Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 109226 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Griya Ayu Fasyah
"Penawaran umum terbatas ("PUT") adalah salah satu aksi korporasi yang dilakukan Perusahaan Terbuka dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan guna mendapatkan dana segar dengan cara pengeluaran dan penjualan saham baru dari portepel sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Untuk tetap menjaga kepentingan hukum pemegang saham, tidak jarang PUT tersebut dilakukan dalam rangka dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (?HMETD?), dimana pemegang saham yang telah ada memiliki hak untuk didahulukan dalam memesan saham yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut, sebanding dengan presentasi saham yang telah dimilikinya. Kegiatan tersebut juga telah dilakukan PT Bumi Resources Tbk., sebuah perseroan terbatas terbuka yang telah melakukan PUT ke-IV dalam rangka penerbitan HMETD. Dimana dalam pelaksanaan PUT ke-IV PT Bumi Resources Tbk. tersebut, telah ditemukan beberapa hal menarik antara lain berupa ketidaksesuaian pelaksanaan PUT ke-IV PT Bumi Resources Tbk. dalam rangka penerbitan HMETD dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal sehingga mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan (?OJK?) sebagai pihak yang berwenang memutuskan untuk membatalkan sebagian porsi saham yang diterbitkan dalam pelaksanaan PUT ke- IV tersebut, sehingga tentunya pembatalan sebagian porsi dan pelaksanaan PUT ke-IV tersebut menimbulkan akibat hukum tertentu baik bagi perusahaan maupun bagi pemegang saham.

Limited Public Offering ("LPO") is one of corporate action events carried out by a Listed Company with a view to improving its financial conditions and obtaining fresh funds through issuance of additional shares out of the unissued shares of stock, thus increasing the amount of issued and paid-in capital. For the purpose of safeguarding the legal interests of shareholders, it is not rare that LPO is carried out via rights issuance, by which the existing shareholders are afforded the opportunity to subscribe for additional shares to be issued from the unissued shares of stock in proportion to their current shareholding. This has been conducted by PT Bumi Resources Tbk, a limited liability company which has conducted its fourth Limited Public Offering through Right Issue. During the LPO IV process, however, a number of interesting findings or facts were found, among others, indicating inconsistency between LPO IV of PT Bumi Resources Tbk. through Right Issue with capital markets laws and regulations, prompting the Financial Services Authority (?OJK?), as the competent authority, to cut the rights issue size, giving rise to certain legal consequences on both the Company and the shareholders.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44840
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dina Kharisma
"Komunikasi serta publikasi merupakan salah satu elemen penting dari tahapan pelaksanaan penawaran umum saham perdana atau yang biasa disebut juga dengan Initial Public Offering (IPO). Oleh sebab itu keberadaan seorang Public Relations ataupun Corporate Secretary di dalam struktur organisasi perusahaan yang akan rnelakukan lPO sangatlah dibutuhkan, untuk membuat suatu strategi PR guna mendukung pelaksanaan IPO. Tidak ada model strategi PR yang dirancang khusus untuk mendukung pelaksanaan IPO perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa kesehatan, yang akan melakukan IPO, di dalam membuat strategi komunikasi dapat menggunakan model-model strategi komunikasi yang sudah ada. Selain melakukan analisa terhadap situasi, analisa organisasi serta analisa publik, ada 3 (tiga) hal utama lainnya yang harus diperhatikan pada saat membuat strategi PR, yaitu: menentukan tujuan program, mengetahui sumber daya yang dimiliki dan mengetahui reputasi perusahaan. Ada beberapa hal yang berpotensi menjadi hambatan dan harus diperhatikan ketika menerapkan strategi PR pada perusahaan jasa kesehatan yang akan melakukan IPO, yaitu ketika menerapkan strategi media relations atau media communications strategy dan kemungkinan terjadinya lack of communication antara perusahaan dengan karyawan. Hendaknya dibuat langkah-langkah antisipatif agar hambatan-hambatan yang ada tidak menjadi sesuatu hal yang menganggu proses implementasi strategi PR.

Communication and publication are important elements in conducting an initial public offering (IPO). For that reason, it is imperative to have a Public Relations or Corporate Secretary in the company?s organizational structure in order to formulate a PR strategy to support the IPO. There are no specially designed models of PR strategies to support IPO for health services companies. To conduct the IPO, those particular companies can utilize the existing models of the communication strategies. In addition to the analyses of the situation, organization and public, there are three primary issues to be noted in formulating a PR strategy, which are: determining the objectives of the program, familiarizing the resources and diagnosing the organizations reputation. There are several issues that may become obstacles and should be noted when applying PR strategies for health services companies that are about to conduct IPO, which are media relations strategies or media communications strategies and the possibility of any lack of communications between the company and its employees. Anticipated measures should be prepared for obstacles that may disrupt the implementation of the PR strategies."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T29385
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Marlina Hartini Santoso
"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka. Dalam hal ini perseroan harus merubah jenis perseroan yang tadinya berstatus tertutup menjadi status terbuka yang dalam arti untuk melakukan hal tersebut harus dilakukan harus terlebih dahulu melakukan suatu penawaran umum atau lebih dikenal dengan istilah "go public" atau IPO (Initial Public Offering) atau merupakan suatu penawaran saham perdana ke publik. Hal ini harus menempuh tahap awal sebelum melakukan penawaran umum. Dalam proses go public hal pertama yang harus dilakukan adalah due diligence. Due diligence merupakan penelitian yang dilakukan terhadap seluruh aspek perusahaan, untuk mendapat keyakinan akan kondisi perusahaan. Tahap-tahap untuk melakukan penawaran umum perdana atas saham perseroan adalah Tahap Persiapan, Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Tahap Penawaran Saham di Pasar Perdana, Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek. Tahap-tahap penawaran umum ini merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan bagi perseroan yang akan menjadi perseroan terbuka sesuai dengan ketentuan dari Bapepam-LK. Dilakukan pertama kali dengan mengajukan persyaratan pendaftaran kepada Bapepam-LK sesuai dengan Ketua Bapepam Nomor Kep.50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran IX.C.1. Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (IPO) PT. X, Tbk dalam penerapan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sudah diterapkan dengan baik serta memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Bapepam-LK yang disyaratkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.1 tersebut. PT. X, Tbk telah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK tanggal 19 November 2010, dan melakukan public expose selama 3 hari dalam rangka penawaran umum. Dengan demikian sejak melakukan public expose tersebut, Perseroan mendapat respon yang sangat baik dari para investor, terbukti dengan adanya kelebihan permintaan atas saham perseroan yang ditawarkan (oversubscribed) sebanyak 5 (lima) kali. Sehingga dengan adanya oversubscribed ini, maka perseroan melakukan penjatahan atas saham yang ditawarkan.

This thesis discusses the implementation of a closed corporation to a corporation is open. In this case the company must change the type of company that had status to the status of open-closed in the sense to do so must be done must first conduct a public offering, or better known by the term Go public or IPO (Initial Public Offering) or an initial public offering to the public. This should take an early stage before making a public offering. In the process of going public the first thing to do is due diligence. Due diligence is an ongoing research on all aspects of the company, to gain confidence in the condition of the company. The stages for the initial public offering of shares of the company are Preparatory Phase, Phase Filing a Registration Statement, Phase Offer Shares in the Primary Market, Phase Listing Shares on the Stock Exchange. Stages of a public offering is an absolute requirement to do for the company that will become publicly-listed companies in accordance with the provisions of Bapepam-LK. Was first done by submitting to the registration requirements in accordance with Bapepam-LK chairman of Bapepam No. Kep.50/PM/1996 dated January, 17 1996 regarding Guidelines Concerning the Form and Content of Registration Statement for Public Offering, Appendix IX.C.1. Implementation of an Initial Public Offering (IPO) of PT. X, Limited in the application of the provisions of Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market has been implemented well and meets the requirements specified by Bapepam-LK required by Bapepam-LK IX.C.1 it. PT. X, Limited has been declared effective by Bapepam-LK dated 19 November 2010, and conduct public expose for 3 days in the framework of a public offering. Thus since made public expose, the Company received a very good response from investors, as evidenced by the presence of excess demand for company shares offered (oversubscribed) of 5 (five) times. So that the existence of this oversubscribed, the company doing the allotment of shares offered."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21839
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Azimah Hanifah
"Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kinexja saham selalu menarik untuk dilakukan. Hasilnya untuk jangka pendek kinerja saham itu mempunyai kecenderungan Underpricing dan untuk jangka panjang mengalami Underpedbrmed.
Hasil pengujian penulis juga mcnunjukkan hal demikian, telapi bila dilihat satu pensatu cmiten tidak semua emiten mengalami Underpricing baik untuk periode pengamatan sebelum teljadinya krisis dan setelah tenjadinya krisis. Underpricing ini ditandai dcngan IR yang positif untuk jangka pendek baik pcriode 1, 2 maupun periode gabungan.
Dalam jangka penjang tidak semua periode mengalami Underperybrmed, Untuk R-Square juga tidak menunjukkan hasil yang besar, namun untuk periods 2 dengan menggunakan variabel terikat AR 2 dan variabel bebas IR diperoleh R- Square sebesar 93,1 %.
Proksi-proksi yang digunakan juga diduga mempunyai pengaruh terhadap R-Square ini, untuk jangka pendek penulis menggunakan variabel-variabel independent seperti OWN, UND, SIZE, AGE, FL, ROA, RISK dan EPS dimana variabel dependentnya adalah IR. Sedangkan variabel yang digunakan untuk mengukur kinexja saham jangka panjang dengan variabel dependenmya AR dan WR dimana variabel independenmya adalah OWN, UND, SIZE, AGE, IR, BTM dan GROWTH.

Researchs which are related with exchange Performance are very interested to analyze. The results of study informed us that for a short term of exchange performance tend to be underpricing and underperfomaed for a long term.
The result of writers study showed such condition although each company does not get undezpricing at a time of monetary crisis (before and after), this underpricing is market with positive IR for short tenn (Period l, 2 and joint period).
Underperformed position does not all happen in a long tenn period. R-Square does not show big output, because the period 2 where it applied finding variable AR 2 achieved score R-Square 93,1 %.
Proxis used in this way seem to have impact on this R-Square. The writer in short term period used independent variable like: OWN, UND, SIZE, AGE, FL, ROA, RISK and EPS where IR piays as dependent variable. Meanwhile for long term period with AR and WR are dependent variable where independent variable are followed : OWN, UND, SIZE, AGE, IR, BTM and GROWTH.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T34474
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda Tasya
"Tesis ini adalah tentang Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan salah satu elemen penting dalam rangka dilakukannya penawaran umum perdana yang akan dilakukan oleh calon emiten. Permasalahan hukum timbul ketika dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, seringkali calon emiten sudah menggunakan singkatan Tbk pada akhir nama perusahaan, padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar suatu perseroan tertutup yang beralih menjadi perseroan terbuka barulah berlaku efektif ketika sudah melakukan penawaran umum.
Tesis ini menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, hukum perjanjian serta hukum perusahaan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif. Walaupun mencantumkan kata Tbk sebelum waktunya namun Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut tidaklah menyebabkan perjanjian tersebut melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan karenanya perjanjian tersebut tetaplah sah. Namun, diperlukan tindakan pengesahan dari pemegang saham agar pada nantinya setelah diperoleh status perseroan terbuka, tindakan tersebut mengikat perseroan.
Akibat hukum bagi investor dan pihak ketiga yang merasa dirugikan karena pencantuman singkatan Tbk pada korespondesinya dan karenanya mengira bahwa calon emiten adalah benar perseroan terbuka terbagi menjadi 2 (dua) kemungkinan yaitu dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta memohonkan pembatalan perjanjian karena telah dilanggarnya syarat sepakat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

This thesis is about the Underwriting Agreement which is one of the key elements in order to do an initial public offering that will be performed by the issuer. Legal issues arise when the Underwriting Agreement, issuers often use abbreviations Tbk already at the end of the name of the company, whereas under the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Articles of Association of a company's closed-turned open company then becomes effective when already public offering.
This thesis uses descriptive typology analytical research using secondary data sources that already exist and analyze several laws relating to the Underwriting Agreement, contract law and corporate law. All data were obtained and analyzed qualitatively, to produce a form of normative research. Although it includes the word Tbk prematurely but the Underwriting Agreement does not cause the agreement violated the provisions of Article 1320 Civil Code and therefore the agreement is still valid. However, action is needed approval from shareholders in order to later having acquired the status of a publicly listed company, is binding on the company's actions.
Legal consequences for investors and third parties who feel aggrieved because of the inclusion of the abbreviation Tbk korespondesinya and therefore thought that the issuer is a publicly listed company was divided into 2 (two) possibility is to commit a tort suit as provided in Article 1365 of the Civil Code and sought cancellation of the agreement for having violated the terms agreed as a condition of validity of the agreement is set forth in Civil Code Section 1320.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T34856
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bella Ratna Syafierra
"Perusahaan mengambil kebijakan aksi korporasi bertujuan untuk memperbaiki atau menunjukkan performa perusahaan, serta bertujuan untuk mendapatkan dana dari pasar modal, karena aksi korporasi selalu ditunggu oleh investor dan seringkali berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Peran Notaris menjadi penting dalam aksi korporasi yang melibatkan para pelaku pasar modal demi memastikan agar aksi korporasi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menyediakan alat bukti yang sempurna terhadap aksi korporasi tersebut. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Metode penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif Analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Metode Analisis Data dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Bentuk hasil penelitian adalah Deskriptif Analitis. Dapat diambil kesimpulan dari penulisan ini yaitu aksi korporasi didalam suatu perseroan bertujuan untuk kemajuan perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dalam proses aksi korporasi right issue agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pemegang saham dan tidak melanggar undang undang yang belaku. Untuk itu peran serta OJK sebagai pengawas dan pelaksana pasar modal sangatlah diperlukan. Oleh sebab itu disarankan OJK melakukan pengawasan ketat dan membuat peraturan yang lebih tegas sesuai dengan kondisi saat ini untuk pelaksanaan aksi korporasi.

The company takes corporate action policies aimed to improving or performing companies, and aims to obtain funds from the capital market because corporate action is always awaited by investors and often positively impact to company performance. As a profession which supports capital market activities, a notary is expected to be responsible for the drafting of deed on the resolutions of the general meeting of shareholders. The roles of Notary became important in corporate actions which involved capital markets stakeholders to assure that such actions were not against the law and to provide formed evidence about the actions. Thus, notary has role of codirecting and providing legal counseling to the Issuer, during the making of the deed, so that his deeds do not conflict with existing provisions. Research methods in this paper is normative juridical. The research typology used is Analytical Descriptive research. The type of data used is secondary data. The data collection tool used is the study of documents or library materials. Data Analysis Method in this research is Qualitative. The form of research results is Analytical Descriptive. Conclusions can be drawn from this paper that corporate actions within a corporation aims to advance the company. Notaries as one of the profession which supports capital market activities must be careful in carrying out their profession in the process of corporate action right issue so as not to cause harm to shareholders and not violate applicable laws. For that role and OJK as a supervision and enforcer of capital markets is necessary. Therefore recommended OJK to strict supervision and make the regulations more strictly in accordance with current conditions for implementation of the corporate action."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54896
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Coporation is legal person or legal entity regarding as law subject that is capable of doing legal action or legal relation contact with various party as human beings.Corporation by human beings in order to form a body having status,position,authority like as those of human beings.Therefore this creation is called as artificial legal person....."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sihombing, Renol
"Mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh setiap perusahaan yang ada dapat dilakukan dimana perusahaan dapat menambah modal tanpa harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama atau pemegang saham yang terdahulu untuk membeli saham baru, selain itu juga mekanisme seperti ini sangat efisien dalam penggunaan waktu pelaksanaan sehingga perusahaan yang melakukan dengan menggunakan cara mekanisme ini dapat cepat terlaksana proses penambahan modal dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi keuangan perusahaan. Regulator pasar modal telah merampungkan rules making rules atas revisi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ( Bapepam- LK) Nomor. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu terkait penawaran sekunder atau secondary offering. Revisi itu merupakan berkah bagi emiten, sebab penerbitan saham baru (right issue) tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang tadinya dibatasi maksimum hanya 5% kini dinaikan menjadi maksimum 10%. Keluarnya aturan itu membuat perusahaan publik bisa langsung menjual saham baru yang ditawarkan (penawaran sekunder) ke publik atau investor strategis, selama nilainya tidak lebih dari 10% dari total saham.

Mechanism of Capital Increase Without Preemptive Rights conduted by each company that it can be done where the company can raise capital without having to give an opportunity beforehand to the old shareholders or former shareholders to buy new shares, in addition to such mechanism very efficient in the use of execution time so that companies that do by using this mechanism can be process can be quickly accomplished the process of capital increase in order to increase the company?s financial condition. Capital market regulator has completed the revision of rules for making rules of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) number. IX.D.4 on Capital Increase Without Preemptive Rights related to a secondary offering or secondary offering. The revision was a blessing for issuers, because the issuance of new shares (rights issue) without preemptive rights that had been restricted to a maximum of only 5%, now increased to a maximum of 10%. The exit of the rules that make public companies can be directly offered to sell new shares (secondary offering) to the public or a strategic investor, for value is not more than 10% of the total shares."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S25114
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Reza Benaji
"Tesis ini membahas tentang valuasi nilai wajar harga saham Perum Pegadaian yang berencana melakukan IPO pada tahun 2012. Valuasi dilakukan dengan metode Discounted Free Cash Flow to Equity. Terdapat dua model yang digunakan dalam melakukan valuasi yaitu Constant Growth Free Cash Flow to Equity dan Two Stage Discounted Free Cash Flow to Equity. Model Two Stage Discounted Free Cash Flow to Equity menggunakan empat kemungkinan pertumbuhan dalam menghitung terminal value berdasarkan estimasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah nilai wajar harga saham Pegadaian berdasarkan lima skenario yang telah dibuat.

This thesis discusses the valuation of fair value of Perum Pegadaian share price that planned to go public in 2012. The valuation was performed using Discounted Free Cash Flow to Equity method. There are two models used in performing the valuation, the Constant Growth Free Cash Flow to Equity Model and the Two Stage Discounted Free Cash Flow to Equity Model. The valuation using Two Stage Discounted Free Cash Flow to Equity Model used four growth possibilities in calculating the terminal value based on estimated Gross Domestic Product growth of Indonesia. The results of this study is the fair value of Pegadian share price based on the five scenarios."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T30098
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Diana Citra Sari
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi overoptimisme investor pada awal perdagangan di pasar sekunder dan menguji penganth optimisme investor dan kinerja pemsahaan pra-IPO terhadap long-run underpeiformance saham pasca IPO. Faktor-fakor yang di duga berpengaruh terhadap ovcroptimisme investor dan long-run underpeiformance adala.h debt to equity ratio (DER), operating pro/it margin (OPM), dan fora! asset turn over (T ATO) pada dua ta.hun dan satu tahun scbclum IPO ser-ta kinerja opcrasi IPO secara rata-rata yang terdapat dalam prospektus penisahaan. Fakror DER, OPM, dan TATO tidak terbukti secara konsisten berpengaruh terhadap overoptimisme investor pada awal perdagangan. Variabel DER sat1.| tahun dan DER rata-rata dua tahun sebelum IPO terbukti secara konsisten berpengaruh positif signifikan terhadap underperformance saham IPO pada I2 bulan Setelah IPO. Sedangkan overoptimisme investor terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap buy-and-hold return I2 buian pasca IPO
This research has purpose to explore several factors that influence investor over-optimism in early trade in secondary market and to test the influence of investor over-optimism and pre-IPO company perfomance to stocks?s long-run underperformance after IPO. Several factors that estimated have influence to investor over-optimism and pre-IPO company performance is debt to equity ratio (DER), operating profit margin (OPM), and total asset tum over (TATO) in two years and one year before IPO, and average IPO operational performance which is contained in company prospectus. The results show that DER, OPM, and TATO not proved consistently have influence to investor over-optimism in early trade. One year DER and two years average DER before IPO proved consistently have significant positive influence to IPO stocks underperformance in I2 months aher IPO. Investor over-optimism proved has significant negative intluenee to I2 months buy-and-hold retum post IPO."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T-pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>