Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan penetapan wilayah kerja Lapangan Alas Dara-Kemuning kepada PT Pertamina EP Cepu ADK terhadap pengusahaan migas. Pengaturan penetapan dan penawaran wilayah kerja migas diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2008 dan No. 35 Tahun 2008. Awal mulanya Lapangan Alas Dara-Kemuning adalah merupakan bagian dari Blok Cepu berdasrkan Kontrak Kerja Sama Blok Cepu antara BPMIGAS dan Kontraktor yang terdiri dari PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd., Ampolex Pte Ltd, dan BKS PI BLOK Cepu (Badan Usaha Milik Daerah). Namun, Lapangan Alas Dara-Kemuning tersebut tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Blok Cepu sehingga di dalam Pasal 3 Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract Cepu tentang Relinquishment bahwa Lapangan Alas Dara-Kemuning untuk di-relinquish untuk diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Penulis menganalisis perbandingan pengaturan penetapan dan penawaran wilayah kerja dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2008 serta dampak penerapan penetapan wilayah kerja Lapangan Alas Dara-Kemuning tersebut terhadap pengusahaan migas di Indonesia. Pembahasan mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang minyak dan gas bumi, prinsip-prinsip hukum perjanjian, dan asas penguasaaan negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data bersumber dari studi kepustakaan yang disajikan secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian, Penulis menyarankan agar: (i) Penawaran dan penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi terutama terkait dengan 
metode penawaran langsung sebaiknya juga mempertimbangkan iklim persaingan usaha, (ii) Peraturan Menteri ESDM tidak menjadi 2 (dua) peraturan karena mengurangi salah satu tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, dan (iii) Penawaran dan penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi sebaiknya terintegrasi dengan peraturan hukum lainnya sehingga prinsip-prinsip persaingan usaha dapat dijalankan dengan baik tanpa menghilangkan hak-hak negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the determination of the Alas Dara-Kemuning Fields Work Area to PT Pertamina EP Cepu ADK in the Context of Oil and Gas Operation. The regulation for determination and offer of Oil and Gas Work Area ruled by Ministry ESDM Regulation No. 3 year 2008 and Ministry ESDM Regulation No. 35 year 2008. The beginnings Alas Dara-Kemuning Fields are part of Cepu Block under Cepu Production Sharing Contract between BPMIGAS and Production Sharing Contract Contractor consists of PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd., Ampolex Pte Ltd, and BKS PI Blok Cepu (represented Regional/Local Company). However, Alas Dara-Kemuning Fields undeveloped by Production Sharing Contract Contractor so that pursuant to Article 3 Production Sharing Contract Cepu concerning Relinquishment, Alas Dara-Kemuning Fields shall relinquish to Government of Indonesia. The author analyzes the comparision for determination and offer between Ministry ESDM Regulation No. 3 year 2008 and Ministry ESDM Regulation No. 35 year 2008 and the implications of determination Alas Dara-Kemuning Fields to the Oil and Gas Operation in Indonesia. The discussion refers to the laws and regulations of oil and gas field, the principles of contract law, principles of welfare state. This research is a normative legal perspective based on the library research and presented by descriptive analysis. Based on the results of the study, the Author suggests that (i) The Determination and Offer for oil and gas work area with the direct appointment method should consider the business competition, (ii) The regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources shall not 2 (two) regulations because of it reduces one of the goals of the law itself, Legal Certainty, and (iii) The Determination and Offer for oil and gas work area should be integrated with other Legal Regulations so that the principles of business competition can be run properly without losing the state rights for prosperous the people."

"

Berbicara mengenai sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terlibat didalamnya. Berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan pun ikut mempengaruhi tata kelola migas khususnya pada sektor hulu. Mulai dari tata kelola migas dikendalikan oleh Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara, kemudian terbit UU No. 22 Tahun 2001 yang mengalihkan pengelolaan migas kepada Badan Pelaksana (BP Migas), sampai akhirnya keberadaan BP Migas dibubarkan karena dinilai inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi, saat ini kewenangan yang ada pada BP Migas dahulu masih dijalankan oleh SKK Migas sebagai suatu entitas baru yang menyelenggarakan pengelolaan sektor hulu migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Tidak terlepas dengan perwujudan negara di dalam Kementerian ESDM yang juga berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola migas di Indonesia. Kemudian adanya wacana pembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) pada sektor hulu migas di dalam Rancangan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan bagaimana status kelembagaan dari SKK Migas dan seberapa urgensinya pembentukan BUMN-K ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola migas saat ini menjadi sangat penting untuk menentukan peran dan tanggung jawab secara efektif dan efisien antara Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas, serta perlu ditinjau kembali mengenai badan usaha yang ideal dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan migas di Indonesia.

 

---

Talking about the oil and gas sector which is a strategic sector is inseparable from the authority possessed by each institution involved in it. Various developments in regulations and policies have also affect oil and gas governance, especially in the upstream sector. In the begining oil and gas governance is controlled by Pertamina as the only state company, then Law Number 22 of 2001 which is transferred management of the upstream oil and gas sector to the Implementing Agency (BP Migas), until finally the existence of BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. However, the existing authority at BP Migas was previously still exercised by SKK Migas as a new entity that carries out management of the upstream oil and gas sector established under Presidential Regulation Number 9 of 2013. It is inseparable from the realization of the state within the Ministry of Energy and Mineral Resources which is also authorized to carry out supervision and guidance in oil and gas governance in Indonesia. Then the discourse of forming a Special State-Owned Enterprise (BUMN-K) in the upstream oil and gas sector in the Draft Employment Law raises the question of the institutional status of SKK Migas and how urgent is the establishment of BUMN-K. The method in this research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. To face various challenges in oil and gas governance, it is now very important to determine the role and responsibilities effectively and efficiently between the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina (Persero), and SKK Migas, and needs to be reviewed on the ideal business entity in accordance with mandate of Article 33 paragraph (3) of the UUD 1945 Constitution to carry out oil and gas management in Indonesia.

 

"

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai penetapan klasifikasi barang drilling equipment yang diimpor oleh perusahaan jasa penunjang migas Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan klasifikasi atas barang drilling equipment dalam rangka impor perusahaan jasa penunjang migas Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan penetapan klasifikasi atas barang drilling equipment yang diimpor oleh Perusahaan Jasa Penunjang Migas sebagai importir diantaranya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari Pejabat Bea dan Cukai mengenai barang barang drilling

---

This study adresses about the classification determination of drilling equipment goods imported by Oil and Gas Support Services Company The issue of this study is how the classification determination of drilling equipment goods imported by Oil and Gas Support Services Company This research is a qualitative research with descriptive approach The results of this study explains the reason of the emergence of differences in classification determination of drilling equipment imported by Oil and Gas Support Services Company as the importer can be caused from the lack of Officers rsquo of Customs and Excise understanding on drilling goods "

"Industri minyak bumi dan gas dihadapkan pada risiko besar (high risk) terkait dengan kecelakaan yang berhubungan dengan kebakaran dan ledakan pada fasilitas produksi, salah satunya pada tangki timbunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pre-fire planning dengan menilai risiko kebakaran yang mungkin terjadi pada tangki timbun T-15 PT Pertamina Plumpang, Jakarta Utara menggunakan simulasi PyroSim Fire Modelling. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tangki berisiko mengalami kebakaran dengan skenario unobstructed full liquid surface fire dengan bentuk pool fire. Laju pelepasan kalor yang dihasilkan sebesar 4.009.592,47 kW dengan durasi kebakaran dari volume terbakar 100% 48,89 jam dan ketinggian api 53,12 m. Suhu yang diterima Tangki terdekat berjarak 30,5 meter dari Tangki terbakar adalah 1075 0C. Hasil penelitian merekomendasikan pentingnya dilakukan perencanaan dalam menghadapi kemungkinan kebakaran yang terjadi karena bisa menimbulkan efek domino bagi tangki sekitar dan memastikan kebutuhan air dan foam tercukupi.

---

Oil and gas industry faced high risk related to fires accident and explosions in production facilities, one of which is on the storage tank. This study aims to assess the pre-fire planning by assessing the risk of fires that may occur on the storage tank in T-15, PT Pertamina Plumpang, North Jakarta by using simulation PyroSim Fire Modelling. Data processing techniques used in this study is descriptive analytical.

The results showed storage tank has high risk fire based on scenarios full unobstructed surface liquid pool fire. Heat Release Rate is 4.009.592,47 kW, burning duration of 100% tank volume is 48,89 hours with flame height 53,12 m. Temperature received by the closest tank at 10750C. Results of research conducted recommend the importance of planning for a potential fires because it can cause a domino effect around the tank and ensure the water and foam needs fulfilled."

"Dalam industri minyak analisis real option telah lama digunakan untuk menganalisis nilai dari ladang minyak. Investasi yang signifikan sangat dibutuhkan untuk operasi pengeboran, dan biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum mulai berproduksi minyak. Mendapatkan kesempatan untuk mengelola ladang minyak memberikan perusahaan suatu hak, bukan kewajiban, untuk mengebor minyak, sehingga dengan demikian munculah suatu opsi yang disebut call option. Tapi seperti opsi lainnya, hak untuk mengebor memiliki nilai dan nilai tersebut perlu ditentukan. Real option adalah metode umum yang digunakan untuk mendapatkan penilaian dalam industri minyak. Harga minyak yang mudah berubah sangat bergantung pada permintaan pasar serta keseimbangan permintaan-pasokan di pasar minyak. Namun dewasa ini, isu-isu politik dan teknologi juga mempengaruhi harga minyak. Oleh karena itu, perusahaan yang memperoleh sewa untuk ladang minyak mungkin ingin menunggu sampai ketidakpastian pada harga minyak menjadi jelas untuk membuat keputusan untuk berinvestasi. Tesis ini menunjukkan bagaimana analisis real option dapat digunakan untuk melengkapi analisis keputusan untuk memaksimalkan pengembalian dari proyek dan meminimalkan kerugian yang mungkin. Hasilnya menunjukkan bahwa analisis real option memberikan nilai tambah terhadap valuasi sebuah proyek.

---

In the oil industry, real option analysis has long been used to value oil field. Sigificant investments are required for the drilling operations, and it usually takes years before the production of oil begins. getting a lease for an oil field provides a company the right, but not an obligation to drill, and then creating call option. But just like any other option, the right to drill has value and needs to be determined. Real option analysis is a common tool for valuation oil Project.

Oil prices are volatile and depend on market demand as well as the demand-supply equilibrium in the oil market. But now, political issues and technology also impact oil price. Therefore, a company that acquires the lease for an oil field may want to wait until the uncertainty on the oil prices clear befor making the decision to accept the investment.

This thesis shows how real options analysis can be used to complement decision analysis in order to maximize the returns of the project and minimize possible losses. The result show that the real options approach adds significant value to project valuations."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, memahami ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66, serta penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yang menitikberatkan pada studi literatur terhadap PSAK 66, dan manual akuntansi. Selanjutnya akan dilakukan analisis secara sistematis perihal analisis kesenjangan akuntansi beserta ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66 dan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, yaitu PBE PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas, dan tidak terdapat kesenjangan akuntansi perpajakan atas perubahan kebijakan akuntansi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas (metode one-line consolidation). Ketentuan transisi dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas (metode one-line consolidation) mensyaratkan Perusahaan untuk mengagregasikan (menggabungkan) sajian dalam laporan keuangan sebelumnya ke periode sajian per 01 Januari 2014, yang merupakan tanggal pertama periode tahun buku terdekat dari periode buku penerapan pertama kali PSAK 66. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sesuai PSAK 66 pada tanggal 31 Desember 2014, menyebabkan perubahan rasio keuangan yaitu terjadinya kenaikan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak, penurunan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan, dan penurunan kebutuhan dana perusahaan yang dibelanjai dari utang (financing).

---

ABSTRACTThe objective of this study is to understand the accounting gap analysis on the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, understand the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The method uses in this study is a case study, which focuses on PSAK 66?s study of literature and Company's accounting manual. Further, this study will involve a more detailed, systematic gap analysis of accounting, and the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Pertamina?s Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The results show there were gaps in accounting for the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, namely PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas but there is no tax accounting gap when changing from proportionate consolidation to the equity method (one-line consolidation method). Restated consolidated financial statements in accordance with PSAK 66 as of December 31, 2014, has lead to changes in financial ratios, i.e. the increase of the Company's ability to generate earning after taxes, the decrease of the efficiency with which a company is deploying its assets to generate sales, and the decrease of financing needs from debt."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang terjadinya liberalisasi migas dan melemahnya perannegara dalam penguasaan energi strategis dengan mengambil studi kasuspenguasaan operatorship di blok cepu pada tahun 2006. Undang-Undang No 22tahun 2001 menjadi simbol terjadinya liberalisasi di sektor migas, hal inimerupakan kelanjutan proses liberalisasi yang masuk melalui kesepakatankesepakatanletter of intent. IMF. Regulasi baru ini merubah penempatan kuasapertambangan yang semula dipegang oleh BUMN strategis di sektor migas yaituPertamina yang kemudian diserahkan langsung kepada Pemerintah. PosisiPertamina yang dulunya merangkap sebagai pemain dan regulator dipisahkanserta operasinya di unbundling. Regulasi yang baru juga memproduksi institusibaru yaitu BP Migas di sektor hulu dan BPH Migas di sektor hilir yang bertugassebagai pengawas dan manajer di masing-masing sektor. Liberalnya iklim migasmembawa pelemahan terhadap peran negara khususnya pada penguasan energi,padahal disaat yang bersamaan kebutuhan energi migas semakin besar dan negaramenempatkan dirinya pada posisi yang rentan dalam pemenuhan energi di dalamnegeriPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasilpenelitian memperlihatkan energi strategis dalam hal ini minyak dan gas tidak lagidipandang sebagai sebuah modal pembangunan namun sekedar komoditas semata.Sehingga ketika perspektif komoditas yang dijadikan ukuran maka pendekatanmarket yang digunakan oleh Pemerintah. Penguasaan operatorship Blok Cepuyang dimenangkan oleh ExxonMobil dan bukan oleh Pertamina menjadi faktanyata bahwa sektor migas mengalami liberalisasi. Pertamina sebagai BUMNstrategis tidak mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari Pemerintah dalampengelolaan Blok Cepu, negara telah melemahkan perannya dalam penguasaanenergi strategis.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the liberalization of oil and gas and weakening the state'srole in the strategic energy control by taking control of the case studiesoperatorship in Cepu block in 2006. Act No. 22 of 2001 became a symbol of theliberalization in the oil and gas sector, it is a continuing process of liberalizationthat goes through agreements IMF letter of intent. This new regulation change theplacement of mining rights previously held by strategic state-owned oil and gassector Pertamina which is then submitted directly to the Government. Pertaminaposition formerly doubled as a player and regulator are separated as well asoperations in unbundling. The new regulation also produce new institutions thatBP Migas in the upstream and downstream sectors of BPH Migas, who served assupervisors and managers in each sector. Liberal climate of the oil and gas tobring the weakening role of the state in particular on energy brushes, but at thesame time the larger oil and gas energy needs and the state put himself in avulnerable position in the domestic energy needsThis research is a qualitative case study method. The results showed in thisstrategic energy oil and gas are no longer viewed as a mere commodity but ascapital development. So when perspective is used as measure of the commodity,market approach used by the Government. Operatorship of the Cepu BlockMastery won by ExxonMobil and not by Pertamina became obvious fact that theoil and gas sector experienced liberalization. Pertamina as a strategic state-ownedenterprises do not have the support and confidence from the Government in themanagement of the Cepu Block, the state has weakened its role in the strategicenergy control."

"Penelitian ini membahas mengenai kontroversi yang terjadi pada lapangan minyak Blok Cepu di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Barat. Kontroversi yang terjadi adalah penandatanganan kerjasama dengan ExxonMobil dan penunjukkan oleh Pemerintah Indonesia kepada ExxonMobil sebagai operator utama dalam pengelolaan Blok Cepu. Pemerintah lebih menunjukkan keberpihakan kepada perusahaan multinasional asing daripada kepada perusahaan minyak negara, Pertamina. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan empat konsep yang saling terkait satu sama lain, yaitu roving bandit dan stationary bandit, institusi, perusahaan multinasional, dan daya tawar politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat dikategorikan secara tegas dalam kedua tipe tersebut, melainkan terdapat irisan diantara keduanya, dan daya tawar politik Indonesia rendah, sehingga Indonesia cenderung menuruti kemauan pihak asing.

---

This research explains controversy happened on Cepu Oil Field in border if East Java and West Java, Indonesia. The Government of Indonesia signed production sharing contract and awarded ExxonMobil as main operator on Cepu Oil Field. Government of Indonesia tends on the side multinational corporation than with Pertamina as Indonesia national oil Company. Answering the question this research uses four concepts which they connected each other; roving bandit and stationary bandit, institution, multinational corporation and political bargaining. The research shows that Government of Indonesia not both as stationary bandit or roving bandit but they have sheet, and Indonesia political bargaining power is weak. So that Indonesia tends to follow multinational corporation will."

"Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan di Indonesia dan memangkas birokrasi sehingga dapat meningkatkan investasi. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah suatu konsep perizinan dimana analisis risiko dijadikan dasar dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan intensitas pengawasan suatu kegiatan usaha. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, semakin banyak perizinan berusaha yang harus dipenuhi kegiatan usaha tersebut. Sementara itu, untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah tidak diharuskan untuk memperoleh izin. Proses pengurusan perizinan masih tetap dilakukan melalui sistem Online Single Submission yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka. Penulis juga akan menganalisis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko pada salah satu sektor terpenting di Indonesia yakni minyak dan gas bumi. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa tingkat risiko kegiatan usaha dijadikan dasar dalam menentukan jenis perizinan berusaha. Dengan adanya pemangkasan jumlah perizinan melalui pengelompokkan risiko kegiatan usaha, diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian diketahui bahwa sebagian besar kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki risiko tinggi sehingga pelaku usaha masih diharuskan memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usahanya. Terkait dengan hal ini, saran yang dapat disampaikan yakni sebaiknya pemerintah senantiasa memperbaiki sistem Online Single Submission agar proses pengajuan izin dapat berjalan lancar mengingat sistem tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Selain itu, pemerintah diharapkan rutin melakukan evaluasi terkait kebijakan investasi pada sektor minyak dan gas bumi dan menyediakan berbagai insentif sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di sektor ini.

---

Risk-based licensing is the government's effort to improve the licensing system in Indonesia and cut bureaucracy in order to increase investment. Risk-based licensing is a licensing concept where risk analysis is used as the basis for determining the type of business license and the intensity of supervision of a business activity. The principle is that the higher the risk of a business activity, the more business licenses that business activity must fulfill. Meanwhile, business activities with low risk are not required to obtain a permit. The licensing process is still being carried out through the Online Single Submission system which is managed by the Ministry of Investment/Indonesian Investment Coordinating Board. This study uses a juridical-normative form with a typology of descriptive research supported by the literature review. The author will also analyze the implementation of risk-based licensing in one of the most important sectors in Indonesia, namely oil and gas. Based on this research, it is known that the level of business activity risk is used as the basis for determining the type of business license. With the reduction in the number of permits through risk grouping of business activities, it is expected to increase the ease of doing business in Indonesia. Then it was discovered that most of the oil and gas business activities have high risks so that business actors are still required to obtain permits to carry out their business activities. In this regard, the suggestion is that the government should always improve the Online Single Submission system so that the permit application process can run smoothly considering that the system is still in the process of being perfected. In addition, the government is expected to routinely evaluate investment policies in the oil and gas sector and provide various incentives as an effort to increase investment in this sector."