Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPelaksanaan Eksekusi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI)No. 125K/TUN/2004 tertanggal 20 Pebruari 2006 yang telah berkekuatan hukumtetap,tidak berjalan dengan semestinya. Putusan yang terkait dengan sengketa tanahterletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta - yang sejaktahun 2000 dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta (Pemerintah KotaSolo) secara yuridis dan fisik -dimenangkan oleh ahli waris almarhum Raden MasTumenggung (RMT) Wirdjodiningrat,sampai dengan April 2010 belum juga dapatdilaksanakan. Keputusan MA-RI tahun 2006 tersebut membatalkan eksistensi dariSertipikat No.11 dan 15/Kelurahan Sriwedari yang diterbitkan oleh Badan PertanahanNasional Republik Indonesia pada tahun 2000.Oleh karena putusan MA-RI sudahberkekuatan hukum tetap, seharusnya secara administratifBadan Pertanahan Nasional(BPN) tinggal melaksanakan pembatalan kedua sertipikat tersebut agar dapatmemberikan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Upaya hukum yang bisadilakukan oleh para ahliwaris alm. RMT Wirdjodiningrat saat ini adalah denganmelaksanakan ketentuan pasal 55 ayat 2, pasal 57 Perka No. 3 Tahun 2011. Biladalam waktu 2 bulan sejak permohonan diajukan oleh para ahliwaris tidakdilaksanakan dengan sukarela oleh BPN, maka upaya hukum yang disarankan untukditempuh adalah: (1) meminta Gubernur/Menteri Dalam Negeri/Presiden RepublikIndonesia untuk mengosongkan tanah sengketa menggunakan ketentuan pasal 4 UUNo.51 PRP Tahun 1960; (2) melaporkan PemKot Solo (Pemerintah Daerah KodyaSurakarta) kepada Komisi Ombudsman berdasarkan UU No.37 Tahun 2008; (3)Melaporkan kepada Komnas HAM sesuai UU No. 26 Tahun 2000 karena hakasasinya atas tanah miliknya dilanggar oleh PemKot Solo.ABSTRACTThe enforcement of Supreme Court?s Decision number 125k/TUN/2004 datedFebruary 20, 2006, which is legal and binding, did not well executed as planned. Thedecision in regard to land dispute situated in Sriwedari Village, Laweyan Subdistrict,Surakarta ? which since year 2000 has been under the possession of SurakartaRegional Government (Solo Local Government) physically and juristically ? that wassecured in favor of the heir of Raden Mas Tumenggung (RMT) Wirjodiningrat, upuntil now was still not being carried out. The Supreme Court?s Decision of year 2006nullified the prevailing Certificate number 11 and number 15 of Sriwedari Villageissued by the Republic of Indonesia National Land Agency on the year 2000. Basedon the fact that the Supreme Court?s Decision is final and binding, the National LandAgency of Republik of Indonesia is administratively obliged to execute theannulment of the two certificates in order to provide legal certainty to the heir ofRMT Wirjodiningrat as the title right bearer. Remedy the heirs of RMTWirjodiningrat can seek is to achieve Article 55 Paragraph 2, Article 57 Head ofNational Land Agency Regulation Number 3 Year 2011. Provided that within 2 (two)months period since the appeal is filed by the heirs, and the National Land Agencystill dismisses such appeal, the remedies advisable to pursue are: (1) to request theGovernor/Minister of Domestic Affairs/President of the Republic of Indonesia toevacuate land in dispute exercising the provision of Article 4 Law Number 51Substitute for Government Regulation Law Year 1960; (2) to report Solo LocalGovernment (Surakarta Regional Government) to the Ombudsman Commission inaccordance to Law Number 37 Year 2008; (3) to report to the National Commissionof Human Rights in accordance to Law Number 26 Year 2000 based on the fact that ahuman right on a land was violated by the Solo Local Government., The enforcement of Supreme Court’s Decision number 125k/TUN/2004 datedFebruary 20, 2006, which is legal and binding, did not well executed as planned. Thedecision in regard to land dispute situated in Sriwedari Village, Laweyan Subdistrict,Surakarta – which since year 2000 has been under the possession of SurakartaRegional Government (Solo Local Government) physically and juristically – that wassecured in favor of the heir of Raden Mas Tumenggung (RMT) Wirjodiningrat, upuntil now was still not being carried out. The Supreme Court’s Decision of year 2006nullified the prevailing Certificate number 11 and number 15 of Sriwedari Villageissued by the Republic of Indonesia National Land Agency on the year 2000. Basedon the fact that the Supreme Court’s Decision is final and binding, the National LandAgency of Republik of Indonesia is administratively obliged to execute theannulment of the two certificates in order to provide legal certainty to the heir ofRMT Wirjodiningrat as the title right bearer. Remedy the heirs of RMTWirjodiningrat can seek is to achieve Article 55 Paragraph 2, Article 57 Head ofNational Land Agency Regulation Number 3 Year 2011. Provided that within 2 (two)months period since the appeal is filed by the heirs, and the National Land Agencystill dismisses such appeal, the remedies advisable to pursue are: (1) to request theGovernor/Minister of Domestic Affairs/President of the Republic of Indonesia toevacuate land in dispute exercising the provision of Article 4 Law Number 51Substitute for Government Regulation Law Year 1960; (2) to report Solo LocalGovernment (Surakarta Regional Government) to the Ombudsman Commission inaccordance to Law Number 37 Year 2008; (3) to report to the National Commissionof Human Rights in accordance to Law Number 26 Year 2000 based on the fact that ahuman right on a land was violated by the Solo Local Government.]"

"Salah satu pilar pembangunan nasional yang mendapat prioritas utama adalah pembangunan bidang hukum; satu diantara sub bidang yang perlu mendapat prioritas utama adalah bidang pertanahan. Pembatalan akta pelepasan hak atas tanah, merupakan satu di antara permasalahan hukum di bidang pertanahan. Dikatakan demikian, karena dampak hukum atas pembatalan akta pelepasan hak dapat menimbulkan kompleksitas permasalahan hukum yang baru. Dibatalkannya Akta Pelepasan Hak berarti membawa konsekuensi bahwa kepemilikan bidang tanah tersebut secara hukum kembali menjadi milik yang melepaskan hak; dengan demikian secara hukum, segala hal yang berhubungan dengan dibatalkannya akta pelepasan hak atas tanah tersebut, seperti penerbitan sertipikat hak atas tanah tersebut dan hak-hak yang membebaninya, seperti Hak Tanggungan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang baru, dapat diterapkan doktrin promissory estopel untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan karena telah percaya dan menaruh pengharapan (reasonably relied) terhadap janji-janji yang diberikan pihak lawannya dalam tahap pra kontrak (preliminiary negotiation); Terkait dengan pembatalan Akta Pelepasan Hak, Penerima hak dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan akan lebih bijaksana apabila hakim dalam memutuskan pembatalan Akta Pelepasan Hak dapat menerapkan doktrin promissory estopel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif; sumber data kepustakaan; tipe penelitian evaluatif karena merupakan suatu kajian studi analisis; dan alat pengumpul data yang dipakai adalah studi dokumenter (data sekunder). Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dibatalkannya Akta Pelepasan Hak membawa konsekuensi semua kembali seperti keadaan semula dan hal-hal yang berhubungan dengan atau terlahir dari akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat."

"Undang-undang Pokok Agraria adalah Undang-undang yang dibentuk untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa tanah antara Ny. Tatty Hertika cs selaku ahli waris almarhum Wagianto dengan Yayasan UMS {Union Makes Strength) berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 31-XI--1998 tanggal 30 Oktober 1998 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 129/Mangga Dua (dahulu Kebon Jeruk). Surat Keputusan tersebut didasari permohonan dari Yayasan UMS yang mengaku sebagai pemilik dari SHM Nomor 129/Sisa/Mangga Dua tersebut. Tanah tersebut semula adalah bekas hak Eigendom Verponding nomor 457, ternyata telah dijual oleh pemilik semula kepada Yayasan UMS berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Nomor 53 tanggal 6 Maret 1954 yang dibuat di hadapan Notaris Raden Kadiman, yang sampai saat berlakunya UUPA tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah. Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan TUN, untuk membatalkan suatu Sertifikat Tanah yang ternyata mengandung cacat hukum {Juridische gebreken). Suatu keputusan yang dibuat oleh Pejabat TUN yang tidak sesuai dengan prosedur atau suatu peralihan hak atas tanah yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum dan keadilan adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat normatif empiris. Ditinjau dari sudut berlakunya penelitian ini berbentuk evaluatif-perspektif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menilai putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan dan memberikan jalan keluar berupa saran atau rekotnendasi terhadap Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dibatalkannya Sertipikat Hak Milik haruslah didahului dengan persidangan perkara perdata pada peradilan umum untuk menentukan siapa pemilik tanah."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musab. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha MetropolitanNuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/-/1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988No.84 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak tanggal 20 April 1990 No.207.Dimana sebagian berasal dari tanah bekas Girik C 568 Persil 19a D.II seluas2.338 m² tercatat atas nama H. Musa b. Tojib yang tidak pernah dijual kepada H.Abdul Azis b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki telah terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah telah, melakukan tindak pidana: Menyuruhmemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik,Menggunakan aktapalsu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya,Menyuruh membuatsurat palsu dan Menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidakdipalsukan. Tesis ini difokuskan pada pembatalan sertipikat hak atas tanah karenacacat hukum administrasi, Pejabat Tata Usaha Negara dalam membatalkanproduknya, dan kewenangan BPN RI dalam menyelesaikan kasus ini. Penelitianmenggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi Preskriptif. Hasilpenelitian menyimpulkan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dapat membatalkanproduknya apabila terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusanTata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesiayaitu sistem publikasi negatif mengandung unsur positif dimana sertipikat hakatas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yangmutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnya digugat oleh pihak lainyang merasa berkepentingan serta Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiadalam menyelesaikan kasus tanah ini dapat melakukan perbuatan hukumpertanahan berupa pembatalan dan atau penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about the case of any objection land from the heirs of H. Musab. Toyib against certificate issuance of Right to Build Nomr 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan on behalf PT.Graha Metropolitan Nuansa obtainedbased on Deed of Buy & Sell dates May 11, 1983 New No.10/-/1983/Kebayoran,Deed of Waiver Land dates October 8, 1988 Number 84 and Deed ofDisplacement rights and handover dates 20 April 1990 Number 207. Where ispartly derived from a used land girik C 568 Persil 19a with an area of 2,338 m²D.II registered in the name of H. Musa b. Tojib who never be sold to H. AbdulAziz b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki have been proven legally andconvince guilty of committing a criminal act: Telling inserting fake informationinto an authentic deed, Using a fake certificate as if its contents matches the actualthing, Telling a fake letter and Using a fake letter as if the letter was authentic andnot falsified. This thesis focussed on cancellation the certificate of the landbecause disabled administrative law, State Administrative Officials in cancelingits products, and BPN RI authority. This research use method normative with atypology Prescriptive. The research concludes that State Administrative Officialsmay cancel its products if there are disabled in the issuance of the administrativelaw State Administrative decisions, It is appropriate with a system of landregistration in Indonesia that is system of negative publication where certificatecontaining positive elements of land rights a strong evidentiary tools, not aabsolute evidentiary tool because there is always possibilities being sued by theholder other parties who feel concerned well as National Land Agency of theRepublic of Indonesia in resolving land cases can conduct a legal act in the formof National land or issuance of a certificate cancellation and land Rights."

"ABSTRAKAkta Pelepasan hak merupakan akta otentik yang dibuat dengan tujuan untuk melepaskan hak atas tanah kembali menjadi milik negara untuk kepentingan pihak lain yang membutuhkan. Akta tersebut termasuk sebagai bagian dari perjanjian pelepasan tanah sehingga di dalamnya berlaku syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Akta pelepasan hak merupakan akta otentik karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat publik dalam hal ini Notaris sehingga memiliki kekuatan pembuktian mutlak. Pelepasan hak tersebut akan diikuti kemudian dengan permohonan pengajuan hak atas tanah yang baru. Karena pemilik tanah merasa belum menerima pembayaran atas pelepasan hak atas tanahnya, maka diajukan gugatan ke pengadilan oleh pemilik tanah yang merasa dirugikan oleh pihak calon penerima hak. Permasalahan timbul ketika pengadilan menyatakan batalnya akta pelepasan hak yang dibuat para pihak karena terbukti adanya unsur penipuan. Sementara itu berdasarkan akta pelepasan tersebut telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah bagi pemilik tanah yang baru. Dari penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dapat diketahui jawaban mengenai bagaimana akibat pembatalan akta pelepasan hak terhadap sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan diatasnya dan juga perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan batal. Sehingga bagi pihak yang akan membuat perjanjian pelepasan hak atas tanah wajib mengetahui semua peraturan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

---

ABSTRACTDeed of Relinquishment represents authentic deed made with the aim to relinquish land rights to become state land for the interests of other party. This form of deed includes the land right release agreement which is applicable under the terms as regulated in article 1320 of Indonesian Civil Code. Deed of Relinquishment represent authentic deed because it is made by and before a public official, in this case a notary so it has absolute authentication. The release of land right will be followed by application of land right. Since the owner of the land did not receive any compensation for the release of his land rights, a lawsuit was filled because he felt his rights has been offended by those who has interest on the relinquishment. The problems occured when the Deed of Relinquishment was cancelled by court by reason contents of deception. Meanwhile based on the deed, a new land right certificate has been issued. Descriptive-analytical literature research will describe the respond on how cancellation of Deed of Relinquishment implies to the new land right certificate and also how far the law can provide legal protection for the holder of such new land right certificate. In view thereof, those who involved in an agreement for releasing land right should be aware to all related regulations which applied to such agreement."

"[Dalam melakukan pedaftaran tanah dan penegakan hukum di bidang pertanahan, terdapat lembaga pemerintah non departemen yaitu BPN. BPN memiliki tugas menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan, Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi terdapat kasus terbitnya sertipikat oleh BPN atau kantor pertanahan setempat terhadap tanah yang masih berstatussengketa di pengadilan.Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah antara Taily Aida dan Hendra Santoso dengan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya yang berakibat pada pembatalan sertipikat hak milik nomor 669/ Dukuh Pakis atas nama pihak lain yaitu Suladi Abdus Shomad yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya diatas tanah milik Taily Aida dan Hendra Santoso yang masih menjadi objek sengketa di pengadilan. Salah satu faktor penyebab timbulnya kasus ini adalah adanya kesalahan dari pihak administrasi kantor pertanahan kotamadya Surabaya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpukan bahwa timbulnya sertipikat hak milik atas nama pihak lain diatas tanah yang masih menjadi objek sengketa di pengadilan telah melanggar pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Taily Aida dan Hendra Santoso yaitu mengajukan permohonan kembali hak atas tanah dengan sertipikat hak milikkepada Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya atas nama Taily Aida dan Hendra Santoso.;In conducting the registration of land and law enforcement in the land sector, there is a non-departmental government agency called BPN. BPN has the task of organizing several functions, namely the formulation of national policy in the field of land, development and general administrative services in the area of land,in practice, there are rare cases of issuance of certificates by BPN or local land office on the ground are still a dispute in the court. This thesis is illustrate about the land dispute between Taily Aida and Hendra Santoso against the Head of the Land Office of Surabaya City that resulted in the cancellation of property rights certificate number 669 / Dukuh Pakis on behalf of other parties, namely Suladi Abdus Shomad issued by the Land Office on land owned by the municipality ofSurabaya Taily Aida and Hendra Santoso, who is still the object of dispute in court. One of the factors causing this case is mistakenness on the part of municipal land office administration Surabaya. Research using normative juridical method with typology of explanatory and prescriptive. Results of the study concluded that the incidence of property rights certificate on behalf of another party on the ground that they become the object of dispute in court has violated article 45 paragraph (1) letter e of the Government Regulation No. 24 of 1997 aswell as the legal steps that can be performed by Taily Aida and Hendra Santoso reapply land rights with certificates of property rights to the Land Office on behalf of the municipality of Surabaya as Taily Aida and Hendra Santoso., In conducting the registration of land and law enforcement in the land sector,there is a non-departmental government agency called BPN. BPN has the task oforganizing several functions, namely the formulation of national policy in thefield of land, development and general administrative services in the area of land,in practice, there are rare cases of issuance of certificates by BPN or local landoffice on the ground are still a dispute in the court. This thesis is illustrate aboutthe land dispute between Taily Aida and Hendra Santoso against the Head of theLand Office of Surabaya City that resulted in the cancellation of property rightscertificate number 669 / Dukuh Pakis on behalf of other parties, namely SuladiAbdus Shomad issued by the Land Office on land owned by the municipality ofSurabaya Taily Aida and Hendra Santoso, who is still the object of dispute incourt. One of the factors causing this case is mistakenness on the part ofmunicipal land office administration Surabaya. Research using normative juridicalmethod with typology of explanatory and prescriptive. Results of the studyconcluded that the incidence of property rights certificate on behalf of anotherparty on the ground that they become the object of dispute in court has violatedarticle 45 paragraph (1) letter e of the Government Regulation No. 24 of 1997 aswell as the legal steps that can be performed by Taily Aida and Hendra Santosoreapply land rights with certificates of property rights to the Land Office on behalfof the municipality of Surabaya as Taily Aida and Hendra Santoso.]"

"Lembaga notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti tertulis bagi mereka. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum, namun dalam prakteknya akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti pada penulisan ini yaitu kasus pembatalan akta notaris yang penandatanganan perjanjiannya dilakukan di rumah tahanan. Adapun pokok permasalanan yang dibahas yaitu dapatkah suatu akta notaris yang ternyata di kemudian hari merugikan salah satu pihak dapat dibatalkan, dan bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan akta notaris tersebut. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Dalam menganalisa kasus tersebut menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila dikemudian hari salah satu pihak ternyata merasa dirugikan, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan tersebut harus dapat membuktikan bahwa is telah dirugikan dalam perjanjian yang telah dibuat itu. Selain itu pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam mengambil putusan untuk membatalkan suatu akta notaris pada kasus ini telah tepat. Penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam akta Notaris oleh orang yang sedang ditahan Polisi adalah merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan karena salah satu pihak dalam perjanjian berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Akibat hukumnya yaitu perjanjian itu dapat menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh Hakim atas tuntutan dari pihak lainnya."

"Undang-undang dasar pokok agraria (UUPA) terbentuk sebagai nasionalisasi dari undang- undang yang telah ada sejak jaman penjajahan. Dasar terbentuk UUPA adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. UUPA mengatur konversi hak-hak tanah bekas hak barat menjadi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pokok permasalahan yang dibahas penulis adalah konversi tanah bekas hak eigendom yang merupakan tanah hak milik lama menjadi tanah hak milik baru sesuai UUPA. Cara perolehan pembuktian hak lama atas tanah menurut penjelasan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ada dua macam cara yaitu berdasarkan pembuktian pemilikan tanah dan berdasarkan pembuktian penguasaan tanah. Proses pendaftaran pertama kali dilakukan di Badan Pertanahan nasional untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional bersifat konstitutif, yaitu keputusan administrasi pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya adalah negara menjamin dan melindungi pemegang sertipikat hak atas tanah.Berdasarkan kasus yang ditinjau bahwa penguasaan tanah bekas hak eigendom oleh tergugat yang telah mendiami tanah tersebut selama 20 tahun dan dengan itikad baik tidak dapat dibatalkan. Sertipikat yang telah dikeluarkan tidak dapat dengan mudah dibatalkan, apabila sertipikat tersebut telah berusia lima tahun ataupun lebih.Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat. Terhadap pihak ketiga tanggung jawab diberikan kepada siapa perjanjiannya dibuat. Pihak yang mengadakan perjanjian dianggap yang mempunyai tanggung jawab bila terjadi permasalahan dikemudian hari

---

Basic Constitution of Agrarian was made as a nasionalitation from another constitution in the colonial decade. The base of basic constitution of agrarian is to guaranty law assurance for landlord. Basic constitution of agrarian regulate is to convert west land right become land right that manage by basic constitution of agrarian. The main concern that written by the author is the convert eigendom right which is old land right become new land right that regulate by basic constitution of agrarian. The procedure of this conversion manage by art 24 Government regulation number 24 of 1997, there are two option available, first, proof of ownership of land and second, proof of land ownership. First time land registration in national land agency to having a land certification. The published certificate are constitutif, which means government administration decision that affected legal consequences. The legal consequences is government guaranty dan protect land certificate owner. Based on this case that a eigendom land ownership that be managed twenty years with good faith by defendants can not be canceled. The published certificate can not be easy to canceled, although the certificate more than five years.Land right certificate is a strongest proof. For third party the liability is for who the agreement was made. The party that have an agreement should take responsibility for future circumstances."