Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Good government in health financing is very important in line with the government policy to assist the poor people in accessing the affordable health care services. The importance of governance in health financing lies in the fact that Indonesian government provides health services scheme for about 74 millions poor people. Local governments of Bandung city as well as Makassar city are among the local government that provide local health security (Jamkesda) to cover those who are not included in the national community health security (Jamkesmas). This paper is written based on a study on "poverty and access to health care services" conducted in Bandung and Makassar in 2009 and 2010 respectively. The study found that both cities have implemented a policy related to health insurance for the poor people. The program was part of the mayor's campaign at the time of election for the mayor. The program helps many local people to get access to health care services. Unfortunately, there are still many poor people especially the migrants who do not possess the local identity card excluded to the program. Lack of insurance coverage, high cost, have resulted in use of unsupervised self-treatment or substandard care. their health seeking behaviour had led to suboptimal health consequences including delayed treatment of illnesses. Considering that financial capacity of the government is limited and the need of optimal implementation of health care service scheme, it is therefore important to pay attention on the aspect of good governance in delivering the health -care service related matters."

"Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk menyukseskan amanat Undang-Undang Cipta Kerja terutama pada sektor percepatan perizinan berusaha. Pada implementasinya, respon terhadap permohonan perizinan usaha berbasis risiko sepenuhnya menggunakan portal daring Online Single Submission (OSS). Permasalahan terjadi ketika pejabat/lembaga administrasi publik terkait tidak kunjung memproses permohonan izin usaha milik pelaku usaha. Ditambah lagi ketika hadir jenis usaha yang tidak memiliki pengaturan mengenai jangka waktu proses permohonan izin usaha dalam Standar Pelayanan atau Service Level Agreement (SLA). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian masalah pada tingkatan kebijakan perizinan usaha berisiko tanpa batas waktu melalui mekanisme fiktif positif. Penelitian ini menggunakan teori good governance yang dikemukakan oleh Henk Addink (2019). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah illustrative method. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance pada proses permohonan izin usaha berisiko tanpa batas waktu terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan indikator yang ada. Penerapan fiktif positif sebagai konsekuensi dari keadaan administrative silence dalam praktik perizinan usaha telah diatur dengan sedemikian rupa lewat peraturan umum dan peraturan sektor.

---

Risk-based business licensing is one of the government's programs which aims to make the mandate of the Job Creation Law a success, especially in the sector of accelerating business licensing. In its implementation, responses to requests for risk-based business licensing completely use the Online Single Submission (OSS) online portal. Problems occur when relevant government officials/institutions fail to process business permit applications. What's more, when there are types of businesses that do not have regulations regarding the time period for the business permit application process in the Service Standards or Service Level Agreement (SLA). Therefore, this research aims to analyze problem solving at the risky business licensing policy level without time limits through positive fictitious mechanisms. This research uses the good governance theory put forward by Henk Addink (2019). The research approach used is a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data. The data analysis used is an illustrative method. The results of this research show that the implementation of good governance indicators in the application process for risky business permits without time limits was carried out well. The application of positive fiction as a consequence of administrative silence in business licensing practices has been regulated in such a way through general regulations and sector regulations."

"Hingga saat ini stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dimana prevalensi tertinggi terjadi di Negara-negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri prevalensi stunting beragam dengan prevalensi tertinggi berada di kawasan Indonesia Timur, salah satunya adalah Provinsi Papua Barat dimana berdasarkan hasil Riskesdas 2010 prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat 49,2 %.Telah dilakukan penelitian cross sectional terhadap kejadian stunting pada anak berumur dibawah lima tahun dengan hasil didapat faktor yang berhubungan dengan kejadian stunring di Provinsi Papua Barat adalah fasilitas pelayanan kesehatan, imunisasi dasar, pendapatan rumah tangga, dan umur responden.Until now, stunting remains a public health problem, where the highest prevalence occurred in poor and developing countries including Indonesia. In Indonesia, prevalence of syunting varied with the highest prevalence in The eastern part of Indonesia, one of which is the province of West Papua, which is based on 2010 result of primary health research prevalence of stunting in 49,2 % of West Papua.

Cross sectional was conducted on the incidence of stunting in children under five years old with the results obtained factors related to the event stunting in West Papua Province is healthcare facilities, basic immunizations, household income, and age of respondent."

"Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan tentang implementasi prinsip-prinsip good governance, pertumbuhan usaha, keberlanjutan usaha, implementasi good governance pada tingkat strategis, implementasi good governance pada tingkat manajerial, terhadap kinerja entitas bisnis kecil. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode survey dengan menjadikan 320 pengusaha entitas bisnis kecil sebagai responden. Instrument yang digunakan adalah instrument kuesioner.Secara umum dapat disimpulkan bahwa prinsip good governance berdampak positif terhadap kinerja entitas bisnis kecil, terutama untuk prinsip disiplin, prinsip transparansi, dan prinsip keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dalam tiga aspek, yaitu secara kontektual, substansi, dan metodologi. Secara kontekstual, hasil penelitian ini telah berhasil mengisi riset yang berkaitan dengan good governance pada entitas bisnis kecil di Indonesia. Secara substansi terdapat hubungan positif antara implementasi prinsip good governance dan kinerja entitas bisnis kecil, prinsip transparansi adalah prinsip yang secara konsisten selalu ada dalam implementasi prinsip good governance. Hasil penelitian ini juga berhasil menambah satu prinsip good governance bagi entitas bisnis kecil yaitu prinsip keadilan yang merupakan prinsip dominan dalam tata kelola entitas bisnis kecil. Hasil penelitian ini berhasil mengisi gap tentang pengaruh prinsip good governance yang lebih luas (7 aspek) terhadap kinerja dalam konteks Indonesia. Secara metodologi hasil penelitian ini berhasil menciptakan instrument riset berdasarkan konteks Indonesia.Pengembangan penelitian lebih lanjut dapat dimulai dengan mengembangkan kembali instrument prinsip-prinsip good governance, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Fenomena lainnya yang menarik untuk ditindaklanjuti dalam penelitian berikutnya adalah menemukan variabel-variabel dependen dan variabel moderasi lainnya yang memperkuat hubungan implementasi prinsip-prinsip good governance dengan kinerja entitas bisnis kecil. Variabel-variabel tersebut semisal variabel strategis, pilihan akuntansi (accounting choice), faktor-faktor internal individu, entreupreneurship (kewirausahaan), dan variabel lainnya. Secara khusus, saran yang dapat direkomendasikan kepada peneliti berikutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan topik entitas bisnis kecil adalah (a) memperluas ruang lingkup penelitian dengan membagi wilayah berdasarkan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha entitas bisnis kecil di Indonesia; (b) menggunakan secara konsisten instrument kuesioner untuk meningkatkan validitas internal dan eksternal pada entitas bisnis kecil yang memiliki sebaran yang merata; (c) mengkombinasikan pengolahan data dengan menggunakan data primer dan sekunder, dimana analisa data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif; (d) penelitian lebih lanjut sangat perlu memasukan unsur sumber daya manusia yang dimiliki oleh entitas bisnis kecil yang berdampak pada pelaksanaan tata kelola yang baik dalam berusaha.

---

This study aims to predict and explain the implementation of the principles of good governance, business growth, business sustainability, implementation of good governance at the strategic level, the implementation of good governance at the managerial level, and the performance of small business entities. The study was conducted by survey method approach by making 320 entrepreneurs small business entities as respondents. The instrument used was a questionnaire instrument.

In general it can be concluded that the principle of good governance have a positive impact on the performance of small business entities, especially to the principles of discipline, the principle of transparency, and the principle of fairness. This study contributes to knowledge in three aspects, namely contextually, substance, and methodologies. Contextually, the results of this research have been successful in filling research relating to good governance in small business entities in Indonesia. Substantially, there is a positive correlation between the implementation of the principles of good governance and the performance of small business entities, the principle of transparency is a principle that is consistently present in the implementation of good governance principles. The results also managed to increase the principles of good governance for small business entities, namely the principle of justice which is the dominant principle in the governance of small business entities. Results of this study managed to fill the gap on the effect of the principle of good governance is broader (7 aspects) on the performance in the context of Indonesia. In this research methodology succeeded in creating a research instrument based on the context of Indonesia.

The development of further research can be started with the instrument redevelop the principles of good governance, both qualitatively and quantitatively. Another interesting phenomenon to be followed in subsequent research is to find the dependent variables and other variables that strengthen relationships moderation implementation of the principles of good governance to the performance of small business entities. These variables such as strategic variables, the choice of accounting (accounting choice), internal factors of individual, entreupreneurship (entrepreneurship), and other variables. In particular, suggestions that can be recommended for future researchers who are interested in doing research on the topic of small business entities are (a) broaden the scope of research by dividing the territory based on the entity's growth and sustainability of small businesses in Indonesia; (b) using a questionnaire consistently instrument to improve the internal and external validity on small business entities that have a uniform distribution; (c) combine data processing using primary and secondary data, where data analysis is done with quantitative and qualitative approaches; (d) further research is necessary incorporate elements of human resources owned by small business entities that have an impact on the implementation of good governance in the attempt."

"ABSTRAKTabur gizi, sebuah fortilikasi yang mengandung vitamin dan mineral berbentuk serbuk untuk diberikan di rumah, telab terbukti berhasil mengobati dan mencegab anemia hingga 49-91%. Di Indonesia, program tabur gizi akan dijadikan program nasional seperti halnya pada negara-negara Asia lainnya. Untuk menciptakan suatu program nasional yang efektif dan efisien, diperlukan suatu strategi sistem distribusi yang benar sehingga cak:upan program yang tinggi dan merata akan tercapai dan terpelihara. Tujuan umum penelitian in adalah untuk mengkaji implementasi dari sistem distribusi program tabur gizi yang serlang berjalan di Praya Tengah, kabupaten Lombok Tengah. Sebuah penelitian cross sectional dilaksanakan dengan melaknkan interview pada 240 ibufpengasuh yang memiliki anak usia 12- 59 bulan, 48 kader Posyandu dan petugas kcsehatan yang bertanggungjawab atas program tabur gizi di Puskesmas, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan UNICEF. Metode lain yang digunakan adalab interview mendalam, observasi dan telaah dokumen. Semua data di analisa secara deskriptif. Tidak ada mekanisme sistem permintaan dari Posyandu ke Dinkes. Distribusi tabur gizi juga berjalan tanpa catatan logistik dari Dinkes hingga ke Posyandu. Posyandu sebagai saluran distrihusi utama tabur gizi mudah dijangkau oleh hampir semua kader (95.8%) dan ibufpangasuh (78.3%). Perencanaan dan manajemen di Puskesmas buruk dan kurang akan supervisi yang efektif terhadap Posyandu, maupun supervisi dari Dinkes ke Puskesmas. Pelatihan untuk kader hanya berlangsung dua kali yang berpangaruh terhadap rendabnya pangetabuan kader terlatih tentang program tabur gizi Hanya sekitar 30.2% kader yang peruab mengikuti pelatihan program tabur gizi. Sebanyak 79.2% Posyandu telab memasukkan laporan distribusi tabur gizi ke Puskesmas, Sebagi~m besar Posyandu (85.4%) mengalami kelebihan persediaan tabur gizi dan sebagian besar oleh karena distribusi dari persediaan yang berlebih dari Puskesmas. Partipasi masyarakat terutama kepala dusun tidak begitu berperan: Cakupan distribusi yang menerima 60 bungkus tabur gizi pada enam bulan terakhir hanya sekitar 37.9%. Hampir semua komponen esensial pada sistem distribusi tabur gizi tidak berfungsi dengan baik. Setiap komponen saling berkaitan dengan komponen lainnya, sehingga malfungsi dari suatu komponen akan juga berpengaruh pada komponen lainnya, yang pada akhirya akan berpengaruh pada rendahnya cakupan distribusi tabur gizi.

---

ABSTRACTMultiple micronutrients powder (MNP), a home fortification contains of vitamins and minerals in a form of powder have been showed successful in treating and preventing anemia with a cure rate of 49-91%. Scaling-up the :MNP program nationally is addressed to Asian countries including Indonesia. One of the requirements of establishing effective and efficient scale-up program is to define the proper delivery strategy or distribution system, hence high and equitable program coverage will be obtained and well maintained. The general objective of this study was to review the implementation of existing distribution system of MNP program in relation to coverage in Praya Tengah, Central Lombok District. A cross sectional study was conducted by interviewing 240 children aged 12-59 months, 48 Posyandu cadres and health service providers responsible person for MNP program of Puskesmas, District Health Office (DHO) and UNICEF. To reveal the existing distribution system, indepth interview, observation, record checking or document review were also executed. All data were descriptively analyzed. There was no mechanism of requesting system from Posyandu to DHO. The frequency of distribution was inconsistent with no records of MNP logistic from DHO level to Posyandu. Posyandu as the main site of MNP distribution was accessible by most cadres (95.8%) and mother/caregivers (78.3%). Planning and management in Puskesmas was poor~ with lacks of effective supervision either to Posyandu or from DHO. Training for cadres only conducted two times during the last three years, resulting in poor knowledge of trained cadre. Daly 30.2% cadre were ever trained on MNP program. About 79.2% Posyandu submitted last report of MNP distribution to Puskesmas. Most Posyandu (85.4%) had experienced MNP over stocking, mostly due to over dropping by Puskesmas. Community participation on MNP distribution especially community leader was insufficient Only 37.9% of targeted children received 60 sachets in the last six months, considered a low coverage of MNP distribution. Almost all especial components ofMNP distribution system were mostly deficient. As they interrelated to each other, any deficiency might give impact to others; consequently, coverage of MNP distribution was low."

"Perkembangan konsep hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, sosial telah merubah paradigma klasik pemerintah sebagai "government is to govern" menjadi paradigma baru tentang pemerintah sebagai "government is to serve the people" sehingga masyarakat, tidak lagi menjadi objek dari kegiatan pemerintah tetapi berubah menjadi subyek dalam kegiatan pemerintah. Paradigma baru ini mengakibatkan perubahan peran pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat, sehingga pemerintah tidak lagi sendirian untuk melakukan tugas-tugas kenegaraannya, akan tetapi pemerintah didampingi oleh sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra menciptakan good governance melalui pelaksanaan administrasi publik dalam proses governance.Adapun yang menjadi masalah adalah bagaimana sesungguhnya kaitan antara hak asasi manusia dan good governance, kemudian bagaimana birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan merubah struktur, substansi hukum dan budaya birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan kaitan antara hak asasi manusia dan good governance serta bagaimana perubahan struktur, aturan dan budaya birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris yang lebih dititik beratkan pada metode penelitian hukum normatif.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertama, kaitan antara hak asasi manusia dan good governance adalah terletak pada administrasi publik, jika administrasi publik dibuat serta dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta good governance yang merupakan realisasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Kedua, Birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan sangat berperan dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Hal ini terkait dengan fungsi birokrasi sebagai pelaksana dari administrasi publik sehingga struktur, substansi dan budaya hukum birokrasi yang baik akan mewujudkan administrasi publik yang baik, sebaliknya jika birokrasi secara struktur, substansi dan budaya hukumnya buruk maka akan tercipta maladministrasi.

---

The development of the human rights concept that covers various sectors of life whether political, economic, cultural, social, in Indonesia have changed the classic paradigm of government from "government is to govern" to a new paradigm of government as "the government is to serve the people" so that people are no longer be object of government activity but turned into a subject in government activities. This new paradigm resulted in changes the role of government from the public ruler becoming public servants, so to perform states duties, the government was no longer alone, it will be accompanied by the private sector and civil society as partners to create good governance through the implementation of public administration in the process of governance.

As for the problem is how exactly the link between human rights and good governance, and how the bureaucracy as the main engine of government changing it structure, legal substance, and bureaucratic culture in realizing good governance in Indonesia? Purpose of this research is suggested a link between human rights and good governance as well as how changes be made in the structure, rules and culture of bureaucracy in order to achieve good governance in Indonesia. This research uses the method of normative and empirical legal research, but more focused on normative legal research methods.

Thus it can be concluded that first, the link between human rights and good governance are located on public administration, if the public administraton created and executed properly then it will realizing good governance which is connected with the protection and realization of human rights. Second, the government bureaucracy as the main engine of governance was an essential instrument in realizing good governance in Indonesia, because it is associated with bureaucracy functions as the executor of the public administration. So the structure, substance and legal culture of bureaucracy should be in ideal form, in order to achieve good public administration for the realization of good governance in Indonesia. On the contrary, if the bureaucracy is bad in the structure, substance and legal culture the result are maladministration."

"Tugas akhir ini membahas penerapan pedoman pemerintah mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP di BDSP Kementerian Luar Negeri. LAKIP ini merupakan hasil akhir dari SAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah instansi pemerintah atas penggunaan keuangan negara dan perwujudan good governance. LAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Sebagai instansi pemerintah, BDSP harus melaporkan LAKIP sesuai dengan pedoman yang ada agar tetap sesuai dengan fungsinya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Analisis dari penelitian ini meliputi identifikasi kesesuaian penerapan pedoman penyusunan LAKIP di Biro Dukungan Strategis Pimpinan dengan pedoman pemerintah yang ada. Tugas akhirs ini juga menganalisis kendala yang muncul saat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada periode 2018.

---

This final project discusses the application of government guidelines regarding the preparation of Performance acountability report or LAKIP in the leadership strategic support bureau ministry of foreign affairs. This LAKIP is the end result of SAKIP as a form of accountability of a government agency for the use of state finance and the realization of good governance. LAKIP describes the performance achieved by an agency for the implementation of programs and activities financed by the APBN/APBD. As a government agency, BDSP must report LAKIP in accordance with existing guidelines in order to remain in accordance with its function as a form of accountability. The analysis of this study includes the identification of the suitability of the implementation of the LAKIP preparation guidelines in the Leadership Strategic Support Bureau with existing government guidelines. This study also analyzes the obstacles that arise when compiling Government Agency Performance Reports in the 2018 period."