of the evaluation in this internship report. The tax calculation for the aforementioned subject has incomes both from Indonesia and Japan. The tax calculation will be demonstrated using the worldwide income system, following the applicable tax regulation. This report will also explain the evaluation of tax administration within the scope of E-Filing Identification Number application, tax payment, and tax filing of the annual tax return through e-SPT. The outcome of this internship report will demonstrate the tax calculation and tax administration that comply with the prevailing tax regulation in Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis formulasi kebijakan pajak pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri bagi wajib pajak orang pribadi yang terjadi akibat pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengindikasikan terjadinya pergeseran sistem pajak Indonesia yang semula menganut sistem pajak worldwide menjadi sistem pajak semi teritorial. Pengeleminasian pajak penghasilan atas dividen merupakan salah satu kebijakan yang cukup krusial mengingat proporsi penerimaan pajak Indonesia masih mengandalkan dari sektor pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Kebijakan ini belum sepenuhnya melalui tahapan proses formulasi kebijakan akibat tidak ditemukannya alternatif kebijakan masalah. Kebijakan pengecualian dividen dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak pribadi dilatarbelakangi oleh kondisi laju pertumbuhan perekonomian Indonesia bergerak lamban yang disebabkan oleh daya saing Indonesia yang dinilai rendah, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global, kurang meratanya pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia, kurang optimalnya kapasitas produksi nasional yang disebabkan oleh kurang berkembangnya industri manufaktur, permasalahan efektifitas reformasi birokrasi serta tata kelola data yang dinilai masih kurang baik, sehingga menghambat kemudahan dalam berusaha (ease of doing business).

---

This study discusses to analyze the formulation tax policy of exemption from the imposition of income tax on foreign dividends received by individual taxpayers. The exemption of income tax on foreign dividends for individual taxpayers that occurred as a result of the ratification of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 indicates a shift in the Indonesian tax system which originally adhered to the worldwide tax system to a semi-territorial tax system. Elimination of income tax on dividends is one of the most crucial policies considering the proportion of Indonesia's tax revenue still relies on the income tax sector. This research is a descriptive qualitative research. This policy has not yet fully gone through the stages of the policy formulation process due to the absence of alternative policy problems. The policy of exemption from foreign dividends received by private taxpayers is motivated by the condition of Indonesia’s slow pace of economic growth due to Indonesia’s low competitiveness, global economic slowdown, uneven economic growth among regions in Indonesia, less than optimal capacity. National production caused by the lack of development of the manufacturing industry, problems in the effectiveness of bureaucratic reform and data management which are considered to be still not good, thus hampering the ease of doing business. However, this policy still needs to be reviewed considering the self-assessment system adopted by the Indonesian tax system and improvements in the administration side in terms of supporting regulations regarding investment provisions made outside of financial institutions to avoid tax evasion loopholes and tax disputes."

"Laporan ini menjelaskan perlakuan dan penghitungan Pajak Penghasilan pada ekspatriat Filipina sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang bekerja di Indonesia. Perlakuan dan penghitungan Pajak Penghasilan dijelaskan dengan menggunakan kasus dari berbagai macam kondisi ekspatriat. Praktik perlakuan dan penghitungan Pajak Penghasilan akan dibandingkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan ini juga menjelaskan dampak dari adanya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang bersumber dari Singapura pada posisi pajak ekspatriat saat pelaporan SPT Tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perlakuan dan penghitungan Pajak Penghasilan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report explains the income tax treatment and calculation for Filipino expatriate as Indonesian tax resident who works in Indonesia. Income tax treatment and calculation are explained by using various cases of expatriate conditions. The practice of tax treatment and calculation will be compared to the tax regulations that have been determined. This report also explains about the impact of expatriate overseas employment income on expatriate tax position at the filing time of annual income tax return. The results from this report show that the practice of tax treatment and calculation in accordance with tax regulations that have been determined."

"PT. Asuransi "XYZ" selaku pemberi kerja berusaha membayar pajak dengan benar dan tidak bertentangan dengan UU seita Peraturan lainnya. Untuk meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan perusahaan maka strategi pajak yang tepat saiigat menentukan dan penerapannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penghasilan karyawan merupakan penghasilan yang dipungut melalui pihak ke tiga (dalam hal ini pemberi kerja). Dalam hal ini ada dua pihak yang tersangkut yaitu pekerja atau penerima penghasilan dan perusahaan atau pemberi hasil. Dalam sistem pelunasan melalui pihak ke tiga, PT. Asuransi "XYZ" ditunjuk atau ditugaskan untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan alas penghasilan yang dibayarkan kepada subyek pajak. Masaiah pokok tesis adalah agar efisiensi dalam pembiayaan PI. Asuransi "1XYZ" meningkal, maka pajak atas penghasilan karyawan yang terkena lapisan tarif 10 % dan 15 % ditunjang oleh perusahan dengan metodc gross up, sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Tunjangan pajak yang dibcrikan berdasarkan rumus gross up dapai memperbesar hiaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk mcngurangi hutang pajaknya yang terlalu besar.Penelitian dilakukan terhadap penerapan rumus gross up oleh PT. Asuransi "XYZ" dalam pemberian tunjangan pajak atas penghasilan karyawannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya penggunaan Rumus gross up tersebut salah sehingga pada akhir tahun terjadi PPh. Ps. 21 Kurang bayar/lebih bayar.Scbagai kesimpulan bahwa penerapan rumus gross up yang salah dapat mengganggu arus kas perusahaan. Apabila penerapan rumus gross up benar maka jumlah pajak yang terutang sama dengan pajak yang telah diangsur.Disarankan agar rumus gross up diterapkan secara benar. Penerapan rumus gross up sebaiknya hanya pada karyawan yang terkena lapisan tarif 10% dam 15%."