Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTiongkok adalah satu-satunya negara di Asia yang kebijakan luar negerinya berorientasi kepada negara great power hingga tahun 1979. Pasca open door policy, Tiongkok mulai membuka diri terhadap dunia internasional termasuk ASEAN sebagai kawasan tetangga. Tahun 1996 secara resmi Tiongkok menjadikan ASEAN sebagai mitra dialog permanen dan sekaligus sebagai arah baru orientasi kebijakan luar negerinya. Tulisan ini kemudian akan menjelaskan motif dibalik pemilihan ASEAN sebagai prioritas baru orientasi kebijakan luar negeri Tiongkok dengan menggunakan kerangka teori kebijakan luar negeri. Indikator analisis yang digunakan adalah sintesa argumen K.J. Holsti, Synder dan Rosenau yaitu faktor internal, eksternal dan leadership sebagai penyebab perubahan kebijakan luar negeri.Temuan skripsi ini pertama, faktor internal yang berpengaruh adalah faktor ekonomi domestik dan perkembangan strategi politik di Tiongkok. Kedua, faktor eksternal yang berpengaruh adalah hegemoni AS dan eksistensi regional ASEAN. Ketiga, faktor leadership dan ideologi pemimpin Tiongkok yang reformis-konservatif. Terakhir, Kebijakan luar negeri Tiongkok saat ini lebih bersifat pragmatis dengan lebih mempertimbangkan untung-rugi dari pada landasan nilai dan ideologi negaranya.

---

ABSTRACT

Tiongkok is the only country in Asia that foreign policy is oriented to the great power state until 1979. Post open door policy, Tiongkok began opening up to the international community, including ASEAN as a neighboring region. In 1996, officially Tiongkok became a permanent dialogue partner of ASEAN as well as a new direction of its foreign policy orientation. This undergraduate thesis will explain the motive behind the election of ASEAN as a priority foreign policy orientation of Tiongkok by using the theoretical framework of foreign policy. Analysis indicator used is the synthesis of argument KJ Holsti, Synder and Rosenau which are internal factors, external and leadership as the cause of the change in Tiongkok?s foreign policy.

The first findings of this research, internal factors that influence Tiongkok?s foreign policy are the domestic economic factors and the development of political strategy. Secondly, the external factors that influence are the existence of US hegemony and the ASEAN region itself. Third, the leadership factor and the reformist-conservative ideological of Tiongkok?s leader. Finally, Tiongkok's foreign policy today is more pragmatic with more considering the cost-benefit than foundation of values and ideology of the country itself."

"[ABSTRAKTesis ini menganalisis sikap Indonesia terhadap kebangkitan Tiongkoksebagai super power dari perspektif hedging. Menurut teori hedging, kebangkitanTiongkok sebagai super power bukan semata-mata sebagai ancaman, melainkansebagai peluang untuk dikelola secara bilateral dan multilateral menggunakan tigapendekatan yaitu dengan strategi engagement, enmeshing, dan soft balancing.Indonesia menggunakan strategi hedging dengan dasar pemikiran bahwastrategi hedging menjadi strategi yang paling ideal untuk digunakan olehIndonesia karena masih sangat singkon dengan prinsip politik luar negeri bebasaktif, sekaligus sebagai sebuah strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhanobjektif Indonesia sebagai negara yang juga sedang bangkit.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia menggunakan Strategihedging dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik danmiliter dari Tiongkok yang bangkit sebagai super power, tetapi juga untukmenciptakan keseimbangan yang ideal di kawasan, sehingga Indonesia tidakdidominasi oleh kekuatan manapun baik dari Amerika Serikat ataupun dariTiongkok. Strategi ini digunakan oleh Indonesia dengan maksud untukmeningkatkan posisi tawar (bargaining position) Indonesia di mata Tiongkok dandi kancah politik dunia internasional.

---

ABSTRACTThe focus of this theses is to analyze Indonesia perspective towards theRise of China as a new super power from hedging perspective. Acording to thetheory, the Rise of China as a new super power is not only a threat but as anopportunity for Indonesia to manage its relations to china through three approach:engagement policy, enmeshing policy, and soft balancing.Indonesia used hedging strategy because it fits well with Its nationalinterest, which may consist its international political principle, ?bebas aktif,? andas a grand strategy which could accomodate Indonesia pragmatic needs.This research concluded that Indonesia used hedging strategic to reapbenefits in economic, politic and military sector from China as a rising power. Italso create a balanced region with the U.S. down and the China up, and theASEAN stayed as the center of the region. This strategy also primarily used toupgrade Indonesia bargaining position against the U.S., China, and internationalcommunity., The focus of this theses is to analyze Indonesia perspective towards theRise of China as a new super power from hedging perspective. Acording to thetheory, the Rise of China as a new super power is not only a threat but as anopportunity for Indonesia to manage its relations to china through three approach:engagement policy, enmeshing policy, and soft balancing.Indonesia used hedging strategy because it fits well with Its nationalinterest, which may consist its international political principle, “bebas aktif,” andas a grand strategy which could accomodate Indonesia pragmatic needs.This research concluded that Indonesia used hedging strategic to reapbenefits in economic, politic and military sector from China as a rising power. Italso create a balanced region with the U.S. down and the China up, and theASEAN stayed as the center of the region. This strategy also primarily used toupgrade Indonesia bargaining position against the U.S., China, and internationalcommunity.]"

"[ABSTRAKPerkembangan ekonomi politik di kawasan Asia Pasifik yang semakindinamis berdampak pada lahirnya beberapa institusi ekonomi regional baru,termasuk salah satu yang menarik perhatian adalah Trans Pacific Partnership.Sebagai instutusi yang disponsori oleh AS, TPP diproyeksikan sebagai high levelFTA yang tidak sekedar mencakup kesepakatan terkait perdagangan dan investasinamun juga isu-isu lain yang lebih kompleks seperti perlindungan hak cipta (IPR),perlindungan hak buruh, kompetisi terkait Badan Usaha Milik Negara, danbeberapa isu-isu lain dengan standard yang cukup tinggi. Dengan persyaratanseperti ini, maka menjadi menarik ketika Vietnam memutuskan untuk bergabungke dalamnya. Setidaknya ada dua faktor yang membuat keanggotaan Vietnamdalam TPP menjadi menarik untuk dianalisa lebih lanjut, yang pertama adalahkedekatan antar Vietnam dengan Tiongkok yang selama ini terbangun, sertakemampuan Vietnam sebagai negara berkembang dalam memenuhi syarat-suarattinggi yang sedang dirundingkan oleh TPP.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama penyebabbergabungnya Vietnam ke dalam TPP. Adapun penelitian ini menggunakanmetode kalitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancarabaik langsung maupun tidak langsung kepada beberapa pihak yang terkait dengankeanggotaan Vietnam dalam TPP.

---

ABSTRACTThe development of Asia Pacific's political economy which has impactedon the birth of several new institutions, including Trans Pacific Partnership. Asinstitution which sponsored mainly by the United States, TPP is projected as highlevel FTA since it covers not only common issues like trade and investment, butalso other issues such as Intellectual Property Right, labor right protection,competition related to State Owned Enterprise, and other other high level issues.Based on these facts, it is interesting when Vietnam finally decide to join TPP.There are at least two factors which made Vietnam membership in TPP isinteresting to be analyzed, first is about its close relation with China, and secondis Vietnam's ability in achieving the high standard regulations set by TPP.This research aims to find out main factors which cause Vietnam to joinTPP. This research uses qualitative method and literature study as well as direct orindirect interview in collecting data process, The development of Asia Pacific’s political economy which has impactedon the birth of several new institutions, including Trans Pacific Partnership. Asinstitution which sponsored mainly by the United States, TPP is projected as highlevel FTA since it covers not only common issues like trade and investment, butalso other issues such as Intellectual Property Right, labor right protection,competition related to State Owned Enterprise, and other other high level issues.Based on these facts, it is interesting when Vietnam finally decide to join TPP.There are at least two factors which made Vietnam membership in TPP isinteresting to be analyzed, first is about its close relation with China, and secondis Vietnam’s ability in achieving the high standard regulations set by TPP.This research aims to find out main factors which cause Vietnam to joinTPP. This research uses qualitative method and literature study as well as direct orindirect interview in collecting data process]"

"Tesis ini menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri suatu negara dapat bersifat ambivalen. Analisis yang dibangun dalam tesis ini menggunakan kerangka pemikiran realisme neoklasik untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Tiongkok yang ambivalen terhadap Indonesia pada kasus Laut Natuna Utara ditengah eratnya hubungan kedua negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok tengah mengalami pergeseran. Sejak menjadi Presiden Tiongkok pada tahun 2013, Xi Jinping menyerukan semangat untuk “berjuang meraih prestasi” sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok dan orientasi strategis Xi Jinping. Tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok adalah adanya upaya dari negara-negara pesaing Tiongkok, baik di level regional maupun global, untuk menghambat kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global. Sementara itu, sejak dipimpin Xi Jinping orientasi strategis Tiongkok bersifat eksternal dengan tujuan untuk mewujudkan ambisi menjadi negara yang kuat, sehingga dapat memperluas pengaruh politik dan ekonominya.

---

This thesis aims to explain why a country can produce an ambivalent foreign policy. This study utilizes the framework of neoclassical realism to explain China's ambivalent foreign policy towards Indonesia in the North Natuna Sea case amid the close relations between the two countries. The results of this study indicate that China's foreign policy is undergoing a shift. Since becoming President of China in 2013, Xi Jinping has called for a “striving for achievements” narative which resulted in a more assertive foreign policy. This is influenced by the existence of systemic pressures faced by China and Xi Jinping's strategic orientation. The systemic pressure faced by China is the strategy of China's adversaries, both at the regional and global levels, to contain China's rise as a global power. Meanwhile, since being led by Xi Jinping, China's strategic orientation has been external with the aim of realizing the ambition to become a strong country, so that it can expand its political and economic influence.

"

"Artikel ini membahas tentang implementasi konsep Kebangkitan Damai Tiongkok dalam kebijakan luar negeri RRT era kepemimpinan Presiden Hu Jintao (2003—2013). Konsep Kebangkitan Damai Tiongkok ini dikemukakan untuk memberikan visi yang kredibel mengenai masa depan hubungan Republik Rakyat Tiongkok dengan dunia internasional pasca muncul dan berkembangnya berbagai opini hingga teori tentang Ancaman Tiongkok pada tahun 1990-an. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian sejarah, yang mencakup proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Artikel ini juga membahas sejauh mana peran konsep Kebangkitan Damai Tiongkok mampu menekan stigma yang muncul dari teori Ancaman Tiongkok dan bentuk implementasinya pada kebijakan luar negeri RRT era pemerintahan Hu Jintao. Hasil analisis atas perkembangan politik Luar Negeri RRT era 2003—2013 menunjukan bahwa keputusan Hu Jintao untuk mengimplementasikan konsep Kebangkitan Damai Tiongkok dalam kebijakan luar negeri terbukti efektif untuk meredam teori Ancaman Tiongkok dan meyakinkan banyak negara untuk menaruh kepercayaan terhadap RRT. Hal itu antara lain terbukti dari meningkatnya kerja sama antara RRT dengan organisasi internasional maupun negara-negara di dunia.

---

This article discuss about the implementation of China Peaceful Rise Concept on People’s Republic of China foreign policy under Hu Jintao (2003-2013). The concept of China peaceful rise was proposed to provide a credible vision on the People's Republic of China's future relations with the international world after a large number of opinions to theory about China Threat that emerged and developed in the 1990s. The research method used in this article is the historical research method, which includes the process of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. This article also discusses the role of this concept in suppressing the stigma formed by Chinese threat theory and it’s implementation on China’s foreign policy under Hu Jintao. The results analysis on the development of Chinese foreign policy in the 2003-2013 era showed that Hu Jintao's decision to implement the concept of China Peaceful Rise on China foreign policy proved to be effective in suppressing the Chinese Threat theory and convincing many countries to put their trust in China. This was proved by the increased cooperation between China and international organizations and many countries all over the world."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Saudi terhadap Qatar dari kebijakan blokade menjadi normalisasi pada tahun 2021. Dengan menandatangani kesepakatan damai pada 5 Januari 2021, Arab Saudi yang awalnya menuntut Qatar melaksanakan 13 tuntutan yang diajukan, berubah menjadi membiarkan Qatar tidak melaksanakan 13 tuntutan tersebut. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri Jacob Gustavsson. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, faktor internasional yaitu serangan terhadap fasilitas minyak Saudi pada tahun 2019, terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS pada November 2020, menurunnya transaksi lintas batas Saudi dengan Qatar, meningkatnya transaksi lintas batas Qatar dengan Turki dan Iran, dan potensi keuntungan ekonomi dari penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022 Qatar. Kedua, faktor domestik yaitu pemulihan citra MBS atas tuduhan pembunuhan Khashoggi dan menurunnya perekonomian Saudi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Ketiga, pandangan pribadi MBS yang menginginkan normalisasi hubungan dengan Qatar dapat tercapai. Keempat, dinamika pengambilan keputusan Kerajaan Saudi, dalam hal ini pandangan tokoh pemangku kebijakan yang sejalan dengan pandangan pribadi MBS. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat hal ini berkontribusi terhadap empat perubahan kebijakan luar negeri Saudi terhadap Qatar.

---

This research aims to answer how the Saudi Arabia foreign policy towards Qatar shifted from a policy of blockade to normalization in 2021. By signing a peace agreement on January 5, 2021, Saudi Arabia, which initially demanded Qatar to comply with the 13 demands, changed to allowing Qatar to disregard those 13 demands. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jacob Gustavsson. This research uses qualitative research method with deductive approach. This research shows there are four foreign policy changes that are the results of four factors. First, international factors: the attacks on Saudi oil facilities in 2019, Joe Biden's election as US President in November 2020, decline in cross-border transactions between Saudi Arabia and Qatar, increase in cross-border transactions between Qatar and Turkey and Iran, and economic opportunities of FIFA World Cup Qatar 2022. Second, domestic factors; the restoration of MBS's image related to the Khashoggi murder and Saudi Arabia's economic decline resulting from the COVID-19 pandemic. Third, MBS's personal preference for normalization with Qatar. Fourth, the decision-making process of the Kingdom Saudi Arabia, in this case, the policy stakeholders' preferences aligned with MBS's preferences. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the four changes in Saudi Arabia's foreign policy towards Qatar."

"Kebijakan Luar Negeri Republik India merupakan salah satu fenomena hubungan internasional yang signifikan untuk diteliti mengingat kemungkinan kontribusi kepada pemikiran non-barat. Semenjak kemerdekaannya pada tahun 1947, kebijakan luar negeri India telah konsisten mengalami perkembangan. Namun, masih belum ada pemetaan literatur dalam topik ini. Berdasarkan latar ini, penulis akan meninjau perkembangan literatur tentang kebijakan luar negeri Republik India. Tulisan ini akan meninjau 86 literatur yang telah ditelaah oleh penulis berdasarkan tema serta pengaruhnya kepada dunia akademis. Menggunakan metode taksonomi, kumpulan literatur akan dibagi menjadi tujuh kategori tematis. (1) Fondasi Kebijakan Luar Negeri India, (2) Dimensi Kawasan dalam Kebijakan Luar Negeri India, (3) Peran Aktif Kebijakan Luar Negeri India di Tingkat Global, (4), Tantangan Keamanan dalam Kebijakan Luar Negeri India, (5) Isu Ekonomi dalam Kebijakan Luar Negeri India, (6) Soft Power dalam Kebijakan Luar Negeri India, (7) Bahasan Minor dalam Kebijakan Luar Negeri India. Beberapa bagian kategori tersebut kemudian akan dibagi lagi kedalam sub-kategori untuk memberikan gambaran yang lebih detil akan kumpulan literatur. Penjabaran tulisan akan dimulai dari memberikan latar belakang akan pemilihan subjek studi literatur, lalu tinjauan pustaka akan literatur yang telah ditemukan, kemudian diteruskan dengan membahas konsensus, perdebatan, serta celah-celah dari penelitian terdahulu. Dari hasil tinjauan pustaka, ditemukan bahwa paradigma realis dapat ditemukan secara dominan. Selain itu, India memiliki fondasi kebijakan luar negeri yang kaya dan kuat, terlihat dari banyaknya ide-ide dan cara pandang yang belum masuk pada arus utama- karenanya membuka kemungkinan untuk mengembangkannya ke paradigma yang lengkap. Berdasarkan penemuan penulis, perlu adanya penelitian lebih lanjut akan peran politik serta dinamika domestik dalam kebijakan luar negeri India. Selain itu, studi akan pemikiran non-barat yang berasal dari India juga perlu untuk ditingkatkan sebagai bagian dari pengayaan ilmu hubungan internasional

---

The foreign policy of the Republic of India is one of the significant phenomena of international relations to be studied in light of its possible contribution to non-Western thought. Since its independence in 1947, India’s foreign policy has consistently experienced development. So far, no academic literature has classified Indian foreign policy. Thus, the author will review the literature concerning the foreign policy of the Republic of India. This paper will review 86 literatures which have been surveyed by the author based on theme and its impact to the academic world. Utilizing taxonomy method, the collection of literature will be divided into seven thematic categories. (1) Foundations of Indian Foreign Policy, (2) Regional Dimensions in Indian Foreign Policy, (3) Active Role of Indian Foreign Policy at Global Level, (4) Security Challenges in Indian Foreign Policy, (5) Economic Issues in Indian Foreign Policy, (6) Soft Power in Indian Foreign Policy, (7) Minor Discussions in Indian Foreign Policy. Several parts of the categories will then be further divided into subcategories to provide a more detailed look at the collection of literature. The exposition of the paper will start by providing the background of the selection of the literature subject, then a review of the literature that has been found, followed by discussing the consensus, debate, and gaps from previous studies. From the literature review, a realist paradigm was found to be dominant. Also, India has a rich and strong foundation of foreign policy, evidenced by many ideas and viewpoints that have yet to enter the mainstream- hence opening up the possibility of developing it to a full-fledged paradigm. Based on the findings of the author, further research is needed on the political role and domestic dynamics within Indian foreign policy. Furthermore, studies of Indian non-Western thought need to be increased as part of the enrichment of international relations scholarship. "

"Fenomena penurunan tarif pajak perusahaan pada banyak negara dalam rangka menarik investor asing telah menjadi bahan diskusi yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah penurunan tarif pajak perusahaan mempengaruhi arus masuk investasi langsung luar negeri, dan faktor-faktor apa saja yang paling efektif dalam meningkatkan arus masuk investasi tersebut. Melalui pendekatan model efek tetap, model efek acak, dan model data panel dinamis, dengan data 28 negara Asia selama tahun 1999 – 2014, kami menyimpulkan bahwa tarif pajak perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi langsung luar negeri. Investasi langsung luar negeri akan merespons setiap penurunan 1% tarif pajak perusahaan dengan peningkatan arus masuk sebesar 4,56%. Kami juga menyimpulkan bahwa selain faktor kebijakan pajak, faktor keterbukaan ekonomi, ukuran pasar, ukuran pasar, inefisiensi energi, manufaktur, dan nilai tukar juga efektif dalam meningkatkan arus masuk investasi langsung luar negeri.

---

The phenomenon of corporate tax rate reduction in many countries to attract foreign investors has been an interesting subject. This study aims to provide empirical evidence on whether the corporate tax rate (CTR) reduction affects foreign direct investment (FDI) inflows and the most effective factors in increasing FDI inflows. Using the fixed effect model, random effect model, and dynamic panel data model, with 28 Asian countries from 1999 to 2014, we find that CTR has a significant negative effect on FDI. FDI inflows will increase by 4,56% responding to a 1% CTR reduction. We also find that tax policies, economic factors, market size, energy efficiency measures, manufacturing, and exchange rates also play an important role in attracting FDI inflows."

"ABSTRAKDornbusch rsquo;s exchange rate overshooting hypothesis DOH merupakan salah satu teori terpenting dalam menjelaskan fenomena-fenomena dalam perekonomian internasional seperti pergerakan nilai tukar, harga, dan suku bunga. Namun, Rogoff 2002 berargumen bahwa teori tersebut tidak sepenuhnya dapat dibuktikan secaraempiris melalui data seperti yang ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya contohnya: Kim Roubini, 2000, dan Favero Marcellino, 2004 . Melalui metodologi penelitiannya, Bjornland 2009 berhasil membuktikan bahwa DOH dapat dibuktikan secara empiris dengan menggunakan kerangka penelitian yang sesuai dengan asumsi-asumsi DOH. Meskipun demikian, penelitian tersebut memiliki kesimpulan yang bersifat unifikasi dan desain penelitiannya tidak menguji pelanggaran asumsi DOH namun hanya sebatas validasi atas metodologi yangdigunakan. Dengan menguji kedua reserach gap tersebut pada negara ASEAN-5, penelitian ini membuktikan bahwa DOH sensitif atau restriktif terhadap asumiasumsinya sehingga DOH tidak dapat dengan baik menjelaskan pergerakan nilai tukar, suku bunga, dan harga pada suatu negara yang memliki kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi DOH.

---

ABSTRACTDornbusch rsquo s exchange rate overshooting hypothesis DOH is one of most important theory on explaining international economics phenomenons especially related to exhange rate, price and interest rate movement. However, Rogoff 2002 comments that DOH may unable to be tested empirically as supported by some findings in prior research i.e. Kim Roubini, 2000 and Favero Marcellino, 2004 . By using new methodology, Bjornland 2009 found that DOH is able to explain the exhange rate, price and interest rate movement if tested by using research framework which inline with DOH assumptions. Despite using proven methodology, Bjornland 2009 displays conclusion separately on each country and does not perform testing on assumption violation. By testing those two research gaps, this research found that DOH is sensitive or restrictive to its assumptions hence DOH unable to properly explain exchange rate, interest rate and price movement on a country with condition which not inline with DOH assumptions."