Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan Jaminan Pensiun di Indonesia sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), dilakukan secara khusus dan terpisah berdasarkan segmentasi kepesertaan sektor privat, sektor publik (Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/Penyelenggara Negara), dan sektor militer (TNI/Polri). Kebijakan mengenai pengalihan program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri sehingga pengelolaannya bergabung dengan sektor privat, serta pembatasan Lembaga Pengelola/Penyelenggara program dalam UU BPJS menghambat tujuan lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penulisan ini menganalisis 2 (dua) isu terkait dengan kebijakan pengelolaan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam UU BPJS, yakni: (1) efektivitas pelaksanaan kebijakan pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil sehingga pengelolaannya disatukan dan pembatasan pengelola program pensiun; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil. Melalui penerapan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan, serta menerapkan metode Cost and Benefit Analysis, penelitian ini menyimpulkan, bahwa: (1) kebijakan pengalihan program pensiun dan pembatasan lembaga pengelola program tidak efektif untuk dilaksanakan karena menimbulkan ketidak adilan dari segi ekonomis berupa penurunan manfaat dan pelayanan bagi salah satu sektor; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil adalah dilakukan secara khusus/terpisah sesuai dengan teori keadilan distributif, karena pensiun bagi pegawai negeri sipil merupakan penghargaan atas pengabdian dan jasa. Oleh karena itu, pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil dan pembatasan lembaga pengelola/penyelenggara program pensiun yang diatur dalam UU BPJS perlu disesuaikan kembali dengan kondisi yang terjadi saat ini.

---

Pension Management in Indonesia before the enactment of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency (BPJS Law), is carried out specifically and separately based on the segmented membership of private sector, public sector (Civil Servants/State Officials/State Administrators), and the military sector (Army/Police). Policies regarding the transference of pension programs for Civil Servants and the Army/Police so that their pension management joins the private sector, as well as restrictions on Social Security Administrative Body in the BPJS Law hamper the purpose of National Social Security System as stipulated in Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. This writing analyzes 2 (two) issues related to pension management policies for Civil Servants in the BPJS Law, which are: (1) the effectiveness of implementing the policy of transferring pension programs for civil servants so that their management is united with private sector and restrictions on the social security administrative body; and (2) an appropriate pension management model for civil servants. Through the application of normative juridical research methods with a case approach, legislative approach, historical approach, and comparative approach, as well as applying the Cost and Benefit Analysis method, this study concludes that: (1) the policy of transferring pension programs and restrictions on the institution managing the program is not effective to be implemented because it creates economic injustice in the form of decreased benefits and services for one sector; and (2) an appropriate pension management model for civil servants is to carried out specifically/separately in accordance with the theory of distributive justice, because pensions for civil servants are awards for service and service. Therefore, the transfer of pension programs for civil servants and restrictions on institutions managing/administering pension programs that are regulated in the BPJS Law need to be adjusted back to the current conditions."

"Indonesia terhitung sejak 1 Januari 2014 resmi memulai era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dimana didalamnya terdapat satu program pemerintah yaitu “Koordinasi manfaat” skema CoB ini diharapkan meningkatkan pelayanan bagi peserta yang mampu membayar lebih. Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang pada akhirnya diperbaiki dengan mengeluarkan peraturan baru. Dengan peraturan baru tersebut masih terdapat beberapa keluhan serta kendala dalam implementasinya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS kesehatan dan asuransi komersial khususnya di RSPI-Pondok Indah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif melalui survei dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan adalah teori evaluasi program menurut Dale (2002). Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Komersial di RSPI- Pondok Indah masuk kedalam kategori tidak efektif. Hal tersebut berdasarkan 3 (tiga) dimensi menurut dale (2002) yakni Input, Proses, dan Output masuk ke dalam kategori tidak efektif. Dalam implementasinya, skema “koordinasi manfaat” masih terdapat banyak kendala, kendala ini dilihat dari persepsi pengguna diantaranya sosialisasi yang kurang kepada para petugas yang bekerja; kurang efisiennya waktu pelaksanaan; ketersediaan informasi yang kurang; kurangnya pemantauan; tidak adanya badan khusus yg mengawasi; serta perbedaan produk antar stackholder yang menyebabkan skema tersebut berjalan tidak efektif.

---

Since January 1 2014, Indonesia officially started the National Social Security System (SJSN) era in which there is a government program named "Coordination of Benefits". In its implementation there were several obstacles which were eventually addresed through the issuance of new regulation. With the new regulation, there are still some complaints and obstacles in its implementation. This issues become the background of this study which aims to analyze user’s perception on the effectiveness of the CoB scheme between social insurance and commercial insurance, especially in RSPI-Pondok Indah. This research uses a quantitative approach with quantitative data collection techniques through surveys and secondary data through literature study. The main theory used is the program evaluation theory according to Dale (2002). The results showed that the effectiveness of the "Coordination of Benefits" scheme between BPJS Health and Commercial Insurance in RSPI-Pondok Indah is classified as ineffective. This is based on 3 (three) dimensions according to Dale (2002) namely Input, Process, and Output falls into the ineffective category. In its implementation, the CoB scheme still has many obstacles which can be, seen from the user's perception including the lack of socialization to the working officers; inefficient implementation time; lack of available informations available; lack of monitoring; the absence of a special supervisory body; as well as product differences between stackholders that cause the scheme to run ineffectively"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan sistem kesehatan di Indonesia, Thailand, dan Filipinayang juga merupakan negara-negara berkembang di Asia Tenggara yang telah mengalami kemajuan signifikan dalam pengembangan sistem kesehatan sejak tahun 1970-an. Perkembangan tersebut diiringi dengan peningkatan angka harapan hidup dan penurunan tingkat kematian ibu dan bayi di ketiga negara ini. Namun, meskipun terdapat peningkatan tersebut, terdapat kebutuhan yang semakin meningkat akan cakupan kesehatan universal yang komperhensif. Meskipun demikian, perjalanan menuju Universal Health Coverage di Indonesia, Thailand, dan Filipina masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kebijakan yang mendukung dan infrastruktur kesehatan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan asuransi kesehatan sosial di Indonesia, Thailand, dan Filipina dalam upaya mencapai cakupan kesehatan universal. Dalam penelitian ini, basis penelitian merupakan pemerintah ketiga negara, dengan rentang waktu penelitian mencakup periode dari tahun 1970 hingga 2019. Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan terhadap desain kebijakan, kondisi infrastruktur kesehatan, serta capaian dalam implementasi cakupan kesehatan universal di ketiga negara tersebut. Dengan menggunakan pendekatan integrative review, penulis menghimpun literatur penelitian yang menganalisis perbedaan dan persamaan dalam implementasi kebijakan asuransi kesehatan sosial di antara ketiga negara ini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mencapai cakupan kesehatan universal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketiga negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina, pada dasarnya memiliki kebijakan kesehatan yang kurang lebih sama dan terdapat temuan juga bahwa Thailand merupakan negara dengan implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang paling baik dari komparasi tiga negara ini. Dalam banyak indikator yang dianalisis, Thailand menunjukkan keunggulan dan kesuksesan dalam mencapai cakupan kesehatan yang luas dan kualitas layanan yang baik. Sistem jaminan kesehatan nasional Thailand telah berhasil memberikan akses yang merata dan terjangkau bagi seluruh penduduknya, dengan cakupan jaminan kesehatan yang tinggi dan beragam, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, Thailand juga berhasil menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam peningkatan indikator kesehatan, seperti angka harapan hidup yang meningkat dan penurunan angka kematian bayi dan ibu.

---

This research is motivated by the development of healthcare systems in Indonesia, Thailand, and the Philippines, which are also developing countries in Southeast Asia that have made significant progress in healthcare system development since the 1970s. This progress has been accompanied by an increase in life expectancy and a decrease in maternal and infant mortality rates in these three countries. However, despite these improvements, there is a growing need for comprehensive universal health coverage. Nevertheless, the journey towards Universal Health Coverage in Indonesia, Thailand, and the Philippines still faces challenges, including a lack of supportive policies and adequate healthcare infrastructure. The aim of this study is to compare social health insurance policies in Indonesia, Thailand, and the Philippines in their efforts to achieve universal health coverage. The research is based on the respective governments of the three countries, and the study period covers from 1970 to 2019. The comparison in this research includes policy design, healthcare infrastructure conditions, and achievements in the implementation of universal health coverage in these three countries. Employing an integrative review approach, the author compiles research literature that analyzes the differences and similarities in the implementation of social health insurance policies among these three countries, as well as the factors influencing their success in achieving universal health coverage. The research findings indicate that Indonesia, Thailand, and the Philippines essentially share similar healthcare policies. However, it is also evident that Thailand stands out as the country with the most successful implementation of Universal Health Coverage (UHC) among the three compared countries. In many analyzed indicators, Thailand demonstrates superiority and success in achieving broad healthcare coverage and quality services. Thailand's national health insurance system has successfully provided equal and affordable access to healthcare for its entire population, with high and diverse health coverage, as well as adequate healthcare facilities. Additionally, Thailand has made significant progress in improving health indicators, such as increasing life expectancy "

"Tesis ini menganalisis pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, rumah sakit umum/pemerintah, dan rumah sakit swasta untuk responden yang memiliki kartu Askeskin dan tidak memiliki kartu Askeskin. Selain itu, juga akan diperhatikan perbedaan periode sebelum dan setelah adanya program Askeskin, sehingga akan terlihat dampak program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) terhadap pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan dua metode analisis. Pertama, statistik deskriptif untuk menggambarkan kepemilikan kartu Askeskin dan pengguna kartu Askeskin untuk pemanfaatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pada tahap ini, pembagian dan penamaan kelompok responden terbatas pada kriteria pengelompokan data yang digunakan dalam penelitian ini dan tidak bisa dikaitkan dengan kriteria yang dikenal dalam konsep kemiskinan Indonesia. Metode kedua menggunakan analisis regresi logistik untuk menjelaskan probabilitas responden (yang memiliki maupun yang tidak memiliki kartu Askeskin) dalam memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap dengan berbagai variabel penjelas. Hasil analisis menunjukkan bahwa program Askeskin mampu mendorong pemanfaatan layanan rawat jalan di Puskesmas. Kepemilikan kartu Askeskin juga merupakan faktor dominan dengan peluang terbesar ketika responden memutuskan akan memanfaatkan layanan rawat jalan di Puskesmas. Sedangkan faktor ekonomi, yaitu penggunaan listrik dalam rumah tangga merupakan faktor dominan dengan peluang terbesar ketika responden memutuskan untuk memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit umum/ pemerintah, ketika akan memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit swasta, dan ketika akan memanfaatkan layanan rawat jalan anak di Puskesmas.

---

This thesis analyzes the utilization of outpatient and hospitalization service at health centers, public/government hospitals, and private hospitals to respondents who have Askeskin cards and those who do not have Askeskin cards. In addition, it also consider the period of implementation before and after Askeskin program to find out the impact of Askeskin program on the utilization of outpatient and hospitalization service. The problem is analyzed by using two analysis methods.

First method is descriptive statistics to describe the Askeskin card holder and Askeskin card user to the services. At this stage, the division and naming the group of respondents is limited to criteria of data grouping used in this study and could not be attributed to the known criteria in the concept of poverty in Indonesia.

The second method is logistic regression analysis to explain the probability of respondents (the Askeskin card holder and non card holder) in utilizing the facilities of outpatient and hospitalization services with various explanatory variables.

The analysis shows that the Askeskin program can improve the use of outpatient services at the health center. It also shows that the ownership of Askeskin card is a dominant factor with the greatest probabilities. While economic factors, namely electricity usage in the household, is the dominant factor with the greatest probabilities when respondents decided to use outpatient and hospitalization services in public/government hospitals, and private hospital, and when they use outpatient services at the child health center."

"Seluruh tenaga kerja yang terpapar Covid-19 di tempat kerja harus dilindungi oleh Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Namun, hal ini tidak dapat terwujud karena terbitnya Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020. Permasalahan dalam tulisan tesis ini yaitu 1) Bagaimana perlindungan bagi tenaga kerja atas penyakit akibat kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di kondisi pandemi Covid-19?; 2) Studi kasus terhadap kasus penyakit akibat kerja tenaga kerja terpapar Covid-19 pada program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan?; dan 3) Bagaimana seharusnya pengaturan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja yang terkena Covid-19 sebagai penyakit akibat kerja berkaca pada kondisi pandemi saat ini?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan menggunakan data yang bersumber dari data sekunder. Kesimpulan penelitian ini bahwa: 1) Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 mempersempit definisi peserta yang dapat dilindungi oleh program JKK akibat Covid-19 sebagaimana diatur oleh undang-undang, yakni hanya pekerja tertentu saja; 2) kebijakan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 tidak memenuhi tujuan dibentuknya program jperaminan sosial yaitu memberikan perlindungan ekonomis kepada seluruh pekerja dan keluarga dari pekerja; dan 3) Kedudukan hukum Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni PP 44 Tahun 2015. Saran dari penelitian ini bahwa: 1) Melakukan perubahan terhadap Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 yang tidak sejalan dengan sistem jaminan sosial nasional; 2) Membuat peraturan terkait penyakit akibat kerja akibat Covid-19 yang diperuntukan kepada seluruh tenaga kerja yang terpapar Covid-19 di tempat kerja; dan 3) Pemangku kebijakan harus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan tercapainya tujuan jaminan sosial nasional.

---

All workers exposed to Covid-19 at work must be protected by the Work Accident Program. However, due to published of Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of the Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020, the protection program cannot be enforced. The problems in this thesis are: 1) How is the implementation of protection for workers affected by Occupational Diseases during the Covid-19 pandemic based on laws and regulations?: 2) Case studies on Occupational Diseases for workers exposed to Covid-19 case through the Working Accident Protection Program; and 3) How should the protection of Work Accident Insurance for workers affected by Covid-19 as an Occupational Disease be reflected in the current pandemic conditions?. This research method uses a normative juridical form and the data used in this research based on secondary data. This tesis conclusion are: 1) The Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of the Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020 narrows the definition of participants who can be protected by the JKK program regulated by law, namely only certain worker; 2) Policies as regulated in Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020 is not in line with the objective of establishing a social security program which is to give economic protection for all workers and their families.; and 3) The legal position of The Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of the Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020 is contrary to higher laws and regulations. Based on the results of the research, suggestions that can be submitted are 1) Those regulations should be amandment caused by those are not in line with the national social security system; 2) Provide regulations regarding with occupational diseases due to Covid-19 which is belonging to all workers who are exposed to Covid-19 in the workplace; 3) Regulators should have coordinated with BPJS Ketenagakerjaan to achieve the goals of national social security are ensured. government. As a suggestion to the government, both central and regional, to support the efforts of BPJS Ketenagakerjaan in the implementation of the employment social security program, especially in law enforcement."

"Tesis ini membahas tentang Asuransi Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, objek penelitiannya (1) Peraturan perundangan yang mengatur sistem asuransi sosial sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (2) Asuransi sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan (3) Permasalahan hukum yang timbul pada asuransi sosial sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif, kemudian menganalisa permasalahan yang timbul sebelum berlakunya sistem jaminan sosial nasional yang akan menjadi tantangan pada pelaksanaan asuransi sosial pada sistem jaminan sosial nasional.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil secara normatif Sistem Jaminan Sosial Nasional akan lebih memberikan kepastian hukum, jaminan kepesertaan dan manfaat bagi peserta jaminan sosial, namun demikian tidak adanya lembaga pengawas dan kewenangan pemberi sanksi yang secara tegas di amanatkan oleh Undang - Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional akan sangat potensial mengulang kegagalan yang sama.

---

This thesis discusses Social Insurance in the National Social Security System, the object of research (1) legislation governing social insurance system prior to the enactment of Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System (2) Social Insurance in the National Social Security System is set the Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System, and (3) the legal issues that arise in the social insurance before the enactment of Act No. 40 of 2004 on National Social Security System. This study uses normative research methods, and then analyze the problems that arise before the entry into force of the national social security system that will be a challenge in the implementation of social insurance on the national social security system.Based on the research results normative National Social Security System will provide more legal certainty, a guarantee of participation and social security benefits for the participants, however, the absence of the regulatory agencies and authorities giver expressly sanctions mandated by the Constitution - Constitution of National Social Security System will potential repeat the same failure."

"Selama tahun 2020, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, yang berdampak pada para pemberi kerja melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya untuk memangkas biaya. Salah satu biaya yang harus dikeluarkan oleh pemberi kerja adalah iuran jaminan kesehatan bagi pekerjanya, karena pemberian iuran jaminan kesehatan diwajibkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Namun, di sisi lain, tagihan medis juga meningkat akibat pandemi COVID-19, yang memaksa karyawan untuk mendapatkan pekerjaan yang menyediakan asuransi kesehatan untuk pekerjanya. Penelitianini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepesertaan asuransi kesehatan oleh pemberi kerja dengan probabilitas pekerja melakukan mobilitas kerja. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dengan observasi akhir sebanyak 62.750. Penelitian ini menggunakan regresi logistik binomial. Penelitian ini juga menggunakan lima variabel karakteristik non pasar. Hasil dari penelitian ini adalah ketika karyawan dilanggan asuransi kesehatan oleh majikannya, karyawan akan cenderung melakukan mobilitas kerja. Hasilnya juga sangat signifikan.

---

During 2020, the world is being hit by the pandemic of COVID-19, which impacted the employers to dolayoffs to their employees in order to cut their costs. One of the costs that should be incurred by employers isthe health insurance subscription for their employees, as giving health insurance subscription is required by the Ministry of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia. Yet, on the other hand, medical bills were also increasing due to the pandemic of COVID-19, which forces the employee to get a job which the employers provide them with a health insurance subscription. This study aims to analyze the relation between health insurance subscription by the employers with the probability of the employees to do a job mobility. The data used for this study is from Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) with the final observations of 62,750. The study uses binomial logistic regression. This study also uses five non-market characteristicvariables. The result for this study is when the employee is being subscribed to health insurance by theiremployer, the employee will be less likely to do job mobility. The results are also very significant."