Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah sampai saat ini belum memiliki daftar komoditi bahan pangan pokok (Bapok) yang konsisten. Terdapat perbedaan pandangan tentang komoditi Bapok antar lembaga pemerintah, misalnya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. Kep- 28/M.EKON/05/2010 dan Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014 memasukkan komoditi Bapok yang berbeda. Tulisan ini bertujuan untuk mencari kriteria penentuan suatu komoditi untuk dikategorikan sebagai Bapok dan mengusulkan komoditi-komoditi potensial untuk Bapok dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Hasil temuan menyimpulkan enam kriteria penentu komoditas sebagai Bapok yaitu pangsa pengeluaran komoditi dalam pengeluaran pangan rumah tangga; kontribusi kandungan komoditi terhadap karbohidrat; konsumsi terhadap protein; frekuensi konsumsi; kontribusi konsumsi komoditi terhadap vitamin dan mineral; serta pangsa produksi domestik terhadap konsumsi. Berdasarkan kriteria tersebut, calon Bapok yang diusulkan adalah beras, telur ayam ras, kedelai (tahu dan tempe), daging ayam ras, ikan kembung segar, ikan bandeng segar, gula pasir, susu, minyak goreng, dan terigu."

"Penelitian ini membahas mengenai peningkatan kualitas pelayanan pada salah satu industri online grocery di Indonesia berdasarkan preferensi konsumen dan kemampuan perusahaan. Dalam penelitian ini digunakan integrasi metode SERVQUAL dan Kano Model. Integrasi tersebut bertujuan untuk mengukur kualitas atribut pelayanan yang diperoleh dari dimensi E-S-QUAL dan E-RecS-QUAL serta untuk mengkategorikan atribut tersebut berdasarkan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, metode Quality Function Deployment digunakan untuk memperoleh strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil dari metode SERVQUAL menunjukkan bahwa terdapat 27 atribut pelayanan dengan nilai kesenjangan SERVQUAL negatif. Sedangkan hasil Kano Model menunjukkan bahwa terdapat satu atribut pelayanan yang termasuk ke dalam kategori must-be, empat atribut pelayanan masuk ke dalam kategori attractive, dan 22 atribut pelayanan masuk ke dalam kategori one-dimensional. Kemudian diperoleh 23 atribut pelayanan yang diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan, 23 atribut pelayanan tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan teknis pada Quality Function Deployment, yaitu House of Quality. Berdasarkan hasil House of Quality, diperoleh 25 strategi peningkatan kualitas pelayanan, dimana strategi pembuatan fitur ratings feedback oleh customer merupakan strategi dengan prioritas utama untuk dikembangkan.

---

This research discusses about the improvement of service quality at one of online grocery industry in Indonesia based on consumer preference and company capability. Integration of SERVQUAL and Kano Model methods is used in this reasearch. This integration is needed to measure the quality of service attributes obtained from the dimensions of E S QUAL, E RecS QUAL and categorize these attributes based on the effect on customer satisfaction. The Quality Function Deployment method is also used to get the right strategy to improve the service quality.

The result of SERVQUAL method shows that there are 27 service attributes with a negative gap score of SERVQUAL. The result of Kano Model shows that there is one service attribute categorized as must be, four service attributes categorized as attractive, and 22 service attributes categorized as one dimensional. Furthermore, there are 23 service attributes are prioritized to be improved, 23 service attributes are translated into technical requirements in Quality Function Deployment that is House of Quality.

From the House of Quality results, there are 25 strategies to improve service quality, which the strategy of rating and feedback feature by the customer is a strategy with the main priority to be developed."

"Globalisasi mempermudah perdagangan antar negara di seluruh dunia, tidak terkecuali ASEAN. Kawasan ini telah menjalin banyak kerja sama perdagangan baik antar sesamanya maupun dengan negara di luar Kawasan. Namun, proses yang sudah berlangsung lama ini mempunyai dampak ambigu terhadap kesejahteraan dan ketimpangan antar negara. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan regresi two stage least square selama 22 tahun, penulis menemukan bahwa peningkatan perdagangan di antara negara di ASEAN dengan mitra dagang yang sudah meratifikasi perjanjian perdagangannya menurunkan perbedaan pendapatan per kapita di antaranya. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan neoklasik Solow dimana pada jangka panjang, negara dengan pendapatan per kapita rendah akan menyusul negara berpendapatan per kapita tinggi. Dalam penelitian ini juga ditemukan jarak geografis mempengaruhi intensitas perdagangan dan kesamaan bahasa sebagai proksi transfer teknologi mempercepat fenomena konvergensi ekonomi.

---

Globalization ease trade between countries all over the world, including ASEAN. This region has established several trade agreements both locally and externally with many countries. However, this long process has an ambiguous impact on welfare and inequality between countries. Based on the research using two stage least square through 22 years, we can conclude that trade increase among ASEAN countries and its trading partners reduce income per capita gap between them. This is in line with Solow neoclassic growth theory, where in long run, countries with low per capita income catching up high per capita income countries. This research also shows that geographical distance affects trade intensity and common language as proxy of technological transfer enhance economic convergence process."

"Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan produsen, importir, distributor dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sekaligus mengevaluasi Permendag tersebut. Dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assesment (RIA), hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendag tersebut belum komprehensif dan implementasinya belum efektif. Beberapa ketentuan dalam Permendag tersebut menunjukkan kontradiksi yang menimbulkan ketidakjelasan seperti pengaturan penunjukan Pengecer Terdaftar B2 (PT-B2) yang seharusnya hanya dapat ditunjuk oleh Distributor Terdaftar B2 (DT-B2) namun dapat juga ditunjuk oleh Importir Terdaftar B2 (IT-B2) atau Produsen B2 (P-B2). Ketidakjelasan yang lain adalah aturan terkait Produsen (P-B2) yang dapat mengimpor B2, sementara dalam peraturan ini diatur bahwa P-B2 hanya memproduksi B2 saja."

"Dewasa ini, fasilitasi perdagangan merupakan elemen penting dalam proses ekspor-impor suatu negara. Fasilitasi perdagangan pertama kali dibahas dalam Singapore Ministerial Conference tahun 1996 dan kemudian dikategorikan sebagai salah satu Singapore Issues. Akan tetapi, negosiasi terhadap fasilitasi perdagangan antara negara-negara WTO sempat mengalami deadlock dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya pada 22 Februari 2017, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan mulai diberlakukan bagi negara-negara anggota WTO. Dimulainya penerapan single window system di Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai Indonesia National Single Window INSW pada tahun 2008 menandai bahwa Indonesia menjalankan komitmen dalam negosiasi fasilitasi perdagangan WTO. Hal yang menarik adalah dalam hal ini Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan single window system sebelum kesepakatan terhadap Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dicapai. Penerapan sistem ini dinilai penting oleh Indonesia demi menunjang proses ekspor-impor yang lebih efektif dan efisien, sebab seringkali proses tersebut memakan banyak waktu dan biaya yang cukup besar. Namun demikian, sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan dukungan baik secara kebijakan maupun pendanaan untuk dapat membangun sistem ini. Tulisan ini kemudian melihat bagaimana keterlibatan atau pengaruh WTO dan Bank Dunia dalam pengembangan sistem INSW. Dalam hal ini, pengaruh WTO lebih ditekankan pada penetapan aturan perdagangan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan. Kemudian, keterlibatan Bank Dunia adalah dari sisi pendanaan dan pengawasan melalui program Development Policy Loan DPL yang mendukung policy reform, khususnya dalam kebijakan pengembangan sistem INSW. Cognitive authority yang dibangun oleh keduanya menunjukkan terdapat strong institutional belief untuk mewujudkan terciptanya perekonomian negara-negara di dunia yang lebih terbuka.

---

Nowadays, trade facilitation is a prominent element in a country rsquo s export import process. Trade facilitation was first discussed at the Singapore Ministerial Conference in 1996 and subsequently categorized as one the ldquo Singapore Issues. However, the negotiations on trade facilitation had been deadlocked and took considerable time to reach the conclusion. On February 22, 2017, the Trade Facilitation Agreement was finally applied to all of the WTO member countries. The commencement of the implementation of single window system in Indonesia, or Indonesia National Single Window INSW in 2008, indicates that Indonesia is committed to WTO trade facilitation negotiations. Indonesia has implemented this system even long before the Trade Facilitation Agreement is reached, which is considered unique as Indonesia is categorized as a developing country. Implementation of this system is considered crucial for Indonesia in order to promote the efficiency and effectivity of trade process, because sometimes this process takes a lot of time and costly indeed. Nevertheless, as a developing country Indonesia needs both policy support and funding to build this system. This paper explains the involvement of WTO and The World Bank in developing INSW system. In this case, the involvement of WTO is more emphasized on setting trade rules, especially relating to trade facilitation. The World Banks involvement is more on funding and monitoring through Development Policy Loan DPL program that promotes policy reform, particularly in the development of INSW system. Their cognitive authority shows there is strong institutional belief to stimulate more liberalized world."

"UU No. 5/19.99 telah diundangkan, dan akanberlaku efektif prada tahun 2000. Secara umum,UU tersebut tidak jauh berbeda dengan UUAntimonopoli yung berlaku di USA dan Eropa.Tulisan ini mencoba mengungkapkan sisi lain dari UU No. 5/1999. Penulis menjabarkantentang dasar pemikiran yang mestinya menjadiIandasan atas acuan dari antimonopoli &persaingan sehat. Tiga pelaku usaha dan sektorusaha menjadi fokus tulisan ini."

"Terobsesf oleh keinginan yang menggebu-gebu untuk region kedaiam sistem perekonomian liberal, (ironisnya) selama lebihdari tiga dasawarsa dibawah cengkeraman penguasa-penguasa otoriter, oleh pihak eksekutif dan legislatif diIndonesia dirurmuskan kebijakaan dan produk-produk hukumyang mengacu kepada liberalisasi di bidang perdagangan.Tindakan tersebut dilakukan dengan mengabaikan strukturdan budaya masyarakat Indonesia yang dari generasi kegenerasi lebih diwarnai nilai spirituil daripada materiil. Padasaat di dalam masyarakat dibutuhkan transformasi hukum,oleh penguasa dipaksakan transplantasi hukum. Akibatnyatimbul ketidaikpastian hukum di negara ini karena terdapatjurang yang dalam antara peraturan perundang-undanganyang ada dengan sikap-tindak warga masyarakat yangmengacu pada sistem nilai yang bukan hanya berbeda, tetapibahkan bertenrangan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisiinilah yang menjadi lanan subur bagi tumbuh danberkembangnya praktek-praktek kolusi. korupsi dan nepotisme(KKN). KKN tidak terbatas dikalangan rezim penguasa dansebagian elit pengusaha, terapi merebak juga di lingkunganlegislatif, yudikatif dan terutama di kalangan aparat penegakhukum. Praktek-praktek ini telah menyeret dan masihmenjerumuskan nasib bangsa Indonesia ke dalam malapetakakrisis multi-dimensi yang tiada bandingnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan persepsi national branding dengan upaya meningkatkan kinerja ekspor yang diukur dari nilai-nilai budaya dan nilai ekonomis produk Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui survei kepada responden yang berdomisili di Tokyo dan Sydney dengan menggunakan teknik convenience sampling. Hasil penelitian memberikan gambaran persepsi masyarakat internasional, khususnya Jepang dan Australia, terkait nilai budaya yang menjadi cerminan bangsa Indonesia, serta sudut pandang nilai ekonomis berdasarkan brand equity dari produk ekspor yang didasarkan pada persepsi terhadap product country image, dan product association to the country of origin."