Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan utama penelitian ini adalah untuk meneliti sejauh mana sebuah lembaga pengelola zakat telah menerapkan prinsip Islamic good governance dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat. Penilaian penerapan prinsip Islamic good governance ini dilakukan dengan mengompilasikan beberapa pedoman tata kelola yang ada yaitu Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah KNKG; Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institution AAOIFI; serta Zakat Core Principles oleh Irfan Syauqi Beik dkk. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, penelitian ini dilakukan dengan mekanisme wawancara kepada pihak-pihak berkepentingan dan berbagai sumber lainnya. Bedasarkan hasil wawancara serta perolehan data sekunder lainnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing lembaga pengelola zakat yaitu LAZ Dompet Dhuafa maupun BAZNAS secara umum telah menerapkan prinsip Islamic Good Governance dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat, namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki untuk diterapkan kedepannya.

---

ABSTRACT

The primary objective of this study was to examine the extent to which an institution of zakat has been applying the principles of Islamic good governance in carrying out the zakat management activities. The assessment conducted by compiling some guidelines for governance that exists are General Code of Good Governance for Sharia Business by KNKG; Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions by AAOIFI; and Zakat Core Principles by Irfan Syauqi Beik et al. To obtain a comprehensive result, the study was carried out with the mechanism of interview to the parties concerned and other sources. Based on the results of the interview and other secondary data acquisition, the result of this study indicate that each LAZ Dompet Dhuafa and BAZNAS in general has implemented the principles of Islamic good governance in carrying out zakat management activities but still needs to do an improvement on some particular things."

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui praktik akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat di Jakarta dan sekitarnya (PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, dan LAZISMU) dan untuk mengetahui bagaimana persepsi pemberi dana terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini difokuskan pada administrasi, keuangan dan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan jika akuntabilitas dan tranparansi lembaga amil zakat dalam hal administrasi, keuangan, dan program sudah cukup baik. Namun dalam pengelolaannya masih banyak karyawan yang mempunyai tugas ganda, dan belum adanya sanksi/peraturan jelas akan tindak korupsi.Selain itu berdasarkan persepsi pemberi dana, praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat sangatlah penting.

---

This research aims to determine the accountability and transparency practices undertaken by some zakat institutions in Jakarta and surrounding areas and to find out how the perception of donors on the practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions. Object of the research are PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, and LAZISMU. Accountability and transparency in this research focus on administrative, financial and program. The method used in this research is descriptive qualitative data collection through interviews, observation and questionnaires.

Results show if accountability and transparency zakat institutions in administration, finance, and the program is good enough. However, the management is still a lot of employees who have the dual task and the lack of sanctions / regulations would expressly corruption. Beside that based on the perception of donors, practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions is essential."

"Skripsi ini menganalisis peranan audit internal dalam penerapan tata kelola berbasis prinsip-prinsip islami di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan zakat yang bersifat nasional setelah diterbitkannya Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Seiring dengan berkembangnya BAZNAS penerapan tata kelola berbasis prinsip-prinsip islami sangat penting untuk diterapkan sesuai dengan aturan-aturan shariah serta mematuhi standar dan hukum yang berlaku. Audit Internal berperan sebagai watchdog, konsultan dan katalis dalam memastikan aktivitas kinerja BAZNAS efektif sesuai dengan tujuan, prinsip - prinsip yang dipercayai. Analisis ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara dengan divisi Satuan Audit Internal dan Kendali Mutu atau disebut dengan Quality Management Research serta data sekunder yaitu data internal BAZNAS. Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan struktur Governance BAZNAS telah mencakup mekanisme - mekanisme yang secara umum telah dilaksanakan dengan baik, SAI dan QMR Baznas berperan dalam pelaksanaan Islamic Good Governance, Kinerja SAI dan QMR masih harus ditingkatkan.

---

This study analyzes the role of internal audit in the implementation of governance based on islamic principles on Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS is a non-structural body formed by the government aimed to facilitate zakat management after the issuance of Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 on Zakat Management. As the organizations develops the implementation of governance based on Islamic principles in BAZNAS is very important to be applied in accordance with the rules of shariah and adheres to the standards and applicable law. Internal Audit act as watchdog, consultant and catalyst in ensuring the effectiveness of BAZNAS performance activity in accordance with the purpose, principles believed.

This analysis uses a case study approach. This study uses primary data such as interviews with division of the Internal Audit Unit and Quality Control or the socalled Quality Management Research as well as secondary data such as internal data BAZNAS. Based on the analysis performed, it can be concluded BAZNAS governance structure has performed some mechanisms well, SAI and QMR Baznas play a crucial part in the implementation of Islamic Good Governance, activity performance activity of QMR and SAI needs to be improved."

"

Implementasi e-procurement memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa. Untuk menunjang upaya ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilihat memberikan perluasan peran bagi pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Salah satu kota yang mengimplementasikan kebijakan ini adalah Kota Depok. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud mengalisis implementasi e-procurement di Kota Depok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan model five-stream framework dari Howlett (2018) yang memberikan penekanan pada pentingnya peran pemangku kepentingan di tahap implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kota Depok sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, masih ditemui beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Sehingga, pelaksanannya belum sepenuhnya optimal. Dari keempat faktor yang dianalisis, faktor rendahnya komitmen manajerial, dukungan manajer di level atas, dan kecakapan pegawai menjadi penyebabnya. Oleh karenanya, perbaikan pada ketiga faktor tersebut diperlukan agar selanjutnya dapat mendukung optimalisasi proses implementasi e-procurement yang dilakukan.

 

 

---

E-Procurement implementation aims to improve transparency, accountability, and efficiency in the procurement process of goods/services. To support this effort, the government issued Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 on Public Procurement of Goods/Services which is seen to provide an expansion of stakeholders to engage in the procurement process of goods/services. One of the cities implementing the policy is Depok. Through this research, the authors intend to analyze the e-procurement implementation in Depok and the factors that influence it based on the five-stream framework model of Howlett (2018) which emphasizes the importance of stakeholder role in the implementation stage. The study used a post-positivism approach with qualitative research methods through semi-structured interviews and literature studies. The results showed that the implementation of e-procurement in Depok is following the steps specified in Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 on Public Procurement of Goods/Services. Nevertheless, there are some shortcomings in the implementation. Therefore, the implementation is not fully optimized. Of the four factors analyzed, managerial commitment, support of managers on the top level, and employee proficiency is the cause. Therefore, improvements to these three factors are necessary to further support the optimisation of the e-procurement implementation process.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan prioritas strategi Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Kinerja lembaga akan diukur dengan menggunakan BSC, dilanjutkan dengan penentuan prioritas strategi dengan menggunakan AHP. Hasil penelitian pengukuran kinerja dengan metode BSC menunjukkan bahwa LAZ DD secara keseluruhan sudah mampu mengelola organisasinya dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari keempat perspektif BSC, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pertumbuhan dan pembelajaran yang mempunyai kinerja yang baik. Perspektif keuangan mempunyai kinerja yang rasio rata-ratanya meningkat sekitar 1,93% tiap tahunnya. Perspektif pelanggan mempunyai kinerja yang baik, diiringi dengan pertumbuhan jumlah donatur baru dan penerima bantuan yang rata-rata meningkat di atas 30% tiap tahunnya. Perspektif proses bisnis internal serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran juga mempunyai kinerja yang baik pula. Metode AHP digunakan dalam merumuskan strategi terbaik melalui perbandingan berpasangan dengan menghasilkan perspektif pelanggan (34%) pada peringkat pertama. Prioritas kedua adalah perspektif keuangan (31%). Prioritas ketiga adalah perspektif proses bisnis internal (19%) dan prioritas terakhir adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (15%).

---

This study aims to determine the performance and strategic of Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa (LAZ DD) using the Balanced Scorecard approach (BSC) and the Analytical Hierarchy Process (AHP). Institutional performance will be measured using the BSC, followed by prioritization strategies using AHP. The results of performance measurement with BSC method showed that the overall LAZ DD has been able to manage the organization well. It can be seen from the four BSC perspectives, namely financial perspective, customer, internal business process and learning and growth, which has good performance. Performance of the financial perspective has average ratio increased by about 1.93% per year. Customer perspective has good performance, coupled with growth in the number of new donors and beneficiaries increased by an average of 30% each year. Internal business process perspective and learning and growth perspective also has a good performance. AHP method is used to formulate the best strategy through pairwise comparisons by generating perspective customers (34%) in the first rank. The second priority is the financial perspective (31%). The third priority is the internal business process perspective (19%) and the last priority is the perspective of learning and growth (15%)."

"Organisasi Pengelola Zakat OPZ di Indonesia masih belum memiliki kinerja yang optimal, sehingga hal itu menyebabkan rendahnya realisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat di lapangan. Oleh karena itu, diperlukanlah kinerja OPZ yang professional, akuntabel dan transparan guna meningkatkan realisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja OPZ guna mengevaluasi kinerja amil zakat yang ada, sekaligus memberikan feedback yang tepat guna meningkatkan kualitas OPZ di masa yang akan datang. Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja dari sisi keuangan dengan menggunakan metode pengukuran rasio keuangan dan penilaian laporan keuangan serta pengukuran efisiensi relatif dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis DEA model CCR. Penelitian ini mengukur kinerja OPZ dengan studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional, Dompet Dhuafa, Pos Keadilan Peduli Ummat, Dan Rumah Zakat pada periode 2012-2015. Hasil dari penelitian ini berupa peringkat OPZ dari sisi kinerja keuangan dan sisi efisiensi relatif OPZ. Secara rata-rata, OPZ telah memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dan baik. Sedangkan dari sisi efisiensi, secara rata-rata PKPU dan BAZNAS mendapatkan hasil tingkat efisiensi yang baik secara relatif, sedangkan Rumah Zakat dan Dompet Dhuafa mendapatkan hasil tingkat efisiensi yang buruk secara relatif.

---

The Zakat Management Organization OPZ in Indonesia is still not performing optimally, thus causing low realization of zakat collection and distribution in the field. Therefore, it is necessary to perform professional, accountable and transparent OPZ performance in order to increase the realization of the collection and distribution of zakat. This study aims to measure OPZ performance to evaluate the performance of existing amil zakat, while providing appropriate feedback to improve OPZ quality in the future. This study focuses on financial performance measurement using financial ratio measurement method and financial statement evaluation as well as relative efficiency measurement using Data Envelopment Analysis DEA method of CCR model. This study measures the performance of OPZ with case studies on the Badan Amil Zakat Nasional, Dompet Dhuafa, Pos Keadilan Peduli Ummat, and Rumah Zakat in the period 2012 2015. The results of this research are OPZ ratings in terms of financial performance and OPZ relative efficiency side. On average, OPZ has had good enough and good financial performance. In terms of efficiency, on average PKPU and BAZNAS get relatively good relative efficiency, while Rumah Zakat and Dompet Dhuafa get relatively poor level of efficiency. "

"Lembaga Amil Zakat kini tumbuh berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat. Lembaga amil zakat adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk memungut atau menerima zakat dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga lain yang mengelola zakat tapi didirikan oleh Pemerintah biasanya di sebut dengan Badan Amil Zakat Infaq sodakoh atau di singkat BAZIS. Sesuai dengan Undang - Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat' - yang selanjutnya dalam tulisan ini di sebut Undang-Undang Zakat, pasal 6 (1) Pengelolaan zakat di lakukan oleh badan amil zakat yang di bentuk oleh Pemerintah. Sedangkan lembaga anvil zakat adalah lembaga pengelola zakat yang di bentuk dan di kelola oleh masyarakat berdasarkan pasal 7 (1) Undang-Undang Zakat. Penjelasan Pasal 7 (1) menyebutkan lembaga amil zakat adalah instituasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Posisi lembaga amil zakat yang bentukan masyarakat dan badan amil zakat yang bentukan pemerintah selain kuat dalam hokum positif, juga memiliki posisi yang kuat dalam ajaran islam. Amil zakat dalam hal ini lembaga amil zakat dan badan amil zakat merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan ajaran zakat.Menurut seorang pakar zakat, Didin Hafidhuddin, dalam surat At Taubah ayat 60 di kemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat. Sedangkan dalam At Taubah 103 di jelaskan bahwa zakat itu di ambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian di berikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah petugas (amil).Dalam perkembangan di lapangan lembaga mil zakat lebih mendapat kepercayaan di bandingkan dengan badan amil zakat. Hal ini merujuk pada penuturan Zaim Saidi , menurut catatan Publik Interest Research And Advocacy atau PIRAC dalam hasil surveinya, perolehan dana zakat infag dan sedekah enam lembaga amil zakat di Indonesia dalam tahun 2000 mencapai angka 32, 7 milyar. Lembaga amil zakat tersebut adalah Yayasan Dompet Dhuafa 15 milyar rupiah, Yayasan Dana social Al Falah 3,5 milyar rupiah, Yayasan Darut Tauhid 4,5 milyar rupiah, Dompet Sosial Ummul Qura' 2,5 milyar rupiah, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Baitulmaal Muamalat 4,2 milyar. Saat ini peran Bazis sebagai lembaga resmi pengelola zakat semi pemerintah Cuma dipercaya oleh 4 persen responden. Bazis hanya mampu menggalang zakat sekitar Rp 270 milyar setahun, di tambah 2 persen yang di serahkan kepada Yayasan amal."

"Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengutarakan penilaian baik yang bersifat obyektif maupun opini pribadi penulis tentang perubahan substantif yang dibuat oleh organisasi di bidang akuntabilitas perusahaan dan juga menggunakan pemahaman materi pelajaran melalui diskusi tentang berbagai perspektif kasus bisnis, akuntabilitas stakeholder, dan pandangan kritis pada Corporate Social Responsibility (CSR) dan Social and Environmental Reporting (SER).

 

Makalah ini ditulis dengan menggunakan metode studi pusaka. Penulis membaca berbagai artikel yang terkait sesuai dengan saran dari dosen pembimbing. Ide-ide yang diambil dituliskan dengan penjelasan penulis maupun mengutip langsung.

 

Sebagai kesimpulan, berdasarkan pandangan pribadi penulis menyajikan kemiripan pada materi pembelajaran walaupun ada perbedaan dimana CSR dan SER sebagai alat yang efektif untuk perubahan substantive pada akuntabilitas perusahaan. Tidak ada organisasi yang mengakui tujuan utama dibalik menerapkan CSR dan SER. Mereka bersikeras bahwa upaya ini adalah untuk membantu lingkungan dan masyarakat.

---

The writing of this paper aims to present a good discussion of both the objective and personal opinion of the author about substantive changes made by institutions in the field of corporate accountability and also use understanding material through discussions about business, stakeholder accountability, and critical view of Corporate Social Responsibility (CSR) and Social and Environmental Reporting (SER).

 

This paper was written using the library study method. The writer reads various related article in accordance with the advice of the supervisor. The ideas taken are written with the writer`s explanation or by directly quoted. In conclusion, based on the writer`s personal view, there are similarities in learning material, although there are differences where CSR and SER are effective tools for substantive change in corporate accountability. There is no organization that recognizes the main purpose behind implementing CSR and SER. They insist that this effort is to help the environment and society."

"Skripsi ini membahas pengukuran kinerja dengan melakukan analisis berdasarkan indikator Indonesia Zakat & Development Report (IZDR) 2011 pada BAZNAS dan Dompet Dhuafa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keduanya cukup baik dan mendapatkan nilai rating AA+. Kedua OPZ tersebut memperoleh nilai sempurna pada dua komponen yaitu kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan serta kinerja manajemen. Pada kinerja keuangan, kedua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) perlu meningkatkan penerimaan dana zakat dan melakukan efisiensi terkait biaya operasional. Untuk kinerja pendayagunaan ekonomi,dan legitimasi sosial keduanya tergolong cukup baik terutama terkait advokasi.

---

This research discusses the performance measurement analysis is based on indicators of Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 on BAZNAS and Dompet Dhuafa. The results of this study indicate that both were quite good performance and get a value rating of AA+. Both the OPZ obtain a perfect score on the two components, namely the performance of shariah compliance, legal and institutional as well as performance management. On financial performance, both Zakat Management Organisation (OPZ) need to improve the acceptance and efficiency of zakat funds related operational costs. For the performance of economic empowerment and social legitimacy are both quite good, especially related advocacy."

"Tesis ini membahas tentang analisis proses penerapan akuntabilitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pusfatekgan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : untuk indikator acuan pelayanan sudah ada standar pelayanan yang ditetapkan hanya saja perlu diinformasikan secara lebih luas; untuk solusi pelayanan sudah dilakukan konsultasi pada tahap awal pemberian pelayanan; untuk prioritas pemenuhan kepentingan pengguna masih perlu perbaikan karena belum ada petugas khusus pelayanan. Transparansi informasi pelayanan masih kurang dipublikasikan ke masyarakat. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat yang masuk masih sangatlah sedikit.

---

This thesis discusses an analysis of the implementation process of public service accountability organized by Pusfatekgan. The method used is qualitative research.The results of this study are as follows: there is already an existing standard for service reference indicator, but it needs to be informed more broadly; for service solution, a consultation has taken place at the early stages of service delivery; it is only the priority of fulfillment for the benefit of the users that is considered still requiring more improvements because there is not any special service attendant yet. The transparency of service information still has not been publicized enough, while there is still very little community participation through public complaints."