Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenduduk merupakan modal dasar pembangunan. Tingginya jumlahpenduduk yang tidak disertai dengan kemampuan penyediaan kesempatan kerjayang memadai menyebabkan munculnya masalah pengangguran. Kota Bandung,sebagai satu-satunya Kota Kreatif di Indonesia, berupaya peningkatan penyerapantenaga kerja tidak hanya pada sektor formal tetapi juga informal guna menekanangka penangguran. Skripsi ini membahas strategi Disnaker Kota Bandung dalammeningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal dan informal.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitianini menunjukan bahwa terdapat dua strategi yaituStrategi Penyerapan TenagaKerjadi DalamHubungan Kerja dan Strategi Penyerapan Tenaga Kerja di LuarHubungan Kerja.Tiap-tiap strategi memiliki kekuatan, kelemahan, kesempatan,dan ancaman yang berbeda-beda. Terlepas dari pelaksanaan strategi tersebutyangsudah baik atau tidak, pada akhirnya implementasi dari strategi tersebuttelahmemberikan kontribusi pada pencapaian sasaran strategis.

---

ABSTRACTPopulation is a pivotal element of development. The high number ofpeople in coexistence with the lack of job opportunities has lead to the rise ofunemployment. Bandung, as the only Creative City in Indonesia, is seeking waysto improve employment absorption not only at the formal but also informal sectorin order to reduce the number of unemployment. This study discusses thestrategies used by Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung in increasing employmentabsorption in the formal and informal sectors. This study is a qualitative researchwith descriptive design. The results indicate that there are two strategies, namelythe Employment Absorption in Work Relationgship Strategy and EmploymentAbsorption Outside of Work Relationship. Each strategies have their ownstrengths, weaknesses, opportunities and threats. Regardless of whether theimplementation of the strategies is successful or not, in the end theimplementation of the strategies have contributed in achieving strategicobjectives."

"Tingginya jumlah Angkatan kerja merupakan salah satu modal dalam pembangunan sebuah negara. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja harus seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja akan berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang menghadapi masalah terkait penyerapan tenaga kerja adalah Kota Depok. Skripsi ini membahas upaya Kota Depok dalam meningkatkan penyerapan tenaga melalui Bursa kerja yaitu dengan memaksimalkan fungsi Bidang Pelatihan Produktivitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja, dan Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai konsep ketenagakerjaan konsep pasarkerja dan penyerapan tenaga  kerja, konsep bursa kerja, serta Konsep analisis SWOT. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang mendeskripsikan upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Depok dalm meningkatakan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya  Disnaker Kota Depok dalam meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja melaui bursa kerja masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari tidak adanya BLK sebagai pusat pelatihan tenaga kerja; minimnya partisipasi perusahaan dalam wajib lapor; belum terciptanya integrasi data ketenagakerjaan; serta kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat berjalannya program-program penyerapan tenaga kerja Disnaker Kota Depok.

---

The high number of labor force is one of the assets in the development of a country. The growth in the number of the workforce must be balanced with the growth in employment opportunities. The growth of the workforce that is faster than the growth of job opportunities will have an impact on the low rate of employment which in turn will have an impact on increasing the number of unemployed. One city in West Java Province that faces problems related to employment is Depok City. This thesis discusses the efforts of the City of Depok in increasing the absorption of labor through the job fair, namely by maximizing the functions of the Productivity Training and Work Training Institutions Fields, and the Field of Job Placement and Expansion. The theory used in this research is the theory of the concept of employment, the concept of the labor market and the absorption of labor, the concept of the job market, and the concept of the SWOT analysis. This research is a qualitative research with a descriptive design that describes the efforts of the  Department of Labor in Depok City in increasing employment. The results of this study indicate that the efforts of the  Department of Labor in Depok City in increasing the number of employment through the job market are still faced with many problems. This problem can be seen from the absence of BLK as a workforce training center; the lack of company participation in compulsory reporting; the absence of integration of manpower data; as well as the condition of the Covid-19 pandemic which hindered the running of Depok Citys Manpower employment programs."

"ABSTRAKTerdapat kemungkinan bias pada studi sebelumnya tentang dampak upah minimum pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal karena belum mengakomodir efek spasial dari dependensi pasar tenaga kerja antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kenaikan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal tanpa efek spasial kemudian dibandingkan dengan jika ada efek spasial. Tanpa efek spasial model yang digunakan adalah model panel dan dengan efek spasial model yang digunakan adalah model panel Spatial Auto Regressive SAR . Variabel dependen yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal, sedangkan variabel independen adalah upah minimum riil dalam bentuk logaritma natural. Selain itu juga digunakan variabel kontrol yaitu: PDRB riil, pendidikan, angkatan kerja, urban rate, share pertanian, gender dan spasial lag. Hasil penelitian menunjukkan pada kedua model kenaikan upah minimum signifikan berdampak menurunkan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal. Nilai koofisien dampak kenaikan upah minimum yang dihasilkan oleh model spasial lebih besar daripada model non spasial padahal dari hasil kriteria model menunjukkan model spasial lebih baik, sehingga dapat disimpulkan terdapat under estimate pada studi sebelumnya yang tidak memperhitungkan dependensi spasial pasar tenaga kerja.

---

ABSTRACT There is a possibility of bias in the previous study on the impact of minimum wages on the absorption of labor in the formal and informal sectors because it has not yet accommodated the spatial effects of inter regional labor market dependencies. This study aims to examine the impact of minimum wage increases on the absorption of formal and informal sector labor without spatial effects when compared with if there are spatial effects. Without spatial effect, the model used is the panel model and with spatial effect model used is Spatial Auto Regressive SAR model panel. The dependent variable used is the formal sector employment absorption relative to the informal sector, whereas the independent variable is the real minimum wage in the form of the natural logarithm. In addition, control variables are used real GDP, education, labor force, urban rate, agricultural share, gender and spatial lag. The results showed that both models of minimum wage increase significantly reduced the absorption of formal sector workforce relative to the informal sector. The coefficient value of the impact of the minimum wage increase produced by the spatial model is greater than the non spatial model whereas from the model criteria results show better spatial model, so it can be concluded there is underestimated in the previous study which does not take into account the spatial dependencies of the labor market."

"Tesis ini membahas Pembinaan Sektor Informal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung studi kasus pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kota Bandung. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sudah cukup Baik sesuai dengan amanat Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011, tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Manfaat dari pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung adalah menciptakan kebersihan, ketertiban dan keindahan Kota Bandung dan kehadiran sektor informal ini menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi tingkat penganguran dan kemiskinan yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi terciptanya ketahanan daerah yang kondusif.

---

The purpose of this thesis discusses the Informal Sector Development undertaken Government of Bandung case study of street vendors who were in the city of Bandung. Qualitative research methods with techniques of data collection through interview, observation and documentation studies.

The results showed that the coaching is done by the Government of Bandung is quite good in accordance with the mandate of Bandung City Regulation Number 04 Year 2011 on Planning and Development of Street Vendors, Benefits of coaching vendors conducted by the City of Bandung is creating cleanliness, order and the beauty of the city of Bandung and the presence of the informal sector is creating jobs that can reduce the level of unemployment and poverty, which in turn have a positive impact for the creation of a conducive regional resilience."

"ABSTRAKArtikel ini membahas pembentukan jaringan sosial melalui status kerja di sektor informal dalam menghadapi peningkatan permintaan kualitas pekerja dalam pasar kerja eksternal. Studi terdahulu menjelaskan tentang modal yang dibutuhkan oleh pekerja dalam mendapatkan pekerjaan, yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan kerja sebagai syarat kualifikasi kerja utama yang ditetapkan oleh perusahaan, dan jaringan sosial sebagai modal pendukung bagi pekerja dalam mendapatkan status pekerjaan. Tinjauan terhadap studi-studi tersebutmenemukan bahwa jaringan sosial yang dimiliki oleh pekerja dapat memberikan akses informasi yang lebih baik bagi pekerja. Penulis berpendapat bahwa jaringan sosial memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pemenuhan kualifikasi kerja untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya ketika pekerja tidak mampu memenuhi syarat kualifikasi kerja. Melalui artikel ini penulis menjelaskan bagaimana upaya yang diterapkan oleh pekerja dalam memanfaatkan sektor pekerjaan informal sebagai upaya peningkatan status kerja kedalam sektor formal, yaitu dengan memanfaatkan jaringan sosial yang terbentuk dalam pekerjaan di sektor informal tersebut. Penelitian ini menggunakan studi pada pengemudi transportasi online sebagai sektor pekerjaan informal yang dimanfaatkan. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode wawancara mendalam pada studi kasus pada pengemudi armada transportasi berbasis aplikasi.

---

ABSTRACTThis article discusses the formation of social networks through working status in the informal sector in the face of increasing demand for skilled-workers in the external labor market. Previous studies describes the capital needed by workers in obtaining employment, namely the level of education and occupational skills as a condition of the main job qualification set by company, and social networks as a supporting capital for workers in obtaining employment status. Review of these studies found that social networks owned by workers can provide better access to information. Authors argue that social networks have a role that is not less important than the fulfillment of job qualifications, especially when workers are unable to qualify the work qualifications. Furthermore, this article explains how the efforts give by workers in utilizing the informal employment sector as a way to improve the work status into the formal sector, by utilizing social network that formed in the informal sector. This study uses a study on an online transport driver as an informal employment sector that is utilized. This article uses a qualitative approach and an in-depth interview method on a case study on an application-based transportation fleet driver."

"Literasi ekonomi Syariah di Indonesia hanya meningkat dari 16,3% menjadi 20,1% diakhir tahun 2021 yang mana dari persentase tersebut di indikasikan bahwa tingkatannya masih less literate (BI, 2022). Sementara target pangsa pasar ekonomi Syariah tahun 2023 sebagaimana yang direncankan Bank Indonesia belum mencapai 20%. Maka dari itu dibutuhkan strategi peningkatan literasi ekonomi Syariah melalui lembaga-lembaga yang memiliki kurikulum pendidikan ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal dan pengaruhnya terhadap peningkatan literasi ekonomi Syariah. Melalui metode SLR diklasifikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi majelis taklim adalah dari segi administratif dan pendanaan. Metode SLR juga digunakan untuk menemukan indikator literasi ekonomi Syariah yang menjadi variabel penelitian ini dan saran penerapannya di majelis. Kemudian hasil SLR dibuktikan kepada responden menggunakan metode Delphi. Sesuai dengan metode Delphi, responden dalam penelitian haruslah melibatkan pakar untuk menemukan solusi permasalahan dalam penelitian, maka responden yang menjadi fokus penelitian adalah sembilan pakar dari berbagai lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi majelis taklim dapat di atasi dengan membuat program unggulan yang sesuai dengan karakteristik majelis taklim. Peningkatan literasi ekonom Syariah di majelis taklim dapat menjadi program unggulan dengan strategi penerapannya melibatkan berbagai pihak yang secara lansung maupun tidak lansung berpengaruh terhadap majelis taklim.

---

Sharia economic literacy in Indonesia only increased from 16.3% to 20.1% at the end of 2021, which indicates that the level is still less literate (BI, 2022). Meanwhile, the target market share of the Sharia economy in 2023 as planned by Bank Indonesia has not yet reached 20%. Therefore, a strategy is needed to increase Sharia economic literacy through institutions that have a Sharia economic education curriculum. The purpose of this study was to determine the description of majelis taklim as a non-formal educational institution and its influence on increasing Sharia economic literacy. Through the SLR method, it is classified that the problems faced by majelis taklim are in terms of administration and funding. The SLR method was also used to find indicators of Sharia economic literacy which became the variables of this study and suggestions for their application in the majelis. Then the results of SLR were proven to respondents using the Delphi method. In accordance with the Delphi method, respondents in the research must involve experts to find solutions to problems in the research, so the respondents who are the focus of the research are nine experts from various institutions. The results showed that the obstacles faced by taklim assemblies can be overcome by making superior programmes that are in accordance with the characteristics of taklim assemblies. Increasing Sharia economist literacy in taklim assemblies can be a superior programme with an implementation strategy involving various parties that directly or indirectly affect taklim assemblies."

"Santunan kematian merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang diterapkan berdasarkan prespektif jaminan sosial yang sudah dilaksanakan di Kota Depok sejak tahun 2007 hingga sekarang ini. Implementasi merupakan salah satu unsur pokok dalam pencapaian tujuan organisasi Sering kali apa yang sudah ditetapkan akan berbeda pada saat pelaksanaan. Atas dasar hal tersebut, Implementasi merupakan suatu wujud untuk megambarkan kondisi yang ada di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post positivist dan teori yang digunakan dalam melihat implementasi mengacu pada teori Edward III. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pada pelaksanaan program santunan kematian kerap menghadapi kendala, salah satunya ialah masalah waktu dan belum meratanya sasaran dari program tersebut. Selain itu adanya beberapa oknum yang melakukan penyimpangan dengan memotong uang santunan kematian yang diterima oleh warga, sehingga pelaksanaan Program Santunan Kematian dirasa belum optimal.

---

Compensation for death is a form of social policy that are applied based on the perspective. That social security was implemented in the city of Depok since 2007 until now. Implementation is one of the principal elements in the achievement of the objectives of the Organization are often what has been set will be different at the time of implementation. On the basis of this, Implementation is a form to describe the existing conditions in the field.

The research approach used is Post positivist and theories used in view of implementation refers to the theories of Edward III. Based on the results of the research carried out, note that on implementation of the programme of compensation for death is often face obstacles, one of which is a matter of time and has not been the target of the program. In addition the existence of some persons who commit irregularities by cutting the money compensation for death received by the citizens, so that the implementation of the programme of compensation for Death is felt not."

"Sumber daya manusia merupakan adalah satu unsur yang penting dalam upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP). Jumlah, jenis maupun kualitas sumber daya sangat berhubungan dengan mutu pelayanan di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan. Tenaga keperawatan di Puskesmas DTP memegang peranan penting dalam kelancaran operasional dan kualitas pelayanan yang ada. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah tenaga keperawatan yang sesuai untuk Puskesmas DTP. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu ; jumlah waktu kegiatan keperawatan langsung adalah 42,64 % - 63,50 % dan untuk kegiatan keperawatan tak langsung adalah 11,71 % - 24,77 %. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh jumlah kebutuhan tenaga keperawatan di Puskesmas DTP sebagai berikut; untuk Puskesmas DTP Rajamandala adalah 3 orang, Puskesmas DTP Banjaran Nambo adalah 12 orang dan untuk Puskesmas DTP Cicalengka adalah 10 orang.

---

The most important element for health service in Primary Health Center with in patient is human resource. The quantity, types and reliable man power is closely related to quality of services in the "Primary Health Service with in patient". Nurses in Primary Health Service with in patient, play significant role on deciding smoothness in operational and service quality. In line with that argument, this research was geared to find the appropriate number of nurses in the word in the Primary Health Service with in patient.

The result were that the amount of time nursing care for direct care activities were 42,64 % - 63,50 % and for the indirect care activities were 11,71 % - 24,77 %. Based from that findings, number of nurses required for the Primary Health in patient Banjaran Nambo were 12 persons and for the Primary Health Service with in patient Cicalengka was 10 persons."