Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung awab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen khususnya jika pelaku usaha tersebut telah mengadakan perjanjian alih daya dengan pihak lain/perusahaan lain dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah keluar dan berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal adanya perjanjian alih daya dengan pihak/perusahaan lain maka tanggung jawab pelaku usaha dapat dialihkan kepada pihak/perusahaan lain tersebut.

---

This mini-thesis discusses about the businessman responsibility of consumer loss especially when he/she has an agreement with another party regarding outsourcing. The problem then will be analysed and associated with the Supreme Court Verdict No. 358 K/Pdt.Sus-BPSK/2014. Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using secondary data, such as legislations and books. The result of this research indicates that if an agreement between a businessman and a third party applied than the responsibility regarding the consumer loss shall be carried by the third party."

"Skripsi ini membahas mengenai pengalihan hubungan kerja dalam lingkup outsourcing dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016.Pembahasan diawali dengan penjabaran mengenai perlindungan pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian, akan ditelaah seputar outsourcing dan pengalihan hubungan kerja. Pembahasan dalam skripsi ini ditulis berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumen dan juga wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian menemukan bahwa pengalihan hubungan kerja akan terjadi jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenaioutsourcing. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, terdapat pelanggaran ketentuan outsourcing dan terdapat ketidakpastian mengenai pemberian hak pekerja. Untuk memastikan perlindungan hak pekerja, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan perlu mengatur outsourcing dan pengalihan hubungan kerja secara lebih detil.

---

This thesis discusses the transfer of employment relationship within the scope of outsourcing by analyzing the Supreme Court's Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. The discussion begins with a description of the protection of labors in accordance with Indonesian labor regulations. Then, will be followed by the discussion of outsourcing and transfer of employment relationship. The discussion in this thesis is written based on the juridical normative method with a descriptive-analytics approach dan used secondary

data. The data collection technique used in this research is document studies and interviews with practitioners. The result of the study found that the transfer of employment relationship will occur if there are violations of regulations regarding outsourcing. In the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, there are violations of outsourcing provisions and there is uncertainty regarding the granting of labors' rights. To ensure the protection of labors' rights, labor laws and regulations need to regulate outsourcing and transfer employment relationship in more detail."

"Tesis ini membahas maraknya penggunaan sistem outsourcing di dunia usaha. Sistem ini membuat perusahaan tidak perlu menyediakan biaya dan waktu dalam proses perekrutan pekerja/buruh, karena telah dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Selain itu, angka pengangguran yang meningkat saat ini sedangkan lapangan kerja yang tersedia kurang memadai, mengakibatkan sistem outsourcing banyak digunakan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pengaturan outsourcing di Indonesia dan bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian outsourcing.Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: pertama, outsourcing diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 66 Undang-undang No. 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pengaturannya masih kurang jelas. Kedua, hubungan hukum hanya antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sedangkan pekerja/buruh hanya memiliki hubungan hukum dengan perusahaan penyedia jasa pekerjalburuh melalui perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Keterkaitan pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan karena adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

---

The focus of this study is on outsourcing system used in business which is booming nowadays. With this system companies do not need to provide budget and time in course of workers recruitment. Because it has already been done by worker supplier companies. Besides that, the increasing number of unemployment, while fields of works are not available make outsourcing system is used.

This study used normative legal research method with secondary data as a source from study on documents. The problems are how is the arrangement on outsourcing in Indonesia and how is contractual terms of the parties in outsourcing agreement.

The result of this research can be concluded: first, outsourcing is arranged in section 64 up to section 66 in The Labor Act No. 13 Year 2003, but the arrangement still less be clear. Second, contractual terms only between the user with worker supplier companies while worker only own contractual terms with worker supplier companies through agreement of job. The relationship between worker with the user caused by the agreement which made between worker with worker supplier companies."

"Permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana permasalahan terkait barang bawaan penumpang baik itu bagasi kabin dan bagasi tercatat yang dialami oleh konsumen pengguna jasa angkutan udara di Indonesia, apakah maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab atas hilangnya bagasi kabin milik Leo Mualdy Christoffel, serta bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan Qatar Airways dalam kasus Qatar Airways v Leo Mualdy Christoffel. Bentuk penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai. Hasil penelitian menjelaskan bahwa permasalahan yang kerap terjadi terkait dengan barang bawaan penumpang maskapai penerbangan ialah terjadinya kehilangan terhadap barang bawaan penumpang baik bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen karena tindakan yang dilakukan oleh Qatar Airways yang telah lalai dalam menerapkan pelayanan jasa serta standar mutu yang sangat merugikan konsumen. Qatar Airways sebagai pelaku usaha penerbangan harus bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan. Penulis memiliki beberapa saran terkait permasalahan dalam skripsi ini yaitu Kementerian Perhubungan harus menindak tegas segala bentuk pelanggaran karena hal tersebut merugikan konsumen penerbangan di Indonesia, perlunya perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara sebagai konsumen yang merasa hak-hak nya dirugikan, serta maskapai Qatar Airways harus meningkatkan sistem keamanan dalam kabin pesawat dengan penyediaan alat pengamanan dalam kabin serta pihak maskapai harus menindak secara tegas oknum-oknum yang melakukan pencurian.

---

The problem explained within this thesis is about the carriages carried by passengers of airline companies whether it 39 s listed baggage or cabin baggage experienced by indonesian users of international airline service, whether Qatar Airways capable of the liability caused by the loss of baggage belonging to Leo Mualdy Christoffel that was stored on the cabin, and how the liability is enforced. The Writing form for this thesis is normative juridical, by analyzing Literatures and ready documents. The research points out the problem that is often experienced with passenger 39 s baggage is the loss of carriages whether it 39 s listed or not cabin. Qatar Airways airline service may give responsibility for losses suffered by consumers due to the action taken by Qatar Airways which has been negligent in applying the standard of service and quality that is very detrimental to consumers. Qatar Airways as flight business operators should be responsible for conducting compensation for losses suffered by consumers under the Consumer Protection Law and the Law on Aviation. The author has suggestions related to problems in this thesis which is for the Ministry of Transportation must take stern action against any violation because it is detrimental to consumers low in Indonesia, the need for legal protection against air passengers as consumers feel the rights of its impaired, Qatar Airways must improve security systems within the aircraft cabin with the provision of security equipment in the cabin and the airline should minimize those who commit theft."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrak psikologis terhadap komitmen organisasi pada tenaga kerja outsourcing di perusahaan penyedia jasa outsourcing. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 119 karyawan outsourcing yang berasal dari satu perusahaan penyedia jasa outsourcing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak psikologis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi maupun terhadap ketiga komponen komitmen organisasi. Dari ketiga komponen komitmen tersebut, kontrak psikologis memiliki pengaruh dan memberikan sumbangan paling besar terhadap komitmen afektif.Selanjutnya, kontrak transaksional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat komitmen maupun masing-masing komponen komitmen organisasi. Dari kedua tipe kontrak psikologis, kontrak transaksional memberikan sumbangan paling besar dan signifikan terhadap komitmen kontinuans karyawan outsourcing dalam penelitian ini.

---

The aim of this research is to know the impact of psychological contract on organizational commitment of outsourcing employees in outsourcing company. The participants of this study are 119 outsourcing employees derived from one outsourcing company. The result of this study indicate that psychological contract has a significant impact on organizational commitment and the three components of organizational commitment, namely affective commitment, continuance, and normative. Among the third component of this commitment, psychological contract has a biggest impact and contribution to affective commitment.

Furthermore, transactional contract has a significant impact on organizational commitment level and each of components of organizational commitment. Among the two types of psychological contract, transactional contract has a biggest impact and contribution to continuance commitment of outsourcing employees in this study."

"Perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat yang berdampak pada persaingan yang berlangsung sangat ketat menuntut perusahaan untuk mengutamakan tuntutan pasar yang menghendaki kecepatan dan respon yang fleksibel terhadap tuntutan pelanggan. Respon yang cepat terhadap tuntutan pasar dan pelanggan ini dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, belakangan ini perusahaan mementingkan hal-hal yang mempercepat proses ini demi efisiensi dan effektivitas perusahaan. Salah satu cara adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh atau dikenal dengan istilah outsourcing.Outsourcing kemudian menjadi trend dan merupakan tuntutan pasar yang tidak dapat dihindari. Karena dengan penggunaan outsourcing ini maka perusahaan dapat lebih memperhatikan kegiatan utama perusahaan sehingga perusahaan lebih kompetitif.Namun, praktek outsourcing menimbulkan masalah, khususnya mengenai perlindungan pekerja/buruh. Umumnya, pekerja/buruh outsourcing mendapatkan gaji yang lebih rendah. Jaminan sosial yang diterima minimal, dan bahkan pekerja/buruh outsourcing dianggap seperti faktor produksi. Ada pekerjaan, dipekerjakan oleh perusahaan, tidak ada pekerjaan di PHK. Sehingga pekerja/buruh outsourcing ini seperti "budak dalam zaman modern".Tesis ini menganalis apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni UU No.13 lahun 2003.Metode penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan lapangan (data primerldata dasar). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, majalah, koran, internet, dan sebagainya. Sedangkan data primer atau data dasar penulis dapat dari lapangan yaitu PT. Pertambangan Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Data tersebut merupakan sumber utama bagi penulisan tesis ini, yang diperoleh dengan wawancara dan observasi.Dari hasil pcnelitian penulis menemukan bahwa benar pelaksanaan praktek outsourcing sangat merugikan pekerja/buruh outsourcing, sekalipun pelaksanaan outsourcing tersebut telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja/buruh outsourcing, ditambah lagi dengan ditemukannya tidak adanya perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis antara PTBA dan KOPKAR PTBA, serta tidak adanya perjanjian kerja tertulis antara KOPKAR PTBA dengan pekerja/buruh yang dioutsource ke PTBA."

"Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaturan dan praktek pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatan PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta mengkaji konsep pengawasan ketenagakerjaan terhadap PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terdapat permasalahan hukum dalam pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatan PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak berlangsung dengan optimal. Dibutuhkan kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan terkait pencatatan PKWT, sehingga pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatatan PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat berlangsung lebih optimal.

---

This research is analyzing the regulations and practices of labour inspection in the form of WAST registration in Jakarta, also to review the labour inspection concept about WAST in Jakarta. This research is qualitative descriptive interpretative. The result of this research are legal issues in the labour inspection in the form of WAST registration in Jakarta, hence the registration is not implemented with optimally. The researcher suggests that suitable legal instrument of labour law related to WAST registration needed, so that the implementation of labour inspection in the form of WAST registration in Jakarta can be optimalized."

"Kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini menuntut para pelaku usaha untuk melakukan efisiensi pada seluruh aktivitasnya. Salah satu praktek bisnis yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan outourcing yang dapat dilakukan pada seluruh kegiatan yang bersifat non core competence perusahaan tersebut.Sebagai salah satu Unit Bisnis (Business Unit) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Unit Bancassurance merupakan unit bisnis yang bergerak pada pemherian jasa perencanaan keuangan kepada konsumen personal, yang meliputi aspek investasi, asuransi, dan dana pensiun. Pada tahun pertama beroperasinya Unit Bancasssurance ini, terdapat sejumlah masalah yang ditemui khususnya berupa pencapaian target bisnis yang tidak tercapai akibat ketidakmampuan perusahaan dalam memperoleh tenaga Financial Advisor (FA) melalui rekruitmen yang dilakukan sendiri.Dalam karya akhir ini penulis sengaja memilih topik berupa peranan outsourcing dalam mengatasi permasalahan suplai tenaga Financial Advisor pada Unit Bancassurance. Hal ini dilakukan adalah untuk dapat mengetahui lebih mendalam permasalahan yang ada di perusahaan sekaligus untuk mengetahui sejauh mana outsourcing bisa berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam operasional usahanya selama ini, Unit Bancassurance Bank BNI juga telah melakukan sejumlah aktivitas outsourcing.Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang herupa teori dan konsep outsourcing dari studi pustaka, serta observasi langsung, penulis melakukan analisa terhadap permasalahan rekruitmen dan pengelolaan tenaga FA. Kemudian dilihat serta ditelaah lebih lanjut potensi mengoutsourcingkan aktivitas tersebut melalui penghitungan efisiensi dan efektivitasnya. Hasilnya dirumuskan dalam suatu bentuk kesimpulan pada akhir tulisan karya akhir ini.Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, penggunaan outsourcing untuk rekruitment dan maintenance FA dapat melakukan efisiensi biaya yang signifikan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang dikelola sendiri oleh Unit Bancassurance. Selain itu perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan usaha yang sempat terhambat karena kesulitan rekruitmen FA. Outsourcing juga bisa meminimalisir pekerjaan administrasi terutama pengelolaan FA yang cukup memakan waktu dan tenaga kerja.Dalam pelaksanaan outsourcing rekruitment dan maintenance FA tersebut agar senantiasa berjalan sesuai dengan tujuan awal, Unit Bancassurance harus dapat mengontrol kualitas FA outsourcing melalui monitoring performance yang baik. Selain itu diperlukan juga monitoring perusahaan provider dengan baik. Setiap ada permasalahan supaya segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan cepat dan tepat.

---

The highly competitive business environment nowadays requires companies to improve efficiency throughout its activities. One technique to acquire-effeciency is to do outsourcing which can he employed to all non-core-competence activities.

Bancassurance Unit is one of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk business unit. This unit provides financial planning service to personal consumer, including investment, insurance, and pension fund solution. In its first operating year., this Bancassurance Unit faced several problems. The lack of ability to acquire Financial Advisors (FA) through company-owned recruitment process is the major one.

The topic of this thesis is the role of outsourcing to overcome the lack of FA work force in the Bancassuruaree Unit. The objectives are to understand the problem in the company better and to know how far outsourcing can help to overcome the problem, Bank BNI Bancassurance Unit already did several outsourcing activities.

The analysis on FA recruitment and management problems is done by using literature study on outsourcing theory and concept, and by direct observation. Furthermore, the efficiency and effectiveness of the outsourcing is calculated to examine the potential. The results are concluded in the end of this thesis.

The analysis result shows that by outsourcing the FA recruitment and maintenance, could resulted in significant cost efficiency compared to the previous pattern managed by the Bancassuranee Unit. In addition, the company could be more focus on business development that was delayed due to difficulties in FA recruitment. Outsourcing also could minimize the administration loads especially in Financial Advisor management.

In the implementation of outsourcing, the FA recruitment and maintenance should always comply with its primary objectives. Bancassurance Unit should able to control the FA outsourcing quality through good performance monitoring. Monitoring on Provider Company is also needed. Every trouble emerges should be handled straightaway, resolved quickly and correctly."

"Saat ini kartu kredit sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sebagian orang yang hidup di perkotaan. Jika dulu hutang dianggap sesuatu yang memalukan, kini hutang dapat menempatkan seseorang pada "status sosial" yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat golongan lain. Para pemegang kartu kredit merasa bangga karena mereka menganggap dirinya adalah golongan masyarakat yang dipercaya oleh sebuah institusi perbankan. Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai jenis kartu kredit dari berbagai issuer (penerbit kartu kredit) ketika mereka melakukan transaksi. Padahal fungsi sebenarnya dari kartu kredit adalah sebagai alat bertransaksi dan memudahkan karena konsumen tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.Penggunaan kartu kredit di Indonesia berkembang pesat terutama sejak adanya dcregulasi perbankan dengan diterbitkannya SK Menkeu No..1251/KM.031/1998 pada tanggal 20 Desember 1998 yang menggolongkan bisnis kartu kredit sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan untuk membeli barang dan jasa. Pada tahun 2006, diperkirakan pertumbuhan kartu kredit berkisar 20-30% per tahun dengan jumlah pemegang karu kredit mencapai 6,5 juta orang dan nilai transaksi yang terjadi sebesar Rp.55,29 triliun. Pertumbuhan jumlah pemegang kartu kredit ini tidak terlepas dari kemudahan dan iming-iming menggiurkan yang ditawarkan issuer, serta semakin banyaknya merchant yang mau menerima pernbayaran dengan kartu kredit.Sebagai salah satu institusi perbankan pemerintah, PT Bank BNI (Persero) Tbk. melalui salah satu divisinya yaitu Divisi Bisnis Kartu mencoba masuk ke industri kartu kredit pada bulan Oktober 1997 dengan produk pertamanya adalah BNI MasterCard. Pertumbuhan di sektor industri kartu kredit ini yang dari tahun ke tahun semakin meningkat serta tingginya respon konsumen terhadap Kartu Kredit BNI mendorong BNI Card Center untuk menerbitkan kembali BNI Visa pada bulan April 1999. Sampai dengan akhir tahun 2005 prestasi BNI Card Center adalah sebagai nomor dua Credit Card Issuer di Indonesia, nomor satu Visa Classic Issuer di Indonesia, dan nomor dua visa Gold isuer di Indonesia.Kesuksesan bisnis di industri kartu kredit ini tidak hanya ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pemegang kartu saja namun didukung juga oleh jumlah transaksi penggunaan atau pemakaian (usage) yang dilakukan olch para pemegang kartu kredit. Oleh karena itu untuk tetap dapat unggul di bisnis kartu kredit maka seluruh issuer harus saling berlomba untuk menciptakan berbagai macam fitur produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen atau pemegang kartu kredit sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah transaksi usage sekaligus meningkatkan loyalitas pemegang kartu kredit.Keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen yang salah satunya tercermin dari penawaran berbagai fitur produk kartu kredit yang mampu menarik para pemegang kartu kredit untuk bertransaksi, seringkali memerlukan biaya yang tidaklah kecil. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki, perusahaan dituntut untuk lebih fokus memikirkan suatu cara dalam mencapai target perusahaan dengan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas produk dan layanan. Outsourcing merupakan salah satu cara agar perusahaan dapat tetap fokus pada bisnis intinya dengan mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain di luar perusahaan. Dengan cara ini diharapkan perusahaan mendapatkan penghematan biaya dalam melaksanakan fungsi bisnis tertentu yang bukan termasuk kompetensi inti sehingga hasil dari penghematan tersebut dapat dipergunakan untuk pengembangan dan penciptaan fitur-titur produk baru.

---

These days credit card has been a part of many people who live in the city. In the past, debt was considered as something disgraceful, but now debt could put someone on a higher social status than people from other economic levels. Credit card holders feel privileged because they are positioning themselves as a group of people trusted by banking institutions. It is showed by the availability of many types of credit cards from various issuers when they are doing transactions. The real functions of a credit card are as, a transaction tool and to make things easier for consumers because they do not have to bring a large amount of money in their pockets.

The number of credit card users in Indonesia showed a significant increase especially when there was a banking deregulation by The Minister of Finance with the Decree No. 1251/KM.031/1998 on 20 December 1998 that grouping credit card business as a part of financing service business to buy goods and services. In 2006, credit card's growth is estimated between 20-30% annually with the number of holders up to 6.5 million and the transaction value at Rp55.29 billion. This growth is related to the simplicity and the attractive rewards proposed by the issuers, and also the increasing number of merchants accepting credit card payment.

As one of government banking institution, PT Bank BNI (Persero) Tbk-through one of its division which is Credit Card Division-tried to enter the credit card industry in October 1997 with BNI MasterCard as its first product. The increasing annual growth of credit card industry and the high consumer respond to BN1 credit card drove BNI Card Center to issue BNI Visa in April 1999. By the end of 2005 BNI Card Center achieved the second position in Credit Card Issuer, the first position in Visa Classic Issuer, and the second position in Visa Gold Issuer in Indonesia.

The achievement in the credit card industry is not only described in the increasing number of cardholders but also supported by the number of transactions or usage done by the cardholders. All credit card issuers should be competing to keep up their excellent performance in credit card business by creating various product features suitable with consumers/ credit card holders' wants and needs, therefore at the end will be able to increase the number of usage transaction and cardholders' loyalty.

The desire to always give the best for the consumers which it?s reflected in ability to offer various product features that can attract cardholder's transactions or usage, frequently requires more budgets. With limited sources, a company demanded to be more focus in finding out a way to achieve the company's target with the lowest budget without sacrificing the product quality and services. Outsourcing is one of the way for a company to focus in its core business with giving up some or all of the company's activities to the third party outside the company. It is expected that the company could make cost efficiency in executing certain business functions that are not related to its core competence. Therefore the result from the efficiency could be used to develop and create new product features."

"Tingkat persamgan pada setiap industri tentunya meningkat semng dengan berjalannya perkembangan waktu. Dengan adanya kompetisi yang ketat serta akan bergulimya era pasar bebas, maka perusahaan harus semakin pintar dalam meningkatkan kinerjanya sehingga lebih memiliki competitive advantage. Salah satu isu yang kini terus berkembang dalam melaksanakan meningkatkan effisiensi dan juga untuk mengurangi reksiko adalah strategi outsourcing. PT.Multi Teknindo Infotronika (PT.MTI) merupakan contoh perusahaan nasional yang menerapkan strategi outsourcing dalam usaha meningkatkan daya saing perusahaannya. Outsourcing dilakukan dengan cara melepaskan aktifitas fungsi-fungsi tertentu pada pihak luar sebagai mitra kerja baik menggunakan fasilitas mereka maupun tidak dan dimana fungsi tersebut dinilai tidak berkaitan dengan pengembangan kompetensi inti perusahaan sehingga penggunaan sumberdaya internal dapat dilakukan secara efektif. Pada tingkatan fungsional kriteria pemilihan aktifitas yang akan di outsource mempertimbangkan kompetensi inti dari perusahaan. Hal ini akan membawa dampak strategis pada perusahaan dikarenakan tercapainya kemampuan pertumbuhan yang bekelanjutan (sustainable growth) yangditentukan melalui pembentukan kompetensi inti. Aktivitas perusahaan yang luas dengan jumlah pegawai yang sedikit dan merniliki mitra usaha menjadikan PT.MTI merupakan kasus yang menarik untuk dikaji mengingat hollow corporation jarang dipraktekkan di Indonesia. Dari kasus ini dihrapkan banyak pelajaran yang dapat diambil. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana kegiatan strategi outsourcing yang dilakukan PT.MTI, dan apa dampaknya bagi perusahaan secara keseluruhan. Selama ini core competence yang diandalkan PT.MTI adalah fungsi aktivitas marketing. Namun mengingat semakin kuatnya persaingan di industri elektronik saat ini mengakibatkan PT.MTI harus memperhitungkan faktor para kompetitomya. Sehingga agar PT.MTI dapat fokus kepada core bu.siness-nya yaitu sebagai agen distributor sistem dan produk perusahaan Philips maka salah satu usahanya adalah meng-outsource-kan sebagian aktivitas-aktivitas tertentu untuk mengurangi biaya perusahaan. Dalam thesis yang berjudul "Penerapan Strategi Outsourcing Pada PT.Multi Teknindo Infotronika" ini, penulis bermaksud menganalisa penerapan strategi outsourcing yang dilakukan PT.MTI dan melihat perbandingan efeknya terhadap PT.MTI. Terdapat beberapa Divisi yang sebagian aktivitasnya di-outsource pada para provider-nya, yaitu Divisi Human Resource Development, Divisi Product Management & Customer Support, Divisi Logistics. PT.MTI merupakan private company dan merupakan bagian dari Philips Groups. PT.MTI memiliki bisnis inti menjual dan memasarkan produk Philips. Perseroan tersebut bergerak dibidang usaha perdagangan, industri dan instalasi alat-alat elektronik, komunikasi, dan peralatan kesehatan. Dengan betjalannya waktu ,PT.MTI telah memiliki keahlian dan pengalaman yang solid dalam menyediakan turnkey integrated total solution kepada customer dengan metode one stop shopping building untuk infrasturktur elektroniknya. Dari hasil analisis terhadap aktivitas-aliivitas yang terdapat diketiga Divisi ini didapatkan bahwa penilaian kesuksesan outsourcing tidak selalu dilihat dari ada tidaknya penekanan biaya operasi. Karena itu, penting .untuk diingat apa sebenamya tujuan awal penerapan outsourcing pada suatu aktivitas. Akhirnya pada penutup Bab V, penulis memberikan saran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan PT.Multi Teknindo Infotronika untuk meningkatkan manfaat strategi outsourcing-nya, baik secara umum maupun yang spesifik per aktivitas."