Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perang telah mengalami revolusi dari zaman ke zaman akibat perkembangan teknologi dan informasi, serta menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional suatu bangsa. Salah satu bentuk evolusi perang di era modern saat ini adalah cyber war dimana skala ancaman tidak hanya ditargetkan pada sistem komputer semata namun dapat menargetkan infrastruktur kritis dalam suatu negara. Oleh sebab itu, untuk menanggapi ancaman cyber maka suatu negara membutuhkan pengelolaan keamanan cyber melalui regulasi kebijakan di bidang cyber security and cyber defense. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai slaah satu negara dengan tingkat populasi dan pengguna internet terbesar di dunia akan membutuhkan pertahanan dan keamanan cyber baik dari segi regulasi maupun badan khususyang menangani permasalahan cyber. Dengan demikian, kebutuhan pengelolaan keamanan cyber sangat penting dan Indonesia juga perlu belajar dari pengalaman beberapa negara di dunia yang telah menerapkan kebijakan terkait keamanan cyber. Disamping itu, Indonesia juga membutuhkan kerjsama internasional di bidang cyber diplomacy dalam rangka mengatasi berbagai kemungkinan datangnya ancaman cyber."

"Penelitian ini menganalisis tentang pengembangan cyber power Israel hingga dapat menduduki posisi yang paling komprehensif di kawasan Timur Tengah. Kehadiran Israel di kawasan dengan melakukan pendudukan dan tindakan apartheid kepada rakyat Palestina menyebabkan sikap permusuhan dari negara-negara tetangganya. Ditambah lagi, citra sebagai negara yang penuh dengan konflik melekat dengan Israel. Hal tersebut merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi Israel dalam mengembangkan kemampuan sibernya. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana Israel mengembangkan cyber power, apa model-model cyber power Israel serta bagaimana penggunaan cyber power sebagai strategi smart power Israel untuk tujuan strategis Israel di kawasan terutama ke Uni Emirat Arab, Iran dan Palestina. Penulis menggunakan konsep konsep kepentingan nasional, cyber power, dan konsep smart power sebagai sebuah strategi dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur.Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kapabilitas siber sangat relevan dan cocok dilakukan oleh Israel sebagai upaya untuk memenuhi tujuan nasionalnya. Karakteristik siber yang unik dan fleksibel sangat tepat digunakan dalam strategi smart power yang menggabungkan antara hard power dan soft power. Dengan kapabilitasnya yang mumpuni di bidang industri teknologi dan siber, Israel menjadikannya sebagai strategi soft power untuk menarik negara-negara lain untuk menjalin kemitraan seperti yang terjadi dengan Uni Emirat Arab. Di sisi lain, kemampuan siber Israel juga digunakan untuk strategi hard power melalui serangan-serangan siber sebagaimana yang ditujukan terhadap Iran. Israel juga melakukan pendudukan digital terhadap rakyat Palestina dengan membatasi penggunaan internet dan melakukan pengawasan yang ketat melalui teknologi yang dimilikinya terhadap rakyat Palestina. Israel juga menggunakan media untuk memperbaiki citra Israel dengan menunjukkan sisi positif Israel yang lebih menarik daripada pembahasan tentang konflik dan meredam dukungan pro-Palestina. 

---

This research analyzes the development of Israel's cyber power to be the most comprehensive in the Middle East region. Israel's presence in the region by carrying out occupation and apartheid actions against the Palestinian people has caused hostility from its neighbors. In addition, the image of being a country full of conflicts is attached to Israel. This is one of the reasons why Israel is developing its cyber capabilities. The purpose of the research is to analyze how Israel develops cyber power, what are Israel's cyber power models and how the use of cyber power as Israel's smart power strategy for Israel's strategic goals in the region, especially for the United Arab Emirates, Iran, and Palestine. The author uses the concept of national interest, concept of cyber power and smart power as a strategy in addressing the research questions. This research uses qualitative research with a literature review type of research. Through this research, it can be concluded that improving cyber capabilities is very relevant and suitable for Israel to fulfill its national goals. The unique and flexible characteristics of cyber are very appropriate to be used in a smart power strategy that combines hard power and soft power. With its capabilities in the technology and cyber industry, Israel makes it a soft power strategy to attract other countries to establish partnerships such as the one with the United Arab Emirates. On the other hand, Israel's cyber capabilities are also used for hard power strategies through cyber attacks directed against Iran. Israel also conducts digital occupation of the Palestinian people by limiting the use of the internet and conducting strict surveillance through its technology on the Palestinian people. Israel also uses the media to improve Israel's image by showing the positive side of Israel which is more attractive than the discussion of conflict and reduces pro-Palestinian support.  "

"Pada zaman sekarang, teknologi terus berkembang agar dapat membantu manusia melakukan kegiatannya sehari-hari. Dengan adanya tekonologi yang dapat membuat informasi menjadi digital, terbuka serta meluas maka masyarakat semakin bergantung pada jaringan dan tekonologi informasi. Tidak hanya pada masyarakat, teknologi informasi sangat diperdaya oleh pemerintahan untuk dapat membangun negaranya. Suatu negara dapat menggunakannya untuk kegiatan militer dan bahkan melakukan aktivitas-aktivitas dengan menggunakan cyber. Suatu cyber operation dapat membantu militer, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini dapat mempengaruhi keamanan negara. Terdapat kasus-kasus dimana negara menuduh negara lain untuk melakukan cyber operation terhadap negaranya dan telah terbukti memberikan dampak-dampak terhadap infrastruktur negara. Cyber operation dan aktivitas cyber merupakan hal yang baru dan belum terdapat pengaturan khusus yang mengaturnya. Dengan demikian, skripsi ini melihat bagaimana penerapan hukum internasional ( khususnya dari segi jus ad bellum) yang ada pada perkembangan cyber, khususnya terhadap cyber operation. Skripsi ini akan menganalisa tiga kasus yakni kasus pada Estonia (2007), Iran (2010) dan Ukraina (2015).

---

In the current era, technology continues to evolve and develop in order to help humans perform its daily activities. With the technology and digital information, it has made the public?s reliability towards them for its lives. Not only the people, information technology is being deceived by the government to be able to build and develop the country. A country can use them for military activities and even perform various activities using cyber. A military cyber operation can be a positive thing, however, it be denied that this could affect the security of the state. There have been cases where a state has been accused by other countries to conduct cyber operations against its country and has likely provide the effects on the country's infrastructure. Cyber operations and cyber activity is new and there are no specific law which govern them. Thus, this thesis seek to see how the current international law (from the perspective of jus ad bellum) applies towards the development of cyber particularly against cyber operation. This thesis will analyze three cases of the case in Estonia (2007), Iran (2010) and Ukraine (2015)."

"Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) Indonesia di masa depan sangat bersifat nir-militer (non-konvensional). Paradigma pertahanan Indonesia jika hanya mengandalkan TNI sebagai kekuatan utama sudah seharusnya berubah. Berkurang secara drastisnya ancaman militer (konvensional) dari negara lain terhadap Indonesia, maupun ancaman sejenis di seluruh dunia, membuat kita harus berpikir ulang bagaimana rumusan yang paling tepat untuk strategi pertahanan Indonesia di era ancaman nir-militer seperti ini. Untuk itu, pembentukan komponen cadangan, yang sebelumnya sudah dilengkapi dengan kemampuan dan pengetahuan mumpuni tentang bela negara, perlu dipertimbangkan. Pertimbangannya adalah, pembentukan komponen cadangan ini dapat berguna sebagai elemen kekuatan pertahanan pendukung komponen utama, utamanya untuk menghadapi ancaman nir-militer. Penggunaan komponen cadangan tidak hanya dipersiapkan untuk perang, tetapi mempunyai fungsi utama membantu TNI menghadapi AGHT yang bersifat non-fisik (intangible). Tulisan ini akan membahas bagaimana komponen cadangan, sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara, menghadapi ancaman nir-militer di masa depan. Selain itu, tulisan ini juga melihat bahwa bela negara dapat menjadi bagian integral dalam upaya komponen cadangan mewujudkan hal tersebut."

"Kebijakan keamanan nasional Indonesia yang telah berorientasi terhadap ancaman dari luar dan cenderung mengabaikan keberadaan keamanan individu. Mengingat keberadaan ancaman invasi militer dari negara Iain sejak berakhirnya Perang Dingin telah berkurang atau bahkan tidak ada, justru ancaman terhadap keamanan nasional muncul dari beberapa sektor lain di Iuar militer, seperti masalah lingkungan dan sosial.Penerapan Doktrin Sishankamrata sebagai landasan dalam upaya melakukan pertahanan negara, memberikan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter dan prinsip perang yang adil.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, apakah Doktrin Sishankamrata memberikan perlindungan terhadap keamanan manusia? Sejauh manakah permasalahan-permasalahan non-combatant timbul dalam perang rakyat semesta?Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan pemikiran-pemikiran tentang Keamanan Nasional (Joseph S. Nye, Jr., HJ . Morgenthau) dan Keamanan Manusia (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) melalui sudut pandangan Hukum Humaniter dan Perang yang Adil (Michael Walzer, Liebe C. Greene) melalui metode kulitatif sebagai pilihan cara dalam memahami pemaknaan keamanan nasional Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan perang semesta yang terjadi di Bosnia-Herzegovina, menunjukkan bahwa perang semesta telah mengaburkan prinsip diskriminasi yang mengharuskan pembedaan antara combatant dan non-combatant. Begitu pula dalam penerapan Doktrin Sishankamrata dalam konflik internal (Timor-Timur, Aceh dan Papua) yang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat.Implikasi teoritik dari penelitian ini adalah bahwa teori Keamanan Nasional dalam pemikiran tradisional (dengan penekanan pada state centric) seperti yang diimplementasikan dalam Perang Semesta dan Doktrin Sishankamrata tidak sejalan dengan hukum humaniter dan prinsip perang yang adil, baik prinsip jus ad helium maupun jus in bella. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Bosnia-Herzegovina dan konflik internal di Indonesia (Timor Timur, Aceh dan Papua).

---

Indonesian National Security Policy until today is still orienting through external threat and tends to ignore the existence of individual security. Considering that the existence of military invasion threat irom other countries since the end of Cold War had been reduced or even disappeared, but threat of National Security is occur from many other sectors outside military such as environment and social problem.

The implementation of SISHANKAMRATA Doctrine as a guideline in country defense causes acts against humanitarian law and just war principle.

The issue which want to be taken up in this research is Does SISHANKAMRATA Doctrine give protection for human security? How far the non-combatant issues occur within the total war?

To answer the main problems above, this research is using many thoughts pertaining National Security (Joseph S. Nye, Jr., HJ. Morgenthau) and Human Security (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) through Humanitarian Law and Just War (Michael Walzer, Liebe C. Greene) perspectives and using qualitative method in order to understand Indonesian National Security.

The result of this research shows that the implementation of total war in Bosnia- Herzegovina had made unclear discrimination principle which supposed to make separation between combatants with non-combatant. This also happened to the implementation of SIS TA Doctrine in internal conflict (East Timor, Aceh and Papua) in Indonesia which caused the occurrence of horizontal conflict within the society.

Theoretical implication in this research is that National Security Theory in traditional thought (emphasizing to state centric) as what had been implemented in Total War and SISHANKAMRATA Doctrine, were not the same with Humanitarian Law and Just War principle, in jus ad bellum principle or even in jus in bella, as what had been shown in Bosnia-Herzegovina case and internal conflict in Indonesia (East Timor, Aceh and Papua)."

"ABSTRACTTerbentuknya Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) merupakan langkah taktis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia guna mewujudkan stabilitas informasi, perlindungan siber, dan segala bentuk ancamannya. Studi ini mendalami pentingnya ID-SIRTII dalam mencegah ancaman siber global. Hasil studi menemukan bahwa ancaman siber di Indonesia sangat kompleks, melihat variasi dari aktor, motif, dan targetnya. Kompleksitas ini dapat dijelaskan melalui empat aspek berikut, yaitu: (1) berangkat dari studi Geometripolitika, fungsionalisme siber berada dalam dua domain, yaitu fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat tinggi (geometrik militer) berupa formulasi dan aktivasi kekuasaan Siber guna menghadapi Perang Siber Global (PSG), Perang Geometri Antarbangsa (PGA), dan kompleksitas terbentuknya Negara Maya atau Pemerintahan Siber; dan fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat normal (geometrik sipil) berupa perlindungan aktivitas sipil di dunia maya; (2) guna mencegah kejahatan siber, implementasi kebijakan ID-SIRTII terintegrasi dengan peran strategis institusi siber nasional; (3) guna menghadapi Ancaman Siber Global, implementasi kebijakan ID-SIRTII perlu terintegrasi dengan institusi siber regional dan global; dan (4) berangkat dari fungsionalisme siber dan untuk menciptakan suatu strukturalisme Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia, sudah saatnya Indonesia membentuk Angkatan Siber sebagai pelengkap dari Angkatan Darat, Agkatan Laut, dan Angkatan Udara."