Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otonomi daerah yang merupakan ciri dari Era Reformasi sejak tahun 1998; ternyata masih menyisakan persoalan yang dihadapi jajaran PNS. Diskriminasi dalam menuju jenjang jabatan bagi PNS perempuan masih dihadapi, bahkan dalam jajaran pemerintahan daerah. Tulisan yang diangkat dari hasil penelitian lapangan pada enam propinsi dan enam kabupaten/kota ini memberi arahan bahwa pada masa depan, agaknya kesempatan bagi PNS perempuan untuk menduduki jabatan struktural yang bergengsi perlu terus diperjuangkan."

"Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan akan mengakibatkan hilangnya status Ibu Kota Negara yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana rumusan otonomi yang akan diterapkan di Provinsi Jakarta setelah tidak lagi mengemban status Ibu Kota Negara. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berasal dari penerapan desentralisasi tersebut,  Indonesia juga menerapkan desentralisasi asimetris yang penerapannya berupa daerah khusus seperti yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Kekhususan yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta salah satunya adalah penekanan otonomi di tingkat Provinsi. Setelah tidak lagi mengemban status daerah khusus, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk memberlakukan otonomi reguler atau otonomi asimetris. Otonomi reguler akan mengembalikan rumusan otonomi Provinsi Jakarta mengikuti rumusan di UU No. 23 Tahun 2014. Di sisi lain, penerapan asimetris membuka kemungkinan untuk model-model otonomi lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan metode analisis secara kualitatif. Model otonomi yang diterapkan di Provinsi Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terjadi di Provinsi Jakarta. Rumusan otonomi di Provinsi Jakarta sepatutnya mengakomodasi perkembangan lewat batas administrasinya sehingga dapat terbentuk otonomi daerah yang terintegrasi antar wilayah. Selain itu, penting untuk menekankan partisipasi lokal dalam mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah pasca reformasi.

---

The capital city relocation to Kalimantan would result in the lost of capital city status which is held by Special Capital Region of Jakarta. This will also raises questions about how autonomy will be implemented in Jakarta Province after it no longer holds the status as capital city. Regional autonomy in Indonesia is implemented with principles of decentralization, deconcentration, and co-administration. Derived from the implementation of decentralization, Indonesia has also implemented asymmetric decentralization, which is implemented in the form of special region such as held by the Special Capital Region of Jakarta. One of the specialities of Special Capital Region of Jakarta is the emphasis on autonomy at the provincial level. The Central Government has the authority to impose regular autonomy or asymmetric autonomy over Jakarta Province after capital city relocation. Regular autonomy will restore the autonomy formula for Jakarta Province following the formulation in Law No. 23 of 2014. Asymmetric decentralization will opens the possibility for other models of autonomy. The method used in this research is juridical- normative  with qualitative analysis methods. The autonomy model applied in the Jakarta Province after the relocation of the capital city should consider various aspects that occur in the Province of Jakarta. The design of autonomy in the Province of Jakarta should accommodate developments beyond its administrative boundaries so that an integrated regional autonomy can be formed between regions. In addition, it is important to emphasize local participation in managing their own regions in accordance with the spirit of regional autonomy."

"Revisi Otonomi Khusus Papua dilakukan setelah 20 tahun berjalannya otonomi khusus. Hal ini selain karena masa berlaku Otonomi Khusus Papua yang berakhir pada 2021, juga disebabkan karena berbagai pihak menilai implementasi Otonomi Khusus Papua belum berhasil mengejar ketertinggalan Papua dari provinsi lainya. Namun, dalam revisi terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat yang ingin memperbaiki tata kelola pemerintah daerah dengan masyarakat Papua yang menginginkan penguatan perlindungan HAM. Pada akhirnya, kepentingan pemerintah pusat justru mendominasi revisi Otonomi Khusus Papua meskipun ditolak masyarakat Papua. Penelitian ini membahas proses perumusan revisi UU Otonomi Khusus Papua dan bagaimana kepentingan pemerintah pusat dapat dominan dalam revisi UU Otonomi Khusus Papua. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Dengan teori Konsultasi dengan Kelompok Kepentingan dan Pemberdayaan Eksekutif yang dikembangkan oleh Bunea, A., & Thomson, R, penelitian ini menemukan kepentingan pemerintah pusat dapat menjadi dominan karena menggunakan penelitian dan aspirasi dari beberapa kelompok kepentingan, seperti penelitian dari LIPI, KOMPAK, dan aspirasi dari pemerintah daerah Papua itu sendiri sebagai dasar legitimasi, sehingga DPR tidak memiliki dasar data untuk menentang kepentingan itu. Hal ini berimplikasi pada posisi dan kepentingan pemerintah pusat semakin kuat dalam proses perumusan revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua pada tahun 2021.

---

The revision of Special Autonomy for Papua was carried out after 20 years of special autonomy. This is apart from the fact that the validity period of Special Autonomy for Papua ends in 2021, it is also because various parties assess that the implementation of Special Autonomy for Papua has not succeeded in catching up with Papua from other provinces. However, in the revision, there are differences in interests between the central government which wants to improve regional government governance and the Papuan people who want to strengthen human rights protection. In the end, the interests of the central government dominated the revision of Papua's Special Autonomy even though the Papuan people rejected it. This research discusses the process of formulating the revision of the Papua Special Autonomy Law and how the interests of the central government can be dominant in the revision of the Papua Special Autonomy Law. The research was conducted qualitatively with data collection carried out through interviews and literature studies. Using the theory of Consultation with Interest Groups and Executive Empowerment developed by Bunea, A., & Thomson, R., this research finds that the interests of the central government can become dominant because it uses research and aspirations from several interest groups, such as research from LIPI, KOMPAK, and aspirations from the Papuan regional government itself as a basis for legitimacy, so that the DPR has no data basis to oppose that interest. This has implications for the position and interests of the central government becoming stronger in the process of formulating the revision of the Papua Special Autonomy Law in 2021."

"This research intend to analyze sincronization between Indonesia government policy and local government policy on forestry in otonomy era. Method of this research is qualitatif, with focusing on Indonesia and local government policy. This research found that there is no policy sincronization or substainability of forestry management. It was reflected from difference policy between Indonesia and local government on bussiness license of forest product. This condition is caused by, first, implementation of decentralization on forestry between Indonesia and local government do not have consensus, secondly, local government dose not has commitment to make good forestry management policy."

"The development of democracy principles in Indonesia has promoted the policy of regional autonomy based on regional interest. The policy of regional autonomy needs to be supported by legal infrastructure in order to provide the certainty of the legal principle and justice value. In relation to the recent global development, the international relationship particularly in term of economic and business field is significantly developed to the sophisticated situation. Therefore, it is highly important to do in-depth research on the functions and the relations between the central and the regional authorities concerning on their competency to establish an international relationship.

Government of Indonesia itself has developed the administration system consist of Central Administration and Regional Administration which each has different competency as regulated in Law No. 32 Year 2004 on Regional Administration ("Law"). In conducting its competency, the central government is dealing with national scope matters, and the regional administration is handling the matters in the region or local area."

"Energi migas masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagai penghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri. Dengan penurunan Produksi MIGAS 6% per tahun dan diiringi dengan kenaikan pertumbuhan konsumsi energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir, mengakibatkan Indonesia dalam kondisi Krisis MIGAS dalam 20 Tahun kedepan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa ancaman operasional survai dan pemboran dalam rangka peningkatan produksi MIGAS karena adanya faktor otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif study kasus dengan menggunakan analisa eksternal PEST dan Force Field Analisis sedangkan Analisis Anticipatory digunakan sebagai analisa Internal. Dari analisa Eksternal dan Internal tersebut dijadikan sebagai penggerak untuk tinjauan masa depan skenario 2035. Perizinan yang merupakan salah satu yang menghambat dalam peningkatan produksi MIGAS nasional, sehingga diperlukan penyederhanaan perizinan dan peningkatan teknologi untuk dapat meningkatkan produksi MIGAS nasional di Tahun 2035.

---

Hydrocarbon energy is the major player of Indonesia economy, in term of foreign exchange earner and also for domestic supply of energy demand. With the reduction of hydrocarbon production as 6% per year and follow with the growth of energy consumption by 7% in last 10 year, Indonesia is facing a hydrocarbon energy crisis for the next 20 years. The aim of this study is to analyze the threat in survey and drilling operation in order to increase the hydrocarbon production due to regional autonomy factor existences. This study is qualitative case study that use external analysis of PEST and Force Field, while the Anticipatory analysis use as internal one. This external and internal analysis treat as a driving force for foresight the 2035 scenario. The licensing is one of the obstacle in increasing the national hydrocarbon production, therefore the simplification in licensing and enhancement in technology are necessary in order to increase the national hydrocarbon production for year 2035."