Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam perkawinan tidak terlepas dari keberadaan akta perkawinan. Akta perkawinan sebagai Keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan di PTUN. Karena jika ditinjau dari pihak yang melakukan perkawinan adalah perbuatan hukum perdata. Dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur bahwa, “Tidak termasuk Keputusan TUN menurut Undang-undang ini Keputusan hukum Perdata”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana batasan Keputusan TUN sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada dasarnya akta perkawinan bukan termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam melakukan perbuatan hukum perdata, tetapi dalam rangka menerbitkan keputusan tata usaha negara yang berlaku secara publik, yaitu demi tercapainya tertib administrasi pernikahan bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu studi dokumen, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta didukung dengan wawancara kepada narasumber.

---

ABSTRACTThe marriage things have not been apart from the deed of marriage existence. The deed of marriage as the decision of State Administrative Court verdict might becoming lawsuit in State Administrative Court, due to both of parties on marriage admitted as act of civil law. Article 2 Point (a) Regulation No. 9 of 2004 on Amandment of Regulation No. 5 of 1986 stipulated “The Civil Law descisions are not the scope of State Administrative Law decisions”. This research describes the limitation of State Administrative Court decisions a lawsuit in State Administrative Court. Based on discussion, the deed of marriage has not included the definition of State Administrative Court decision in acts of civil law, however in order to issue State Administrative Court decision in public, which achieving order Indonesia’s marriage administration. The research conducted document study method, which consist of primary and secondary legal materials and supported by interview to informants."

"ABSTRAKPerkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan serta dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan dan bentuk dari pencatatan tersebut adalah dikeluarkannya akta nikah akta perkawinan . Sebagai hasil dari keputusan tata usaha negara, akta nikah akta perkawinan dapat menjadi obyek sengketa pengadilan tata usaha negara. Akta nikah akta perkawinan jika ditinjau dari hukum perkawinan, bagi subyek yang melakukan perkawinan merupakan perbuatan hukum perdata, sedangkan menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur bahwa, ldquo;Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negra menurut undang-undang ini Keputusan Hukum Perdata rdquo;. Tesis ini membahas mengenai bagaimana Pengadilan Tata Usaha Negara memandang kedudukan anak dalam proses pembatalan akta perkawinan ibunya sedangkan dalam hukum perkawinan Indonesia yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak bukanlah pihak yang berhak membatalkan perkawinan, serta akan membahas pula akibat yang timbul dari pembatalan akta nikah akta perkawinan melalui pengadilan tata usaha negara. Tesis ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian untuk mengetahui sinkronisasi peraturan-peraturan hukum tentang pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh anak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dengan mempelajari, meneliti dan menganalisis masalah dengan menggunakan berbagai literature, baik berupa buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan yang lainnya.

---

ABSTRACTA marriage is valid if it was conducted according to religion and belief laws and registered according to the regulations. Marriage registration done by marriage register officer and its registration is in the form of a marriage certificate marriage deed . As a result of State Administrative Decree, a marriage certificate marriage deed can be as an object of dispute in the administrative court. According to the marriage law, a marriage certificate marriage deed related to subject who was married constitutes as an act of civil law. While according to article 2 point a Law Number 9 of 2004 regarding Amendment of the Law Number 5 of 1986 is regulated that, ldquo Decree of Civil Law is not included in the scope of the State Administrative Decree according to this law rdquo . This thesis discussed about how Administrative Court considers a position of child in the process of their mother rsquo s marriage certificate revocation while in Indonesia marriage law as regulated in article 23 of the Law Number 1 of 1974, a child is not entitled to revoke a marriage and also discuss the consequences arising from revocation marriage certificate marriage deed through the administrative court. This thesis is using juridical normative i.e. the research to know synchronization about laws regulations regarding revocation of a marriage carried out by child through the administrative court and by studies, research and analyze problem using many literature, either in the form of books, articles, regulation, documents and other."

"Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami yang diperoleh karena hadiah atau warisan menjadi penguasaan masing-masing. Berakhirnya harta bersama hanya karena putusnya perkawinan. Obyek jual beli tanah saat suami istri dalam proses gugatan cerai di pengadilan agama yang dijual dengan dasar Akta Pembagian Harta Bersama tetap membutuhkan persetujuan pasangan. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan dibidang hukum. Sehingga penulis ingin mengetahui mendalam bagaimana kedudukan Akta jual beli atas harta bersama yang masih dalam proses peradilan dan bagaimana keabsahan Akta jual beli Nomor 487/20/Skr/2003 dikaitkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 111/PDT/2017/PT.PLG. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disimpulkan bahwa kedudukan Akta jual beli atas harta bersama yang masih dalam proses peradilan adalah sah ketika ditandatangani suami dan istri/tetap memerlukan persetujuan pasangan, terkait pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama ketika perkawinan belum berakhir merupakan perbuatan menyalahi hukum. Akta jual beli Nomor 487/20/SKR/2003 masih diakui keabsahannya untuk dipakai dalam perbuatan hukum oleh pihak yang mendapat hak atasnya.

---

Article 35 of the Marriage Law No. 1 of 1974 states that the property acquired during marriage becomes a joint asset and the inheritance of each husband is obtained because the gift or inheritance is the control of each. The end of joint property is only due to the breakup of marriage. The object of buying and selling land when a husband and wife are in divorce proceedings in a religious court that is sold on the basis of the Joint Asset Sharing Act still requires the approval of the couple. The purpose of this study is to develop knowledge in the field of law. So the author wants to know in depth how the Deed of sale and purchase of shared assets is still in the judicial process and how the validity of the sale and purchase Deed Number 487/20 / Skr / 2003 is attributed to the decision of the Palembang High Court Number 111 / PDT / 2017 / PT. PLG. In conducting research, the author uses a juridical-normative library research method with the main data used, namely secondary data obtained from library materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. It was concluded that the position of the Deed of sale and purchase of shared assets that are still in the judicial process is valid when signed by the husband and wife / still requires the approval of the spouse, related to the making of the Shared Assets Deed when the marriage is not over. The sale and purchase deed Number 487/20 / SKR / 2003 is still recognized as valid for use in legal actions by the party who has the right to it."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatat ditinjau menurut Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan merupakan istri sah dari laki-laki yang ia nikahi. Dengan begitu, akibat-akibat perkawinan juga berlaku terhadap perempuan tersebut.

---

The focus of this study is the status and legal consequences for woman in unregistered marriage according to Islamic Law, Marriage Law No. 1/1974, Compilation of Islamic Law, and the Draft Bill of Islamic Court Substantive Law on Marriage. This research is qualitative descriptive interpretive. The conclusion of this research is that woman in unregistered marriage is the lawful wife of the man she married. Therefore, the marriage consequences also apply to her."

"Perkawinan lahir dari kesepakatan untuk terikat dalam suatu perjanjian suci antara calon suami-istri yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita dan akan menimbulkan ikatan lahir batin, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Antara suami-istri memiliki hubungan hukum yang terjadi, tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban suami-istri, tetapi juga mengatur mengenai hubungan hukum antara orang tua dan anak, hibah, pewarisan, perceraian dan juga perjanjian kawin yang mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Perjanjian kawin merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap perundangan yang berlaku dan pada umumnya dimaksudkan untuk mengatur hak-hak suami istri serta mengenai harta kekayaan suami dan istri, baik terhadap harta yang dibawa sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan, lazimnya perjanjian perkawinan mengatur mengenai pemisahan harta, menjadi pertanyaan ketika adanya ambiguitas mengenai suatu ketentuan mengenai pembagian harta di dalamnya. Penelitian ini mengkaji mengenai hal apa yang dapat atau tidak dapat dibuat dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif, di sini digunakan tipologi penelitian berdasarkan sifatnya yaitu penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian perkawinan dan juga mengenai isi yang dapat dibuat di dalamnya menurut ketentuan perundang-undangan yang ada.

---

Marriage is born from an agreement to be bound in a sacred agreement between a prospective husband and wife that occurs between a man and a woman and will lead to an inner and outer bond, as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Between husband and wife has a legal relationship that occurs, not only regulates the rights and obligations of husband and wife, but also regulates the legal relationship between parents and children, grants, inheritance, divorce and also  marriage agreements governing property in marriage. Marriage agreements are a form of deviation from applicable legislation and are generally intended to regulate the rights of husband and wife as well as regarding the property of husband and wife, both the assets brought before marriage and the assets acquired during marriage, the marriage agreement usually regulates the separation of assets , becomes a question when there is an ambiguity regarding a provision regarding the distribution of assets in it. This study examines what can or cannot be made in making marriage agreements. The author uses a normative juridical research method. In relation to normative juridical research, here used a research typology based on its nature, namely descriptive research, this study aims to obtain secondary data using qualitative analysis. The results of the study are expected to be able to increase understanding of the elements contained in the marriage agreement and also about the content that can be made in it according to the existing statutory provisions."

"ABSTRAKSkripsi ini berisi tentang Asas Personalitas Keislaman bagi anak luar kawin non muslim terhadap perkawinan orang tua muslim berdasarkan analisis putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 1699/ Pdt.G/ 2009/ PA.Tsm. Pokok permasalahan membahas asas personalitas keislaman terhadap kedudukan anak luar kawin non muslim atas pembatalan perkawinan orang tua muslim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya yaitu asas personalitas keislaman berlaku bagi anak luar kawin non muslim yang disahkan, namun terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, terlebih apabila anak luar kawin yang disahkan berbeda agama dengan orang tuanya, ia harus secara sukarela menundukkan diri kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

ABSTRACTThe thesis about Islamic personality principle for outside mating non muslim against muslim parents marriage is based on the analysis of the court ruling religion Tasikmalaya No: 1699/ Pdt.G/ 2009/ PA.Tsm.Principal issues addressed the basic personality of the Islamic position against children outside mating non muslims over the annulment of the marriage of muslim parents. This research is the judicial-normative research where the source data used the primary data and secondary data. The results showed that the annulment of the marriage of court of Tasikmalaya, religion is the basis of the Islamic personality applies to children beyond mating non muslim passed. But, it should be with the conditions are met, especially the child outside the mating of different religions have with parents. He should voluntarily subjecting themselves to the authority of the religious courts in according with the provisions of the law number 7 in 1989 about the religious courts."

"Akta perjanjian perkawinan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun pada praktiknya terdapat persoalan dimana para pihak yang terdiri dari 2 (dua) pihak, salah satu penghadapnya, yaitu WNA tidak mengerti bahasa Indonesia. Dalam hal ini Notaris digugat oleh penghadap WNA dengan surat gugatannya yang diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps. yang menyatakan bahwa akta perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris tersebut batal dengan segala akibat hukumnya. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai pelanggaran oleh Notaris terhadap akta perjanjian perkawinan yang merugikan warga negara asing dan alasan pembatalan akta perjanjian perkawinan para pihak dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian doctrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah Notaris tidak menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap dan tidak juga memanggil seorang penerjemah resmi untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut, sehingga Notaris melanggar kewajiban jabatannya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan akta perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi kekuatan hukum pembuktian lahiriah dan materiil. Selain memperhatikan pembuatan akta perjanjian perkawinan dalam UUJN, perlu melihat undang-undang terkait dalam pembuatannya, dalam hal ini Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengenai harta bersama dan kepemilikan hak atas suatu tanah, sehingga tidak ada kontradiksi pada substansi pasal-pasalnya yang dapat merugikan WNA. Dengan dibatalkannya akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak tersebut, maka keadaan menjadi seperti semula dan harta tersebut menjadi harta campur bersama antara WNA dan WNI, sehingga para pihak wajib melepaskan hak milik tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan hak tersebut hapus karena hukum dengan tanah jatuh kepada negara.  Berdasarkan hal tersebut, Notaris harus memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta dan perbuatan hukum yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, sehingga para penghadap dapat teredukasi dengan baik dengan segala akibat-akibat hukum yang akan terjadi di kemudian hari.

---

The marriage agreement deed must be made in the Indonesian language. However, in practice, there are problems where the parties consist of two  parties and one of the opponents, namely the foreigner, does not understand Indonesian. In this case, the Notary was sued by the foreign plaintiff with his lawsuit, which was decided by the Panel of Judges at the Denpasar District Court in Decision Number 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps. stating that the marriage agreement deed made by the notary is null and void with all the legal consequences. The problems in this study regarding violations by a notary of the marriage agreement deed that harm foreign citizens and the reasons for canceling the marriage agreement deed of the parties are related to Denpasar District Court Decision Number 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps. This study uses a form of doctrinal research. The results of the study show that the violation committed by the Notary is that the Notary does not translate or explain the contents of the deed in a language understood by the appearer and does not also call an official translator to translate or explain the contents of the deed, so that the Notary violates his position obligations in Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Office Law (UUJN) and the deed of the marriage agreement becomes null and void because it does not fulfill the legal force of proof outwardly and material. In addition to paying attention to the making of the marriage agreement deed in the UUJN, it is necessary to look at the relevant laws in making it, in this case Article 35 of the Marriage Law (UUP) and Article 21 of the Basic Agrarian Law (UUPA) regarding joint property and ownership of rights to a land, so that there are no contradictions in the substance of the articles that could harm foreigners. With the cancellation of the marriage agreement deed made by the parties, the situation will return to normal, and the property will become joint property between the foreigner and the Indonesian citizen, so that the parties are obliged to relinquish these ownership rights within a period of one  year, and these rights are nullified because the law with land falls to the state. Based on this, the Notary must provide legal counseling related to the making of the deed and legal actions that will be carried out as per Article 15 paragraph (2) letter e UUJN, so that appearers can be properly educated with all the legal consequences that will occur in the future."