Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas perlakuan akuntansi atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada pembukuan penjual, PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan pada pembukuan pembeli, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). PGE memperlakukan perjanjian ini sebagai perjanjian yang tidak mengandung sewa, sebaliknya PLN memperlakukan perjanjian ini sebagai perjanjian yang mengandung sewa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Perbedaan perlakuan ini terjadi karena perbedaan interpretasi atas kriteria perjanjianyang mengandung sewa sesuai ISAK Nomor 8 (2008). PLN menganggap bahwa PLN mempunyai kemampuan untuk mengarahkan PGE untuk mengoperasikan aset. Sedangkan PGE menganggap keterlibatan PLN hanya pada saat koneksi aliran listrik dari pembangkit PGE ke jaringan listrik PLN. Perbedaan lainnya adalah PLN menganggap bahwa harga dibayar PGE bukan harga yang secara kontraktual tetap untuk tiap unit keluaran. PGE menganggap sebaliknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PGE dan PLN merupakan perjanjian yang mengandung sewa.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the accounting treatment of Energy Sales Contract on seller?s bookkeeping, PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) and buyer?s bookkeeping, the State Electricity Company (PLN). PGE treats this contract as the arrangement does not contains a lease, on the contrary PLN treats thiscontract as arrangement contains a lease. This study was conducted using the case study method. These different treatments occurs because of different interpretation of the criterias arrangement contains a lease in accordance to ISAK Number 8 (2008). PLN assumes that PLN is able to direct PGE to operate the asset. While PGE assumes that PLN involvement only at the time of connection electricity from PGE plant to the PLN?s electricity network. Another difference is PLN assumes that the price paid by PGE is not contractually fixed price per unit of output, while PGE assumes otherwise. The study concluds that the Energy Sales Contract between PGE and PLN is an arrangement contains a lease."

"Tesis ini membahas asas keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi Energy Sales Contract (Perjanjian Jual Beli Energi) di bisnis jual beli listrik yang menggunakan energi panas bumi dengan fokus utama pada pencarian implementasi asas keadilan dan kepastian hukum dalam Perjanjian Jual Beli Energi baik yang dibuat sebelum UU Panas Bumi tahun 2003 maupun yang dibuat setelahnya. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Perundangan di bidang Panas Bumi, Ketenagalistrikan dan peraturan lain yang terkait serta teori hukum tentang keadilan dan kepastian hukum dari para sarjana terkemuka dipandang dari mata seorang praktisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah secara selektif dan progresif mengambil sebagian resiko pengusahaan panas bumi di tahap awal (tahap survei pendahuluan) dengan menyediakan data sumber panas bumi yang lebih credible dan akurat sehingga memperkecil persepsi negatif atas resiko yang akan dipikul oleh Penjual saat melakukan pengusahaan panas bumi di Indonesia, agar kepentingan PLN dan pengembang swasta sama-sama terlindungi.

---

This thesis discusses the justice and legal certainty principles reflected in energy sales contract with focus on finding the implementation of justice and legal certainty principles in the energy sales contract made before as well as after Geothermal Law year 2003. The analysis is conducted by referring to prevailing Geothermal, Electricity Laws and Regulations and theory of law on justice and legal certainty principles from notable legal scholars viewed from the eyes of a practitioner. This research uses descriptive method. The data were collected by library research.The researcher suggests that Government selectively and progressively takes part of risks in geothermal business at early stage (preliminary survey phase) by providing geothermal resources data which more credible and accurate so as to reduce negative perception on risk that would be put on Seller`s shoulders when it carries out geothermal venture in Indonesia with hope that both PLN and independent power producer`s business interest would be protected."

"Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Listrik) dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Pembahasan mengacu pada peraturan perundangan di bidang ketenagalistrikan dan peraturan terkait, teori hukum tentang keseimbangan dari para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah sebaiknya mengawasi pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Listrik agar keseimbangan hak dan kewajiban tetap terjaga, memberikan dukungan kepada pihak yang lemah kedudukannya dalam Perjanjian Jual Beli Listrik agar kedudukan PLN dan produsen listrik swasta sama kuat.

---

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle. The analysis is conducted by referring to prevailing Electricity laws and regulations and theory of law on balance principle from notable legal scholars. The data were collected by library research. The researcher suggests that Government supervises the implementation of power purchase agreement, to render support for less powerful party in order to protect both parties? position remain balance."

"Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan PT PLN, dan cara eksekusi JKU ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara jo. PMK No. 173/PMK.011/2014. Menurut surat JKU No. S-XYZ/MK/011/2013, JKU menganut konsep Pejanjian Garansi, padahal dalam prakteknya lebih tepat untuk menggunakan konsep Perjanjian Penanggungan. Adapun hubungan hukum antara Pemerintah dan PT PLN didasarkan atas kewajiban pelayanan publik. Sementara itu, eksekusi JKU dapat dilakukan jika PT PLN melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pengembang Listrik Swasta (PLS), dengan cara PLS mengajukan tagihan kemudian Pemerintah akan menganggarkan dana dalam APBN tahun selanjutnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis focuses on guarantees given by The Government of The Republic of Indonesia (Government) according to Presidential Decree No. 4 Year 2010 jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014 concerning Procedure of Giving The Business Viability Guarantee (BVG) for PT PLN (Persero) in the matter of Fast Track Program II. This research analyzes the general concept of BVG, legal relation between Government and PT PLN (Persero), execution of BVG based on the Indonesian Civil Code jo. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise jo. Finance Ministry Decree No. 173/PMK.011/2014. Based on BVG Letter No. S-XYZ/MK/011/2013, BVG adopted Guarantee Contract concept, despite the facts prove that BVG is more suitable using Warranty Contract concept. The legal relationship between the Government and the PT PLN (Persero) is based on the public service obligation. Whereas the BVG execution can be done if PT PLN (Persero) committed a breach of Power Purchase Agreement with the Private Electric Company, where the Private Electric Company can submit a bill proportional to the damage experienced which will be restituted by the Government by allocating it in the State Fund. This research uses a normative juridical study."

"Peralihan hak katas tanah yang umum digunakan di Indonesia ialah Jual Beli. Metode yang dapat digunakan dalam jual beli tanah yaitu Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan yang mana harus dilengkapi dengan AJB untuk dapat dilakukan pemindahan hak atas tanah. Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dengan objek tanah seharusnya dibuat oleh notaris manakala terdapat syarat-syarat peralihan hak atas tanah yang belum dapat dipenuhi oleh para pihak.  Peralihan hak atas tanah di Indonesia wajib dilakukan dengan memenuhi syarat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan dihadapaan pemimpin adat (pejabat) yang menangani masalah pertanahan (tetua adat) sedangkan tunai berarti peralihan hak dari penjual kepada pembeli berlangsung secara seketika itu juga, pada saat terjadi pembayaran dari pembeli kepada penjual. Pada kenyatannya seringkali notaris tetap menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual-beli sebagai instrumen transaksi jual-beli atas tanah meskipun syarat peralihan hak atas tanah telah dipenuhi oleh para pihak,yang mana hal tersebut kurang menyelesaikan permasalahan hukum dalam suatu peralihan hak atas tanah. Tesis ini membahas mengenai urgensi pembuatan ppjb serta konstruksi transaksi jual beli atas tanah yang dilakukan para pihak dalam Putusan Nomor 52/PDT.G/2020/PN.PTK .Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan ppjb tidak relevan manakala syarat jual beli tanah sudah terpenuhi dan konstruksi jual beli yang seharusnya digunakan adalah AJB dengan memperhatikan bahwa seluruh dari syarat jual beli tanah telah terpenuhi dan selanjutnya jika masih terdapat sisa pembayaran dalam pembuatan AJB dapat dilakukan dengan menggunakan surat perjanjian hutang piutang dan hak tanggungan dalam menyelesaikan sisa pembayaran jika metode yang digunakan ialah dengan pencicilan

---

The transfer of land rights that is commonly used in Indonesia is buying and selling. The methods that can be used in buying and selling land are the Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) and the Sale and Purchase Deed (AJB). The Sale and Purchase Agreement (PPJB) is a preliminary agreement which must be completed with the AJB in order to transfer land rights. In reality, notaries often continue to use the Sale and Purchase Agreement as an instrument for land sale and purchase transactions even though the conditions for the transfer of land rights have been fulfilled by the parties, which does not resolve legal issues in a transfer of land rights. This thesis discusses the urgency of making PPJB and the construction of land sale and purchase transactions carried out by the parties in Decision Number 52/PDT.G/2020/PN.PTK.. The results of the research show that making a PPJB is not relevant when the land sale and purchase conditions have been fulfilled and the sale and purchase construction that should be used is AJB, taking into account that all land sale and purchase conditions have been fulfilled and furthermore, if there is still remaining payment in making the AJB, it can be done using a letter. debt and receivable agreements and mortgage rights to settle the remaining payments if the method used is installments"

"Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang dinamis setiap tahunnya menuntut pemerintah untuk melakukan penambahan di bidang pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, di dalam pemenuhannya pemerintah memerlukan dana yang tidak hanya dapat di tanggung oleh APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pun APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah melakukan insiatif terbaru dalam menjalankan pemenuhan pembangunan nasional yaitu dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dengan bentuk kerjasama yang sering dilakukan pemerintahyaitu dengan sistem Build Operate and Transfer BOT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan perpajakan terhadap kerjasama sewa beli pembangkit listrik antara PT XYZ dengan PT PLN Persero. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan transaksi kerjasama dikondisi factual yang terjadi terdapat perbedaan-perbedaan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan baik publik maupun pajak dan tidak sesuai dengan konsep yang ada. Akibatnya terjadi sengketa pajak atas kerjasama ini. Sengketa ini muncul karena ada perbedaan pendapat mengenai nature transaksinya apakah masuk ke dalam sewa menyewa atau masuk ke dalam penjualan.

---

Every year the growth of population in Indonesia push the government to make improvements in the field of procurement of public facilities and infrastructure,which fulfillment of the government requires funds that can not only be provided by the State Budget of Revenue and Expenditure APBN or the Budget of Regional Revenue and Expenditure APBD. The Government has initiated to fulfill the national development by cooperating with the private sector in the form of cooperation which is Build Operate and Transfer BOT system.

The purpose of this study is to analyze the tax treatment on the purchase of power plants between PT XYZ and PT PLN Persero. This study used a qualitative approach with the aim of descriptive research and data collection techniques of literature study and field study in the form of in depth interviews.

The result of the research shows that the factual transaction in factual condition happened there are differences in the implementation of a policy both public and tax and not in accordance with the existing concept. As a result there is a tax dispute over this cooperation. This dispute occurs because of differences of opinion regarding the nature of the transaction whether entering into a lease or into the sale."

"Pengembangan energi panas bumi di Indonesia sebagai pembangkit energi listrik, sejak dijalankannya proyek PLTP Kamojang yang merupakan proyek gabungan antara PLN dan PERTAMINA. Energi panas bumi di Indonesia, memang sebagian besar digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik, melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Terkait dengan energi panas bumi ataupun energi listrik yang dihasilkan dari suatu PLTP, yang kemudian dijual kepada PERTAMINA selaku pemegang Kuasa Pengusahaan Panas Bumi, dan kemudian oleh PERTAMINA dijual kepada PLN selaku pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, telah terjadi beberapa kasus di Indonesia yang sehubungan dengan adanya kontrak jual beli listrik panas bumi tersebut, yang mana yang menjadi pokok sengketa adalah klausula force majeure yang terdapat pada kontrak jual beli energi listrik tersebut. Penelitian ini berusaha memaparkan apakah klausula force majeure tersebut dapat dilaksanakan, dan perlindungan hukum apakah yang dapat diberikan kepada PLN dan PERTAMINA dalam hal dikeluarkannya Keputusan Presiden yang menangguhkan proyek PLTP terkait dengan suatu ESC.Penelitian memaparkan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan ESC ini.Penelitian ini dari sudut jenisnya merupakan studi kepustakaan (Library Research) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode penelitian dilakukan secara kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan analisa data secara kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatif-analitis.

---

Geothermal energy development in Indonesia as electrical energy generation, since the executable Kamojang PLTP project which is a joint project between Pertamina and PLN. Geothermal energy in Indonesia, is mainly used to generate electricity, through a Geothermal Power Plant (PLTP). Associated with geothermal energy or electrical energy generated from a plant, which then was sold to Pertamina as a shareholder, Geothermal Power, and then by PERTAMINA is sold to PLN, as a shareholder Electricity Business Authority, there have been several cases in Indonesia in connection with the contract geothermal power purchase it, which is the subject of dispute is the force majeure clauses contained in the contract of sale of energy power plant.The research is to explain whether the clauses of force majeure could be implemented, and whether legal protection can be provided to PLN and Pertamina in terms of suspending the issuance of Presidential Decree PLTP projects associated with the ESC key. The study describes the legal provisions and regulations of relevant legislation relating to ESC ini.Penelitian this from the point of its kind is the study of literature (Library Research) which is normative, that is research that emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms. Methods of research done in libraries that are normative, with the qualitative data analysis, resulting in data-analytical evaluative nature."

"Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Salah satu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris adalah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah dan/atau bangungan. Hal ini dilakukan karena akta jual beli sebagai dasar pemindahan hak belum dapat dilaksanakan karena suatu alasan. PPJB dibuat agar para pihak mengikatkan diri sebagai penjual dan pembeli dan tidak mengingkari kesepakatan tersebut dikemudian hari. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017, mewajibkan Pajak Penghasilan (Pajak Penjual) dibayar setelah PPJB dilakukan dan akta PPJB tersebut dilampirkan pada saat validasi Pajak Penjual. Validasi dilakukan setelah pajak dibayarkan oleh wajib pajak. Untuk meneliti pembayaran pajak tersebut yang telah dibayarkan di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Yang menjadi permasalahan adalah PPJB sama seperti akta-akta lainnya wajib dijaga kerahasiaannya. PPJB merupakan perjanjian seperti perjanjian lainnya yang apabila para pihak sepakat untuk membatalkan maka perjanjian tersebut menjadi batal, tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak. Permasalahan penelitian: Pihak diluar akta dapat memperoleh atau melihat akta notaris dengan tidak melanggar kerahasiaan akta dan penerapan kerahasiaan akta yang dibuat notaris berkaitan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-18/PJ/2017. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan metode penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kejajiban notaris untuk merahasiakan akta dapat dikesampingkan sepanjang ada undang-undang yang menyatakan langsung bahwa akta tersebut diberikan kepada pihak diluar akta. Terkait isi PER-18/PJ/2017 yang mewajibkan melampirkan PPJB saat validasi Pajak Penjual ada ketidak selarasan antara peraturan tersebut dengan Undang-undang lainnya seperti Undang Pokok Agraria.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed. One of the authentic deeds made before a notary public is the Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) on land and/or building. This is done because the deed of sale and purchase as the basis of the transfer of rights has not been executed for a reason. PPJB is made for the parties to bind themselves as sellers and buyers and not to deny the agreement in the future. Regulation of the Directorate General of Taxation Number PER-18/PJ/2017 requires the Income Tax (seller Tax) to be paid after the PPJB is performed and the certificate of PPJB is attached at the validation of Seller's Tax. Validation is done after tax is paid by the taxpayer. To examine the tax payments that have been paid at the local Tax Office. The problem is that PPJB as other deeds must be kept confidential. PPJB is an agreement like any other agreement which if the parties agree to cancel the agreement becomes null and void and not binding on the parties. A right and obligation arise after the sale and purchase before the authorized official and the principle of light of the cash is fulfilled. Research Issues: Parties outside the deed may obtain or view notarial deed without violating the confidentiality of the deed and the application of the confidentiality of the deed made by a notary in relation to the Regulation of the Director General of Taxes number PER-18 / PJ / 2017. The research method uses normative juridical which is analytical descriptive by using qualitative approach. Based on the research method, it can be concluded that the notarial obligation to conceal the deed can be disregarded as long as there is a law stating directly that the deed is given to the party outside the deed. Regarding the contents of PER-18/PJ/2017 which requires attaching the PPJB when validating the Seller's Tax there is a misalignment between the regulation and other laws such as the Basic Agrarian Law."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi atas perjanjiansewa antara PT PIE dengan PT PKG serta prosedur audit atas akun aset tetap padaPT PIE. Studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerjapraktek yang dilakukan di PT PIE yang akan dibandingkan dengan ISAK 8,PSAK 16, PSAK 30, dan PSAK 26. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkanbahwa perlakuan akuntansi atas perjanjian sewa antara PT PIE dengan PT PKGtelah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Serta tahap pelaksanaan audit yangdijalankan oleh tim audit KAP PwC atas akun aset tetap telah sesuai dengan teoridan standar yang berlaku.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the analysis of the accounting treatment of leaseagreement between PT PIE and PT PKG and the audit procedires for fixed asseton PT PIE. This descriptive case study is based on the internship activity held inPT PIE which will be compared to ISAK 8, PSAK 16, PSAK 30, and PSAK 26.Based on the analysis, it is concluded that the accounting treatment of leaseagreement between PT PIE and PT PKG is in accordance with the appliedaccounting standard (PSAK). Also, the audit procedures that is conducted by KAPPwC on fixed asset is in accordance with the applied auditing standards andtheories."

"Monitoring kinerja pembangkit listrik penting dilakukan untuk melihat efisiensi sistem secara keseluruhan. Kinerja dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat ditinjau dari nilai Specific Steam Consumption (SSC). Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi SSC dengan menggunakan pendekatan artificial intelligence berbasis algoritma Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS). Variabel input algoritma ini ANFIS berjumlah 10 variabel yang berasal dari sub-sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi yakni steam supply and venting system (SSVS), turbine-generator system (TGS), steam return and condensate system (SCRS), gas removal system (GRS), dan cooling water system (CWS). Dalam penelitian ini dilakukan seleksi variabel menggunakan principal component analysis (PCA) dan genetic algorithm (GA) guna meminimalisir nilai error estimasi SSC serta menganalisis secara numerik variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi SSC dari 10 variabel awal yang ditentukan. Evaluasi model ANFIS-PCA dan ANFIS-GA yang digunakan adalah RMSE, MAE, dan MAPE. Pada penelitian ini, algoritma hybrid ANFIS-GA dan ANFIS-PCA menghasilkan kinerja estimasi yang sama dan lebih baik dibandingkan tanpa melakukan seleksi variabel. Hasil evaluasi RMSE menunjukkan nilai 0.0298 untuk ANFIS-GA dan ANFIS-PCA serta 0.0351 untuk ANFIS tanpa seleksi variabel. Dengan hasil estimasi ini, diharapkan dapat menjadi alat monitoring SSC jika terjadi abnormalitas pada pengukuran SSC yang dapat disebabkan oleh abnormalitas pada instrument flowmeter uap.

---

Monitoring the performance of the power plant is important to see the overall system efficiency. The performance in geothermal power plants can be viewed from the Specific Steam Consumption (SSC) value. This research aims to estimate the SSC using an artificial intelligence approach based on the Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS). The ANFIS’s input variables consist of 10 variables originating from the geothermal power generation sub-system, namely the steam supply and venting system (SSVS), the turbine-generator system (TGS), the steam return and condensate system (SCRS), the gas removal system (GRS), and a cooling water system (CWS). In this study, principal component analysis (PCA) and genetic algorithm (GA) are used to minimize the estimation error value and to analyze variables affecting the SSC. The evaluations of the ANFIS-PCA and ANFIS-GA models used are RMSE, MAE, and MAPE. In this study, the ANFIS-GA and ANFIS-PCA algorithms produce the same and better estimation performance than without selecting variables. The RMSE evaluation showed a value of 0.0298 for ANFIS-GA and ANFIS-PCA and 0.0351 for ANFIS without variable selection. It is hoped that this result can become an SSC monitoring tool as a mitigation of the abnormality in the steam flowmeter instrument."