Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, ternyata berpengaruh pada perkembangan metode sistem pembayaran, yaitu dimana yang tadinya dengan uang kertas, beralih kepada uang elektronik. uang elektronik atau yang disebut e-money. E-money di Indonesia diatur dalam PBI Uang Elektronik, SEBI Uang Elektronik, PBI APU-PPT dan peraturan perundangan lainnya, seperti UU BI, UU Perbankan, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Transfer Dana, PP 82/ 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Mata Uang, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya E-money memeberikan berbagai keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Tetapi, disamping dampak positif dari penyelenggaraan e-money ini, ternyata juga memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan e-money di Indonesia, yaitu permasalahan yang terjadi terkait potential security risk, dan permasalahan yang dapat terjadi terkait money laundering. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatid, dengan pendekatan undang-undang. Penulis juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap produk e-money Bank X, maka diperoleh kesimpulan bahwa regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan e-money di Indonesia masih perlu dilakukan perbaikan, yaitu dengan melakukan kodifikasi dengan peraturan lainnya yang terkait dengan e-money, yang kedua penulis menemukan permasalahan dalam hal permasalahan pelaksanaan e-money seperti malfunction, pencurian, yang terkait dengan potential security risk, dan isu money laundering terkait dengan jenis e-money tipe unregistered.

---

In this era of information technology development is so rapid, it was influential in the development of methods of payment systems. Where previously with bank note, switch to electronic money. It ussualy it?s called electronic money or emoney. E-money in Indonesia is regulated in Bank Indonesia Regulation concerning Electronic Money, Circullar Letter of Bank Indonesia concerning Electronic Money, Bank Indonesia Regulation concerning APU-PPT and Moreover, such as the BI Law, Banking Law, the ITE Law, Consumer Protection Law, Law on Funds Transfer, Government Regulation No. 82/2012 on System and Transactions electronics, Currency Law, and so on. In the implementation of E-money gives various advantages both for society and the government. But, besides the positive impact of the implementation of e-money, it also has a variety of problems encountered in the implementation of e-money in Indonesia, namely the problems that occur related to potential security risk, and the problems that may occur related to money laundering.

This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach.

Based analysis of research on e-money product of Bank X, the author has conclusion that the regulation of e-money in Indonesia still needs to be improved, namely by codification with other regulations related to e-money, which the authors found the problem in terms of the problems of e-money like malfunction, theft, related to the potential security risk, and the issue of money laundering related to the type of e-money types unregistered."

"Kemajuan teknologi telah membuat banyak perubahan bagi manusia. Kemajuan teknologi dapat kita lihat dari perangkat elektronik yang paling dekat dengan masyarakat saat ini, yaitu telepon seluler. Saat ini telepon seluler tidak hanya memberikan kemudahan dalam hal yang berhubungan dengan telekomunikasi semata. Lebih dari itu, di negara-negara maju dan negara-negara di daerah Sub-Sahara Afrika, telepon seluler digunakan sebagai salah satu akses ke layanan keuangan. Di Indonesia sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai Electronic Money (E-Money) telah membuka rezim baru di bisnis E-Money dimana perusahaan telekomunikasi dapat memberikan andilnya dalam menyediakan salah satu jenis alat pembayaran dan secara gambar besar dapat memberikan suatu layanan keuangan kepada masyarakat. Perusahaan Telekomunikasi dapat memberikan andilnya terhadap inklusivitas keuangan di Indonesia dengan menjangkau masyarakat unbanked yang tidak terjamah oleh layanan keuangan formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ialah Layanan Mobile Money dapat membantu keuangan inklusif di Indonesia, walaupun masih terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, Penulis akan menjelaskan mengenai pengaturan E-Money di Indonesia khususnya mengenai Mobile Money, serta bagaimana layanan Mobile Money dapat berkontribusi menjadi salah satu sarana peningkatan keuangan inklusif di Indonesia, dan beberapa saran untuk memaksimalkan layanan ini untuk terwujudnya suatu Keuangan Inklusif di Indonesia.

---

The development of technology had contributed a lot to the human lifestyle. It can be seen within the society very near by the form of advanced cellphones. Nowdays, cellphone does not only facilitate the purposes of communication itself, but more than that, in developed countries as well as countries in the Sub-Sahara African region, cellphones are also used to access the financial services.

In Indonesia, as from the issuance of Bank of Indonesia Regulation (Peraturan Bank Indonesia) regarding Electronic Money (E-Money), it has allowed telecommunication companies to provide a new form of payment and financial services to the society. Telecommunication companies could provide financial inclusiveness by reaching the unbanked society who are untouched by formal financial services. This research is done using a qualitative method with descriptive approach.

The result of this research concludes that Mobile Money services could contribute to the development of financial inclusiveness in Indonesia, eventhough there are still several constraints ahead. Therefore, writer will explain about the regulations of E-Money in Indonesia particularly Mobile Money, and how the Mobile Money services performed by telecommunication companies can contribute to the development of financial inclusiveness in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh electronic money terhadap efisiensi sistem pembayaran dan permintaan uang M1 pada periode 2007-2017 di Indonesia dengan menggunakan data bulanan. Pada model ini menggunakan analisis Vector Error Correction Model. Hasil menunjukkan electronic money meningkatkan private consumption expenditure sebagai proxy efisiensi. Selain itu, hasil juga menunjukkan bahwa electronic money menurunkan pertumbuhan narrow money M1.

---

This paper examines the effect of electronic money on the efficiency of the payment system and narrow money demand function from 2007 2017 using Indonesia monthly data. This reseacrh found that electronic money increase private consumption expenditures as a proxy of the efficiency. On the other hand, result showed that electronic money decrease narrow money M1."

"Masyarakat dihadapkan pada perkembangan teknologi yang dapat memberikan dampak perubahan kehidupan sosial. Kehadiran teknologi di tengah masyarakat kini tidak dapat dihindari lagi seperti penggunaan uang elektronik untuk keperluan transportasi bis Transjakarta, kereta Commuter Line, akses jalan tol, kemudian layanan elektronik perbankan, belanja online, perubahan surat kabar menjadi media digital, transportasi berbasis online, dan berbagai inovasi lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ditemukan penyatuan karakteristik inovasi sebagai penentu dominan proses adopsi pada model penerimaan teknologi dapat menghasilkan suatu model baru penerimaan teknologi. Model ini menggambarkan peran penting dari karakteristik inovasi Innovations Diffusion Theory IDT yaitu Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Trialiblity, dan Observability dalam membentuk persepsi individu melalui Technology Acceptance Model TAM . Hasil penelitian terhadap pengguna mobile money menunjukkan kontribusi ilmu komunikasi di bidang sistem informasi, melalui penyatuan karakteristik inovasi ke dalam model penerimaan teknologi.

---

People are faced to the technological developments that can have a life changing social impact. The presence of technology in the community is now inevitable such as the use of electronic money for Transjakarta bus transportation, Commuter Line train, toll road access and electronic banking services, online shopping, newspapers that changed into the digital media, online based transportation and various other innovations. Quantitative approach was used to find the innovation characteristics unification as the dominant determinant of the adoption process on the technology acceptance model that can produce a new model of technology acceptance. This model illustrates the important role of Innovations Diffusion Theory IDT such as an innovation characteristic of Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Trialiblity, and Observability in shaping individual perception through Technology Acceptance Model TAM . The results of research on mobile money users showed the contribution of communication science in the field of information system, through the unification of innovation characteristics into the technology acceptance model."

"Tesis ini melaporkan temuan sebuah studi tentang masalah adopsi Mobile Money di area Jabodetabek. Daerah Jakarta dipilih karena Jakarta memiliki penduduk paling banyak di Indonesia yang memiliki berbagai macam suku dan ras sehingga diharapkan dapat mewakili Indonesia yang memiliki berbagai macam suku dan ras. Penelitian ini meneliti adopsi pelanggan dalam layanan mobile money di Indonesia dan kerangka penelitian didasarkan pada perpanjangan Technology Acceptance Model dengan Teori Planned Behavior dan Kepercayaan. Teori ini dikembangkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi adopsi tersebut. Kerangka kerja ini mencakup Sikap, norma subyektif, kontrol perilaku Persepsi, Persepsi kegunaan, Persepsi kemudahan penggunaan, Persepsi Kepercayaan dan niat konstruksi. Survey dilakukan untuk mengumpulkan data.LISREL digunakan untuk menguji seluruh pola inter-korelasi antara dua belas konstruksi yang diusulkan dan untuk menguji proposisi terkait secara empiris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat, Persepsi kemudahan, Persepsi Kepercayaan dan Norma Subyektif berpengaruh signifikan terhadap niat pelanggan terhadap mengadopsi Mobile Money Layanan oleh orang-orang di Jakarta. Kontribusi teoritis dan implikasi praktis dari temuan yang dibahas dan saran untuk penelitian masa depan diulas lebih lanjut dalam thesis ini.

---

This thesis reports the findings of a study issues concerning the adoption of Mobile Money in Greater Jakarta Area. Jakarta were chosen because Jakarta have the most population in Indonesia and have multi culture people therefore it expected to represent Indonesia which have multi culture and race.This study investigates costumers adoption within the context of Indonesia Mobile Money services and research framework is based on the extension of Technology Acceptance Model with Theory of Planned Behavior and Trust. Theory was developed to identify factors that would influence the adoption of Mobile. The framework includes Attitude, subjective norm, Perceived behavioral control, Perceived usefulness, Perceived ease of use, Perceived Trust and intention constructs. Survey was conducted to gather the data. LISREL was used to examine the entire pattern of inter-correlations among the twelve proposed constructs and to test related propositions empirically. Results show that Perceived usefulness, Perceived ease of use, Trust and Subjective Norms significantly influence customers intention toward adopting Mobile Money Services by people in Jakarta. Theoreticalcontributions and practical implications of the findings are discussed and suggestions for future research are presented."

"Untuk memenuhi kebutuhan alat pembayaran di era digital, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Uang Elektronik. Materi pengaturan yang subtansial diatur dalam PBI Uang Elektronik salah satunya yaitu ketentuan mengenai dana float uang elektronik. Dalam PBI Uang Elektronik saat ini, tidak terdapat pengaturan dalam hal Penerbit Uang Elektronik insolven. Oleh karena itu, jika Penerbit Uang Elektronik dilikuidasi/dipailitkan dan dana float tersebut masuk ke dalam boedel likuidasi/boedel pailit maka kewajiban Penerbit Uang Elektronik akan bercampur dengan dana float, sehingga tidak ada kepastian bagi Pemegang Uang Elektronik atas kepemilikan dana yang disimpan. Permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana pengaturan dan kedudukan dana float berdasarkan PBI Uang Elektronik dan bagaimana perlindungan dana float untuk memitigasi risiko insolvency Penerbit Uang Elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang pola penanganan dana float dalam kaitannya memitigasi risiko insolvency Penerbit Uang Elektronik dan untuk memberikan masukan terhadap pengaturan mengenai dana float dalam PBI Uang Elektronik mendatang. Cakupan kajian terbatas pada aspek hukum dan tidak membahas aspek ekonomi maupun akuntansi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan/referensi hukum. Selain itu dilakukan pula wawancara dengan praktisi yang terlibat dalam permasalahan yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengaturan dana float dalam PBI Uang Elektronik meliputi: aspek Pencatatan Dana Float, aspek Penempatan Dana Float, aspek Penggunaan Dana Float, dan apek Pengaturan Modal Disetor Dikaitkan Dengan Peningkatan Dana Float. Konsep hukum yang sesuai dengan hukum Indonesia sebagai landasan hukum bagi PBI Uang Elektronik dalam menerapkan fund isolation approach terhadap dana float yaitu menggunakan konsep hukum penitipan yang diatur dalam Bab XI KUH Perdata mengenai Penitipan Barang, mengingat pentingnya pemisahan tersebut untuk dilakukan pada ranah penerbitan Uang Elektronik. Saran dari penelitian ini yaitu Bank Indonesia perlu adanya perubahan terhadap PBI Uang Elektronik yang menekankan isu-isu terkait dengan risiko insolvency yang mungkin dihadapi oleh Penerbit Uang Elektronik. Selain itu Bank Indonesia perlu memberikan usulan atau masukan mengenai dana float dalam pembahasan RUU Kepailitan dan PKPU agar pilihan pengaturan tentang dana float tidak dibertentangkan dengan UU Kepailitan dan PKPU.

---

To meet the needs of payment instruments in the digital era, Bank Indonesia has issued PBI of Electronic Money. Substantial regulatory material is regulated in the PBI of Electronic Money, one of which is the provision regarding electronic money float funds. In the current PBI of Electronic Money, there are no regulations regarding insolvent Electronic Money Issuers. Therefore, if the Electronic Money Issuer is liquidated/bankrupt and the float funds are entered into a liquidation/bankruptcy, then the obligations of the Electronic Money Issuer will be mixed with float funds, so that there is no certainty for the Electronic Money Holder of ownership of the funds deposited. The problem to be investigated is how the arrangement and position of float funds based on the PBI of Electronic Money and how to protect float funds to mitigate the insolvency risk of Electronic Money Issuers. This study aims to determine and obtain clarity about the pattern of handling float funds in relation to mitigating the insolvency risk of Electronic Money Issuers and to provide input on the regulation of float funds in the upcoming PBI of Electronic Money. The scope of the study is limited to legal aspects and does not discuss economic or accounting aspects. The research method used is a normative legal research carried out by analyzing various materials/legal references. In addition, interviews were also conducted with practitioners who were involved in the issues the authors studied. The results of this study are that the arrangement of float funds in the PBI of Electronic Money includes: aspects of Float Fund Recording, aspects of Placement of Float Funds, aspects of Use of Float Funds, and musty Arranged Paid Capital Arrangements Attributed to Increased Float Funds. The legal concept that is in accordance with Indonesian law as a legal basis for the PBI of Electronic Money in applying a fund isolation approach to float funds is to use the concept of a legal deposit regulated in Chapter XI of the Civil Code regarding Safekeeping of Goods, bearing in mind the importance of such separation to be carried out in the realm of Electronic Money issuance. This research suggests that Bank Indonesia needs to change the PBI of Electronic Money that emphasizes issues related to insolvency risks that may be faced by Electronic Money Issuers. In addition, Bank Indonesia needs to provide suggestions or input regarding float funds in the discussion of the RUU Bankruptcy and PKPU so that the choice of regulation regarding float funds is not opposed to the Bankruptcy and PKPU Law."

"Penelitian ini merupakan studi tentang penerapan pendekatan follow the money dalam investigasi kejahatan money laundering di Indonesia. Kejahatan money laundering sulit untuk dilacak keberadaannya karena para pelaku menyembunyikan atau mengaburkan harta kekayaan ilegal mereka dengan memanfaatkan sistem keuangan. Sehingga pengungkapan kejahatan money laundering membutuhkan pendekatan dengan mentrasir proses penyembunyian asal usul dana hasil kejahatan. Peneliti mencoba mendeskripsikan bagaimana mana proses investigasi kejahatan money laundering secara umum serta bagaimana penerapan pendekatan follow the money dalam proses investigasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara informan dan studi literatur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan follow the money merupakan bagian dari proses investigasi, yaitu pada tahap penyelidikan. Pendekatan follow the money ini berguna membantu bagaimana membuktikan adanya aliran dana dalam rekening pelaku yang berasal dari kegiatan kriminal, untuk selanjutnya dijadikan bukti di pengadilan. Namun masih ada kendala yang dihadapi oleh pihak Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri selama proses investigasi dengan pendekatan follow the money. Salah satunya adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang tidak bermutu, serta minimnya jumlah personel penyidik di Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri.

---

This research is a study about implementation of the approach ?follow the money in Indonesia money laundering investigation. Money laundering is difficult to be tracked because the perpretators hide their illegal wealth by utilizing financial system. Thus, the disclosure of money laundering concealment need an approach that can trace the origins of the crime. The conclusion of this study is that the approach of follow the money was part of investigation. Follow the money approach is useful to help help in proofing the existence of the funds flow in the account which comes from the perpetrators off criminal activity. It can be used as evidence in the court. But there are still obstacles that faced by Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri during the process of investigation with follow the money approach. A Suspicious Transaction Record (STR) which not qualified, as the inadequate number of personnel in Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri."

"Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen kediklatan dilakukan di Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) PPATK bertujuan untuk melakukan analisis dan memberikan rancangan sistem manajemen kediklatan di Pusdiklat APUPPT dengan desain berbasis pengguna serta melakukan proses pengujian oleh pengguna. Di awal penelitian dilakukan studi literatur dan wawancara sehingga ditemukan beberapa akar permasalahan yang menyebabkan pengelolaan pusdiklat belum tercapai. Setelah itu dilakukan analisis terhadap akar permasalahan yang ditemukan yaitu belum tercapainya target indeks pengelolaan manajemen yaitu dari target 3.10 hanya mendapat 2.60. Melalui metode tinjauan literatur PRISMA didapatkan lima penelitian sejenis dan mendukung penelitian ini. Dari kelima penelitian tersebut didapatkan sintesa bahwa penggunaan user centered design (UCD) dalam pengembangan sistem/aplikasi sangat memengaruhi hasil penerimaan pengguna yaitu tingkat penerimaan yang tinggi. Penelitian memiliki fokus untuk menganalisis dan merancang sistem informasi yang mendukung pengelolaan manajemen kediklatan dengan desain berbasis pengguna menggunakan mix method dengan pendekatan exploratory. Oleh karena itu penulis mengintegrasikan metode pengembangan sistem software development life cycle (SLDC) dan UCD. Dalam tahapan desain menggunakan unified modelling language (UML) untuk memodelkan sistem sehingga diharapkan prototipe sistem yang dihasilkan dapat meningkatkan tingkat penerimaan pengguna yang tinggi. Setelah terbentuk prototipe yang siap pakai oleh pengguna (high fidelity prototype) dilakukan black box testing dan pengujian kebergunaan (usability testing) dengan menggunakan use questionnaire. Hasil usability testing mendapatkan hasil 2576,84% yang dibagi dengan tiga puluh pertanyaan sehingga menjadi 85,89%. Angka 85,89% masuk ke dalam kategori sangat layak, sehingga dapat diketahui bahwa sistem informasi ini sesuai dengan kebutuhan pengguna dan masuk kategori sangat layak digunakan. Sedangkan untuk indeks diperoleh hasil sebesar 4.29 sudah melebihi target tahun 2021 yaitu 3.10, sehingga dapat dikatakan bahwa melalui penelitian ini Pusdiklat mampu memenuhi target tahun 2021 yaitu sebesar 3.10.

---

Analysis and design of the education management information system was carried out at the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (APUPPT) PPATK Education and Training Center with the aim of analyzing and providing a design for the education and training management system at the APUPPT Pusdiklat with a user centered design and conducting a user-based testing process. At the beginning of the research, a literature review and interviews were carried out, so it was found that some root causes had caused the management of the Pusdiklat not yet achieved. After that, an analysis of the root causes is carried out so that the root causes of the most priority problems can be identified, it was found that the management index target had not been achieved, namely from the target of 3.10 it only got 2.60. Through the PRISMA literature review method, five similar researches have been obtained. From the five researches, it is found that the use of user centered design (UCD) in system/application development greatly affects the results of user acceptance, this is a high level of acceptance. This research has a focus on analyzing and designing information systems that support the management of education and training APUPPT with a user centered design using mixed methods with an exploratory approach. Therefore, researchers integrate the software development life cycle (SLDC) and user centered design (UCD) systems development methods. In the design stage will use the unified modeling language (UML) to model the system so hopefully can make a system prototype that increase the high level of user acceptance. After high fidelity prototype is formed, a black box testing and usability testing will be carried out using a use questionnaire. The results of usability testing is 2576.84% which is divided by thirty questions so that it becomes 85.89%. This number 85.89% falls into the very feasible category, so it can be seen that this information system is in accordance with user needs and is categorized as very feasible to use. As for the index of 4.29, it has exceeded the 2021 target of 3.10, so it can be said that through this research the Education and Training Center is able to meet the 2021 target of 3.10."

"Skripsi ini membahas tentang metode penerapan sistem pencegahan anti pencucian uang pada sektor perbankan di Indonesia dan Korea Selatan. Melalui identifikasi sistem hukum yang mengontrol dan mencegah kegiatan pencucian uang di Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian menganalisis efektivitas dan proses pelaksanaan tindakan pencegahan pencucian uang. Ini termasuk Financial Action Tasks Force (FATF) yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memantau perkembangan tren dan teknik pencucian uang, menganalisis kasus yang telah terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional, dan mengembangkan kerangka dasar untuk tindakan dalam memerangi pencucian uang. Tujuan skripsi ini adalah untuk memberikan wawasan bagi pembaca, sehingga pembaca dapat mengetahui dan memahami peran dan posisi bank dalam upaya pencegahan pencucian uang serta pendekatan hukum terhadap berbagai tafsir yang berbeda atas prinsip kehati-hatian bank dalam pencegahan pencucian uang. Dalam pembuatan skripsi ini digunakan metode penulisan yuridis normatif, yaitu metode penulisan hukum dengan meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan baik berupa bahan buku maupun bahan pustaka yang ada. Penelitian ini menemukan kesamaan regulasi yang membantu lembaga keuangan untuk mengontrol dan mencegah aktivitas mencurigakan yang dapat mengarah pada pencucian uang. Penerapan peraturan ini dilakukan secara sistematis dan sangat teliti di kedua negara. Melalui kemajuan teknologi, baik Indonesia dan Korea Selatan mengadaptasi berbagai teknologi untuk membantu mengintegrasikan transaksi ini dan mempelajari lebih lanjut perilaku setiap pelanggan melalui transaksi ini, yang membantu lembaga keuangan untuk mengantisipasi perubahan perilaku atau transaksi yang tidak biasa.

---

This thesis discusses the implementation methods on anti-money laundering prevention system in banking sector in Indonesia and South Korea. Through identifying the legal systems that controls and prevents money-laundering activities in both Indonesia and South Korea. Then, analyses the effectiveness and implementation process of the money laundering prevention acts. These includes the Financial Action Tasks Force (FATF) which has the responsibility and authority to monitor developments in money laundering trends and techniques, analyze cases that have occurred both at the national and international levels, and develop a basic framework for action in the fight against money laundering. The purpose of this paper is to provide insights for readers, so that readers can know and understand the role and position of banks in efforts to prevent money laundering as well as the legal approaches to various different interpretations of bank prudential principles in preventing money laundering. In making this thesis the writing method is used juridical normative, legal writing method by researching and reviewing laws and regulations in the form of materials existing books or library materials. This research has discovered distinctive similarities of the regulation that helps financial institution to control and to prevent any suspicious activities that could lead to money laundering. The implementation of these regulations is systematic and very much thorough on both countries. Trough the advancement of technologies both Indonesia and South Korea adapted multiple technologies to help integrate these transactions and to further learn the behavior of each customer through these transactions, which help the financial institution to anticipate any behavioral changes or any unusual transaction."

"ABSTRAKIndonesia memiliki populasi keempat terbesar di dunia, namun tingkat inklusi keuangan Indonesia masih rendah yaitu 49%. Salah satu jenis teknologi finansial yang mendapatkan adopsi massa dan menjadi awam di Indonesia adalah uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran non-tunai yang beroperasi di platform digital. Uang elektronik dapat mengatasi faktor terbesar penyebab mayoritas orang Indonesia belum memiliki jasa keuangan yaitu jarak fisik yang harus ditempuh untuk mencapai suatu lembaga keuangan. Dua alternatif kebijakan yang dapat diterapkan oleh Bank Indonesia adalah Bantuan Sosial Non-Tunai (BPNT) beserta pendidikan keuangan, dan yang kedua adalah Strategi Nasional Inklusi Keuangan Indonesia. Penelitian ini mencoba melakukan analisis kebijakan berbasis model dan merumuskan strategi untuk Bank Indonesia. Hasil simulasi menunjukkan bahwa Strategi Nasional Inklusi Keuangan Indonesia adalah opsi yang lebih tepat dan berdampak untuk meningkatkan adopsi uang elektronik di kaum awam. Bantuan sosial dan pendidikan keuangan dapat meningkatkan transaksi uang elektronik dan pengguna aktif uang elektronik. Model sistem dinamis yang dibangun juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi kompleksitas dinamika masalah uang elektronik di Indonesia.

---

ABSTRACT

ndonesia has the fourth-largest population in the world, however still a developing country with 49% financial inclusion level. One type of financial technology that is gaining rapid adoption and becoming mainstream in Indonesia is electronic money. Electronic money is an alternative non-cash payment tool, especially for payments micro to retail, and its digital platform means it could tackle the physical distance to travel to a financial institution, which is the most significant factor Indonesian people are financially excluded. Two possible alternatives of intervention by Central Bank of Indonesia are Social Assistance (BPNT) through electronic money and financial education, and National Financial Inclusion Strategy. This research attempts to conduct model-based policy analysis and formulate a strategy for Central Bank of Indonesia. The simulation result shows that the National Financial Inclusion Strategy is the more robust option and more suitable to increase electronic money adoption. Social assistance and financial education are critical to boosting electronic money transactions and active electronic money users. The system dynamics model can also be used to explore the complexity of the dynamics of the electronic money problem in Indonesia.

"