Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Dalam perspektif berdemokrasi, tentunya sikap golput akan berimplikasi pada pembangunan kualitas demokrasi, sehingga perlu demokratisasi dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2009.Politic participation in democratic State is an indicator of valid implementation of highest State power exercise by people (people sovereignty), that is imbodied by their involvement in democracy event (general elections). The increasingly higher level of political participation indicates that people follow, understand, and engange in national activities. Reversely, a low level of political participation generally indicates that people place less appreciation or interest in national affairs or activities. The low level of peoples’s political participation is reflected in golput (golongan putih-white group or non-voting) attitude. In democratic perspective, golput attitude will of course has implication on development of democracy quality, so it needs democratization in facing democratic event of 2009."

"NURCHOLISH Madjid dan M. Amien Rais adalah dua tokoh Muslim yang mewarnai dunia pemikiran Islam di tanah air kita. Warna-warni pemikiran mereka tentu saja tidak mungkin dilepas dari latar belakang kehidupannya, baik keluarga, pendidikan, maupun organisasi. Menjelang Pemilu 2004, baik Nurcholish maupun Amien mencoba untuk membuktikan pemikiran-pemikiran di dalam dunia nyata dengan siap-siap maju menjadi Calon presiden RI. Nurcholish tidak memiliki partai politik sebagai kendaraan politiknya menuju istana negara, sedangkan Amien melangkah dengan partai politik yang didirikannya, Partai Amamat Nasional.Salah satu pemikiran yang hendak mereka wujudkan di tengali-tengah masyarakat Indonesia adalah berkaitan dengan Islam dan demokrasi. Nurcholish dan Amien menyayangkan gagalnya ujicoba praktik demokrasi: Demokrasi "Liberal" Parlementer dan Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), dan Demokrasi Pancasila (Orde Baru). JaIan buntu praktik demokrasi di Indonesia ini mendorong Nurcholish dan Amien menawarkan pemikiran-pemikiran politiknya tentang demokrasi. Mereka mengemukakan sepuluh hal penting untuk mewujudkan transisi Indonesia menuju demokrasi. Kesepuluh elemen demokrasi yang mereka maksudkan tidak bisa dilepas dari bimbingan wahyu Ilahi, sehingga tidak salah jalan.Elemen demokrasi yang sejalan dengan beberapa agama Islam itu, antara lain terdiri partisipasi politik rakyat, kebebasan, penegakan hukum, pemerataaan keadilan sosial, peningkatan mutu pendidikan, dan pembentukan masyarakat madam, sebenamya telah tertuang jelas dan tegas di dalam rumusan Pancasila. Menurut Nurcholish dan Amien, sila-sila di dalam Pancasila sendiri sebetulnya sudah memberikan rumusan yang baik tentang sebagian konsep demokrasi. Karena itu, bila bangsa Indonesia, khususnya umat Islam taat pada agamanya, maka dipastikan mereka telah menjalankan nilai-nilai Pancasila, dan mereka sesungguhnya telah menjalankan demokrasi.Menurut Nurcholish dan Amien, sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Mahaesa" mengandung makna tawhid. Untuk itu, ia menjadi sila utama yang menyinari dan menjadi dasar etis sila-sila lainnya. Bagi mereka, sila pertama adalah sila vertikal (habl min Allah): beriman kepada Allah. Sedangkan sila-sila selanjutnya adalah sila-sila horizontal (habl min al-nas): beramal saleh kepada sesama.Karena itu, tidak heran kalau Nurcholish dan Amien sangat menekankan pemikiranpemikirannya, khususnya dalam politik, pada konsep tauhid. Tauhid merupakan fondasi asasi dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Demokrasi tanpa tauhid tidak akan memiliki makna berarti bagi kehidupan masyarakat. Inilah yang kita rebut dengan demokrasi yang dilandaskan pada tauhid. Yaitu, demokrasi religius atau demokrasi teistik-yang sebenamya dikehendaki M. Natsir-kita tahun, kedua tokoh ini pemah dijuluki "Natsir Muda". Untuk itu, saya berkesimpulan, bahwa Nurcholish dan Amien merupakan wakil tokoh Muslim Indonesia yang dapat dikatakan sebagai pemilar demokrat religius (substantif dan formalis) Wallahu a'lam lii alshawub.

---

Nurcholish Madjid and M. Amien Rais are two influential Muslim figures for Islamic thoughts in Indonesia Their thoughts, of course, are significantly related to their family, educational, and organizational background. During the general election 2004, Nurcholish and Amien tried to actualized their role and function in real politic. They were nominated for presidential candidate. Nurcholish went through non-political party, while Amien went through the National Mandate Party (PAN).

In most of their ideas and thoughts, Nurcholish and Amien attempted to introduce the concept of Islam and democracy. This is due to the failure of democratic practices: Parliamentary "Liberal" Democracy and Guided Democracy (Old Era) and Pancasila Democracy (New Era). In introducing their political thoughts and democracy, Nuscholish and Amien proposed ten important points in order to change the existing democratic system in Indonesia. The ten points are based and rooted on Islamic concept of democracy. They include people political participation, freedom, law enforcement, social justice, improving the quality of education and creating civil society.

Both Nurcholish and Amien agreed that these elements, in fact, have been included in Pancasila. According to them, Pancasila reflects certain aspects of democracy. Therefore, if Indonesian people, especially Muslim population, are really committed to Islamic teachings, actually they have implemented the concept of Pancasila, meaning that they have implemented the concept of democracy.

According to Nurcholish and Amien, the first element of Pancasila, i.e. "Belief in One God", implies the concept of tawhid. This element is the basic foundation of the other elements. In their opinions, the first element is considered as vertical aspect (habl min Allah): belief in Allah, while the other elements are considered as horizontal aspect (habl min al-nas): doing good deeds for humanity.

NurchoIish and Amien emphasize their political thoughts on the concept of tawhid. Tawhid is the basic foundation for implementing the concept of democracy in Indonesia. This is so-called tawhid-based democracy. That is religious democracy or theistic democracy as proposed by M. Natsir. In conclusion, Nurcholish and Amien represent Indonesian Muslim figures who introduce religious democratic concept. Wallahu a'lam bi al-shawib."

"Disertasi ini membahas dan menganalisis problematik format baru relasi Presiden-DPR pasoa-amandemen konstitusi (2004-2008) yang terperangkap situasi konflik. Konflik seperti apa yang terjadi, dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakanginya? Untuk menjawabnya, studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui kajian literatur, penelusuran dokumen, dan wawancara mendalam terutama dengan narasumber yang terlibat. Perspektif teori yang melatarinya adalah asumsi Juan J. Linz (1994) bahwa demokrasi presidensial adalah pilihan berisiko karena cenderung menghasilkan instabilitas dibandingkan sistem parlementer, serta asumsi Scott Mainwaling (1993) bahwa kombinasi presidensial dan sistem multipartai cenderung menghasilkan deadlock dan immobilism dalam relasi eksekutif-legislatif.Studi ini menemukan: (1) format baru relasi Presiden-DPR hasil amandemen konstitusi cenderung ?sarat-DPR? (DPR heavy) sehingga memicu munculnya situasi konflik dan ketegangan politik; (2) personality dan kepemimpinan Presiden yang kompromistis dan tidak efektif, Serta sikap ?parlementarian? dan disorientasi partai-partai di DPR, adalah faktor signifikan lain yang turut mempengaruhi terbentulmya situasi konflik; (3) meskipun ada upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme Rapat Konsultasi Presiden-Pimpinan DPR, faktor-faktor institusional yang melekat pada kombinasi sistem prosidensial-multipartai turut mempertajam situasi konilik; (4) namun situasi konflik tersebut tidak mengarah pada kebuntuan politik eksekutif-1egislatif seperti dikhawatirkan Mainwaring, ataupun risiko instabilitas demokrasi yang dikemukakan Linz.Disertasi ini mengajukan perspektif teoritis baru: (1) meskipun perpaduan presidensial-multipartai merupakan kombinasi yang sulit, potensi jalan buntu politik dan instabilitas demokrasi terhindarkan apahila tersedia mekanisme konsultasi dan persetujuan bersama eksekutif-legislatif (2) walaupun menjanjikan stabilitas, mekanisme demikian cenderung menghasilkan relasi eksekutif-legislatif yang bersifat politik-transaksional ketimbang institusional, serta pemerintahan yang tidak efektif; (3) variabel personality dan kepemimpinan Presiden serta kualitas partai-partai berpengaruh signifikan bagi stabilitas dan efektititas demokrasi presidensial.Namun perspektif teoritis baru di atas melahirkan implikasi teoritis lain bagi Indonesia ke depan: (1) konflik Presiden-DPR yang mengarah pada kebuntuan politik berpotensi muncul jika relasi keduanya lebih bersifat institusional ketimbang politik-transaksional seperti periode studi ini; (2) potensi kebuntuan politik tersebut cenderung membesar apabila kepemimpinan Presiden tidak melayani kompromi politik dengan DPR dan partai-partai di Dewan Semakin melembaga dan lebih ideologis."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas dinamika politik proses perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002 pada masa transisi demokrasi, terhadap lima isu utama, yaitu : 1) dasar negara danagama, 2) DPR 3) DPD, 4) MPR dan 5) sistem pemilihan Presiden langsung. Tujuanpenelitian, pertama, melihat bagairnana pandangan dan sikap fraksi-fraksi di PAH BPMPR terhadap lima isu tersebut, dan bagaimana perdebatan itu berlangsung. Kedua,mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan dan sikap fraksi. Apakahdipengaruhi oleh latar belakang sejarah ideologis partai, atau oleh latar belakangkepentingan partai. Ketiga, menjelaskan dan mengnalisis perkembangan ilmu politikmelalui studi proses perubahan UUD 1945.Metode penelitian adalah kualitatiff Posisi peneliti sebagai participant-observer,mempengaruhi otentisitas penelitian. Pendekatan struktural dan kultural digunakan unmkmemperoleh refleksi mendalam atas fenomena yang diteliti. Teori transisi demokrasidigunakan untuk menjelaskan setting politik perubahan UUD 1945. Teori elite olehRobert Michell, teori aliran politik oleh Geertz dan Feith, dan teori lconflik oleh MauriceDuvergor dan Maswadi Rauf untuk menjelaskan proses dan dinamika interaksi politikfraksi-fraksi di MPR.Hasil penelitian menunjukkan, pertama, peran elite fraksi di PAH BP MPR dan DPPpartainya sangat besar, juga masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses pembahanUUD 1945. Kedua, fraksi-fraksi bersikap bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudahfinal sehingga yang diperdebatlcan bukan substansi Pancasila, tetapi masalahpenempatannya saja. Ketiga, dalam masalah agama (Pasal 29) masih nampak wamaaliran mempengaruhi secara terbatas pandangan dan sikap fraksi. ?Aliran? disini berbedawujudnya dari aliran politik yang menjadi mainstream utama politik Indonesia masa lalu.Aliran lebih bermakna sebagai identitas politik partai. Keempat, pada lima isu yangdibahas, posisi fraksi-fraksi bergerak antara reformis moderat dan refomis progresif;berlainan dengan temuan Blair mengenai dikotomi konservatif-progresif dalampengelompokan fraksi-fraksi di PAH BP MPR.Implikasi teoritis memperlihatkan adanya perubahan dan kontinuitas dalam aliran politikdi Indonesia. Aliran politik tidak dapat lagi seutuhnya dilihat seperti yang dimaksudkanGeertz maupun Feith. Aliran politik dewasa ini lebih digunakan sebagai alat identitaspolitik partai. Fenomena perubahan ideologi di tingkat global dan menguatnyapragmatisme di kalangan umat Islam akibat proses deideologisasi dan modernisasiekonomi selama Orde Baru telah memunculkan masyarakat Islam yang lebihmengutamakan Islam kultural daripada Islam sebagai ideologi."

"George Wilhelm Friedrich Hegel, seorang filosof yang lahir di Stuttgart pada tanggal 27 Agustus 1770. Dalam perkembangan intelektual Hegel yakni; saat Ia menekuni spirit yang berhubungan dengan jiwa, tahap selanjutnya ketika ia mendalami dialektika yang berkaitan dengan logika, dan tahap terakhir saat ia menekuni konsep tentang negara sebagai puncaknya.Pemikiran Hegel tentang negara mengundang interpretasi yang berbeda dari berbagai kalangan. Ada kelompok yang menganggap pemikiran Hegel tentang negara inilah yang mengilhami lahirnya negara totaliter, sementara kelompok lain menganggap pemikiran Hegel tentang negara memberi acuan bagi berkembangnya negara liberal dan sosialis yang mewamai konsep negara modern.Untuk mengungkap pemikiran Hegel tentang negara, penulis mengawalinya dengan mengajukan dua buah pertanyaan penelitian: 1. Apa dan bagaimana pemikiran politik Hegel tentang negara? Dan 2. Apa pendapat para pemikir terhadap pemikiran Hegel tentang negara. Saat mendalami pemikiran Hegel tentang negara, penulis melakukan kajian terhadap tulisan Hegel ?The Philosophy of Right', dengan cara merangkum pemikiran yang menonjol dan menyederhanakannya. Hampir semua pemikir sepakat bahwa dalam karyanya inilah Hegel mengungkap pemikiran politiknya tentang negara.Para pemikir yang memberikan tafsiran tentang pemikiran Hegel tentang negara ; Fasisme atau Demokrasi adalah: Lorens Bagus, Adef Budiman, William Ebenstein, M. Judd Harmon, Eka Kumiawan, Franz Magnis Suseno, Frederick Mayer, Lee Cameron McDonald, Bertrand Russell, George H. Sabine, Henry J. Schmandt, dan Marsillam Simanjuntak.Negara bagi Hegel adalah suatu organisme yang mengaktualkan Ide etis dan pikiran objektif diatas bumi. Kesimpulan ini didasari oleh pandangan Hegel yang mengatakan, kedua alam (dari keduniaan dan alam kebenaran) ini berada pada posisi yang berbeda, tetapi keduanya berakar pada satu kesatuan yang tunggal, Ide.M. Judd Harmon adalah seorang pemikir politik yang paling moderat dalam menafsirkan pemikiran Hegel tentang negara. Bagi Harmon, pemikiran politik Hegel tentang negara tidaklah termasuk kategori fasis ataupun demokratis, tetapi ia berada diantara keduanya."

"Peranan militer dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia pada Zaman Orde Baru begitu kuatnya mengakar hingga jauh melebihi peranannya sebagai penjaga kedaulatan dan inlegritas bangsa dan negara. Pada masa pasca Orde Baru, hal ini menjadi sorotan banyak pihak, Ierulama tentang jati diri TNI, kedudukan dan peran TNI, komando dan pembinaan lerilorial, dan bisnis TNI. Pembuatan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tenlang Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu usaha dalam rangka Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Dinamika proses deliberasi pembuatan Undang-Undang ini menjadi titik sentral dalam pcmbahasan penclitian ini. Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk menunjukan suatu pemahaman mengenai proses deliberasi yang terjadi antara pihak pemerintah dan TNI, politisi sipil di DPR, sorta masyarakat sipil dalam proses pembuatan Undang-Undang ini. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Ilmu Politik di Indonesia dan juga dalam penyelesaian Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelilian kualitatif dengan berdasarkan pada penelitian Iapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam pada para anggota Komisi I DPR RI, para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tokoh-tokoh militer. Dalam studi kepustakaan, data dan informasi dikumpulkan melalui penelitian dokumenter. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa proses deliberasi dalam pembuatan Undang-undang tentang TNI di Komisi I DPR RI telah memunculkan interaksi politik dan power interplay di antara fraksi-fraksi maupun dengan pihak Pemerintah. Hal ini telah menggambarkan terciptanya polarisasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses deliberasi secara Iangsung maupun tidak langsung. Karena proses deliberasi bersifat kompromi, pcrbedaan pandangan ini justru menimbulkan kebijakan-kebijakan yang bersifat gamang yang pada akhirnya memunculkan pandangan jalan tengah di dalam menyikapi prinsip supremasi sipil, yaitu konsepsi kontrol demokrasi. Secara lebih rinci, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelompokkan pandangan di tubuh TNI di antara kelompok statue-quo dan moderal (reformis) telah mempengaruhi jalannya dinamika politik di Komisi I. Dalam proses deliberasi ini terlihat bahwa konsentus yang tercipta dalam pencapaian kesepakatan substansi isi UU TNI dilalui dengan tahapan tawar-menawar di antara beberapa pihak yang berkepentingan. Penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pembuatan Undang-Undang ini merupakan suatu bentuk partisipasi yang lebih luas dalam menyatakan keinginan dan pemikirannya.

---

The roles of military in political, economic, and social life in Indonesia during the New Order era were so strong and deeply rooted; they eclipsed their roles as the guardian of nation-state's sovereignty and integrity. In the post-New Order era, this matter has become rampantly criticised, especially regarding TNI's identity, TNI's position and roles, territorial command and management, and TNI's economic activities. The making of TNI Act is considered to be one of the efforts in relations to the Security Sector Reform in Indonesia. The dynamics of deliberation process inthe making of this Act is the centrepiece of this research.

This research is specifically aimed to provide an understanding regarding the deliberation process between government and TNI, civil politicians in the People's Representative Council, and civil society in the process of the making of this Act. In a much broader sense, this research is expected to provide significant contribution to Political Science in Indonesia and also in the establishment of Security Sector Reform in Indonesia.

This research used qualitative research method based on field and library research. Field research was conducted with in-depth interview to members of Commission I within the People's Representative Council, Non-Governmental Organizations activists, and military prominents. During the library research, data and infomation were gathered through documentary research.

Based on the data analysis in this research, it can be concluded that the deliberation process in the making of TNI Act in Commission I within the People's Representative Council had established political interactions and power interplay either among the fractions or with the government. It described the polarisations of the actors involved in this deliberation process, directly or indirectly. Because of the compromising nature ot? this deliberation process, the differences of perspectives caused the creation of weak policies that eventually brought out middle-way perspective in response to the civil supremacy principles: the conception of democratic control.

This research shows that the differences in perspectives within the TNI between the status-quo group and the rcformists had influenced the political dynamics in Commission I. This deliberation process showed that consensus in reaching agreements regarding the substance of the contexts of this TNI Act was passed through bargaining phase among the concerning actors. This research also shows that the involvement of civil society in the making of this Act was considered to be a form of wider participation in expressing their aspirations and thoughts."

"Penelitian ini membahas bagaimana hubungan aktor internal dan aktor eksternal yang turut berperan dalam perjuangan etnis Kurdi mencapai tuntutan pengesahan wilayah otonom Kurdistan dengan bentuk pemerintahan otonom Kurdistan Regional Government (KRG). Penelitian ini hendak melihat siapakah aktor yang lebih dominan dalam proses pembentukan KRG. Pembentukan KRG merupakan jawaban atas tuntutan etnis Kurdi yang menginginkan pengakuan atas etnis mereka dan hak otonom atas wilayah Kurdistan di Irak Utara. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bagaimana bentuk usaha perjuangan etnis Kurdi untuk mencapai tuntutan mereka. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan metode penelitian kualitatif. Aktor eksternal dan internal sama-sama punya peranan dalam proses pembentukan KRG di Irak Utara pada 2003-2005 lalu. Namun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa aktor internal yang diwakili oleh Kurdistan Democratic Party (KDP) dan Patriotic Union Kurdistan (PUK) merupakan pihak yang sangat berperan besar dalam perjuangan Kurdi hingga disahkannya KRG.

---

This research discusses how the relation among internal actors and external actors which play a role in achieve Kurdish claim who struggle for Kurdistan autonomy region with the Government formation by Kurdistan Regional Government (KRG). This research has purposes to see who actors are more dominant in the process of formatting the KRG. Formatting the KRG were consensus to Kurdish claim for their ethnic recognition and the authority right of Kurdistan area in Northern Iraq. In this paper also described how the form of Kurds struggle to achieve their claims.

This research is explanatory research with qualitative research methods. External and internal actors are equally influential in the formation of the KRG in northern Iraq in last 2003-2005. But the results of this study revealed that the actor who had represented internally by the Kurdistan Democratic Party (KDP) and the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) as the parties whose play a huge role in the fight and struggle until the ratification of the KRG Kurdish autonomy region has done."

"ABSTRAKPemahaman terhadap pemikiran politik suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut, walau pengaruh eksternal terhadap bangsa tersebut juga tidak dapat diabaikan. Terdapat beberapa pemikiran politik yang menjadi landasan dalam perebutan dan pengisian kemerdekaan bangsa Indonesia. Kondisi perebutan dan pengisian kemerdekaan Indonesia merupakan wahana pemikiran politik yang sangat luas dan beranekaragam. Menurut Herbert Feith dan Lance Castles dalam bukunya Indonesian Political Thinking 1945 - 1965, pemikiran politik tersebut dapat dipisah dalam lima aliran, yaitu (1) Nasionalisme Radikal, (2) Tradisionalisme Jawa, (3) Islam, (4) Sosialisme Demokratis dan (5) Komunisme.Penelitian ini berusaha untuk mendalami pemikiran Sosialisme Demokratis yang menjadi landasan pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia. Pemahaman pemikiran politik Sosialisme Demokratis Partai Sosialis Indonesia dibatasi hanya dalam hubungannya dengan pemikiran politik Soetan Sjahrir. Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana kantribusi Soetan Sjahrir terhadap pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia tentang Sosialisme Demokratis?Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, peneliti mengklasifikasi pemikiran politik Soetan Sjahrir dalam tiga golongan, yaitu : (1) pemikiran politik tentang Kebebasan, (2) pemikiran politik tentang Universalisme Humanis, dan (3) pemikiran politik tentang Sosialisme Kerakyatan. Ketiga klasifikasi pemikiran politik Soetan Sjahrir tersebut kemudian dihubungkan dengan hasil deskripsi pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia tentang Sosialisme Demokratis.Hasil penelitian menyatakan bahwa sikap kritis Partai Sosialisme Indonesia terhadap berbagai masalah didasarkan atau ada hubungannya dengan ketiga klasifikasi pemikiran politik Soetan Sjahrir. Dengan demikian kontribusi pemikiran politik Soetan Sjahrir terhadap pemikiran politik Partai Sosialis Indonesia tentang Sosialisme Demokrat adalah memberi dasar untuk berfikir dan bertindak.

---

ABSTRACT

Understanding of a nation's political thinking can not be separated from history and values of that nation, even though external influences can not be disregarded. There are some political thinking that become foundation to take by for force and filled up for Indonesian Independence. During the struggling for and fulfilling the Indonesian independence and its developments into a nation, Indonesian political thinking has grown in various ways. According to Herbert Feith and Lance Castle in the Indonesian Political Thinking 1945 - 1965, the Indonesian political thinking can be identified as five "ism"s and they are : (1) Radical Nationalism, (2) Javanese Traditionalism, (3) Moslem, (4) Democratic Socialism, and (5) Communism.

This research try to look at Democratic Socialism as a base for The Indonesian Socialist Party's (or Partai Sosialis Indonesia) political thinking. The understanding of Indonesian Socialist Party's Democratic Socialism political thinking was limited due to Soetan Sjahrir's political thinking. Thus, it leads to one research question that is How Soetan Sjahrir contributes to the Indonesian Socialist Party's political thinking on Democratic Socialism?

Base on the research question above, the researcher classified Soetan Sjahrir's political thinking into three different groups : (1) political thinking on freedom, (2) political thinking on Human-Universalism, and (3) political thinking on Democratic Socialism. Those three distinctions of Soetan Sjahrir's political view, then, were connected with the description on Indonesian Socialist Party's Democratic Socialism political thinking.

The research shows that Indonesian Socialist Party's critical view on various problem is due to this distinctions of Soetan Sjahrir's political thinking, In other words, Soetan Sjahrir's view and political thinking contributes to, both, Indonesian Socialist Party's views and actions in their political thinking on Democratic Socialism."

"Tesis ini mengkaji mengenai perkembangan bisnis perang di Amerika Serikat, dengan studi kasus pemanfaatan korporasi militer swasta Blackwater. kajian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bisnis perang, ideology yang melatarbelakangi hingga kepada pemanfaatan korporasi militer swasta sebagai permasalahan utama untuk dikaji yang dikaji dengan menggunakan teori neoliberalisme. Penulis menggunakan data dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang mendukung yang sesuai dengan konteks. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan korporasi militer swasta dalam kasus ini Blackwater merupakan entitas dari market, yang lahir dari ideology neoliberalisme. Oleh sebab itu, ada hubungan antara ideology, market, dan korporasi militer swasta.

---

This thesis analyzes the development of the American warfare business, focusing on the case study of the utilization of the Blackwater private military corporation. This analysis is conducted through the description of the warfare business. The ideology that establishes the background of the utilization of the private military corporation is the main focus of this which is analyzed by using the Neo-liberalism theory. The writer uses data from books, journals, and other supporting source materials of relevant context. This research illustrates that the utilization of the private military corporation, in this case Blackwater, is a part of the market which is a product of the neoliberal ideology. Therefore, there is a connection between ideology, market, and private military corporations."