Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti, serta untuk mengetahui akibat hukum atas akta yang dibuat oleh notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk mendukung data sekunder dalam penelitian ini.Tesis ini membahas mengenai Notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat Negara tanpa melakukan cuti, masih adanya notaris yang melanggar ketentuan tentang rangkap jabatan, berhubungan erat dengan rendahnya nilai moral yang dimiliki oleh Notaris tersebut. Selain itu pengaturan tentang rangkap jabatan yang terkesan masih kurang optimal, sanksi yang kurang tegas, serta pengawasan yang kurang optimal terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan adalah alasan lainnya kenapa masih ada notaris yang melakukan rangkap jabatan.Hasil penelitian dari tesis ini yaitu akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti yaitu dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat, dan akibat atas akta yang notaris tersebut buat pada saat merangkap jabatan adalah aktanya tetap autentik, penulis menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris terutama yang berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara, serta diperlukan peran serta Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi Notaris dalam hal pelaksanaan jabatannya.

---

Objective of this thesis was to determine the legal consequences of the notary who doubled as state officer without requesting leave permit, as well as to determine the legal consequences deed made by the notary who doubled as state officer without requesting leave permit. The method used in this research is a normative juridical research, which can be obtained from the source material library and study documents, as well as the authors conducted an interview to the informant or informants to add information for this study. This thesis discusses the Notary concurrent positions as state officer without requesting leave permit, the persistence of the notary who violates the provisions of the double post, closely linked to the low moral values possessed by the Notary. Besides the rules of the double post that seemed still less than optimal, sanctions are less assertive, and less than optimal supervision of the notary who perform concurrent positions is another reason why there are notaries who do double post. The research result of this thesis is the legal effect of the notary who doubled as state officials without applying for leave is sanctioned dismissal with respect and due upon notarial deed which is created during concurrent position is the deed remain authentic, the authors suggest that the need to revise the Law Notary especially those relating to sanctions against notaries who doubled as the State Officials, as well as the necessary role of the Notary Supervisory Council to supervise the implementation of the Notary in his post."

"Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pelaksanaan cuti. Dimana seseorang yang hendak mengajukan cuti, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang dimaksud berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa memiliki sertifikat cuti dan tidak mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas yang berwenang, melebihi dari 7 (tujuh) hari kerja yang dilakukan oleh Notaris B.H, SH., yang wilayah jabatannya terletak di Jakarta Utara, yang mana atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut Notaris B.H.,SH tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 November 2010 Nomor 05/B/Mj.PPN/XI/2010. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang di berikan oleh Majelis Pengawas Pusat tidaklah sebanding. Karena Penulis berpendapat dengan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat tidaklah memberikan pelajaran yang tegas bagi Notaris-notaris lainnya di Indonesia. Seharusnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas dan mandiri, serta bersifat membangun agar hal tersebut tidak lagi terulang, yaitu berupa skorsing/pemberhentian sementara kepada Notaris B.H., SH, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar membuat Notaris lain menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran yang serupa.

---

Notary Ethic Codes is the moral essence in which it will also be the guidance in running Notary position. Notary ethic code scope applies for all members in the Indonesian Notary Organization (INI). The organization plays an important part in implementing the Notary Ethic Codes, through the Board of Honors who has the duty of watching the implementations of the Codes. The Notary Ethic Codes is always connected with the Laws of Notary Position since they're both a unison in which they will be the guidelines for all Notary in running their duties. Notary who has violated against the Ethic Codes and the Laws of Notary Position will be sanctioned according to the rules in which has been stated. One of the common violations that a Notary tends to do is in going to a leave. Where someone tend to ask for a leave, have to be rules that apply. Rules that is meant to be, depends on Laws of Notary Position and Ethic Codes. That type of violation can be seen in Violation cases of Ethic Codes and Laws of Notary Position, that leaves the district authority position without having Leave Certificate and doesn't ask leave permission towards The Council Decision Investigator, more than 7 (seven) days of work, which is done by the Notary BH, SH, which is located in North Jakarta, which is violated by the Notary BH,SH, will be sanction according with the rules in Notary Ethic Codes and Laws of Notary Position. As noted in The Council Decision Investigator Notary's Center dated 30th of November 2010 Number 05/B/Mj.PPN/XI/2010. Although the writer opinion for the sanction that is given by The Council Decision Investigator Notary's Center is not leveled. Because the writer opinion with the sanction that is given by The Council Decision Investigator Notary's Center did not give a tough lesson to the other Notaries in Indonesia. Supposedly The Council Decision Investigator Notary's Center should give sanction which is more tough and personal, and motivation, so that the same thing will not be repeated, which will lead to scorching/temporary stopping to the Notary BH, SH, with rules that apply in side Laws of Notary Position, which will make the other Notaries more alert and will not doing the same violation."

"Majelis Pengawas Notaris memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Pengawasan dan pembinaan yang dimaksud adalah terkait dengan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seorang Notaris dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT adalah berbeda karena peraturan yang mencakup hal tersebut juga berbeda. Pada praktiknya, kerap ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatan seorang PPAT, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Hal ini tentu saja menimbulkan perdebatan mengingat bahwa seorang Notaris yang merangkap sebagai PPAT merupakan satu subjek hukum yang sama tetapi menjalankan jabatan yang berbeda. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana keabsahan hukum penerapan sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang merangkap sebagai PPAT dan bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian akan berupa penelitian deskriptif analitis dimana mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan menganalisa permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang terkait.

---

The Notary Supervisor Council has the duty and authority to supervise and guide the Notary. The supervision and guidance is related to supervision of behavior and implementation of the Occupation of Notary. Based on the provisions of the legislation, a Notary may concurrently act as an PPAT. The implementation of the Occupation of Notary and PPAT is different because the regulations covering this matter are also different. In practice, errors are may occurs for PPAT to implement their duty, which is then followed up with examination by the Notary Supervisor Council. This of course raises a debate considering that a Notary who concurrently serves as a PPAT is one of the same legal subject but runs a different occupation. So that raises the question of how the legal validity of the law enforcement for Notary who concurrently as PPAT by the Notary Supervisory Board of Notaries and how the legal protection of the PPAT in carrying out his occupation. This research is in the form of juridical-normative research, while the data analysis method used is a qualitative method, with the type of data used in this study is secondary data obtained through library research. The results of the study will be in the form of analytical descriptive research which describes the problems that occur by analyzing problems which are then linked to legislation and legal theory and the implementation of related positive laws."

"Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya.

---

Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it."

"Rangkap jabatan antara notaris dan advokat secara tegas dilarang dalam UndangUndang Jabatan Notaris. Akan tetapi masih terdapat oknum notaris yang melanggar hal tersebut dan merangkap jabatan sebagai advokat. Dalam tesis ini akan dibahas sebuah kasus Notaris di Surabaya yang diadukan oleh pelapor karena telah melakukan rangkap jabatan sebagai advokat. Menariknya, kesalahan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan yang menjadi penyebab dirinya diadukan bukan lah kesalahan yang dibuat yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai notaris, melainkan dalam kedudukannya sebagai advokat. Adapun pokok permasalahan mengenai akibat hukum terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan, kemudian akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membuat akta dan terakhir sanksi terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat dan melakukan penipuan terhadap kliennya berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 15/B/MPPN/XII/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 619/K/PID/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.  Adapun Akibat hukum dari notaris yang melakukan rangkap jabatan menurut peraturan perundang-undangan adalah dapat membuat notaris tersebut memperoleh teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian notaris tidak memiliki kewajiban untuk membuat akta tetapi notaris wajib melaksanakan kewajiban pelaporan terhadap akta yang dibuat maupun tidak dibuatnya. Terakhir akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat dan melakukan penipuan terhadap kliennya membuat seorang notaris dapat diberhentikan dari jabatan notarisnya secara tidak hormat, diberhentikan dari profesi advokatnya, dipidana, dan digugat secara perdata.

---

Multiple positions between notaries and advocates are strictly prohibited in the Act of Notary Position. However, there are still a number of notaries who violate this matter and hold position as advocates. This thesis discusses a case of a Notary in Surabaya who got complained by his client as an advocate. Interestingly, the mistakes made by the notary concerned as the cause of himself being complained is not the wrong made in the position as notary, but in his position as an advocate. The main issues concerning the legal consequences of the notary who do the job duplication, then the consequences of law against the notary who did not carry out its obligation to make the deed and the last sanctions against the notary who served as an advocate and committed fraud againsts his client based on the Decision of the Supervisor of Notary Center Number 15/B/MPPN/XII/2017 and Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 619/K/PID/2016. Research method used is normative juridical with qualitative approach. The legal consequences of multiple duplication by notary are notary obtain written reprimand, termination, dismissal with respect, and dismissal with disrespect. Then the notary has no obligation to make the deed but the notary obliged to perform reporting obligation to the deed made or not. The final consequence of law against a lawyer who acts as an advocate and commits a fraud against a client makes a notary can be dismissed in disrespect, dismissed from his advocate profession, convicted, and sued in civil."

"Pada tanggal 19 September 2019, Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) memutuskan untuk memberikan izin cuti kepada Notaris di Jakarta Timur (NMDNPU) yang diangkat sebagai anggota DPR dan mengangkat sumpah notaris pengganti (JFY). Permasalahan yang muncul adalah MPPN tidak merujuk kepada Permenhukham No. 19 Tahun 2019 dan telah lalai dalam menerapkan UUJN. Notaris yang cuti tidak saksama dalam memahami prosedur cuti notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Pasal 30 ayat (5) Permenhukham No. 19 Tahun 2019 bertentangan dengan pasal 11 UU No. 2 Tahun 2014. Penelitian tesis ini mengungkap tentang bagaimana keabsahan notaris pengganti dari notaris yang diangkat sebagai pejabat negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana tanggung jawab MPPN terhadap notaris yang diangkat sebagai pejabat negara yang telah menunjuk notaris pengganti. Untuk itu, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan fokus kajian pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara dengan narasumber terkait. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, tidak perlu menunjuk notaris pengganti mengacu kepada Pasal 11 jo. Pasal 64 UU No. 2 Tahun 2014. Notaris pengganti tersebut tetaplah sah secara administratif karena telah ada Surat Keputusan Cuti dan Berita Acara Sumpah yang dikeluarkan oleh MPPN, akan tetapi apabila dilihat dari segi peraturan perundang-undangan notaris pengganti tersebut tidak berwenang karena Permenhukham tersebut demi hukum tidak mengikat dan tidak memiliki keabsahan. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris pengganti tersebut dari sisi asas praduga sah akta notaris, akta yang dibuat tetap sah memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Sedangkan, dari sisi syarat otentisitas akta, sejak awal dinyatakan tidak autentik dan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Pejabat MPPN yang menandatangani surat keputusan cuti, notaris pengganti, dan notaris yang cuti tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak dalam akta yang merasa dirugikan. Atas dasar itu, penulis merekomendasikan agar Ikatan Notaris Indonesia mengajukan judicial review terhadap Permenhukham No. 19 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung, MPPN segera merevisi Surat Keputusan Cuti, dan pihak dalam akta yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan surat keputusan cuti ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri secara perdata.

---

On September 19, 2019, Majelis Pengawas Pusat (MPPN) decided to give a leave permission to a Notary in East Jakarta (NMDNPU) who was appointed as a legislative member and took a substitute notary (JFY). The problem that arises is that MPPN does not refer to Permenhukham No. 19 of 2019 and has been negligent in implementing UUJN. The notary who is on leave is not careful in understanding the procedure for notary leave who was appointed as a state official. Article 30 paragraph (5) Permenhukham No. 19 of 2019 contrary to article 11 of Law no. 2 of 2014. This thesis research reveals how the validity of a substitute notary from a notary who is appointed as a state official according to the applicable laws and regulations and MPPN's responsibility towards a notary who is appointed as a state official who has appointed a substitute notary. For this reason, normative juridical legal research methods are used with a focus on the study of primary, secondary and tertiary legal materials and interviews with relevant sources. Based on the results of the study conducted, it is not necessary to appoint a notary to replace article 11 jo. Article 64 of Law no. 2 of 2014. The notary of the place is still administratively valid because there has been a Decree of Leave and Minutes of Oath issued by the MPPN, but from the point of view of the regulations the notary law does not apply because the Permenhukham is not legally binding and has no validity. As a result of the law on the deed made by the notary of the place, in terms of the presumption of validity of the notary's deed, the deed that is made remains valid has the power of proof as an authentic deed. Whereas in terms of the deed authenticity requirements, from the beginning it was stated there was no authentic and null and void by law and the approach never existed. MPPN officials who determine the leave decision letter, notaries, and notaries on leave can be held accountable by the party in the deed who feels aggrieved. On this basis, we suggest that the Indonesian Association's Notary Public file a judicial review of Permenhukham No. 19 of 2019 to the Supreme Court, MPPN immediately revised the Leave Decree, and those in the deed who felt disadvantaged could file a lawsuit for canceling the leave decision letter to the State Administrative Court and file a claim for compensation to the District Court in a civil manner."

"Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dengan hadirnya institusi notaris di Indonesia, dilakukan pengawasan dan pembinaan yang bertujuan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi pengamanan kepentingan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah melihat bentuk pelaksanaan pengawasan dan betuk pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran sumpah jabatan dengan meneliti pelaksanaan pengawasan dan bentuk putusan yang selama ini telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Pengawas Pusat, dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan melihat pada kasus-kasus tentang pelanggaran sumpah jabatan Notaris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap perilaku dan jabatan notaris masih terdapat berbagai hambatan. Namun pengawasan yang dilakukan telah cukup efektif, karena pihak yang mengawasi tersebut adalah yang menguasai dan memahami bidang notariat. Selain itu pertimbangan hukum Majelis Pengawas dalam menjatuhkan putusan terhadap Notaris tidak hanya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan penemuan-penemuan hukum dengan memperhatikan asas-asas kemanusiaan. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Majelis Pengawas Pusat diharapkan lebih cepat dan tanggap dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dan lebih aktif memberikan pendalaman dan pengarahan mengenai hak-hak, kewajiban dan kewenangan notaris melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan visitasi. Serta dalam penjatuhan sanksi lebih konsisten dan sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

---

In Act No. 30 of 2004 concerning Notary, Notary is an officer mentioned that the general authority to make authentic deeds and other powers as provided for in this Law. With the presence of a notary institution in Indonesia, carried out the supervision and guidance in order that the notary when performing their duties of office meets all requirements related to the implementation of the notary office duties, for the sake of securing the interests of society. As time goes by supervision and guidance of the Supervisory Board consisting of Notary Supervisory Regional Assembly (MPD), Supervisory Regional Assembly (MPW) and the Central Supervisory Board (MPP).

The issue in this thesis is to look at the form of supervision and legal considerations betuk Central Supervisory Council in decisions on notary who violates the oath of office to investigate and form supervision had been undertaken. The research was conducted through a normative juridical approach is supported by the primary data and secondary data. Normative juridical approach to legislation relating to the legal considerations of Central Supervisory Board, and supported by empirical juridical approach by looking at the cases of violation of oath of office of Notary.

From the research found that the implementation of the supervision carried out by the Board of Trustees of the notary office behavior and there are many obstacles. However, monitoring has been carried out quite effectively, because the party who is overseeing the master and understand the field of Notary. In addition the Supervisory Council of the legal considerations in decisions of the Notary is not only based on regulatory legislation, but also based on legal findings with respect to the principles of humanity. Efforts that can be taken to overcome these obstacles Supervisory Board expected Center for more quick and responsive in following up any breach by Notary. More active and provide depth and direction regarding the rights, duties and authority of the notary public through dissemination activities, counseling and visitation. And the imposition of sanctions is more consistent and in compliance with applicable legislation."

"Notaris dalam menjalankan tugas profesinya rawan terkena sanksi hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris itu sendiri karena kecerobohan, tidak mematuhi prosedur pembuatan akta sesuai aturan, tidak menjalankan etika profesi Notaris. Banyak Notaris yang baik, tetapi disamping itu ada juga Notaris yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan bahkan terindikasi melakukan perbuatan yang masuk ranah pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Sehingga banyak Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, salah satunya adalah Notaris MS.Berangkat dari permasalahan di atas, penulisan hukum ini berusaha menelaah beberapa pertanyaan seperti bagaimana tanggungjawab Notaris terkait pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum, khususnya pada kasus akta yang salinan aktanya tidak sama dengan minuta akta dan bagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur cacat yuridis akta Notaris dan implikasi hukumnya terkait pelaksanaan sanksi terhadap Notaris MS dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:02/B/MJ.PPN/VI/2012?.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding dengan tipologi penelitian eksplanatoris, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum atau cacat yuridis dan implikasi hukumnya pada kasus akta yang salinan aktanya tidak sama dengan minuta akta. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk eksplanatoris analitis.Hasil penelitian dapat disimpulkan tanggungjawab Notaris terkait pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum untuk minuta akta yang berbeda isinya (substansinya) dengan salinan aktanya dapat dikategorikan sebagai pemalsuan akta otentik, yaitu suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti, tetapi juga mengandung nilai kepercayaan terhadap pejabat umum yang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dimana akta tersebut juga termasuk arsip negara, dan kepada Notaris yang terbukti melanggar peraturan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa pemecatan dan diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah/Menteri karena terbukti telah melalaikan/melanggar Undang-Undang dan Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

---

The notary profession in carrying out tasks of legal sanctions affected cartilage, not only because of internal factors that come from inside of a notary itself because of carelessness, not complying with the procedure of making the deed of compliance, not running the ethics of the profession of notary public. Many a good Notary, but besides that there is also a notary public who commit illegalities against regulations even alleged that enter the realm of doing deals with the criminal deed which he had made. So many Notary reported to the Tribunal by the public Notary Area Supervisors, one of whom is a member of MS.

Departing from the above problems, writing this law attempted to elucidate some question as how the responsibility of the notary deed in case of manufacturing related defects law, especially in the case of a copy of the deed does not equal aktanya minuta deed and how the Office of the notary Act regulates the juridical defect notary and legal implications elated to the implementation of sanctions against the ruling of the Tribunal MS Notary Watchdog Center for notary public of the Republic of Indonesia number: 02/B/MJ.VAT/VI/2012?.

This research uses research methods in library that is normative, juridical research type used was fact finding and problem research finding with the typology of research eksplanatoris, which uses the secondary data source that has been there and analyze some of the legislation pertaining to the responsibility of the notary deed in the making in the event of legal or juridical defect defect and its legal implications in the case of a copy of the deed does not equal aktanya minuta deed. The data obtained are then analysed qualitatively, thus producing a eksplanatoris-shaped analytical research.

Research results can be summed up the responsibility of the notary deed in case of manufacturing related defects in the law for the different certificate contents minuta (substance) with a copy of the aktanya can be categorized as an authentic deed fraud, a crime that deserves to be solved bearing in mind such a deed, not only with regard to evidence, but also contains the value trust of public officials by the legislation is given the authority to make an authentic deed where the deed also includes the State archives, and the Notary who violate regulations based on the provisions of the Statute of the Office of notary public can be penalized in the form of dismissal and be removed from Office by the Government/Ministers because evidently neglect/breaking The Act and code of ethics of the profession of Notary in the exercise of his duties as a public official."

"Tesis ini membahas mengenai notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu korupsi pada saat ia tidak melaksanakan jabatan sebagai notaris yang berdampak kepada jabatannya sebagai pejabat umum serta menyerahkan protokol kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Majelis Pengawas Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum atau sanksi yang dikenakan kepada notaris yang telah dijatuhkan pidana karena melakukan tindakan korupsi menurut UUJN dan dampak dari penyerahan protokol tanpa pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Notaris dan grosse akta atau salinan akta jika dikeluarkan oleh pihak yang menerima protokol. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa dengan adanya putusan pidana yang telah membuktikan bahwa notaris yang saat tidak melaksanakan jabatannya tersebut terlibat korupsi, maka notaris tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN yang mengakibatkan sanksi adminitratif yang dikenakan adalah sanksi yang paling berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dan penyerahan protokol tersebut tidak sah serta jika grosse akta atau salinan akta dikeluarkan oleh pihak yang menerima protokol tersebut maka grosse akta atau salinan akta tidak sah karena tindakan penyerahan protokol sendiri juga tidak sah akibat tidak memenuhi ketentuan atau prosedur penyerahan protokol yang berlaku. Oleh karena itu, notaris harus mematuhi semua peraturan yang ada serta etika dan moral yang hidup dalam masyarakat baik saat menjalankan jabatan ataupun saat sedang tidak menjalankan jabatannya sebagai notaris dan Majelis Pengawas Notaris harus meningkatkan pengawasan terhadap notaris dalam wilayah kerjanya untuk menghindari hal demikian terulang kembali.

---

This thesis discuss about the notary who performs unlawful acts of corruption when he did not carry out a position of public notary that affects his position as a general official and submit his protocol to other party without the permission of the Notary Supervisory Board. The issues raised in this thesis are the legal consequences or sanctions imposed on the notary who has been imposed for criminal acts of corruption under the UUJN and the impact of the submission of the protocol without giving notification to the Notary Supervisory Board and grosse deed or a copy of the deed if issued by the party who receive the protocol. This thesis research is a normative juridical research, which is a legal research conducted by researching library materials. The research is analytical descriptive by using qualitative approach method.

The conclusion of this thesis is the notary has violated the provisions in Article 12 and Article 13 UUJN which resulted in administrative sanctions imposed which is dismiss unrespectedly and the submission of the protocol is invalid and if the grosse deed or copy of the deed is issued by the party who accept the protocol then the grosse deed or copy of the deed is not valid because the protocol submitting action itself was also invalid due to the protocol submission rules or procedures are not fulfilled. Therefore, a notary must comply with all existing rules, ethics and morals that live in the community either while performing a position or not performing his/her position as a notary and the Supervisory Board of Notary must increase the supervision of the notary in its territory to avoid such things from happening again."

"Notaris adalah suatu profesi yang mulia, karena peran dan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Fungsi dan peran notaris ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris harus didasarkan pada aturan dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Karena Notaris merupakan suatu jabatan maka ditentukan masa jabatan Notaris yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris. Setelah berakhirnya masa jabatan tersebut, seorang Werda Notaris tetap bertanggung jawab terhadap semua akta yang pernah dibuat pada saat menjabat. Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang bentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan yang di tunjuk oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pengawasan terhadap Notaris. Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah terhadap Notaris yang masih aktif menjabat sebagai Notaris. Maka terdapat batasan dalam penindakan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang masa jabatannya telah berakhir yakni dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris tidak dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Werda Notaris pada saat menjabat karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Notaris.

---

Notary is a noble profession, because of the role and duties as a public official authorized to make an authentic deed. The function and role of the notary in providing services to the public in the form of legal counseling as well as safeguarding the interests of stakeholders. Notary implementation should be based on the rules in the Code of Civil law, Law Notary and also uphold the Notary Code. Notary is specified term of office of the Notary contained in article 8 of Law Notary. After the expiration of the job, a Notary Werdha remains responsible for all the deeds ever made upon taking office. Notary Supervisory Assembly is the body that forms by the Minister of Law and Human Rights as a institution appointed by the Law Notary in the supervision of the Notary. Basically supervision by the Supervisory Council of the Notary Public Notary is still actively serving as a Notary. So there is a limit in the enforcement of the Notary Public Notary Supervisory Council whose term has ended that in imposing sanctions for violations of the Code. This thesis using normative juridical research method with qualitative data analysis. From the analysis it can be concluded that the Supervisory Council of Notaries can not provide penalties for violations committed by Werda Notary in office because it is no longer served as a Notary. Notary is a noble profession, because of the role and duties as a public official authorized to make an authentic deed. The function and role of the notary in providing services to the public in the form of legal counseling as well as safeguarding the interests of stakeholders. Notary implementation should be based on the rules in the Code of Civil law, Law Notary and also uphold the Notary Code. Notary is specified term of office of the Notary contained in article 8 of Law Notary. After the expiration of the job, a Notary Werdha remains responsible for all the deeds ever made upon taking office. Notary Supervisory Assembly is the body that forms by the Minister of Law and Human Rights as a institution appointed by the Law Notary in the supervision of the Notary. Basically supervision by the Supervisory Council of the Notary Public Notary is still actively serving as a Notary. So there is a limit in the enforcement of the Notary Public Notary Supervisory Council whose term has ended that in imposing sanctions for violations of the Code. This thesis using normative juridical research method with qualitative data analysis. From the analysis it can be concluded that the Supervisory Council of Notaries can not provide penalties for violations committed by Werda Notary in office because it is no longer served as a Notary."