Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terlepas dari perkembangan pesat industri pariwisata yang menyebabkan berkembang pula kegiatan dan produk jurnalisme perjalanan masih sedikit akademisi dan praktisi yang melakukan studi mengenai jurnalisme perjalanan Salah satunya Folker Hanusch 2010 yang melalui artikel akademiknya memaparkan signifikansi serta memformulasikan empat dimensi dari jurnalisme perjalanan yakni mediasi kultural standar etika orientasi pasar dan aspek motivasi Penulis melakukan review terhadap artikel tersebut dengan melakukan komparasi dengan tesis Candeeda R Hill James 2006 di mana ia menekankan tanggung jawab jurnalis perjalaan untuk mengangkat hakikat wisata di ruang publik agar dapat memperoleh kerangka kerja jurnalisme perjalanan yang lebih komprehensif Meskipun pada konsep dasar jurnalisme perjalanan keduanya memiliki pandangan yang sama tetapi pada analisis turunannya terdapat beberapa perbedaan yang menunjukkan kompleksitas jurnalisme perjalanan.

---

Apart from the boom of tourism industry and as the consequence is the parallel growth of travel journalism activites and products this area is somewhat neglected and under researched One of the few studies was done by Folker Hanusch 2010 to examine the significance as well as to propose four dimensions of travel journalism which are cultural mediation ethical standards market orientation and motivational aspect This article review aims to further elaborate his article by comparing to Candeeda R Hill James rsquo s thesis 2006 in which she emphasizes the travel journalists rsquo responsibilites to bring private tourist activites into public realm to achieve much more comprehensive framework of travel journalism Despite some similiraties on the ground concept regarding travel journalism some differences could be found later on each of their analysis showing the complexity of travel journalism."

"Terlepas dari perkembangannya yang pesat hingga saat ini, jurnalisme perjalanan masih dianggap tidak serius dibandingkan dengan karya jurnalisme lainnya. Padahal, jurnalisme ini memiliki satu dimensi yang membedakannya dengan yang lain, yaitu representasi budaya. Jurnalisme perjalanan memiliki fungsi untuk menggambarkan budaya dari tempat yang dikunjungi kepada khalayaknya. Namun, fungsi ini masih belum sepenuhnya dijalankan. Berbagai literatur dan penelitian terdahulu mengatakan bahwa jurnalis masih sering mengabaikan dimensi ini dalam karya mereka. Melihat kecenderungan tersebut, jurnal ini membahas bagaimana representasi budaya yang seharusnya dijalankan oleh para jurnalis. Melalui studi literatur yang dilakukan, terdapat empat aspek utama dari representasi budaya, yaitu memberikan suara kepada masyarakat lokal, mendeskripsikan destinasi, menjelaskan kebudayaan dan maknanya, serta memperbaiki stereotip dan prasangka. Keempat aspek tersebut diiringi dengan perspektif yang kritis dalam mindset jurnalis untuk dapat membuat karya jurnalisme perjalanan yang akurat dan dapat memberikan pendidikan kepada publiknya. Dengan demikian, karya tersebut dapat membantu khalayak untuk memahami budaya dan keunggulan dari tempat yang dikunjungi, serta mengurangi perasaan 'us' versus 'them'.

---

Despite the rapid development until today, travel journalism is still being seen less serious than other kind of journalism. However, this journalism actually has one different dimension, that is cultural representation. Travel journalism has a function to depict the culture from where the journalist travel to. In contrary, this function has not yet fully implemented in many of travel journalism works. Many literatures and researches explain that journalists often ignore this dimension in their works. Seeing this trend, this journal will discuss how cultural representation should be done by journalists. Based on the literature studies that has been done, there are four main aspects of cultural representation. Those are giving voice to the locals, describing destinations, explaining the cultures and its meaning, and ameliorating stereotypes and prejudices. Those four aspects should be accompanied by critical perspective in journalists’ mindset in order to make more accurate travel journalism works and also provide education to the public. Therefore, it can help the public to understand other cultures as well as the destinations, and to decrease the feeling of 'us' versus 'them'."

"Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui praktek peran dan tanggung jawab AP terhadap informasi laporan keuangan auditan pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak dan penerapan pertama kali PSAK 70 serta mengetahui standar audit dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan memberikan jaminan hukum terhadap praktek peran dan tanggung jawab AP atas pelaksanaan audit pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma interaksionisme simbolik sebagai metode analisis praktek peran dan tanggung jawab AP. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Milles dan Huberman.Hasil analisis penelitian menunjukan 1 AP dalam pelaksanaan audit atas transaksi pengampunan pajak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan Standar Audit 250, Standar Audit 315 dan Dokumen TJ 07 serta PSAK 70 sebagai standar akuntansi, sehingga transaksi pengampunan pajak menghasilkan adanya risiko yang harus diminimalisasi melalui prosedur audit; 2 Hasil evaluasi atas standar audit dan peraturan perundang-undangan menunjukan tidak ada standar audit dan peraturan peraturan pemerintah yang saat ini berlaku untuk membatasi tanggung jawab AP dan memberikan kepastian jaminan hukum terkait praktek peran dan tanggung jawab AP ketika mengaudit transaksi pengampunan pajak meskipun UU No. 11 tahun 2016 membatasi AP sebagai pihak ketiga untuk menguji transaski pengampunan pajak.

---

This study aims, firstly, to know the practice of Public Accountant PA roles and responsibilities to the audited financial statement information on clients engaged to Indonesia tax amnesty program and the initial application of PSAK 70 and also to know audit standards and legislation specifically provide legal guarantees on the practice of PA roles and responsibilities in conducting audit on clients participated in tax amnesty programs. This research was conducted with qualitative approach through symbolic interactionism paradigm as PA role and responsibility analysis method. Data analysis techniques were conducted with Milles and Huberman interactive models.

The results analysis show 1 PA roles and responsibilities when conduct the audit on tax amnesty transactions in accordance with Audit Standards 250, Audit Standards 315, Document TJ 07 and PSAK 70 as accounting standards, so risk on tax amnesty transactions were minimized through audit procedures 2 there is no audit standards and current government regulation rules to cap the role and responsibility of the PA and provide certainty of legal guarantees relating to the practice of PA roles and responsibilities before, current and post period of tax amnesty."

"Fotografi dan traveling adalah dua hal yang diminati anak muda. Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi dan fotografi yang semakin pesat juga turut mengakomodasi minat mereka untuk traveling, mendokumentasikan perjalanan, dan berbagi pengalaman di dunia maya. Hal ini merupakan peluang bagi media massa online yang mengkolaborasikan fotografi dan traveling di Indonesia. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, jumlah wisatawan domestik di Indonesia meningkat. Oleh karena itu, penulis membuat prototipe foto jurnalisme perjalanan wisata di Indonesia yang bernama Tripot Indonesia (Trip Photography Spot in Indonesia). Tujuannya memberikan informasi foto jurnalisme wisata di Indonesia dan menjadi media ekspresi anak muda. Situs ini ditujukan bagi khalayak usia 16-24 tahun yang tinggal di Indonesia dengan pendidikan SMA dan perguruan tinggi, serta memiliki SES A dan B. Situs berisi informasi objek wisata dan hal-hal yang berhubungan dengan foto jurnalisme traveling menarik di Indonesia. Situs dikemas dengan multimedia dan memungkinkan khalayak untuk berkontribusi. Untuk mendapat masukan agar situs bisa lebih baik dan sesuai kebutuhan khalayak, penulis melakukan pre-test dengan kuesioner online. Evaluasi dilakukan pada khalayak dan produk. Anggaran pembuatan prototype sebesar Rp 2.500.000. Investasi Awal Rp 139.006.000, total pengeluaran bulanan Rp 82.500.000, total pengeluaran per tahun Rp 1.050.400.000, perkiraan pendapatan tahun pertama Rp 1.041.000.000, dan perkiraan pendapatan tahun kedua Rp 2.081.700.000. BEP dicapai di tahun kedua (bulan kedua).

---

Photography and traveling are two things that interest youth. The rapid growth of telecommunication and photography technology take a part in accommodate them to travel, document the journey, and share their experiences on cyberspace. This is an opportunity for an online media that collaborate photography and travel in Indonesia. Moreover the quantity of domestic tourist in Indonesia increase in recent years. That is why, the writer made a prototype of travel photo journalism site in Indonesia named Tripot Indonesia (Trip Photography Spot in Indonesia). The purposes are to give informations about travel photo journalism in Indonesia and become a youth expression media. This website is intended for youth aged 16-24 years old who live in Indonesia with high school and university degree of education, and A-B Socio-Economic Status. This website contains informations of interesting tourism attractions and all about travel photo journalism in Indonesia. Website is multimedia and enable audience to participate. To obtain input for a better website for audience, writer executed pre-test by online questionnaire. Evaluation executed on audience and product. Prototype establishing budget is Rp 2.500.000. Initial investments budget is Rp 139.006.000, monthly expenditures total budget is Rp 82.500.000, annual expenditures total budget is Rp 1.050.400.000, predicted income in the 1st year is Rp 1.041.000.000, dan predicted income in the 2nd year is Rp 2.081.700.000. BEP is assume should be obtained in the second year (2nd month)."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelaksanaan danperan notaris dalam pemisahaan tidak murni spin off yang diatur didalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini peraturan pemerintah tentang pemisahan tidak murni spin off belum diterbitkanoleh pemerintah. Meskipun demikian telah banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan pelaksanaan kegiatan spin off. Adapun penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis.Adapun peran notaris dalam spin off yaitu notaris memiliki peran pada saat pembuatan akta spin off, yaitu pada saat rancangan spin off telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang saham. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah sesegera mungkin untuk membuat peraturan dalam bentuk peraturan pemerintah mengenai spin off agar munculnya kepastian hukum mengenai spin off di Indonesia.

---

ABSTRACT The focus of this study is the implementation and the roles of notary in spin off spelled out in Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and subsequently regulated in Government Regulation. However, until now the government regulation of spin off has not been issued by the government. Nevertheless, there have been many companies in Indonesia that perform the implementation of spin off. This research is descriptive analytical research. The role of notary in spin off is to make the deed of spin off when the spin off design has been approved by the General Meeting of Shareholders. The researcher suggests that the government as soon as possible to make a regulation in the form of government regulations regarding spin off in order for the emergence of legal certainty regarding spin off in Indonesia."

"The current Indonesian politics is analyzed by comparison with the situation in an episode of the Mahabarata epic, PANDHAWA DHADHU played in a leather puppet performance. The story is about the PANDHAWA who played a game, (dhadhu is a dice), while discussing about the problems of the leadership in the kingdom. Just as there were arguments about dilemmas on ethics, there was also on how one should face political defeat and wrong, and how leaders should be responsible towards the public. Likewise, the reflection on the play is worthy information for the current and coming Indonesian state officials."

"ABSTRAKSebuah media daring jurnalistik bernama Beritagar.id memungkinkan berita dibuat tanpa melalui proses liputan langsung ke lapangan. Mereka menggunakan teknologi computer assisted reporting yang dapat merangkum informasi yang tersebar luas di internet untuk kemudian mereka kurasikan menjadi berita. Padahal, media-media yang mereka kurasikan belum tentu menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme terutama prinsip akuntabilitas publik sebagaimana mestinya. Disini, dapat dilihat penerapan prinsip tersebut terutama pada isu pemberitaan yang sensitif macam demo Jakarta 4 November 2016. Kata kunci: media jurnalistik daring, Beritagar.id, prinsip jurnalisme akuntabilitas publik, demo Jakarta 4 November.

---

ABSTRACTA journalistic rsquo s online media named Beritagar.id can produce a news without reporting directly to the location. They use computer assisted reporting technology that can gathers all the information on the internet, and they curate it to be a news. In fact, the media that they curate does not necessarily apply the journalism as a public good rsquo s principle. Here, you can examine the application of that principle, especially on sensitive issues like Jakarta rsquo s November 4th rally. "

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam perkembangan Financial Technology (Fintech), khsusnya dalam sektor pembayaran dan sektor pinjaman (P2P Lending) yang terjadi di Indonesia. Dalam Fintech, perlindungan terhadap hak-hak konsumen didasarkan pada 4 (empat) aspek utama perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang meliputi, kelengkapan informasi dan transparansi atau layanan; pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan; perlindungan terhadap data pribadi (cybersecurity); dan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen. Terkait dengan hal tersebut, maka BI dan OJK selaku otoritas di sektor keuangan beserta Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku penyelenggara urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi, telah mengatur upaya perlindungan konsumen pada Fintech menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab bagi penyelenggara Fintech menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab bagi penyelenggara Fintech selaku pelaku usaha.

---

This thesis discussed how to protect consumer rights in the development of Financial Technology (Fintech), especially in the payment sector and the lending sector (P2P Lending) that occurred in Indonesia.  In Fintech, the protection of consumer rights is based on 4 (four) main aspects of consumer protection in the financial services sector which includes, completeness of information and transparency or services;  The prevention of fraud and the reliability of the system of services;  protection against private data (cybersecurity);  and complaints and settlement of consumer disputes.  Related to this, BI and OJK as the authority in the financial sector along with the Ministry of Communications and Information Technology as the government authorized in the field of communication and information, have arranged efforts to protect consumers in Fintech as an obligation and responsibility for Fintech operators as business actors."

"Komite medik rumah sakit memainkan peran penting dalam menyelaraskan tanggung jawab hukum dan bisnis dalam operasi perawatan kesehatan, khususnya di MRCCC Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center. Studi ini menyelidiki peran komite dalam memastikan keselamatan pasien dan kepatuhan terhadap peraturan perawatan kesehatan sambil mendukung keberlanjutan finansial dan reputasi rumah sakit. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menggabungkan tinjauan peraturan dengan wawancara pemangku kepentingan utama, termasuk direktur rumah sakit dan anggota komite medik. Temuan menunjukkan bahwa komite bertindak sebagai jembatan antara manajemen rumah sakit dan staf medis, menyeimbangkan kewajiban etika dengan tujuan operasional. Tanggung jawab dilaksanakan melalui tiga subkomite: Kredensial, yang mengevaluasi dan mengevaluasi ulang kualifikasi staf medis; Kualitas Profesional, yang memastikan standar perawatan yang tinggi; dan Etika dan Disiplin, yang memantau kepatuhan terhadap kode profesional dan etika. Upaya ini menciptakan siklus di mana keselamatan pasien mengarah pada kepuasan, memperkuat reputasi rumah sakit, dan memastikan keberlanjutannya.

---

The hospital medical committee plays a crucial role in harmonizing legal and business responsibilities in healthcare operations, particularly at MRCCC Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center. This study investigates the committee's role in ensuring patient safety and adherence to healthcare regulations while supporting the hospital’s financial sustainability and reputation. Using a normative legal approach and qualitative descriptive analysis, the research combines regulatory review with interviews of key stakeholders, including the hospital director and medical committee members. Findings indicate that the committee acts as a bridge between hospital management and medical staff, balancing ethical obligations with operational objectives. Responsibilities are implemented through three subcommittees: Credential, which evaluates and re-evaluates medical staff qualifications; Professional Quality, which ensures high standards of care; and Ethics and Discipline, which monitors adherence to professional and ethical codes. These efforts create a cycle where patient safety leads to satisfaction, strengthens the hospital’s reputation, and ensures its sustainability."