Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 201440 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aryo Wicaksono
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang hubungan kepercayaan mitra bisnis terhadap loyalitas dalam program kemitraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan kepercayaan mitra bisnis terhadap loyalitas dalam program kemitraan. Kepercayaan dibentuk oleh tiga hal yaitu ability (kemampuan), benevolence (kebaikan hati) dan integrity (integritas). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebanyak 46 responden dari 97 mitra bisnis di pabrik gula Pradjekan ditemui untuk pengambilan sampel dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga faktor yang memiliki hubungan antara kepercayaan dan loyalitas adalah faktor ability, benevolence (kebaikan hati) dan integrity (integritas).

ABSTRACT
This thesis discusses the relationship of trust in business partner toward loyalty in partnership program. The purpose of this study is to determine how much the relationship of trust of business partner toward loyalty in partnership program. The trust is formed by three things that is ability, benevolence and integrity. This study uses a quantitative approach. As many as 46 respondents drawn from 97 business partner at Pradjekan sugarcane factory were met for sampling and questionnaires. The result of this study showed that the factors that have relationships between the trust and the loyalty are ability, benevolence and integrity.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T44962
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mochammad Auditya Brilliant
"The number of Internet users in Indonesia and e-commerce sales is growing. However, Indonesia is less active in e-commerce research compared to other Asian countries, and existing studies cover limited area. The purpose of this study is identifying the impact of customer satisfaction and trust on loyalty in e-commerce and identifying the factors that influence satisfaction. The results are that information quality affects trust and that trust affects loyalty. E-commerce websites should focus on delivering trusted information on product quality, which will lead to greater customer trust, and greater trust will lead to greater loyalty to the websites"
Management, Faculty of Economics, University of Indonesia and Philip Kotler Center, 2013
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ria Adhiaswati
"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dan hubungan antara brand image, satisfaction, trust, lovemarks (love dan respect) serta brand loyalty untuk kosmetik halal Wardah . Sebanyak 327 data terkumpul dan dianalisis melalui aplikasi statistik SPSS dan LISREL 8.8. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggan yang mencintai dan menghargai merek, secara signifikan memoderasi hubungan antara satisfaction dan brand loyalty, hal tersebut berarti bahwa lovemarks berguna untuk mengeksplorasi pengembangan yang menghasilkan brand loyalty. Kemudian juga brand image ditemukan sebagai pemicu satisfaction dan brand trust, satisfaction mempengaruhi brand trust, dan brand loyalty. Penelitian ini berkontribusi pada literatur, yang secara empiris berteori tentang pembentukan loyalitas merek di industri kosmetik halal Wardah.

This research aimed to identify structural associations among image, satisfaction, trust, lovemarks (love and respect for a particular brand) and brand loyalty for halal cosmetic Wardah . A total of 327 pieces of data were analyzed through the SPSS and LISREL 8.8. It was found that customers’ brand love and respect significantly moderated the relationship between satisfaction and brand loyalty, suggesting that the theory of lovemarks is useful to explore the development of generating brand loyalty. It was also shown that brand image was a helpful originator of satisfaction and trust. Moreover, satisfaction affected trust, and brand loyalty. The current research contributed to the literature, empirically theorizing brand loyalty formation in the halal cosmetic Wardah."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herminingrum
"Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa negara memiliki peranan yang penting dan merupakan penggerak roda perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh UMKM dalam meningkatkan peranannya dalam bidang ekonomi adalah melalui hubungan kerjasama dengan Usaha Besar melalui mekanisme kemitraan. Dalam hubungan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menghadapi persaingan yang tidak sebanding diantara Usaha Besar dan UMKM akibat skala usaha yang lebih kecil dan posisi tawar yang lemah. Dalam rangka meningkatkan posisi tawar dari UMKM, terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen serta mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut pelaksanaan kemitraan perlu diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha yaitu Komisi pengawas persaingan Usaha (KPPU). Amanat pengawasan pelaksanaan kemitraan melahirkan tugas dan kewenangan baru kepada KPPU untuk menjaga iklim usaha dan persaingan yang sehat khususnya dalam pelaksanaan kemitraan di Indonesia.

The development of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in some countries have an important role and is driving the economy. One effort that can be made by SMEs in enhancing its role in the economy is through partnerships with large company through a partnership mechanism. In a partnership relationship Micro, Small and Medium Enterprises face competition not comparable between Large Enterprises and SMEs due to the smaller scale enterprises and weak bargaining position. In order to improve the bargaining position of SMEs, the formation of market structure that ensures the growth of fair competition and protect consumers and prevent market domination by an individual or group that is detrimental to SMEs then passed Law No. 20 of 2008 on Micro, Small and medium and Government Regulation No. 17 of 2013 on the Implementation of Law No. 20 of 2008 on Micro, Small, and medium Enterprises under the provisions of the legislation implementing the partnership needs to be monitored in an orderly and organized by the institution established and tasked to oversee the Commission For Supervison Of Business Competition (KPPU). Supervision of the implementation of the mandate of the partnership spawned new duties and powers to the Commission to keep the business climate and fair competition, especially in the implementation of partnership in Indonesia."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43190
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erliena Irawati
"Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, kebutuhan akan hasil-hasil peternakan juga meningkat. Sektor agribisnis peternakan mengalami perkembangan yang pesat. Pola Inti-Plasma merupakan salah satu bentuk kemitraan yang diterapkan di sektor peternakan, termasuk dalam budidaya peternakan ayam. Penggunaan Pola Inti-Plasma semakin menguat setelah krisis yang melanda Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 yang juga telah memukul sektor peternakan. Hal ini merupakan manifestasi dari adanya kehendak dari para peternak untuk mencari rasa aman dari fluktuasi harga meskipun keuntungan yang diperoleh relatif lebih sedikit. Perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat antara perusahaan inti dengan peternak plasma harus mengacu pada aspek-aspek hukum perjanjian, baik asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, bagian-bagian atau unsur-unsur perjanjian, serta bentuk perjanjian. Dari studi kasus ini diketahui bahwa perjanjian kerjasama kemitraan pada budidaya peternakan ayam yang diterapkan di PT. CAS telah memenuhi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, serta syarat sahnya terbentuknya perjanjian. Demikian juga dengan bentuk atau anatomi perjanjian telah memadai. Namun demikian, perjanjian kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan dan asas itikad baik. Guna memenuhi kedua asas tersebut, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada peternak dan menetapkan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan inti dengan peternak plasma. Selain itu, diperlukan juga keyakinan perusahaan inti untuk menerapkan jaminan kepada peternak plasma.

Along with the increasing of numbers and income per capita of Indonesia's population, the need for the livestock’s product is also increases. Livestock agribusiness sector experienced rapid development. The Pattern of Nucleus-Plasma is one of form of partnership that is also applied in the livestock sector, including in chicken farming. The Pattern of Nucleus-Plasma increasingly used after the crisis that hit Indonesia in the period of 1997-1998, that had also strike the livestock sector. This is a manifestation of the willingness of chicken farmers to seek security from price fluctuations despite the benefits are relatively few. Partnership Agreement made between the nucleus-company and plasma-farmers should refer to the legal aspects of the agreement, namely the principles of contract law, the validity requirements of the agreement, the parts or elements of the agreement, and the form of agreement. From the case study, it is found that the partnership agreement on chicken farming applied in PT. CAS has fulfilled the principle of consensus, the principle of the binding force, the principle of freedom of contract, as well as the validity requirements of the agreement. Likewise, the form or anatomy of agreement is adequate. However, the partnership agreement does not fully comply with the principle of balance and the principle of good faith. To meet the last both principles of contract law, it is necessary for government to involve in providing guidance and technical assistance to farmers, and establish an arbitration mechanism to resolve the conflict between the nucleuscompany and plasma-farmers. In addition, the nucleus-company should confidence to require a warranty to plasma-farmers."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35957
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Hendarto
"ABSTRAK
Keperayaan dan inovasi diidentifikasi sebagai predictor pada kinerja dalam
hubungan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Trust dan
Innovativeness terhadap Kinerja Supply Chain khususnya perusahaan manufaktur
yang berada di sepanjangJalan Raya Bogor. Responden dalam penelitian ini
adalah 49 perusahaan manufaktur yang berada di sepanjang Jalan Raya Bogor.
Analisa yang digunakan adalah uji regresi berganda dengan menggunakan SPSS
19.0. Hasil penelitian menyatakan bahwa trust memiliki pengaruh terhadap
kinerja supply chain dan innovativeness jua memiliki pengaruh terhadap kinerja
supply chain.

ABSTRACT
Trust and innovativeness is identified as a significant predictor of positive performance in business relationships This study aims to determine the impact of the Trust and Trust and innovativeness is identified as a significant predictor of positive
performance in business relationships.This study aims to determine the impact of
the Trust and Innovativeness on Performance of Supply Chain particularly
manufacturing companies located along Jalan Raya Bogor. Respondents in this
study were 49 manufacturing companies located along Jalan Raya Bogor. The
study states that the trust has no effect on the performance of the supply chain but
innovativeness has an influence on supply chain performance."
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S53170
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ambar Arbaatun
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk program kemitraan bagi
mitra binaan, mengukur efektivitas program kemitraan bagi usaha kecil mitra
binaan. Serta menggambarkan faktor yang mendukung tercapainya efektivitas
program CSR PT. Jamsostek Kacab Depok melalui program kemitraan. Penelitian
ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
program kemitraan bersifat mandatory dan minim dalam segi pendampingan.
Dengan metode executing dalam pelaksanaan kemitran memberikan manfaat bagi
pihak perusahaan, koperasi dan mitra binaan. Diantaranya penilaian positif terkait
kinerja perusahaan, kemudahan mengontrol angsuran, kredibilitas koperasi dan
dana stimulan bagi usaha mitra binaan. Dari segi efektivitas program kemitraan,
dapat dikatakan efektif karena mitra binaan mengalami peningkatan usaha.
Sedangkan faktor yang mendukung tercapainya efektivitas program diantaranya
terdapat faktor pendidikan, lama menjalankan usaha, keterlibatan pada usaha
sejenis, jaringan sosial serta pengorganisasian program kemitraan.

ABSTRACT
This research aims to describe a form of partnership program for assisted partner,
to measure the effectiveness of partnership program for small businesses assisted
partner, and also to describe the factors that support the achievement of the
effectiveness of CSR program at PT. Jamsostek branch office Depok through
partnership programs. This research is qualitative research. The result of this
research indicates that partnership program is mandatory and scanty in terms of
mentoring. With executing method in the implementation of partnership program
give the benefit for companies, cooperatives and assisted partner. Such as positive
assessment regarding the company's performance, the ease of installment control,
the credibility of the cooperatives and funds to provide stimulation for assisted
business partners. In terms of the effectiveness of the partnership program, it can
be said to be effective because there is a business improvement of the assisted
business partner. Meanwhile, the supporting factors of program effectiveness are
education, the age of doing business, engagement in similar business, social
networks and organizing of the partnership program."
2014
S53230
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Rahayuningsih
"Budaya merupakan salah satu sumberdaya yang menjadi modal dasar dalam pengembangan ekowisata, selain sumberdaya alam. Kesenian angklung gubrak (angklung leluhur) merupakan salah satu budaya yang mampu menjadi aspek yang menggerakkan masyarakat di Desa Argapura (Kabupaten Bogor) untuk turut berperan aktif dalam pengembangan ekowisata. Hal ini terlihat pada kondisi meskipun Desa Argapura memiliki sumberdaya yang unik dan khas yaitu berupa gua karst sebagai daya tarik wisata, namun masyarakat kurang aktif ikut berperan serta dalam pengembangan ekowisatanya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode in depth interview, observasi lapang, observasi partisipasi, studi pustaka, penelusuran dokumen dan wawancara. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tingkat kepercayaan masyarakat Desa Argapuran terhadap penelitian ini akan memberikan gambaran tingkat kepercayaan Desa Argapura terhadap budaya angklung gubrak sebagai salah satu bentuk modal sosial untuk meningkatkan ekowisata daerahnya."
Institut Pertanian Bogor. Fakultas Kehutanan, 2016
790 JTDA 4:1 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Deviyanti Adwinasari
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang stakeholder engagement proyek konstruksi, pelaksanaan PKBL dan pelaporan CSR pada PT DEF. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif serta metode pengumpulan data yang digunakkan wawancara dan kajian dokumen sekunder. Indikator yang digunakkan dalam menganalisis adalah AA1000SES, PERMEN BUMN PER-09/MBU/07/2015 dan GRI.Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan stakeholder engagement berdasarkan AA1000SES belum terlalu baik. Hasil penelitian juga menunjukkan tingkat efektifitas penyaluran dana PKBL PT DEF masih tergolong rendah karena adanya kebijakan perusahaan dan pelaporan CSR berdasarkan GRI masih rendah karena media yang digunakkan untuk analisa adalah annual report.

ABSTRACT<>br>
This research discusses the stakeholder engagement on the project construction, the implementation of PKBL and CSR reporting on PT DEF. The research uses is qualitative and descriptive method. Indicators used in the analysis are AA1000SES, PERMEN BUMN PER 09 MBU 07 2015 and GRI.The result of this research shows that stakeholder engagement based on AA1000SES is not too good. The result of the research also shows that the effectiveness of the distribution of PKBL funds of PT DEF is still low due to the company 39 s policy and CSR reporting based on GRI is still low because the media used for analysis is the annual report."
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Soehardijoto
"Prompted by poor performance of most state-owned enterprises, the Indonesian government has made the partnership between state-owned and private firms as one of its `strategic' steps. However, partnership between business entities from different institutional backgrounds can cause uneasy relationship stemming from different characters and imbalanced position between partners. In the Indonesian context, partnerships between state and private firms show imbalance in which the former enjoy more prestige and power than the later. Dependency is reflected in the obligation of spending some cost by private companies, some of which become additional income or rent to the executives of state firms.
The case study looks at the joint-operation in sugar production for the milling season of 2001-2002 between the state-owned PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) and the privately owned PT Kalpataru Semesta (PTKS). During the course of the joint-operation, relations between two partners have demonstrated lack of transparency and growing distrust. Complexities have intensified because of a persistent competition between key actors, namely president directors of the respective firms, in an attempt to show that each was more powerful than the other.
This research tries to answer four questions. First, how is partnership between PTPN XIV and PTKS possible? Second, why are differences between both partners so wide and very difficult to reconcile? Third, how are the relationships between actors during the implementation of the partnership? Fourth, how do partners eventually agree on the termination of their joint-operation? In brief, this study attempts to reveal various processes, networks, and structures that affect the partnership. Due to his position as a member of the Monitoring Team of the joint-operation project, the researcher chooses to apply participant observation as the main method of data collection. Informal talks and interviews with other actors and informants also contribute to the process.
This study takes into consideration three theoretical perspectives, namely Exchange, Exchange-Network, and Governance theories, but all lack of comprehension in describing the overall structures and processes behind the partnership. This has led to the formulation of a combination of relevant ideas and aspects of those theories by utilizing concepts and ideas of the dramaturgical and social capital perspectives. This attempt has resulted in the emergence of a pair of exchange network models of key actors; and a matrix of all relevant actors and elements.
This research finds that in contrast to widespread practices in Indonesia, state firms are not permanently stronger than their private counterparts. The relative position between PTPN XIV and PTKS demonstrates a dynamic imbalance in the sense that either the state-owned or private firms may hold dominance over the other. In the initiation phase, the private partner gains strong position over the state-owned partner. During the implementation of the partnership, both demonstrate dominance interchangeably depending on the specific circumstances. At the final phase, the state-owned firm shows its strength and the private company has to accept that it is dependent on its state-owned counterpart.
In general, the partnership between PTPN XIV and PTKS reflects a success and a failure simultaneously. It has succeeded in salvaging the ill-fated state-owned firm, or serving public interest, but at the same time it fails in delivering satisfactory profit to private partner. In addition to its failure, the project proves that a governance arrangement fails to perform well under a distrustful relationship between partners as a result of mysterious behavior of the PTPN XIV president director. However the involvement of a state official has served two functions; first, help make partnership possible in the first place, second, create a forum through which partners meet to discuss differences.
The study recommends that state officials should . take a more active role in managing tensions and reducing unnecessary differences between partners. State-owned enterprises should be encouraged to open up their data and predictions that are highly relevant to the joint-project. This will help create trust and norm of mutual benefit between partners. Private companies, despite their strong position, should be well-prepared prior to entering into an agreement with state firms. They should obtain sufficient knowledge especially on the calculation methods of production costs and the familiarity with key actors from the other side in the partnership.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12236
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>