Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan utama humas politik adalah menggunakan media untuk mengkomunikasikan interpretasi politik tertentu dari isu-isu yang berkembang di masyarakat dengan harapan dapat mengumpulkan dukungan publik terhadap kebijakan politik. Artikel ini berisi tentang bagaimana cara humas politik membawa perspektif khusus ke dalam media. Hal tersebut menggunakan konsep strategi framing yang dimanfaatkan oleh para pendukung Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pesan khusus kepada publik dan masyarakat Indonesia untuk memperbaiki citra positif pemerintah dan Presiden Jokowi yang sempat mengalami masalah komunikasi politik.

---

ABSTRACT

The main goal of political Public Relations is to use the media to communicate specific political interpretations of issues in hope of gather public support for political policies. This article describes how political Public Relations brings a special perspective to the media. It uses the concept of strategic framing utilized by supporters of the President Joko Widodo to convey a special message to the public and the people of Indonesia to improve the positive image of the government and President Joko Widodo who had experienced problems of political communication."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji strategi pengemasan pesan yang dilakukan tim humas Presiden Joko Widodo dalam mengkomunikasikan kebijakan hukuman mati. Kebijakan hukuman mati selalu menuai pro dan kontra serta dianggap kontradiktif dengan citra humanis dan janji kampanye Joko Widodo saat pencalonan presiden 2014. Oleh karena itu, peneliti menganalisis tiga pidato Jokowi yang bermuatan wacana kebijakan hukuman mati untuk melihat strategi pengemasan pesan yang dilakukan tim humas Presiden Joko Widodo. Peneliti menggunakan analisa framing model Entman dengan paradigm konstruktivis dan pendekatan kualitatif. Dengan mempertimbangkan konsep komunikasi kebijakan publik, framing, dan teori dramatisme, peneliti menemukan bahwa tim humas Presiden Joko Widodo membingkai isi kebijakan hukuman mati mengenai efek deteren dan sifat utilitarian hukuman mati. Tim humas Presiden Joko Widodo juga membingkai situasional kebijakan hukuman mati sehingga kebijakan ini terlihat rasional. Strategi pengemasan ini dilakukan agar khalayak dapat memahami kebijakan hukuman mati dengan tepat. Kata Kunci : Framing, Kebijakan publik, Hukuman Mati, Pidato Presiden, Dramatisme

---

ABSTRACTThis study analyzes framing strategies by President Joko Widodo 39 s public relation team used in death penalty policy. The death penalty policy is constantly provoking pros and cons. Some people perceived this policy as contradictory to Jokowi 39 s humanist image and his promises about human rights during 2014 presidential election. Therefore, researcher analyzed three speeches of Jokowi which contained the discourse of death penalty policy to see the strategy of framing. Researcher used Entman model analysis with nonconstructive paradigm and qualitative approaches. Considering the concept of public policy communication, framing, and dramatism theory, researcher found that president Joko Widodo rsquo public relation team framed the content of death penalty policy on the deterrence effect and utilitarian nature of capital punishment. Public relation team of President Joko Widodo also framed the situational policies of the death penalty so that this policy looked rational. These strategies were done to gain public understanding of capital punishment policy. Keywords Framing, Public Policy, Death Penalty, Presidential Speech, Dramatisme"

"Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan menteri oleh presiden setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, bagaimana pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengangkatan menteri menurut tinjauan Hukum Tata Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari kekuasaan presiden sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya kewenangan dalam memilih dan mengangkat menteri, serta kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengaturan proses pemilihan menteri dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun setelah amandemen tidak banyak berubah, dan secara substansi tidak ada yang berubah sama sekali. Meski demikian, setelah amandemen, terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kementerian negara, yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di dalam undang-undang tersebut, proses pemilihan dan pengangkatan menteri tidak diatur sama sekali. Hal yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Kementerian Negara adalah persyaratan untuk menjadi seroang menteri. Kewenangan memilih menteri merupakan kewenangan yang melekat pada presiden, inherent power. Sedangkan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses pemilihan menteri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maka disebut diskresi atau hak prerogatif presiden.

---

This study addresses two main issues: First, how the process of selection and appointment of ministers by the president after the amendment of the Constitution of 1945. Secondly, how the inclusion of the Corruption Eradication Commission in the appointment of ministers according to a review of Constitutional Law. The method used is juridical-normative. The discussion starts with the president's powers before and after the amendment of the Constitution of 1945, in particular the authority to select and appoint ministers, as well as the position of the Corruption Eradication Commission in the state system of Indonesia. The arrangement of ministerial election process in the Constitution of 1945 both before and after the amendment has not changed much, and substantially no change at all. However, after the amendment, there is a law that specifically regulates the state ministries, namely Law No. 39 of 2008 concerning the Ministry of State. In the law, the process of selection and appointment of ministers is not regulated at all. It is specifically regulated in the Law of the Ministry of State is the requirement to be a minister. The authority of choosing a minister is attached to the president's authority, inherent power. While involving the Corruption Eradication Commission in the electoral process the minister is not set in legislation, the so-called discretionary or prerogative of the president."

"Dalam sistem politik, persetujuan sering kali direkayasa dengan tujuan memenuhikepentingan grup semata. Kemudahan merekayasa ini membuat para politisi saling berlombauntuk menggiring opini publik menggunakan teknik framing. Akan tetapi, framing seringdinyatakan telah merusak salah satu fungsi jurnalis yaitu gatekeeping . Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis lebih jauh bagaimana framing digunakan dalam sistem politik demokrasiAustralia melalui contoh kasus John Howard, seorang perdana menteri Australia di era1990-an.

---

In the political system, consent often gets manufactured. Therefore, politicians compete with

each other to tame and steer the public’s opinion with framing technique. However, the act of

framing is said to corrupt journalists’ function of gatekeeping. This paper aims to analyse

further how the case of framing played out in Australia’s democratic political system through

the case of John Howard, Australia’s prime minister back in the 1990s."

"Pemilu Presiden 2014 lalu menjadi demonstrasi kekuatan media dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Isu yang mengemuka ialah hilangnya independensi ruang redaksi yang diduga karena faktor pemilik media yang berafiliasi dengan kelompok politik tertentu atau bahkan aktif dalam percaturan politik Indonesia. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kepentingan pemilik media yang mendukung kandidat tercermin dalam pembingkaian berita. Bedanya, sudut pandangnya dibalik, bukan pemberitaan calon yang didukung tetapi bagaimana media memberitakan kandidat lawan. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, peneliti mengambil objek penelitian pemberitaan Koran Sindo yang dimiliki oleh Hari Tanoesoedibjo yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada pasangan Jokowi-JK. Serta pemberitaan harian Media Indonesia yang dimiliki Surya Paloh di Kubu Jokowi-JK, pada pasangan Prabowo-Hatta. Penelitian ini menggunakan perangkat-perangkat framing analisis oleh Gamson-Modigliani. Akan dilihat apakah media massa membuat simplifikasi berita dari para pasangan kandidat. Apakah media massa memberikan prioritas/ranking tertentu pada salah satu pasangan kandidat, dan juga apakah media massa membentuk struktur tertentu dalam berbagai isu yang berkembang selama masa kampanye para pasangan kandidat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua media itu memiliki agenda tersendiri untuk memengaruhi khalayak dalam memandang calon presiden. Dalam konteks konseptual penelitian ini seakan membuktikan bahwa isi media bukanlah sebuah cermin dari realitas yang sebenarnya, tetapi isi media dibentuk oleh berbagai faktor yang menghasilkan berbagai versi yang berbeda dari realitas.

---

Presidential election in 2014 become media power to influence political community. Issues were discussed is the loss of independence of space editor who allegedly because factors media owners who is affiliated with certain political group or even active in the political map of Indonesia. This study want to see how the interests of the owner of the media that supports candidates reflected in the news framing.

The difference is look at it behind angles, not the news of a candidate who supported, but how media candidates opposed to preaching. To get the picture, i took the object of research which is owned by Hari Tanoesoedibjo (Sindo) that supports the couple Prabowo-Hatta to couple Jokowi-Jusuf Kalla. And the Media Indonesia owned Surya Paloh who support Jokowi-JK to the couple Prabowo-Hatta.

This study using devices out there framing analysis by Gamson-Modigliani. Would be seen whether the mass media made simplify news from the candidate. Whether mass media give priority ranking at any one candidate, and also whether the mass media form a definite structure in various issues that develops during the campaign of candidates.

This research shows that the media has its own agenda to affect others to the presidential candidates. In the context of a conceptual this research seems to prove that the contents of the media is not a mirror of reality that actually, but the contents of the media formed by various factors that produce a variety of a different version of reality."

"ABSTRAKPencitraan sudah menjadi sesuatu yang lazim di era pemilihan secara langsung. Padahal, pencitraan tidak lain hanya sebuah gambaran atau ilusi ideal atau sebuah hiperrealitas mengenai politisi yang dikonstruksikan oleh para konsultan politik profesional.Hiperrealitas dalam politik, atau hiperpolitik, membuat publik tidak bisa mengetahui sesuatu yang riil. Masyarakat hanya melihat ilusi politik yang tidak memiliki akar realita melalui berbagai kanal media massa.Penelitian ini menyajikan hiperrealitas karya filsuf posmodernisme, Jean Baudrillard, dan disandingkan dengan pemasaran politik yang ditawarkan oleh Avraham Shama. Dan persinggungan antarpemikiran itu digunakan dalam melihat pencitraan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

---

ABSTRACT

Image has become something common in the era of direct election. Though, image is nothing but an illusion or an ideal picture, or a hyperreality, of the politician who constructed by professional political consultants.

Hyperreality in politics, or hyperpolitics, making the public can not know something real. The public only see the political illusion that has no roots reality through various mass media channels.

This study presents the works of postmodernism philosophers, Jean Baudrillard, hyperreality and juxtaposed with political marketing offered by Avraham Shama. And the intersection of the concepts used in imaging Joko Widodo in Presidential Election in 2014."

"Tesis ini membahas mengenai pengecualian dalam Peraturan Presiden No. 19 tahun 2016 khususnya atas layanan kesehatan bagi gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Penggunaan Narkotika/Alkohol dan Perilaku menyakiti diri sendiri serta akibat hobi dengan resiko tinggi. Inkonsistensi dan Perluasan Makna yang ada pada Peraturan Presiden dapat berdampak terjadinya ketidakpastian hukum, kecemburuan sosial serta ketidakadilan pada beberapa anggota masyarakat dan hal ini sangat bertentangan dengan Amanat UUD 1945 khususnya pada pasal Hak atas Kesehatan yang berlaku sama bagi seluruh Rakyat Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan harmonisasi ulang/kajian mendalam dan revisi pada Peraturan Presiden No. 19 tahun 2016.

---

This thesis discusses the exception in Presidential Regulation No. 19 in 2016, especially on health coverage for health problems caused by the use of Narcotic/Alcohol and self destructive behaviour and as a result of high-risk hobby. Inconsistency and Expansion connotation on Presidential Regulation could affect the occurrence of legal uncertainty, social stigma/discrimination and injustice on some members of the public and this is contrary to the Mandate of Indonesian Constitution in particular on the Right of Health article that applies equally to all Indonesian citizens. This research is a qualitative descriptive form analitif. The results of this study suggest that the necessary harmonization re / indepth review and revision of Presidential Regulation No. 19/2016."

"Aliran informasi melalui pemberitaan jurnalistik didominasi oleh media massa arus utama. Media ini telah menghasilkan berita diskriminatif terhadap kelompok minoritas queer dengan tidak meliput queer secara berimbang untuk merepresentasi komunitas. Pemberitaan ini dipengaruhi oleh proses peliputan yang melibatkan nilai dan ideologi jurnalis. Terhadap isu keberagaman gender dan seksualitas, pandangan heteronormatif menjadi alat framing jurnalis dalam meliput queer. Dampak pemberitaan dengan framing heteronormatif pada komunitas queer adalah konstruksi sosial yang mengalienasi dan pembentukan opini publik yang menolak keberadaan queer. Media alternatif, dengan sifat menyangkal media arus utama dan melawan hegemoni media, menjadi solusi bagi representasi queer. Media alternatif menggunakan pendekatan inklusif dan nondiskriminatif yang meluruhkan framing heteronormatif. Media alternatif merekonstruksi penerimaan terhadap queer dengan mengkritisi media arus utama dan memberitakan queer secara berimbang tanpa framing negatif. Dalam makalah ini, dengan menggunakan kajian literatur dan observasi media, penulis hendak melihat bagaimana media alternatif menjadi media utama yang bisa merepresentasi queer dengan adil.

---

The flow of information through journalistic reporting is dominated by mainstream mass media. This media has produced discriminatory news against queer minority groups by not covering queer in a balanced way to represent the community. This reporting is influenced by the covering process which involves journalists’ values and ideology. Regarding issues of gender and sexuality diversity, heteronormative viewpoints become a framing tool for journalists in covering queer issues. The impacts of heteronormative reporting on the queer community are an alienating social construction and the forming of public opinion that rejects queers’ existence. Alternative media, with its nature of countering mainstream media and opposing media hegemony, is a solution for queer representation. Alternative media uses an inclusive and non-discriminatory approach that breaks down heteronormative framing. Alternative media reconstructs the acceptance of queers by criticizing mainstream media and reporting on queers in a balanced manner free of negative framing. In this paper, using literature studies and media observations, the author wants to see how alternative media has become the main media that can represent queers fairly."

"Makalah ini membahas bagaimana media melakukan suatu framing untuk memberikan efek pemberitaan pada kehidupan seorang public figure. Penulis menggunakan teori media framing untuk mengetahui framing apa yang digunakan oleh suatu media dan efeknya terhadap pembentukan opini publik. Penulis menggunakan kasus poligami Aa Gym sebagai contoh kasus. Aa Gym merupakan seorang pendakwah yang dihormati karena tausyiahnya yang selalu mengedepankan ketulusan hati, keikhlasan, dan keharmonisan rumah tangga. Perilakunya yang sangat santun dan penyayang keluarga serta kegiatannya sebagai pebisnis bersyariat Islam yang sukses membuat dirinya semakin dicintai dan menjadi inspirasi para penggemarnya. Hal ini berubah ketika ia melakukan tindakan poligami yang mana hal tersebut sangat bertolak belakang dengan tausyiah dan perilakunya selama ini. Pemberitaan media dengan framing yang cenderung negatif pada kasus poligami Aa Gym membentuk suatu opini publik yang menurunkan citra sosok Aa Gym. Selain tercorengnya nama baik, Aa Gym sebagai seorang influencer menjadi menurun pengaruhnya di kalangan masyarakat Muslim.

---

This paper discusses how the media and its news framing giving effect in the life of a public figure. The author uses media framing theory to investigate the frames used by the media and its effect on the the formation of public opinion. The authors uses the case of Aa Gym polygamy a case example. Aa Gym was an Islamic preacer who is well respected because of his style in giving preach that focuses on veracity,sincerity, and family harmony. His polite and loving behaviour as well as his activity as a successful Islamic businessman made him more lovable and became an inspiration for his followers. However, it was all changed after he became a polygamist that strongly contradicted his previous preaches and behaviour. Media, in this case, tend to frame the news negatively and resulted in the formation of negative public opinion toward Aa Gym as an Islamic preacher. Apart from this, his role as an influencer was also declining among Moslem community in the country."

"Tesis ini membahas komunikasi politik memanfaatkan saluran media sosial yang dilakukan oleh akun @Triomacan2000 dan akun @Jasmev20. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana akun Twitter @Triomacan2000 dan @Jasmev20 melakukan framing terhadap aktor politik, yaitu Jokowi-Ahok selama Pilkada DKI Jakarta 2012 serta interaksi frame dari kedua akun tersebut. Penelitian yang bersifat kualitatif dan deskriptif ini menggunakan metode analisis framing dari Gamson dan Modigliani. Selain itu digunakan konsep komunikasi politik dan the sympathic model sebagai strategi komunikasi politik. Hasil penelitian memaparkan bahwa terdapat perbedaan frame antara akun @Triomacan2000 dan @Jasmev20 dalam membahas isu tentang Jokowi-Ahok. Frame yang ditampilkan oleh akun @Triomacan2000 tentang Jokowi Ahok antara lain: Jokowi-Ahok sebagai pelaku korupsi, misi SARA di balik simbol kampanye, pencitraan palsu Jokowi, serta sejumlah elit politik di belakang Jokowi-Ahok. Sedangkan frame yang dihadirkan oleh @Jasmev20 terdiri dari: Jokowi-Ahok sebagai tokoh anti korupsi, Jokowi-Ahok sebagai tokoh pluralis, dan Jokowi sebagai sosok yang sederhana. Interaksi frame terbentuk karena terdapat interplay antara frame @Triomacan2000 dan @Jasmev20 dimana salah satu pihak memposisikan diri sebagai pihak yang mengkritisi dan pihak lain yang berperan mengcounter isu.

---

The focus of this study is political communication using social media which is utilized by @Triomacan2000 dan @Jasmev20. The Purpose of this thesis is to analyze the framing of political figures Jokowi-Ahok by @Triomacan2000 and @Jasmev20 during the 2012 Jakarta Governor election and describe frame interaction between both accounts. This qualitative and descriptive research use Gamson and Modigliani framing analysis method to identify the frame formed. This research also use political communication concept and the sympathic model as political communication strategy. The research result shows frame difference formed by twitter account @Triomacan2000 and @Jasmev20 regarding Jokowi-Ahok issues. The frame formed by @Triomacan200o regarding Jokowi-Ahok are about corruption issues, Racist issues behind their campaign symbol, Jokowi's false image, and the political elite who support Jokowi-ahok in the election. The frame formed by @jasmev20 shows Jokowi-Ahok as figures that support anti-corruption and support pluralism. Jokowi is also presented as a humble person. Frame interaction is formed because of frame interplay between @Triomacan200 and @Jasmec20. @Triomacan2000 positioned itlsef as a critic, while @Jasmev20 positioned itself as issues addresser."